Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Surat Ijin Praktek ( SIP )

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:13 pm

INILAH KRONOLOGIS PEMBEKUAN SIP dr BOYKE
http://myselebrity.blogspot.com/2011
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merekomendasikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk membekukan Surat Tanda Registrasi dokter Boyke Dian Nugraha selama 6 bulan. Dokter spesialis kandungan dan seksolog (SpOG) itu dinilai melanggar disiplin karena merugikan pasien. "Pelanggaran yang dilakukan Boyke adalah menjadi asisten tindakan operasi terhadap pasien tanpa Surat Izin Praktek," kata Profesor Doktor Ali Baziad, SpOG (K), selaku Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), melalui sambungan telepon, Jumat, 18 November 2011. Menurut Ali, SIP merupakan syarat utama melakukan pelayanan kepada pasien. Meski Boyke cuma mendampingi dokter utama operasi, namun tetap diharuskan memiliki SIP. "Kecuali, dia merujuk 100 persen pasiennya ke operator operasi. Tidak usah menjadi asistennya,"katanya. Pihaknya menduga Boyke sudah lama tidak memiliki SIP, meski aktif melayani pasien di klinik miliknya di Klinik Pasutri, Tebet, Jakarta Selatan. Pelanggaran disiplin Boyke sendiri dilakukan di Rumah Sakit Gandaria Jakarta Selatan pada 2008. Kala itu, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut mendampingi dokter utama melakukan operasi pengangkatan kista terhadap pasien berinisial S, yang merupakan pasien Klinik Pasutri.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:17 pm

dr BOYKE BANTAH IZIN PRAKTIKNYA DICABUT
Kamis, 17/11/2011 17:32 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Beredar kabar dr Boyke Dian Nugraha, SpOG terkena kasus dugaan malpraktik yang membuat izin praktiknya dicabut. Tapi hal ini tidak terbukti karena dr Boyke masih tetap praktik di Klinik Pasutri seperti biasa. dr Boyke Dian Nugraha, SpOG tertimpa dugaan malpraktik dan kabarnya sidang Konsil Kedokteran Indonesia memutuskan dr Boyke dikenai pencabutan surat tanda registrasi selama 6 bulan. "Dugaan itu enggak benar, dr Boyke masih praktik seperti biasa dari jam 5-8 malam," ujar Ame yang bekerja di Klinik Pasutri dr Boyke dan Rekan, ketika dihubungi detikHealth, Kamis (17/11/2011). Lebih lanjut Ame menuturkan bahwa yang terkena kasus dugaan mal praktik ini bukanlah dr Boyke, melainkan dokter lain yang merupakan rujukan dari dr Boyke. Namun ketika disinggung mengenai sidang dari Konsil Kedokteran Indonesia, Ame mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Hingga saat ini dr Boyke sendiri belum bisa dihubungi karena masih praktik di Klinik Pasutri Dr Boyke dan Rekan, Tebet. Dugaan malpraktik yang menimpa dr Boyke menurut Ame bermula dari pasien dokter Boyke yang kemudian dirujuk ke dokter lain untuk melakukan operasi pengangkatan kista. "Dokter Boyke merujuk ke dokter lain, dan bukan dokter boyke yang kena malpraktik tapi dokter lain. Tapi saya kurang tahu nama dokter yang lain itu, yang jelas dokter Boyke masih praktik seperti biasa dan izinnya tidak dicabut," jelas Ame.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 2:00 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:20 pm

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM
http://perijinan.slemankab.go.id/index.php?mod=license&sub=LicenseDetailPO&act=view&typ=html&izin=286
Izin Praktek bagi dokter memberikan pelayanan medis di sarana kesehatan pemerintah, Swasta maupun perorangan.

Dasar hukum :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2009 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin praktik dan Pelaksanan Praktik Kedokteran

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
- Surat rekomendasi / surat pengantar dari organisasi profesi (IDI) cabang Sleman
- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- Foto Copy Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang telah dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
- Hasil pemeriksaan kualitas air dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- Pas photo terbaru ukuran 4x6 = 2 lbr, 3x4 = 1 lbr
- Surat Permohonan bermaterai Rp 6.000,-
- Surat Pernyataan telah memiliki tempat praktek bermaterai Rp 6.000,-
- Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri
- Untuk permohonan SIP yang ke 2 & 3, mengajukan permohonan dg melampirkan persyaratan serta melampirkan foto copy SIP / SPTP sebelumnya.

Prosedur untuk mendapatkan perizinan:
- Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Sleman dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Permohonan yang telah lengkap syarat-syaratnya diterima oleh Dinas Kesehatan, pemohon menerima tanda terima berkas permohonan.
- Verifikasi data-data permohonan dan syarat oleh Dinas Kesehatan.
- Pemrosesan Izin dan pembuatan slip pembayaran.
- Pemohon membayarkan retribusi dan mengambil surat izin di Dinas Kesehatan
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:26 pm

IZIN DOKTER
http://www.scribd.com/doc/32662121/ijin-dokter1
Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja,melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yangmemiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan olehinstitusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan etik, standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya.Secara teoritis-konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umumterjadi suatu kontrak (mengacu kepada doktrin social-contract ), yang memberi hak kepada masyarakat profesi untuk melakukan self-regulating (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinyasesuai dengan etik dan standar.Sikap profesionalisme adalah sikap yang bertanggungjawab, dalam arti sikap dan perilaku yang akuntabel kepada masyarakat, baik masyarakat profesi maupunmasyarakat luas – termasuk klien. Beberapa ciri profesionalisme tersebutmerupakan ciri profesi itu sendiri, seperti kompetensi dan kewenangan yang selalu“sesuai dengan tempat dan waktu”, sikap yang etis sesuai dengan etika profesinya, bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesinya, dan khusus untukprofesi kesehatan ditambah dengan sikap altruis (rela berkorban). Uraian dari ciri-ciri tersebutlah yang kiranya harus dapat dihayati dan diamalkan agar profesionalisme tersebut dapat terwujud.Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diundangkan untuk mengatur praktik kedokteran dengan tujuan agar dapat memberikan perlindungankepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis danmemberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.Pada bagian awal, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang persyaratandokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memilikisertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijasah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari KonsilKedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari DinasKesehatan Kota / Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkansumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi danmelaksanakan ketentuan etika profesi.Selain mengatur persyaratan praktik kedokteran di atas, Undang-Undang No29/2004 juga mengatur tentang organisasi Konsil Kedokteran, Standar PendidikanProfesi Kedokteran serta Pendidikan dan Pelatihannya, dan proses registrasi tenagadokter.Pada bagian berikutnya, Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang penyelenggaraan praktik kedokteran. Dalam bagian ini diatur tentang perijinan praktik kedokteran, yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP (memilikiSTR, tempat praktik dan rekomendasi organisasi profesi), batas maksimal 3 tempat praktik, dan keharusan memasang papan praktik atau mencantumkan namanya didaftar dokter bila di rumah sakit. Dalam aturan tentang pelaksanaan praktik diatur agar dokter memberitahu apabila berhalangan atau memperoleh pengganti yang juga memiliki SIP, keharusan memenuhi standar pelayanan, memenuhi aturantentang persetujuan tindakan medis, memenuhi ketentuan tentang pembuatan rekammedis, menjaga rahasia kedokteran, serta mengendalikan mutu dan biaya.Pada bagian ini Undang-Undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Salah satu hak dokter yang penting adalah memperoleh perlindunganhukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sedangkan hak pasien yang terpenting adalah hak memperoleh penjelasan tentang penyakit, tindakan medis, manfaat, risiko,komplikasi dan prognosisnya dan serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakanmedis.Pada bagian berikutnya Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajibanmengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.

Pengertian Izin Penyelengaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi
Surat izin praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Sebelumnya para pemohon SIP harus mendapatkan Surat tanda registrasidokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk mendapatakn SIP adalahSTR itu sendiri. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil KedokteranIndonesia kepada dokter dan dokter gigiyang telah diregistrasiPerizinan Dokter Menurut UU 29/2004 Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokterandikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan Pasal 37 itu, sangat jelas sekali bahwa yangmemiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarangini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:32 pm

FUNGSI SURAT IZIN PRAKTIK ( SIP )
http://annisailma.wordpress.com/2012/05/03/laporan-tutorial-hukum-dan-etika-kedokteran/
SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter/dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan. UU dalam praktek kedokteran dalam beberapa pasalnya mengatur tentang kewajiban-kewajiban administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap dokter/dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran Indonesia.

Fungsinya :
• Sebagai salah satu persyaratan/bukti seorang dokter/dokter gigi dalam menjalankan praktek
• Sebagai bukti bahwa praktek yang dilaksanakan bersifat legal
• Sebagai kekuatan hukum apabila terjadi kasus yang tidak diinginkan
• Untuk menyatakan batasan wilayah dimana seorang dokter tersebut bertugas
• Untuk mengetahui berkompetens seorang dokter dan dokter gigi dalam pelayanan medis
• Agar dokter dan dokter gigi dapat mengamalkan praktek dan pengetahuan ilmu kedokterannya untuk kepentingan masyarakat secara resmi

Kewajiban administrasi tersebut antara lain ;
• Kewajiban memiliki surat tanda registrasi (STP) dan surat izin praktek (SIP) dokter/dokter gigi
• Kewajiban memiliki SIP diatur dalam pasal 36 bunyinya ;
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktek

Sedangkan menurut Permenkes No.512/menkes/per/IV/2007 mengenai izin praktek dan pelaksaan praktek kedokteran,
Bab 2 pasal2 ayat (2) untuk memperoleh SIP,dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada kepala Dinkes Kab/Kota tempat praktek kedokteran yang dilaksanakan dengan melampirkan :

• Fotocopy surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh KKI yang berlaku
• Sure pernyataan mempunyai tempat praktek/surat ketermagangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
• Surat rekomendasi dari organisasi profesi,sesuai tempat praktek
• Pasfoto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar dan 3×4 sebanyak 2 lembar.

Cara Mendapatkan dan Memperpanjang SIP
Cara Mendapatkan SIP sesuai dengan pasal 7 ayat (3), SIP diberikan oleh menteri/pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan. SIP diberikan oleh menteri/pejabat setelah memenuhi syarat :

• Memiliki STR
• Memiliki tempat praktek
• Memiliki rekomendasi organisasi profesi
• Memiliki surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
• Memiliki surat penugasan/keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh depkes/depdikbud/dephankam dalam rangka pelaksanaan masa bakti
• Memiliki kemampuan Jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan doktet dan dokter gigi
• Hanya diberikan paling banyak 3 tempat
• Satu SIP hanya berlaku untuk 1 tempat praktek
• SIP diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan,penyebaran dokter dan dokter gigi

Cara memperpanjang SIP :
Dengan berlakunya UUPK NO. 29 tahun 2004 yang mewajibkan dokter mengumpulkan angka keredit (SKP), bila ingin memperpanjang STR dokter harus mengikiti acara ilmiah dengan tekun, SKP dan STR adalah syarat perpanjangan SIP.
• seorang dokter wajib mengikuti min 15 x seminar setara dengan 30 SKP
• SIP berlaku selama 5 tahun disertai rekomendasi IDI dan diberikan 3 tempat praktek
• Pembaruan SIP tiap 5 tahun mengikuti standar Internasional
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:35 pm

IZIN PRAKTIK DOKTER DIPERKETAT
4 April 2011 - 07.42 WIB Dumai Pos
KOTA (DP)-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dumai, Ahad (3/4) di Ballroom Hotel Grand Zuri menggelar Seminar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sekaligus Simposium Malpraktek Medik dan strategi menghadapi gugatan kasus dugaan Malpraktek Medik, Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat, dengan menghadirkan pembicara dari Staff Ahli Menteri Kesehatan RI, Agus Purwadianto. Selain dihadiri Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat, acara ini dihadiri Kepala Dinas kesehatan Kota Dumai, H Marjoko Santoso, Ketua IDI Kota Dumai, Rudi Pradana Sp.Rad, Direktur RSUD Dumai, H Faizal, Anggota DPRD Dumai, Hj Onny Chairunnisyah Widayat serta Dokter umum, Dokter spesialis, se Kota Dumai, dan undangan lainnya. Ketua IDI Dumai, Rudi Pradana menyebutkan, tujuan dilaksanaknnya kegiatan ini, untuk mengenal aspek mediko legal dan etiko legal praktek kedokteran. Seperti yang disampaikan oleh Agus Purwadianto, selaku pembicara pada acara Simposium Malpraktek Medik dan Strategi menghadapi gugatan kasus dugaan Malpraktek Medik.

Agus Purwadianto mengatakan, dalam pengertian hukum, mediko legal, menggunakan peraturan yang sudah ada yang dibuat oleh petugas yang sah sebagai payung hukum praktek kedokteran, sedangkan etiko legal, membuat peraturan baru berbasis etika. ‘’karena peraturan lama sudah tidak memadai akibat perkembangan Iptek, dan apabila sudah sah, maka akan menjadi medico legal masa depan’’ katanya. Dalam pemaparannya, dihadapan Wakil Walikota dan undangan lain yang hadir, Agus juga mengatakan, kegagalan medik yang merambah pada peristiwa hukum yang biasanya dikenal dengan malpraktek. Dan ini sudah menjadi resiko managemen medis, yang biasanya diakibatkan oleh kelalaian medik dan kesengajaan. Ada juga kegagalan medik yang disebabkan alamiyah penyakit plus komplikasi yang dialami oleh pasien, dan dalam hal ini. Dokter hanya berusaha secara maksimal dengan semua kemampuannya, dan kesembuhan seseorang itu ditangan Allah, dan tuhanlah yang menentukan.

Sementara Wakil Walikota Dumai, H Agus Widayat dalam pidatonya berharap, kasus malpraktek medik ini jangan sampai terjadi di Kota Dumai, dan Alhamdulillah, hingga saat ini Dumai belum pernah terkena kasus Malpraktek yang dilakukan oleh dokter-dokter di Kota Dumai. Agus Widayat juga berpesan, kepada seluruh dokter yang hadir pada acara itu, agar menghindari malpraktek, karna apabila seorang dokter terbukti melakukan malpraktek medik, dapat dituntut secara pidana, perdata dan administrasi. ‘’Kasus malpraktek medik, akan menjadi perhatian Pemko Dumai melalui bidang kesehatan, maka dari itu jangan sampai kejadian itu terjadi dan dilakukan oleh tenaga kesehatan di Kota Dumai, Maka dari itu, pemko Dumai melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai memperketat izin praktik di Kota Dumai,’’ kata Agus Widayat yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai ini. Pada kesempatan itu juga, Wawako menegaskan kepada seluruh jajaran kesehatan Kota Dumai, agar mensukseskan program Milenium Development Goals (MDGs), guna menekan angka kematian ibu dan bayi saat kelahiran hingga keangka Zero kematian dan juga meningkatkan gizi bagi anak-anak Balita, serta meningkatkan umur harapan hidup masyarakat khususnya dikota Dumai. (s)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:40 pm

PERIZINAN DOKTER MENURUT UU 29/2004
16/Jun/2008 Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes
Dokter merupakan komponen utama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya, dokter diperbolehkan melakukan tindakan berupa intervensi medis pada tubuh manusia. Untuk itu, sebelum melaksanakan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR dan SIP dapat diberikan kepada seorang dokter setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping ketentuan persyaratan perizinan bagi dokter, peraturan perundang-undangan juga mengatur siapa pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan/menandatangani STR dan SIP tersebut. Untuk pelayanan STR, dikarenakan konsep pelayanan STRnya dilakukan secara sentralisasi, hanya oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), tidak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, kecuali terkait hal teknis dalam uji kompetensinya. Sedangkan untuk pelayanan SIP, dimana konsep pelayanannya menerapkan asas desentralisasi, yaitu kewenangan untuk mengeluarkan SIP tersebut diberikan kepada daerah Kabupaten /Kota, telah menimbulkan persoalan hukum yang sangat serius. Otonomi daerah telah diartikan secara membabi buta dan kebablasan. Ketentuan dalam undang-undang tidak lagi dipatuhi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada daerah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis permasalahan pelayanan SIP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Landasan konsepsional dalam pengkajian ini adalah konsep pelayanan perizinan terpadu dan konsep perizinan menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU 29/2004).(7)

Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan Pasal 37 itu, sangat jelas sekali bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarang ini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Timbul pertanyaan kenapa UU 29/2004 tidak secara langsung menyebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tapi menggunakan nomenklatur pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari politik hukum pada saat pembahasan UU 29/2004 tersebut. Pembentuk undang-undang tidak menyebutkan nama jabatan dan instansi karena terminologi ’dinas kesehatan’ di berbagai daerah dimungkinkan tidak sama. Penggunaan kata ’pejabat kesehatan yang berwenang’ telah menunjukkan maksud yang tepat untuk memberikan kewenangan kepada orang yang menjabat sebagai pimpinan/kepala dari instansi pemerintahan yang menangani bidang/sektor kesehatan. Sebagai perwujudan maksud dari bunyi Pasal 37 UU 29/2004 tersebut dan untuk menghilangkan penafsiran yang keliru tentang hal itu, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Permenkes 512/2007)(11) sebagai peraturan pelaksana dari UU 29/2004 tersebut, telah menuangkan norma yang tegas dan langsung menyebutkan perihal siapa pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Pasal 2 ayat (2) Permenkes 512/2007).

Ketetapan Yang Sah
Menyimak makna perizinan menurut Prajudi Atmosudirdjo, Perizinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan diberikan dalam bentuk suatu penetapan (beschikking). Suatu izin atau persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang. Perizinan ini merupakan penetapan atau keputusan yang bersifat positif (pengabulan daripada permohonan seluruhnya atau sebagian) dan tergolong pada penetapan positif yang memberikan keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau perorangan. Perizinan ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau dikendalikan oleh Pemerintah.(2) Berdasarkan penjelasan teoritis mengenai ketetapan (menurut Jimly Asshidiqqie, sebaiknya istilah yang dipakai adalah Ketetapan bukan penetapan(1)) yang dihasilkan dari perbuatan hukum administrasi negara oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, maka suatu ketetapan itu baru dikatakan sah berlaku apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Van der Pot mengatakan ada empat syarat sahnya suatu ketetapan, yaitu:

1. Ketetapan itu harus dibuat oleh alat perlengkapan yang berwenang; Jika alat perlengkapan yang membuat ketetapan itu nyata-nyata tidak berwenang, maka ketetapan yang dibuatnya itu adalah batal demi hukum.
2. Karena ketetapan adalah suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka dalam kehendak alat perlengkapan yang membuat ketetapan itu tidak boleh ada cacatnya (wilsgebreken); Jika ketetapan itu ada cacatnya (karena salah kira, paksaan, tipuan) maka ketetapan yang dibuat itu dapat dibatalkan (verbietigbaar).
3. Ketetapan harus diberi bentuk tertentu; dan
4. Isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan(6)

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan Permenkes 512/2007, maka persoalan pelayanan perizinan (SIP) dokter, baru dikatakan SIP dokter itu adalah sah berlaku, apabila SIP dokter tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sedangkan, apabila SIP dokter itu dikeluarkan selain oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka SIP dokter tersebut adalah tidak sah.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 1:48 pm

DOKTER PRAKTEK TANPA IJIN
Diterbitkan Mei 19, 2008 Tag:dokter, Hwian Christianto, UU Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004
Pengantar Redaksi:
Banyak kasus di lapangan mengenai dokter praktek tanpa surat ijin (SIP). Ada beberapa alasan yang jadi latar belakang terjadinya kasus ini. Salah satunya karena alasan khusus, misalnya seorang dokter yang belum memiliki SIP dihadapkan pada situasi darurat ketika menjumpai korban kecelakaan lalu lintas di pinggir jalan. Kondisi korban secara medis sangat memerlukan pertolongan pertama dan bersifat mendesak. Tentunya, dari kaca mata kemanusiaan, sangat dianjurkan bila dokter tanpa SIP melakukan tindakan medis. Lalu, bagaimana kaca mata hukum dalam melihat persoalan tersebut? Berikut ini legal opinion (pendapat hukum) yang ditulis pengamat hukum Hwian Christianto SH.

Kasus Posisi
Setiap dokter yang lulus dari pendidikan kedokteran pasti segera ingin melakukan praktek kedokteran. Namun UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menentukan lain bahwa dokter yang baru lulus (fresh graduate) tidak boleh langsung berpraktek tetapi harus melakukan tes kompetensi untuk mendapatkan surat ijin praktek (SIP). Suatu ketika seorang dokter A yang baru lulus Fakultas Kedokteran, melihat korban kecelakaan menggelepar hampir setengah mati di pinggir jalan.

Isu Hukum
Pertama, apakah tindakan dokter A itu memiliki pengertian yang sama dengan praktek dokter?
Kedua, bagaimanakah ketentuan hukum yang melindungi tindakan dokter jika menolong atau tidak menolong?

Argumentasi Hukum
Isu Hukum Pertama.
Rezim Hukum Kesehatan membedakan dengan tegas satu kajian hukum khusus kedokteran, disebut dengan Hukum Medik. Perbedaan tersebut terletak pada luasnya ruanglingkup Hukum Kesehatan dan Hukum Medik (Hukum Kedokteran). Hukum Kesehatan meliputi semua kegiatan kesehatan, upaya kesehatan dari kegiatan perawatan (caring) sampai pengobatan (curing), jadi dari bidang kedokteran, Keluarga Berencana, penyakit, perawat, samapai kefarmasian. Sedangkan Hukum Medik lebih spesifik pada kegiatan dokter dalam prakteknya untuk mengobati pasien (curing). UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran berada dalam ruang lingkup hukum medik. Hal yang diatur berupa praktek kedokteran yang dimaknai “rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melakukan upaya kesehatan.” Dari definisi UU ini diperoleh makna bahwa pengaturan kegiatan dokter yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengusahakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dijelaskan pada pasal 39 dengan “untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatankesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan”. Artinya, sifat praktek kedokteran ini hanya terbatas pada “tempat” untuk melakukan upaya kesehatan. Bisa berupa praktek pribadi, rumah sakit atau praktek bersama. Makna dari praktek kedokteran yang dimaksud ini lebih kepada praktek yang dilakukan oleh dokter di suatu tempat sebagai usahanya menurut profesinya. Padahal tindakan medis yang bisa dilakukan oleh dokter bisa sangat luas tidak hanya terbatas pada praktek yang dilakukan di suatu tempat secara permanen.

Isu Hukum Kedua
Apabila dalam kasus diatas Dokter A melakukan tindakan medis berupa pertolongan pertama pada korban (pasien) tidak dapat dianggap telah melakukan praktek illegal menurut UU Praktek Kedokteran. Kedudukan dokter A ini dapat dikategorikan sebagai tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan pasal 53 ayat (1) UU Kesehatan. Sebaliknya jika dokter A tidak melakukan tindakan medis pada korban tadi padahal seharusnya dia menolongnya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yakni meninggalkan seseorang yang semestinya ditolong. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal KUHP.

Kesimpulan
Pertama, tindakan medis yang dilakukan Dokter A diatas termasuk dalam tindakan medis secara luas sesuai Kode Etik Kedokteran (sumpah hipocrates). Dokter tidak bisa menolak pasien tetapi harus bantu dan mengupayakan kesehatan dan keselamatan jiwa pasien.

Kedua, tindakan dokter A bukan termasuk praktek illegal. Dokter A telah menjalankan fungsinya sebagai tenaga kesehatan.

Tentang penulis:
Hwian Christianto SH, pengamat hukum, dosen hukum bisnis Universitas Kristen Petra Surabaya, peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Kontak person: 085 631 73015. Email: hwall4jc@yahoo.co.id
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Ijin Praktek ( SIP )   Tue Jul 31, 2012 2:00 pm

CARA MENDAPATKAN IZIN PRAKTIK
http://berkecukupan.blogspot.com/2011/10/
SETIAP calon dokter yang ingin membuka praktik, baik untuk dokter Puskesmas, rumah sakit umum, speasialis, bahkan dokter swasta, wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) dari Ikatan Dokter Indonesia. SIP diurusi oleh calon dokter yang ingin berpaktik, setelah mereka lulus kuliah, lulus uji kompetensi Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan mendapatkan Surat Tanda Registrasi dari konsil kesehatan pusat (KKP). Namun, setelah mendapatkan beberapa persyaratan, baik STR dan sertifikat uji kompetensi, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah meminta rekomendasi IDI setempat (cabang Banjarmasin), guna mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter dari dinas kesehatan setempat. Seperti yang pernah dialami oleh dr Sri Wahyuni SH saat perizinan (SIP) tersebut. Dulu, katanya, dia mengurus izinnya ke Dinkes, dan harus mengikuti atau wajib bergabung menjadi anggota IDI setempat. "Iya, nanti di IDI selain teregister, kita dapat kartu tanda anggota IDI. Itu digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurusi SIP di Dinkes," ujarnya. Ketua Ikatan Dokter Cabang Banjarmasin, dr Iwan Aflanie membenarkan untuk calon dokter wajib bergabung dan menjadi anggota IDI setempat, sebelum menjalankan keprofesiannya dalam berpraktik. "Yang diurusa di IDI setempat bentuknya adalah surat rekomendasi, serta Kartu Tanda Anggota (KTA) yang nanti dikeluarkan langsung oleh IDI Pusat," jelas Iwan. Dia menambahkan, rekomendasi tersebut dikeluarkan sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) kedokteran di dinas setempat. Namun, sambung Iwan, untuk mendapatkan rekomendasi melalui IDI setempat ada ketentuan dan beberapa persyaratan yang harus diketahui.

Pertama, calon dokter wajib menjadi anggota dan terdaftar di IDI cabang Banjarmasin, sekaligus sebagai anggota IDI Pusat dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). Untuk masuk menjadi anggota IDI cabang, sambungnya, ada persyaratan administrasi yang harus dibawa, mulai dari ijazah dokter, sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, serta pasfoto pemohon. "Foto 3x4 itu disediakan untuk IDI dua lembar. Kemudian, untuk Surat Izin Praktik (SIP) satu tempat dua lembar, SIP dua tempat lima lembar, bila tiga tempat tujuh lembar. Serta bila untuk pembuatan KTA disediakan foto 3x3 sebanyak tiga lembar," ujarnya. Setelah beberapa persyaratan tersebut disiapkan, sambung Iwan, pemohon kemudian datang ke sekertariat IDI setempat. Untuk Banjarmasin tempatnya di RS Ulin Banjarmasin. Setelah datang, kemudian petugas akan melayaninya dengan mengecek keabsahan dan kelengkapan berkas-berkas. "Nanti petugas akan membuatkan surat rekomendasi itu. Paling tidak prosesnya satu minggu, mengingat harus masuk input data ke pusat termasuk KTA, dan sejenisnya," ujarnya. Adapun biaya untuk mendapatkan rekomendasi ini, sambungnya dikenakan sebesar Rp 100.000. "Setelah itu baru menlanjutkan prosesnya ke Dinas Kesehatan Kota untuk SIP keseluruhan," ujarnya. Sementara, Kasi Perizinan Dinas Kesehatan kota Banjarmasin, Khairil Fuad mengatakan proses pengurusan SIP di dinasnya juga ada persyaratan yang harus dipenuhi. "Namun secara umum, hampir sama dengan yang di IDI tadi. Bedanya, di dinkes harus ada surat permohonan dan menyertakan surat keterangan dari sub spesialis (bagi yang ingin praktik dokter spesialis). Misalkan, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Opstetri Ginkologi Indonesia (FOGI) untuk dokter kandungan, dan lain-lain," jelas Fuad. (mtb)

Tempat Bantuan Hukum
SAMPAI 2011 tercatat 640 orang dokter yang yang tergabung dalam anggota IDI cabang Banjarmasin. Data tersebut masih belum dipisah untuk dokter yang praktiknya telah pindah. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah sebagai dokter umum. Ketua Ikatan Dokter Cabang Banjarmasin, Iwan Aflanie mengatakan pentingnya keberadaan IDI, sehingga para dokter diwajibkan menjadi anggota. Sebab, IDI adalah sebagai tempat memudahkan pemantauan dan berkumpulnya para dokter sekaligus untuk pembinaan. "Bukan hanya sebagai sarana berkumpul, namun juga sebagai wadah untuk mengkaji permasalahan seputar profesi dokter, dan mengadvokasi atau melindungi masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan hukum. Ya, misalnya bantuan hukum juga bisa," ujarnya. Selain program-program IDI yang bersifat sosial dan sejenisnya, ketika ada pertemuan biasanya disampaikan pula materi etika kedokteran oleh dokter senior. "Tak perlu panjang, paling dikemas sekitar tujuh menit atau yang disebut kuliah tujuh menit (kultum). Ini, berfungsi untuk tetap saling mengingatkan tentang etika dokter," ujar Iwan. Dan, sambung dia, jika ditemukan terjadi kesalahan dalam praktik dokter (malapraktik), warga bisa melaporkannya melalui IDI wilayah. "Boleh dan bisa melaporkan, dan tak jarang juga yang disidang bahkan diberhentikan dari dokter. Misalnya melanggar etika dalam menjalankna profesinya," tandas Iwan. (mtb)

Persyaratan Izin Praktik Dokter:
- Wajib menjadi anggota dan terdaftar di IDI Cabang Banjarmasin sekaligus IDI Pusat, dan mendapatkan
Kartu Tanda Anggota (KTA)
- Memiliki ijazah dokter
- Memiliki sertifikat kompetensi
- Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, serta pasfoto pemohon
- Biaya Rp 100.000

Sumber: IDI Cabang Banjarmasin
Back to top Go down
 
Surat Ijin Praktek ( SIP )
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 33 bermasalah
» Allahu Akbar. Surat Nabi Muhammad Saw Kepada Umat Kristen Tentang Kebebasan Beragama!
» surat al fatiha
» Jumuah reminder (to read surat al-kahf) graphics
» Jumu'ah Naseehah :al-Walaa` wal-Baraa` as Revealed in Surat aal-'Imraan (2/2)

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: