Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Surat Tanda Registrasi (STR)

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Thu Jul 21, 2011 2:30 pm

BARU 16% DOKTER YANG PERBARUI IZIN PRAKTEK
Kamis, 21/07/2011 13:02 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Jakarta, Untuk dapat memperpanjang izin praktik, dokter wajib melakukan registrasi ulang STR (Surat Tanda Registrasi) setiap 5 tahun. Dari 63 ribu lebih dokter yang harus melakukan registrasi ulang, baru 16 persen yang melaksanakannya. STR (Surat Tanda Registrasi) merupakan bukti penjaminan terkait mutu dokter, dokter gigi dan dokter spesialis. Setiap lima tahun STR seorang harus diperbarui. "Keluhuran profesi dokter/dokter gigi adalah peneguh janji kepada masyarakat sesudah sumpah yang dilafalkan di almamater masing-masing. Termasuk janji untuk setiap 5 tahun mempertahankan kompetensi melalui Continuing Professional Development (CPD)," ujar Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,MPH, Dr.PH, saat membuka Seminar Nasional 'Pelayanan Kedokteran Bermutu Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Masyarakat' di Arion Swiss Belhotel, Jakarta, Kamis (21/7/2011).

Sejak Desember 2005 hingga 11 Juli 2011, KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) sudah menerbitkan 121.977 STR untuk dokter, dokter gigi dan dokter spesialis. "Tadi kita dengar laporannya bahwa tahun 2011 ini ada 63 ribu lebih dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang harus registrasi ulang dan sudah 16 persen yang melaksanakan kewajiban tersebut," jelas Menkes. Ketua KKI, Prof dr Menaldi Rasmin, SpP(K) FCCP mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses registrasi ulang. Di antaranya adalah akses bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil dan persyaratan sertifikat kompetensi.

Untuk itu KKI telah melakukan beberapa upaya untuk mempermudah pengurusan registrasi ulang. Prof Menaldi menjamin waktu untuk memproses registrasi ulang tidak akan lebih dari 3 bulan, bahkan beberapa sudah ada yang selesai hanya dalam waktu 18 hari kerja. Sedangkan dari Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), drg Zaura Rini Matram MDS, menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang membuat sebagian dokter gigi belum bisa memperbarui STR. "Dokter gigi harus mengumpulkan 30 satuan kredit profesi yang memang mungkin bagi sebagian dokter gigi yang karena satu dan lain hal, karena jarak, hambata, fisik, hambatan ekonomi dsb, mereka tidak dapat mengumpulkan sejumlah yang dikumpulkan," jelas drg. Rini.

Menurut drg. Rini, terobosannya adalah bagi dokter gigi yan mengabdi di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), bisa mendapat suatu poin tambahan. "Secara administrasi, memang ada kendala disana sini yang membuat ada keterlambatan, tetapi kita bersama-sama dari pihak Konsil dan juga Kemenkes, kita akan berusaha agar mereka yang sudah mulai berproses menyelesaikan registrasi ulang, maka kita dapat 'anggap' bisa tetap meneruskan praktiknya sepanjang tidak ada pengaduan-pengaduan yang mencederai mutu dari dokter gigi tersebut," jelas drg. Rini.

Dan Dr. Prijo Sidipraptomo, SpRad(K) selaku Ketua PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia) menyampaikan bahwa upaya dari IDI untuk mempercepat registrasi ulang STR adalah dengan membuat kemudahan supaya anggota dengan cepat bisa mengakses hingga ke tingkat pusat untuk mengurus STR. "Jadi bisa melalui IDI cabang atau melalui perhimpunan spesialis," lanjut Dr. Prijo. Perlu diketahui, jika sampai masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) habis dokter tidak melakukan registrasi ulang, yang bersangkutan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik tanpa STR dan surat izin adalah denda maksimal Rp 100 juta. Ketentuan ini berlaku untuk dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Fri Jul 22, 2011 8:43 pm

REGISTRASI ULANG DOKTER TERKENDALA
TI Produksi | Jumat, 22 Juli 2011 | 02:43 WIB
Jakarta, Kompas - Pendaftaran ulang dokter dan dokter gigi untuk mendapatkan surat tanda registrasi menghadapi kendala jarak, prosedur administrasi, dan keterbatasan informasi. Selama 2011, ada 63.896 dokter/ dokter gigi yang seharusnya mendaftar ulang, tetapi hingga 11 Juli baru 10.541 orang yang melaksanakan tepat waktu. Surat tanda registrasi (STR) merupakan bukti jaminan mutu dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, mengacu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kegiatan yang dilaksanakan sejak 2005 ini menjadi salah satu tugas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), di samping mengawal pendidikan kedokteran dan membina dokter/dokter gigi dalam praktik kedokteran untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan serta perlindungan terhadap masyarakat.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Prijo Sidipratomo, di sela seminar nasional KKI di Jakarta, Kamis (21/7), mengatakan, anggota IDI di daerah, khususnya di luar Pulau Jawa, menghadapi kendala jarak dan informasi dalam mengurus STR yang telah habis masa berlakunya. Penyebabnya, faktor lokasi yang sulit dijangkau dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas. ”Pengurus IDI di 32 provinsi dan 365 cabang di kota/kabupaten se-Indonesia memfasilitasi anggota mengurus STR. Namun, pengurus IDI daerah memiliki keterbatasan, terutama sumber daya manusia, sehingga proses daftar ulang tidak optimal. Ini seharusnya menjadi tugas pemerintah,” kata Prijo. Kendala serupa diungkapkan Ketua PB Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Zaura Rini Matram. Menurut dia, PDGI terus menyosialisasikan registrasi dan mendorong anggota segera mendaftar ulang. Untuk mengatasi sejumlah hambatan dilakukan terobosan. Terobosan itu, antara lain, memberi poin tambahan satuan kredit partisipasi bagi para dokter yang bertugas di wilayah perbatasan negara, kepulauan, dan daerah terpencil yang kesulitan mengikuti program peningkatan kompetensi, seperti seminar dan pelatihan.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, pihaknya akan mengeluarkan kebijakan mengizinkan dokter memperpanjang surat izin praktik (SIP) meski proses registrasi ulang STR-nya belum selesai. Kementerian Kesehatan juga akan menambah tenaga di kota/kabupaten dan provinsi untuk membantu proses administrasi registrasi ulang. Ketua KKI Prof Menaldi Rasmin mengatakan, seminar yang mengundang seluruh pemangku kepentingan itu diharapkan dapat mendalami penyebab keterlambatan registrasi ulang dan mencari pemecahan masalah- nya. (MKN)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Wed Jul 27, 2011 10:15 am

MENKES TANGGAPI PERMASALAHAN REGISTRASI ULANG DOKTER
Registrasi dokter dan dokter gigi merupakan tugas penting Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dokter dan dokter gigi untuk melaksanakan praktik kedokteran di masyarakat. Sayangnya, capaian proses registrasi ulang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, masih rendah. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka acara Seminar Nasional Konsil Kedokteran Indonesia dengan tema ”Pelayanan Kedokteran Bermutu sebagai Wujud Perlindungan Masyarakat”, di Jakarta (21/07). Acara tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan stakeholder KKI, ketua organisasi profesi seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), para ketua perhimpunan dokter spesialis, para ketua kolegium, ketua MKDKI, AFDOGI dan perwakilan kementerian terkait.

”Ada dua usulan yang disampaikan. Pertama, diharapkan adanya keputusan dari Kemkes yang menyatakan bahwa dokter dan dokter ggi yang sedang dalam proses pengurusan surat tanda registrasi (STR) sudah legal untuk mengurus surat izin praktek (SIP). Kedua, untuk mempercepat pencapaian diharapkan adanya sumber daya manusia yang diperbantukan ke Konsil Kedokteran Indonesia. Dua hal tersebut akan kami penuhi”, ujar Menkes. Menurut Menkes, jumlah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis di Indonesia yang harus melakukan registrasi ulang tercatat berjumlah 63.896 orang. Namun, sampai dengan 11 Juli 2011, baru 16.5 persen yang telah teregistrasi ulang. “Realitas ini bukan hanya berbahaya bagi dokter, karena STR dan SIP mereka tidak berlaku lagi. Masyarakat tidak akan mendapatkan apa yang disebut sebagai keselamatan pasien yang diperoleh dari pelayanan kedokteran yang bermutu” tegas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021)52960661, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567, atau alamat e-mail kontak@depkes.go.id, info@depkes.go.id
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Tue Jul 31, 2012 7:57 am

DOKTER DIMINTA REGISTRASI ULANG
Kamis, 23 Desember 2010 | 04:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS - Para dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis diminta segera melakukan registrasi ulang dan memperpanjang surat tanda registrasi. Jika tidak memiliki surat tanda registrasi, dokter tidak dapat berpraktik kedokteran dan bisa dikenai denda. Imbauan itu disampaikan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof Menaldi Rasmin di sela-sela acara Pencanangan Masa Registrasi Ulang di Kantor KKI, Rabu (22/12). KKI mencanangkan penyerahan surat tanda registrasi (STR) ulang kepada dokter dan dokter gigi sebagai penanda bahwa masa registrasi ulang sudah dimulai. ”Surat tanda registrasi berlaku lima tahun dan diregistrasi ulang setiap lima tahun,” kata Menaldi. Pada akhir Desember 2010 jumlah dokter dan dokter gigi yang harus registrasi ulang sebanyak 96 orang, tetapi baru sebagian yang melakukan registrasi ulang. Gelombang besar registrasi ulang akan terjadi pada tahun 2011, yakni sebanyak 65.374 dokter. Sesuai Pasal 75 dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), setiap dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis yang berpraktik kedokteran tanpa STR akan dikenai sanksi denda paling banyak Rp 100 juta. Sementara itu, dokter yang berpraktik tanpa surat izin praktik akan dikenai denda paling banyak Rp 100 juta sesuai Pasal 76 UUPK. STR menjadi bagian persyaratan untuk mengurus surat izin praktik. Hingga Oktober tahun 2010 KKI telah meregistrasi 114.706 orang dokter dan dokter gigi yang terdiri atas 73.574 dokter, 19.128 dokter spesialis, 20.445 dokter gigi, dan 1.559 dokter gigi spesialis. Menaldi mengatakan, pencanangan masa registrasi ulang bertujuan menjaga kualitas serta kompetensi dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis dalam rangka memberikan perlindungan kepada pasien. (INE)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Tue Jul 31, 2012 1:57 pm

MKDKI: SURAT TANDA REGISTRASI dr BOYKE DICABUT 6 BULAN
Kamis, 17/11/2011 18:32 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) membenarkan pihaknya telah mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dr Boyke Dian Nugraha, SpOG selama 6 bulan mulai Kamis 17 November 2011. Dengan pencabutan STR tersebut, seharusnya dokter Boyke tidak bisa praktik selama 6 bulan. "Surat Izin Praktik (SIP) nya tidak dicabut, tapi STR (Surat Tanda Registrasi) yang dicabut selama 6 bulan karena ada masalah dalam hal pelanggaran disiplin kedokteran," ujar Prof Dr Ali Baziad, SpOG(K) selaku Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), saat dihubungi detikHealth, Kamis (17/11/2011).

Namun Prof Ali mengaku tidak bisa menjelaskan lebih mendetail mengenai pelanggaran disiplin apa yang sudah dilakukan oleh dr Boyke, karena memang ada undang-undang yang mengatur kerahasiaan tersebut. "Dalam hal ini bukan malpraktik, karena kami tidak mengenal istilah malpraktik, tapi yang ada adalah adanya pelanggaran disiplin kedokteran," ungkap Prof Ali yang ikut memimpin sidang dokter Boyke hari ini di kantor MDKDI di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kasus ini menurut Prof Ali sudah berlangsung lama dan sidang yang dilakukan sudah hampir setahun, karena harus mengkaji dan mendatangkan para ahli. Dalam kasus ini ada 2 dokter yang terlibat dan sudah dilakukan sidang terbuka. "Kami juga harus hati-hati dan tidak mau sembarangan memutuskan. Setelah itu kami memberikan rekomendasi dan nantinya KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) yang akan memutuskan," ujar Prof Ali.

Prof Ali menjelaskan ketika STR seorang dokter dicabut maka ia tidak boleh melakukan praktik. Karena si dokter harus menjalani pembinaan dan dibimbing oleh para ahli yang tergabung dalam tim pembinaan mengenai bagaimana seharusnya yang benar dan jangan mengulangi kesalahan lagi. "Kami tidak menghukum, tapi kami hanya memberikan sanksi karena tidak ada dokter yang mau melakukan dengan sengaja. Dan setiap tindakan itu pasti ada risikonya," ujar Prof Ali. Dugaan pelanggaran yang menimpa dr Boyke bermula dari pasien dokter Boyke yang kemudian dirujuk ke dokter lain untuk melakukan operasi pengangkatan kista. "Dokter Boyke merujuk ke dokter lain, dan bukan dokter boyke yang kena malpraktik tapi dokter lain. Tapi saya kurang tahu nama dokter yang lain itu, yang jelas dokter Boyke masih praktik seperti biasa dan izinnya tidak dicabut," jelas Ame yang bekerja di Klinik Pasutri dr Boyke dan Rekan, ketika dihubungi detikHealth, Kamis (17/11/2011).
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Tue Jul 31, 2012 2:03 pm

SURAT TANDA REGISTRASI ( STR )
Minggu, 05 Februari 2012 http://semangatcalondokter.blogspot.com/2012/
STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia ( KKI ) kepada dokter yang telah di registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. Setiap dokter yang melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiki STR. Untuk memiliki STR tersebut, dokter mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:

1.STR lama.
1.Fotocopy SIP dan atau SP.
3.Mengisi surat permohonan untuk memperoleh STR.
4.Melampirkan bukti pembayaran ASLI permohonan pengurusan STR ke rekening KKI no 93.20.5556
BNI cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
5.Fotocopy ijazah dokter/dokter spesialis yang dilegalisir oleh Dekan Institusi Pendidikan.
6.Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter.
7.Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP (dengan mencantumkan no SIP).
8.Fotocopy Sertifikat Kompetensi dari Kolegium terkait. SERTIFIKAT KOMPETENSI adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
9.Surat Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
10.Pas Foto terbaru,berwarna,ukuran 4x6 (4lembar) dan 2x3 (2lembar).

STR berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat di registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan diatas. Pemohon mengajukan permohonan ke KKI dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
KKI meneliti seluruh berkas dan menerbitkan STR selambat lambatnya 3 bulan setelah permohonan diterima.
Setiap dokter memperoleh satu STR asli dan 3(TIGA) lembar fotocopy STR yang dilegalisasi KKI, dikirim langsung ke pemohon dengan tembusan ke Biro Kepegawaian DepKes RI, DinKes Propinsi dan PB IDI.

BAB VI UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pasal 29
1. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
2. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kcdokteran Indonesia.
3. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
2. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau doktcr gigi;
3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
4. memiliki sertifikasi kompetensi;
5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

4. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
5. Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.
6. Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.

Pasal 30
1. Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. kesahan ijazah;
2. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
3. mempunyai surat pernyataan tclah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
4. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

3. Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
4. Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedoktcran Indonesia.

Pasal 31
1. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
2. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
3. Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 32
1. Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
2. Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi bersyarat.
3. Dokter atau dokter gigi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haus mendapat persetujuan dan Konsil Kedokteran Indonesia.
4. Surat tanda registrasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Pasal 33
Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:
1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan;
2. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
3. atas permintaan yang bersangkutan;
4. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
5. dicabut Konsil Kedokteran Indonesia

Pasal 34
Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

1. mewawancarai pasien;
2. memeriksa fisik dan mental pasien;
3. menentukan pemeriksaan penunjang;
4. menegakkan diagnosis;
5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
7. menulis resep obat dan alat kesehatan;
8. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kewenangan Iainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia

REGISTRASI ULANG
Dokter yang STR nya telah habis masa berlakunya wajib melakukan registrasi ulang, dengan mengajukan permohonan kepada KKI, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sbb:
a. Fotocopy STR dokter yang masih berlaku.
b. Surat Keterangan Sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki SIP.
c. Fotokopi Sertifikat Kompetensi.
d. Surat Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
e. Pas Foto terbaru, berwarna, ukuran 4x6cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2x3cm sebanyak 2 lembar.
f. Bukti pembayaran biaya registrasi.

Sumber: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42/KKI/PER/XII/2007 Pasal 8 tentang Registrasi Ulang
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Tue Jul 31, 2012 2:17 pm

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu ditetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat :
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Konsil Kedokteran Indonesia selanjutnya disebut KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi;
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya;
Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku
Surat Tanda Registrasi selanjutnya disebut STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi;
STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia bagi dokter atau dokter gigi warga negara asing;
Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium terkait;
Sertifikat kompetensi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan peserta PPDS atau peserta PPDGS, untuk menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan tingkat pendidikannya, yang diterbitkan oleh Ketua Program Studi (KPS) atas nama kolegium terkait, pada sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi dengan jejaringnya, serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan;
Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut;
Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

BAB II
SURAT TANDA REGISTRASI
Bagian Pertama
STR Dokter dan STR Dokter Gigi
Pasal 2
(1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi.

(2) Untuk memperoleh STR seperti dimaksud pada ayat (1), dokter dan dokter gigi wajib mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan :
- fotokopi ijazah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis;
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
- fotokopi sertifikat kompetensi;
- surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(3) Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STR dokter dan STR dokter gigi oleh KKI.

(4) Tata cara memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Pasal 3
(1) STR dokter ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran dan STR dokter gigi oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi masing-masing sebagai registrar dan berlaku secara nasional.

(2) STR dokter dan STR dokter gigi harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima oleh KKI.

(3) Pasal 4
(4) Dokter dan dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia mengajukan permohonan kepada KKI untuk dilakukan evaluasi.

(5) Evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari KKI.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- bukti kesahan ijazah;
- surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai SIP; dan
- surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
(7) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan STR.

Pasal 5
STR dokter dan STR dokter gigi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) butir c, d dan f serta melampirkan STR lama.

Bagian Kedua
Peserta pendidikan dokter, dokter gigi, PPDS dan PPDGS.
Pasal 6
(1) Peserta pendidikan dokter dan dokter gigi dalam mengikuti program pendidikan mendapat persetujuan dari Ketua KKI untuk menjalankan praktik kedokteran dibawah tanggung jawab dokter atau dokter gigi pembimbing.

(2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara kolektif berdasarkan permohonan pimpinan institusi pendidikan.

(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku di sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan dan jejaringnya.

Pasal 7
(1) Peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR dokter atau STR dokter gigi serta sertifikat kompetensi peserta PPDS/PPDGS.

(2) Sertifikat kompetensi peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan secara kolektif oleh KPS atas nama kolegium terkait.

(3) STR dokter atau STR dokter gigi dan sertifikat kompetensi peserta PPDS/ PPDGS setelah mendapat persetujuan dari KKI, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalankan praktik kedokteran dalam rangka pendidikan spesialis pada sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan jejaringnya, serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

(4) Tatacara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Bagian Ketiga
STR Sementara dan STR Bersyarat
Pasal 8
(1) STR Sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

(2) STR Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(3) STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila telah memenuhi persyaratan:
- bukti kesahan ijazah;
- surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang mempunyai SIP;
- surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- surat izin kerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia
(5) Tatacara memperoleh STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Pasal 9
(1) STR Bersyarat diberikan kepada peserta PPDS/PPDGS warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

(2) STR Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
- bukti kesahan ijazah;
- surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
- surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
- surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- kemampuan berbahasa Indonesia

Pasal 10
(1) Dokter dan dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu harus mendapat persetujuan dari KKI melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

(2) Ketentuan lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Bagian Keempat
Registrasi Ulang
Pasal 11
(1) STR dokter dan STR dokter gigi yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang kembali untuk dapat melakukan praktik kedokteran.

(2) Perpanjangan STR dokter dan STR dokter gigi dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua KKI, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan yang meliputi:

- STR dokter dan STR dokter gigi yang telah habis masa berlakunya;
- surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah memiliki SIP;
- fotokopi sertifikat kompetensi;
- surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan
- pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12
(1) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan Ketua Divisi Registrasi dan Ketua Divisi Pembinaan.

(2) Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.

BAB III
PENCATATAN DAN INFORMASI
Pasal 13
KKI melakukan pencatatan setiap STR dokter dan STR dokter gigi dalam buku registrasi nasional.

Pasal 14
KKI secara berkala memberikan informasi mengenai STR dokter dan STR dokter gigi yang diterbitkan dan dicabut dalam media KKI.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan oleh KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan registrasi dokter dan dokter gigi.

Pasal 16
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Ketua KKI dapat mencabut STR dokter atau STR dokter gigi apabila:
- atas rekomendasi MKDKI;
- tidak mampu menjalankan praktik kedokteran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan STR dokter dan STR dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17
Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Penugasan dan atau SIP dinyatakan telah memiliki STR dan SIP berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 18
(1) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 wajib mengganti Surat Penugasan dengan STR selambat-lambatnya tanggal 29 April 2007, ke KKI melalui Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tempat domisilinya.

(2) Penggantian Surat Penugasan menjadi STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Pasal 19
(1) Dokter dan dokter gigi yang saat ini belum memiliki Surat Penugasan apabila akan melakukan praktik kedokteran dapat mengajukan STR kepada KKI melalui Dinas Kesehatan Propinsi tempat domisilinya.

(2) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang saat ini belum memiliki Surat Penugasan apabila akan melakukan praktik kedokteran dapat mengajukan STR kepada KKI melalui Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.

(3) Tatacara mendapatkan STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Pasal 20
(1) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang saat ini belum memiliki Surat Penugasan tetapi melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan di tempat pendidikan dan jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dinyatakan telah memiliki STR.

(2) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KKI melalui Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dalam waktu 1 (satu) bulan.

(3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan STR sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 21
(1) Peserta PPDS/PPDGS dan peserta pendidikan dokter / dokter gigi yang sedang menjalankan praktik kedokteran di sarana pendidikan selama proses pendidikan dinyatakan telah mendapatkan persetujuan dari KKI untuk menjalankan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan dan jejaringnya yang digunakan untuk program pendidikan.

(2) Tatacara memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2005

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

dr. HARDI YUSA, Sp.OG,MARS

K E T U A
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Surat Tanda Registrasi (STR)   Tue Aug 14, 2012 1:57 pm

SERATUS SEPULUH RIBU SURAT TANDA REGISTRASI (STR) UNTUK 19 JENIS TENAGA KESEHATAN AKHIRNYA DILUNCURKAN
Untuk menciptakan penduduk Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi diperlukan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang bermutu, terstandar, dan profesional. Karena itu, seluruh tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan dari dalam negeri maupun luar negeri memiliki kewajiban untuk melakukan registrasi. Berdasarkan hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, didampingi Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), Dr. Faiq Bahfen, MH, menyerahkan kurang lebih 110.000 surat tanda registrasi (STR) bagi 19 jenis tenaga kesehatan kepada para ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) pada pembukaan kegiatan Workshop MTKI-MTKP di Bandung (5/Cool. Prof. Ghufron menyatakan, amanat kewajiban registrasi bagi tenaga kesehatan di Indonesia tercantum pada Permenkes 1796/Menkes/Per /VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Hal ini bertujuan agar para tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan profesinya. “Registrasi tenaga kesehatan dalam negeri, tidak dipungut biaya”, ujar Prof. Ghufron.

Lebih lanjut Prof. Ghufron menjelaskan, tenaga kesehatan yang akan melakukan registrasi harus melalui proses sertifikasi dengan menjalani uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi profesi masing-masing. Dengan demikian tenaga kesehatan yang teregistrasi terjamin mutunya. “Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kesehatan melalui Uji Kompetensi akan mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Saya lihat beberapa Provinsi bahkan sudah mulai melakukan uji coba”, tambah Prof. Ghufron. Dalam sambutannya, Prof. Ghufron mengatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan ke seluruh wilayah, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berupa kondisi sosial ekonomi dan geografi yang berbeda-beda di masing-masing provinsi, wilayah Indonesia yang luas, dan jumlah penduduk Indonesia yang besar. “Jumlah penduduk Indonesia yang besar harusnya dapat dikembangkan menjadi SDM yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi”, tandas Prof. Ghufron.

Sumber: Berita Kemenkes
Back to top Go down
 
Surat Tanda Registrasi (STR)
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» ketempelan jin
» Terjemah Quran Surat An-Nur ayat 33 bermasalah
» tanda kebesaran Allah
» al mahdi sang pemimpin
» Allahu Akbar. Surat Nabi Muhammad Saw Kepada Umat Kristen Tentang Kebebasan Beragama!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: