Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Dec 18, 2008 3:56 am


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

  1. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pcmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia hams diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
  3. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjtuan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan iLmu pengetahuan dan teknologi;
  4. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu membentuk undang tentang Praktik Kedokteran
Mengingat :Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
  2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
  4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
  5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
  6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
  8. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
  9. Sarjana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
  10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan masalah kesehatannya untuk rnemperoleh konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
  11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperlukan melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
  12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
  13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
  14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
  15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perindungan dan keselamatan pasien.
Pasal 3
Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

  1. memberikan perlindungan kepada pasien
  2. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
  3. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
BAB III
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 4

  1. Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan dokter dan dokter gigi. dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
  2. Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 5
Konsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang
Pasal 6
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
Pasal 7

  1. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

    1. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
    2. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan doktergigi; dan
    3. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

  2. Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
Pasal 8
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang :

  1. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
  2. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
  3. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
  4. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
  5. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
  6. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
  7. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 11

  1. Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas:

    1. Konsil Kedokteran; dan
    2. Konsil Kedokteran Gigi

  2. Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu:

    1. Divisi Registrasi
    2. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
    3. Divisi Pcmbinaan

    </LI>
Pasal 12

  1. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas:

    1. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota;
    2. pimpinan Konsil Kedokteran dan pimpinan Konsil Kcdokteran Gigi masing-masing I (satu) orang merangkap anggota; dan
    3. pimpinan divisi pada Konsil Kcdokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing 1 (satu), orang mcrangkap anggota.

  2. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (I) bekerja secara kolektif.
  3. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggungjawab tertinggi.
Pasal 13

  1. Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua dan (2) dua) orang wakil ketua.
  2. Pimpinan Konsil Kedokteran terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.
  3. Pimpinan Konsil Kedokteran Gigi terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang ketua divisi.
Pasal 14

  1. Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsui yang berasal dari :

    1. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
    2. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
    3. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
    4. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    5. kolegium kedokteran I (satu) orang;
    6. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
    7. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
    8. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
    9. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
    10. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang

  2. Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
  3. Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
  4. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia hams berdasarkan usulan dan organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud padaayat(1).
  5. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 15
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia, pimpinan Konsil Kedokteran, pimpinan Konsil Kedokteran Gigi, pimpinan divisi pada Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dipilih oleh anggota dan ditetapkan. oleh rapat pleno anggota.
Pasal 16
Masa bakti keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masajabatan berikutnya.
Pasal 17

  1. Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebeluni 1 memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/ janji, menurut agamanya di hadapan Presiden
  2. Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

<BLOCKQUOTE>
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.
saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang Undang kepada saya".</BLOCKQUOTE>
Pasal 18
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  1. warganegara Republik Indonesia:
  2. Sehat jasmani dan rohani;
  3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
  4. berkelakuan baik;
  5. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat Puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
  6. pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dan masyarakat;
  7. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang balk; dan
  8. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan Iainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 19

  1. Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:

    1. berakhir masajabatan sebagai anggota;
    2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    3. meninggal dunia;
    4. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
    5. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
    6. dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  2. Dalam hal anggota Konsil Kedokteran Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
  3. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
  4. Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden.
Pasal 20

  1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Kedokteran Indonesia dibantu sckretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
  2. Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
  3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
  4. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia.
  5. Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 21

  1. Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan oleh pegawai Konsil Kedokteran Indonesia.
  2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 22

  1. Setiap keputusan Konsil Kedokteran Indonesia yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
  2. Rapat pleno Konsil Kedokteran Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
  3. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  4. Dalam hal tidak tendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 23
Pimpinan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Konsil
Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia.
Pembiayaan
Pasal 25
Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil
Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IV
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 26

  1. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
  2. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

    1. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
    2. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

  3. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
  4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.


Last edited by gitahafas on Thu Jun 03, 2010 5:54 am; edited 7 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Sat Jan 03, 2009 5:51 am

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 27
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
Pasal 28

  1. Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedoktcran gigi.
  2. Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
BAB VI
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
Pasal 29

  1. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
  2. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kcdokteran Indonesia.
  3. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan:

    1. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
    2. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau doktcr gigi;
    3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
    4. memiliki sertifikasi kompetensi;
    5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  4. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
  5. Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.
  6. Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.
Pasal 30

  1. Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
  2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kesahan ijazah;
    2. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
    3. mempunyai surat pernyataan tclah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
    4. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
    5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

  3. Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
  4. Dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi oleh Konsil Kedoktcran Indonesia.
Pasal 31

  1. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
  2. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
  3. Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
Pasal 32

  1. Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
  2. Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi bersyarat.
  3. Dokter atau dokter gigi warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haus mendapat persetujuan dan Konsil Kedokteran Indonesia.
  4. Surat tanda registrasi dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
Pasal 33
Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:

  1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundangundangan;
  2. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
  3. atas permintaan yang bersangkutan;
  4. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
  5. dicabut Konsil Kedokteran Indonesia
Pasal 34
Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

    1. mewawancarai pasien;
    2. memeriksa fisik dan mental pasien;
    3. menentukan pemeriksaan penunjang;
    4. menegakkan diagnosis;
    5. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
    6. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
    7. menulis resep obat dan alat kesehatan;
    8. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
    9. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
    10. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

  2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kewenangan Iainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
BAB VII
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KEDOKTERAN
Bagian kesatu
Surat Izin Praktik

Pasal 36
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
Pasal 37

  1. Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
  2. Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
  3. Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk I (satu) termpat praktik.
Pasal 38

  1. Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus:

    1. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31,danPasal32;
    2. mempunyai tempat praktik; dan
    3. memiliki rekomendasi dan organisasi profesi.

  2. Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang;

    1. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
    2. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.

  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Praktik
Pasal 39
Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pasal 40

  1. Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti;
  2. Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik.
Pasal 41

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
  2. Dalam hal dokter atau doktcr gigi berpraktik di sarana pelayanan kcsehatan, pimpinan sarana kesehatan wajib membuat daftar dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
Pasal 42
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pemberian Pelayanan
Paragraf 1
Standar Pelayanan
Pasal 44

  1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi,
  2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
  3. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi
Pasal 45

  1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
  3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

    1. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
    2. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
    3. alternative tindakan laindari risikonya;
    4. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
    5. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
  5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
  6. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Rekam Medis
Pasal 46

  1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedoktcran wajib membuat rekam medis.
  2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
  3. Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Pasal 47

  1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
  2. Rekarm medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
  3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Rahasia Kedokteran
Pasal 48

  1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
  2. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi pcrmintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Kendali Mutu dan Kendali Biaya
Pasal 49

  1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kcdokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.
  2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan audit medis.
  3. Pembinaan dan pengawasan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi profesi.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter Gigi
Pasal 50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedoktcran mempunyai hak:

  1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
  3. memperoleh informasi yang iengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya; dan
  4. menerima imbahan jasa.
Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

  1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
  2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
  3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
  4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila Ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
  5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Hak dan Kewajiban Pasien
Pasal 52
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

  1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(3);
  2. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  3. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  4. menolak tindakan medis; dan
  5. mendapatkan isi rekam medis
Pasal 53
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban;

  1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
  2. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
  3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
  4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Paragraf 8
Pembinaan
Pasal 54

  1. Dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.
  2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi.
BAB VIII
DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI
Bagian Kesatu
Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia
Pasal 55

  1. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
  2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dan Konsil Kedokteran Indonesia.
  3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.
Pasal 56
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 57

  1. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
  2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Pasal 58
Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris.
Pasal 59

  1. Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter gigi dan organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.
  2. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia hams dipenuhi syarat sebagai berikut:

    1. Warga negara Republik Indonesia;
    2. Sehatjasmani dan rohani;
    3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
    4. Berkelakuan balk;
    5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
    6. Bagi dokter atau dokter gigi, pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi;
    7. Bagi sarjana hukum, pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan
    8. Cakap,jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.
    </LI>
Pasal 60
Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi.
Pasal 61
Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan
Pasal 62

  1. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
  2. (2) Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
    "Saya bersumpah / berjanji dengan sungguh sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapunjuga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
    Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dan siapapun juga suatu janji atau pemberian.
    Saya bersumpah / berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter atau dokter gigi.
    Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.
    Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan Negara.
    Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya".
Pasal 63

  1. Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 64
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:

  1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
  2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
Pasal 65
Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia.
Bagian Kedua
Pengaduan
Pasal 66

  1. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
  2. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

    1. identitas pengadu;
    2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan
    3. alasan pengaduan.

  3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Pasal 67
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.
Pasal 68
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.
Bagian Keempat
Keputusan
Pasal 69

  1. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
  2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
  3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

    1. pemberian peringatan tertulis;
    2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
    3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
    </LI>
Bagian Kelima
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 71
Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
Pasal 72
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk:

  1. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
  2. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
  3. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.
Pasal 73

  1. Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau doktcr gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan / atau surat izin praktik.
  2. Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang di beri kewenangan oleh peraturan perundang undangan.
Pasal 74
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

  1. Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  2. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
  3. Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus rupiah).
Pasal 76
Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan!atau surat izin paktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah)
Pasal 78
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Pasal 79
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluhjuta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

  1. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1);
  2. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1); atau
  3. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf c.
Pasal 80

  1. Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabuan izin.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini scmua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 82

  1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan dan / atau surat izin praktik, dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan Undang-Undang ini.
  2. Surat penugasan dan surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi, dan surat izin praktik bcrdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil Kedokteran Indonesia terbentuk.
Pasal 83

  1. Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran disiplin pada saat belum terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Tingkat Pertama dan Menteri pada Tingkat Banding.
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri dalam menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur profesi untuk memberikan pertimbangan.
  3. Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Mentcri sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Pasal 84

  1. Untuk pertama kali anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.
  2. Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masajabatan 3 (tiga) tahun sejak diangkat.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85
Dengan disahkannya Undang-Undang mi maka Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan dokter dan dokter gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 86
Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undaiag ini diundangkan.
Pasal 87
Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibentuk paling lambat 1 (sam) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berakhir.
Pasal 88
Undang-Undang ini mulai berlaku 1(satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBL1K INDONESIA
Ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004
NOMOR 116
Back to top Go down
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Mar 11, 2010 11:36 am

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1419/MENKES/PER/X/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbangbahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur penyelenggaraan praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang. Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431:);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3637);
  6. Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
M E M U T U S K A N :
MenetapkanPERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
  2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi speslalis Iulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
  4. Surat Izin Praktik Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan Jejaringnya.
  5. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan. dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPOS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan Jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
  6. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
  7. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
  8. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang Individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi;
  9. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
  10. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
  11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB II
IZIN PRAKTIK
Pasal 2

  1. Setiap Dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP.
  2. Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan:

    1. Foto copy surat tanda registrasli dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir,oleh pejabat yang berwenang;
    2. surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
    3. surat rekomendasi dari Organlsasl Profesi diwilayah tempat akan praktik;
    4. Foto copy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    5. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

  3. Dalam pengajuan perrnohonan SIP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.
  4. Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
Pasal 3

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan SIP untuk 1 (satu) tempat praktik.
  2. SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP:
  3. Bentuk Format SIP Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana contoh Formulir pada Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 4

  1. SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta ataupun praktik perorangan.
  2. SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari Propinsi yang sama maupun Propinsi lain.
  3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Pasal 5

  1. SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut dan juga mempunyai tugas untuk melakukan proses pendidikan berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan yang menjadi Jejering Rumah Sakit Pendidikan tersebut.
  2. Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Fakultas Kedokteran tempat dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut.
Pasal 6

  1. Dokter atau doktor gigi, yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan, yang bersifat lnsidentil tidak memerlukan SIP
  2. Pemberian pelayanan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
Pasal 7

  1. Untuk kepentingan kedinasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Rumah Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan.
  2. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.
Pasal 8

  1. Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program perdidikan dokter spesialis (PPDS) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) diberikan SIP khusus secara kolektif oleh Kepala Dines Kesehatan Kabupaten/Kota dimana Rumah Sakit Pendidikan tersebut berada.
  2. SIP khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan.
  3. SIP Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta PPDS dan Surat Penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
  4. SIP khusus sebagairnana dimaksud ayat (2) berlaku disarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
  5. Pimpinan sarana dimaksud ayat(4) harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang rnengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
Pasal 9

  1. Peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi (Co-ast) yang sedang mengikuti pendidikan di sarana pelayanan kesehatan diberikan surat keterangan pelaksanaan studi secara kolektif oleh Ketua Program studi.
  2. Berdasarkan surat keterangan pelaksanaan studi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan menerbitkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas secara kolektif yang berlaku pada Rumah Sak!t Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
  3. Surat Keterangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, serta sarana pe!ayanan kesehatan yang ditunjuk
Pasal 10

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah teregistrasi yang menu ada masa bakti dan belum diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS dapat diberikan SIP Sementara.
  2. SIP Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui dan gugur apabila telah diterima sebagai peserta PPDS/PPDGS..
Pasal 11

  1. Dokter atau dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan jejarlngnya dalam rangke menunggu penempatan dalam rangka masa bakti dapat diberikan SIP Spesialis Sementara.
  2. SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimasksud dalam ayat (1) hanya berlaku di Rumah Sakit tempat pelaksanaan pendidikan dan jejaringnya.
  3. SIP Spesialis Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan gugur apabila telah memperoleh Surat Keputusan Penempatan.
Pasal 12

  1. Dokter atau dokter gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
  2. Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus :

    1. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang&shy; undangan;
    2. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

    </LI>
BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK
Pasal 13

  1. Dokter atau Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran didasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehetan.
  2. Kesepakatan sebagaimana dlmaksud ayat (1) merupakan upaya maksimal dalam rangka penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
Pasal 14

  1. Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertuIis, dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
  2. Tindakan kedokteran sebagalmana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
Pasal 15


  1. Bidan dapat melaksanakan tindakan medik terhadap ibu, bayi dan anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16


  1. Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

  2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 17

  1. Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terlebih dahulu harus memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
  2. Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pasien.
  3. Pemberian penjelasan dan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan,
Pasal 18

  1. Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan tindakan kedokteran wajib menyimpan segala sesuatu yang diketahui dalam pemeriksaan pasien, interprestasi penegakan diagnose dalam melakukan pengobatan termasuk segala sesuatu yang diperoleh dan tenaga kesehatan lainnya sebagai rahasia kedokteran;
  2. Ketentuan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 19

  1. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik di sarana kesehatan yang bersangkutan
  2. Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada sarana kesehatan yang bersangkutan.
  3. Pimpinan sarana kesehatan wajib menempatkan daftar dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) pada tempat yang mudah dilihat.
Pasal 20

  1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
  2. Papan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gigi dan nomor registrasi sesuai dengan SIP yang diberikan.
  3. Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
  4. Dokter don dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat Kompetensi peserta PPDS dan STR.
Pasal 21

  1. Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 18 ayat (3) wajib membuat pemberitahuan,
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempeIkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
Pasal 22

  1. Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indoesia.
  2. Dokter dan dokter gigi dalam keadaan gawat dan/atau darurat berwenang melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan medis dalam rangka penyelamatan jiwa.
  3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.
BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 23

  1. Kepala . Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota wajib melakukan pencatatan terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya.
  2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampalkan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan, Konsil Kodokteran Indonesia dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Propinsi, organisasi profesi setempat.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN|
Pasal 24

  1. Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat; (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan o!eh dokter dan dokter gigi
Pasal 25

  1. Dalam rangka pembinaan, dan pengawasan. Dines Kesehatan kabupaten/ kota dapat mengmbil tindakan administratip terhadap pelanggaran peraturan ini.
  2. Sanksi administratip sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa. peringatan Iisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP
  3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi administratip sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.
Pasal 26
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi


  1. atas dasar keputusan MKDKI; .

  2. STR dokter atau dokter dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia; dan

  3. melakukan tindak pidana.
Pasal 27

  1. Pencabutan SIP yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
  2. Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
  3. Menteri setelah menenima keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) meneruskan kepada MajeIis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari.
Pasal 28
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIP dokter dan dokter gigi kepada Menteri Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan Dinas Kesehatan. Propinsi, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi setempat
BAB VI|
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

  1. Dokter dan dokter gigi yang telah memliki Surat Penugasan dan atau SIP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang &shy;undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan SIP.
  2. Dokter dan dokter gigi yang belum memiliki Surat Penugasan atau Surat Tanda Registrasi dan SIP sebelum tanggal 6 Oktober 2005, dinyatakan telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ijazah yang dimiliki.
  3. Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
  4. Dokter atau dokter gigi spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan atau jajaringnya dalam rangka menunggu penempatan dianggap telah memiliki STR dan SIP Sementara;
  5. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan dokter dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Menteri c.q. Biro Kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
  6. Terhadap dokter dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan SIR dan SIP Sementara.
  7. Dokter atau dokter gigi yang memiiiki SIP lebih dan 3 (tiga) tempat praktik sebelum berlakunya Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, harus menetapkan 3 (tiga) tempat praktik yang dipilih paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan Ini berlaku.
  8. Terhadap dokter atau dokter gigi yang SIPnya habis dalam masa periode 6 Oktober 2005 sampal dengan 29 April 2007, wajib mengajukan permohonan STR kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan menggunakan Surat Penugasan yang dimiliki,
  9. Terhadap dokter atau dokter gigi yang masa berlaku SIPnya habis periode 6 Oktober 2005 sampai dengan 6 April 2006 dinyatakan SIPnya masih tetap berlaku sampai dengan STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
  10. SIP sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diperbaharui dengan menggunakan STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 30

  1. Dokter dan dokter gigi yang saat ini sedang mengikuti pendidikan, spesialis yang belum memiliki STR Khusus dan SIP Khusus secara kolektif dinyatakan telah memiliki SIP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
  2. Pimpinan Sarana Pendidikan dan Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan SIP Khusus bagi dokter dan dokter gigi yang saat ini sedang mengikuti pendidikan spesialis.
Pasal 31

  1. Dokter dan dokter gigi yang saat ini disamping menjalankan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan, menjalankan program pendidikan dokter dan dokter gigi dan atau menjalankan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pendidikan dokter dan dokter gigi atau menjalankan tugas kedinasan pada sarana pe!ayanan kesehatan tertentu, dinyatakan telah memiliki SIP yang berlaku bagi Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta pada sarana pelayanan kesehatan tertentu.
  2. Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Fakluitas Kedokteran dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyelesaikan SIP sebagaImana dlmaksud pada ayat (1) dan memberltahukan kepada KepaIa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi Jejaring Rumah Saklt Pendldikan tersebut.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Dengan ditetapkannya Peraturan Ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/MENKES/PERNIII/1 997 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 33
Ketentuan teknis pelaksanan yang diperlukan, ditetapkan, lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri
Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2005

FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Mar 11, 2010 11:51 am


PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 512/MENKES/PER/IV/2007
TENTANG
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

  1. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah diatur penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/ Menkes/Per/X/2005;
  2. bahwa sesuai tugasnya Konsil Kedokteran Indonesia telah mengatur / menetapkan tata cara registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, kemitraan dalam hubungan dokter-pasien, tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, serta pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran yang harus ditaati oleh dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;
  3. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi, perlu mengatur kembali Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambanan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagairnana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan DI Tlngkat Propinsi, Kabupatan/Kota Serta Rumah Sakit;
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor l3l/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Naslonal;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/Xl/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
MEMUTUSKAN :
MenetapkanPERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.


BAB. I. KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
  2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi balk di dalam maupun di luar negeri yang diakul oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Surat izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
  4. Surat tugas adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Propinsi kepada dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan tertentu.
  5. Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang dibeikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
  6. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
  7. Pelayaran medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostk, konsultatif, kuratif, atau rehabilitatif.
  8. Standar Pelayanan adalah adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
  9. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiaan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
  10. Standar Prosodur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah&shy;langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan den fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
  11. Organisasi profesi adaleh Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
  12. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu bagian otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
  13. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin llmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
  14. Menteri adatah Menteri yang bertaaggung jawab di bidang kesehatan.
BAB. II. IZIN PRAKTIK
Pasal 2

  1. Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
  2. Untuk memperoleh SIP, dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :

    1. fotokopi surat tanda registrasl dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir ash oleh Konsil Ksdokteran Indonesia, yang masih berlaku.
    2. surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dan sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
    3. surat rekomendasi dan organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
    4. pas foto berwama ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar

  3. Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.
  4. Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, dokter dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja.
  5. Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti contoh sebagaimana tercantum dalam Forrnulir I Peraturan ini.
Pasal 3

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan SIP untuk I (satu) tempat praktik.
  2. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.
  3. Bentuk format SIP dokter atau dokter gigi seperti contoh sebagaimana tercantum pada Formulir II Peraturan ini.
Pasal 4

  1. SIP dokter atau dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
  2. Kepala Dinas Kesehetan Kabupaten/Kota langsung otomatis memberikan SIP kepada dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan, dan SIP di tempat tersebut sudah terhitung sebagai I (satu) tempat praktik.
  3. SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat benada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain balk dan Propinsi yang sama rraupun Propinsi lain.
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Pasal 5

  1. SIP bagi dokter dan dokter gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SiP dokter spesialis, SIP dokter gigi spesialis, SIP dokter spesialis konsultan dan SIP dokter gigi spesialis Konsultan.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter spesialis konsultan dan dokter gigi spesialis konsultan berkaitan dengan pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan STR yang diberikan, ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan mengikutsertakan Organisasi Profesi, Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi yang terkait.
  3. Dalam hal terdapat keper1uan pelayanan medis dl daerah, Konsil Kedoktenan Indonesia dapat menetapkan STR dokter spesialis atau STR dokter gigi spesialis, berkompeten pula sebagai dokter atau dokter gigi, sesuai permintaan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri.
Pasal 6

  1. SIP bagi dokter dan dokter gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada Rumah Sakit Pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Rumah Sakit pendidikan lainnya dan rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang di jadikan sebagai Jejaring pendidikannya.
  2. Penetapan rumah sakit menjadi rumah. sakit pendidikan, standar rumah sakit pendidikan dan standar rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagai jejaring pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan, standar rumah sakit sebagai tempat pendidikan.
  3. Rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya sebagal jejaring pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan melalui kerjasama Dekan Fakutas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan standar rumah sakit sebagai tempat pendidikan.
  4. Dekan Fakultas Kedoktoran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai kerjasama tersebut.
Pasal 7

  1. Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas kedokteran Gigi berdasarkan surat persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia yang diberikan pada awal pendidikan PPDS/PPDGS, harus memberitahukan peserta PPDS dan PPDGS yang sedang mengikuti pendidikan yang meliputi nama perorangan, jadwal, dan tahap pendidikan, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana Rumah Sakit tempat pendidikan spesialis berada.
  2. Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis (PPD3) atau program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) langsung/otomatis diberikan SIP secara kolektif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana Rumah Sakit Pendidikan tersebut berada, untuk menjalankan praktik kedokteran.
  3. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Dekan Fakultas Kedokteran/Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dan diberikan selama proses pendidikan sesuai dengan sertifikat/surat keterangan kompetensi peserta PPDS/PPDGS, yang dibuat oleh Ketua Program Studi (KPS) PPDS/PPDGS Fakultas Kedokteran/Fakultas Vedokteran Gigi.
  4. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
Pasal 8

  1. SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu sarana pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.
  2. Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit milik Pemerintah, TNI dan POLRI, puskesmas, dan balai kesehatan/balai pengobatan milik Pemerintah.
Pasal 9

  1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahilan dalam hal sebagal berikut :

    1. diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap
    2. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
    3. dalam rangka tugas kenegaraan;
    4. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
    5. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil tidak memerlukan SIP di tempat tersebut

  2. Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d harus diberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
  3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.
Pasal 10

  1. Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan medis Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakft tertentu tanpa memerlukan SIP di tempat tersebut, berdasarkan permintaan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.
  2. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu I (satu) tahun.
  3. Perpanjangan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan sepanjang mendapat persetujuan dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat atas nama Menteri.
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mangajukan permintaan surat tugas seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dengan kemampuan dokter atau dokter gigi tersebut.
  5. Keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dengan kemampuan dokter atau dokter gigi yang harus dipertimbangkan oleh Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
  6. Bentuk format surat tugas seperti contoh sebagaimana tercantum pada Formulir III Peraturan ini.
Pasal 11

  1. Dokter atau dokter gigi yang bekerja dl Rumah Sakit Pendk9kan dan sarana pelayanan kesehatan jejaningnya, dalam melaksanakan tugas pendidikannya dapat memberikan pembimbingan/pelaksanaan/ pengawasan untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang sedang mengikuti pendidikan untuk melakukan pelayanan medis kepada pasien.
  2. Pelaksanaan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dibawah pengawasan dan tanggung jawab pembimbing.
Pasal 12

  1. Dokter dan dokter gigi yang akan menghentikan kegiatan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi di suatu tempat, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan secara tertulis dengan mengembalikan SIP kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota ditempat tersebut.
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengembalikan fotokopi SIR yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia milik dokter atau dokter gigi tersebut segera setelah SIP dikembalikan.
  4. Apabila dalam keadaan tertentu fotokopi STR yang dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tersebut harus membuat pernyataan mengenai hilangnya STR dimaksud untuk permintaan fotokopi STR legalisir asli kepada Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 13

  1. Dokter atau dokter gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).
  2. Selain persyaratan sebagaimara dimaksud pada ayat (1) Juga harus :

    1. telah melakukan evaluasi di perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis Konsil Kedokteran Indonesia;
    2. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang&shy;undangan;
    3. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus bahasa Indonesia dan Pusat Bahasa Indonesia.

  3. Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, harus memiliki persetujuan dan Konsil Kedokteran Indonesia, dan memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
BAB III. PELAKSANAAN PRAKTIK
Pasal 14

  1. Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
  2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pdda ayat (1) merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
  3. Upaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesital dengan situasi dan kondisi setempat.
Pasal 15

  1. Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
  2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pelimpahan wewenang kepada perawat, bidan atau tenaga lainnya dalam keadaan tertentu dimana pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan tidak terdapat dokter dan dokter gigi di tempat tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Manteri
Pasal 16

  1. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan
  2. Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
  3. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib menempatkan daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang mudah dilihat.
Pasal 17

  1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran.
  2. Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat nama dokter atau dokter gigi dan nomor registrasi, sesuai dengan SIP yang diberikan.
  3. Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dlmaksud ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
  4. Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
  5. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memihikl SIP dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.
Pasal 18

  1. Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) wajib membuat pemberitahuan.
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
Pasal 19

  1. Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oheh Konsil Kedokteran hndonesia.
  2. Dokter dan dokter gigi, dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat guna penyelamatan jiwa atau pencegahan kecacatan, dapat melakuken tindakan kedokteran dan kedokteran gigi diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis.
  3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi
BAB IV. PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 20

  1. Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pencatatan terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya.
  2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri, Konsil Kedokteran Indonesia, dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta organisasi profesi setempat.
  3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi wajib melakukan pencatatan terhadap semua surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah dikeluarkannya.
  4. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri c. q. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
BAB. V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

  1. Menteri Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
  2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
Pasal 22

  1. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan ini.
  2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP.
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.
Pasal 23
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi dalam hal :

  1. atas dasar rekomendasi MKDKI;
  2. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  3. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya; dan
  4. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesl melalul sidang yang dilakukan khusus untuk itu;
Pasal 24

  1. Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
  2. Dalam hal keputusan dimaksud dalam pasal 23 huruf c dan d tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
  3. Menteri setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia paling lambat 14 (empat betas) hari
Pasal 25
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIP dokter dan dokter gigi kepada Menteri Kesehatan, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan Kepala Dinas kesehatan Propinsi, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi setampat.
BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

  1. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Penugasan dan atau SIP berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang&shy;undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan telah memiliki Surat Tanda Registrasi dau SIP.
  2. Terhadap dokter atau dokter gigi yang masa bertaku SIPnya habis periode 6 Oktober 2005 sampai dengan 29 April 2007 dinyatakan SIPnya masih tetap berlaku sampai dengan STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
  3. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui dengan menggunakan SIR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Pasal 27
Dokter atau dokter gigi yang memlilki SIP lebih dari 3 (tiga) tempat praktik sebelum berlakunya Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, harus menetapkan 3 (tiga) tempat praktik yang dipilih sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 28
Rumah sakit pendidikan yang memiliki jejaring rumah sakit pendidikan pada saat ditetapkan peraturan ini wajib menyesuaikan jejaring rumah sakit pendidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan ini paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
Pasal 29

  1. Surat tugas yang diberikan kepada dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa benlakunya
  2. Ketentuan pembaharuan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dalam Peraturan ini.
BAB VII, KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta :
pada tanggal 20 April 2007

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP(K)
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Mar 11, 2010 12:09 pm


KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA


Nomor 4/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran
terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN
Nomor 4/PUU-V/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diajukan oleh:
1. Namadr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An; SH
ProfesiDokter
AlamatJalan Panglima Sudirman E-14 RT/RW 08/09 Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing, Malang Jawa Timur.
Selanjutnya disebut-Pemohon I;
2. Namadr. Pranawa SP.PD
Profesi Dokter
AlamatRungkut Harapan Blok G/47 Kalirungkut, Surabaya-Jawa Timur
Selanjutnya disebut-Pemohon II;
3. NamaProf. Dr. R.M. Padmo Santjojo
ProfesiDokter
AlamatJI. Cimahi No. l4 Atas, Menteng -Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut-Pemohon III;
4. Namadr. Bambang Tutuko
ProfesiDokter
AlamatJatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut-Pemohon IV;
5. Nama dr.Chamim
ProfesiDokter
Alamat JI. Bangka 1X160 Mampang Pela, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut-Pemohon V;
6. Namadr. Rama Tjandra SPOG
Profesi Dokter
AlamatJI. Gatot Subroto Komp. Timah /7 Menteng, Tebet, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut-Pemohon VI;
7. NamaH. Chanada Achsani, SH
ProfesiPurnawirawan TNI-AD/Hakim Mahkamah Militer
AlamatJI. Panglima Sudirman H-12 Malang, Jawa Timur
Selanjutnya disebut Pemohon VII;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Sumardhan,S.H; Ekkum,S.H, Advokat pada kantor hukum EDAN LAW dan Sumali,SH.,M.H; dan Aries B. Cahyono,S.H, Advokat dan Staf pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (BKBH-UMM) dengan ini memilih domisili hukum di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Malang, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Januari 2007.
SeIanjutnya disebut sebagai----Para Pemohon;
Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Ahli/Saksi dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Ahli dan Pemerintah;
Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;
Telah membaca kesimpulan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA
dan seterusnya.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
  2. Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah
Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal l0 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK).

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
Menimbang bahwa para Pemohon baik melalui permohonannya maupun keterangannya dalam persidangan telah menjelaskan dalil-dalilnya perihal inkonstitusionalitas ketentuan-ketentuan dalam UU Praktik Kedokteran, sebagaimana Selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada intinya sebagai berikut:

  1. Bahwa, sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan pasien hipertensi, hak konstitusional para Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 sungguh-sungguh telah dirugikan dengan berlakunya UU Praktik Kedokteran, khususnya berkenaan dengan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran;
  2. Bahwa, menurut para Pemohon, UU Praktik Kedokteran telah memasung hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas dan ketakutan dalam menjalankan praktik kedokteran;
  3. Bahwa, menurut para Pemohon, kerugian konstitusional yang secara objektif empiris dialami para Pemohon I sampai dengan VI adalah tereduksinya ruang gerak profesi kedokteran untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai akibat dibatasinya tempat praktik kedokteran maksimal 3 (tiga)tempat, sebagaimana diatur Pasal 37 Ayat (2) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran. Pembatasan tempat praktik kedokteran demikian menimbulkan beban moral pada diri para Pemohon karena bertentangan dengan sumpah dokter (Sumpah Hipokrates) yang menegaskan adanya noblesse oblige profesi dokter. Dengan adanya pembatasan tempat praktik tersebut, yang disertai sanksi berupa ancaman pidana tiga tahun penjara atau denda maksimal seratus juta rupiah, para Pemohon tidak mungkin lagi melayani pasien di luar tiga tempat praktik yang diizinkan oleh Dinas Kesehatan setempat;
  4. Bahwa kerugian konstitusional lain yang dialami Pemohon I sampai dengan VI adalah munculnya perasaan cemas dan ketidak&shy;tenangan dalam menjalankan profesinya karena adanya sanksi berat yang tercantum di dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran. Menurut para Pemohon, perbuatan yang diancam pidana dalam pasal&shy;pasal tersebut hanyalah pelanggaran administratif atau pelanggaran etika sehingga tidak seharusnya diancam dengan sanksi pidana melainkan cukup dengan sanksi administratif dan sanksi profesi. Selain menurut para Pemohon, kriminalisasi terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran yang secara sengaja tidak memasang papan nama (Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran) dan juga dokter yang Ialai akan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran (Pasal 79 huruf c), tidak dapat diterima oleh akal sehat;
  5. Bahwa, sementara itu, Pemohon VII mendalilkan dirinya secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial sebagai akibat diberlakukannya UU Praktik Kedokteran, yaitu harus menanggung biaya Iayanan kesehatan yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Pemohon VII menganggap, sebagai akibat diberlakukannya Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang membatasi tempat praktik dokter atau dokter gigi maksimal tiga tempat, dirinya telah dirugikan haknya untuk memperoleh Iayanan kesehatan secara otonom berdasarkan pilihan dan kebutuhannya;
Menimbang, selanjutnya bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (legal standing)nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 Ayat (1) UUMK menentukan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  1. perorangan warga negara Indonesia;
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. badan hukum publik atau privat; atau
  4. lembaga negara”.
Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah menjelaskan:

  1. kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
  2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

  1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian:
  3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan tenjadi;
  4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo adalah dalam kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalam menentukan adatidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon, yang merupakan syarat bagi penentuan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UUMK dimaksud;

Menimbang, dengan memperhatikan uraian permohonan dan keterangan para Pemohon dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan syarat kedudukan hukum (legal standing) yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) UUMK dan syarat kerugian hak konstitusional yang telah menjadi pendirian Mahkamah hingga saat ini Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan VI telah nyata memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UUMK maupun syarat kerugian hak konstitusional dimaksud. OIeh karenanya, Pemohon I sampai dengan VI mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Sementara itu, terhadap Pemohon VII Mahkamah berpendapat, meskipun mungkin benar bahwa yang bersangkutan telah mengalami kerugian finansial karena harus mengeluarkan biaya lebih besar jika hendak memilih dokter sesuai dengan keinginannya sebagai akibat dan adanya pembatasan tiga tempat praktik, sebagaimana diatur dalam Pasat 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran, undang-undang a quo tidaklah menghilangkan hak yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Pemohon VII bukanlah kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UUMK. Kerugian finansial (bukan kerugian hak konstitusional) yang dialami Pemohon VII bukanlah diakibatkan oleh “cacat konstitusional” norma undang-undang yang dipersoalkan melainkan oleh implementasi undang-undang a quo. Oleh karena itu, Pemohon VII tidak memenuhi persyaratan kerugian hak konstitusional sehingga Pemohon VII tidak dapat diterima sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap hal ini tiga Hakim Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon VII mempunyai kedudukan hukum (legal standing), karena UU Praktik Kedokteran dimaksudkan sebagai peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa meskipun ada seorang Pemohon yang tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah tetap harus mempertimbangkan pokok permohonan;
3. Pokok Permohonan
Menimbang bahwa dengan uraian permohonan dan keterangan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, maka persoalan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28G Ayat (1), serta Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, selain telah memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah telah pula mendengar keterangan lisan dan/atau membaca keterangan tertulis berikut:
A. Keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon:
Ahli dr. Sofwan Dahlan, Sp.F.


  • Bahwa, menurut ahli UU Praktik Kedokteran menimbulkan banyak persoalan dikarenakan ketidak cermatan atau ketidak tepatan dalam memberikan definisi yuridis dan subjek yang diatur, kerancuan dalam konsep dan pengaturan tentang STR dan SIP, serta kebijakan kriminal menyangkut perbuatan tertentu oleh dokter. Contoh ketidak&shy;cermatan dalam memberikan difinisi yuridis dan subjek yang diatur misalnya pengertian “praktik kedokteran”. Dalam undang-undang a quo, praktik kedokteran dirumuskan sebagai “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Merurut ahli, pengertian demikian adalah tidak tepat. Sebab, di samping keliru dalam penggunaan kata “dan” padahal maksudnya adalah “atau”, dengan pengertian demikian timbul pertanyaan, bagaimana jika kegiatan itu dilakukan oleh bukan dokter, bagaimana jika dilakukan oleh dokter tetapi terhadap orang yang bukan pasiennya. Selain itu, UU Praktik Kedokteran juga mencampuradukkan pengertian pasien dengan orang sakit, penderita penyakit, atau orang dengan problem kesehatan. Seseorang baru dapat disebut pasien jika orang itu telah menjalin hubungan hukum dengan health care provider (dokter/rumah sakit) dalam bentuk hubungan terapetis yang asas nya antara lain asas konsensual. Contoh lain, undang-undang a quo juga keliru dalam mengartikan “izin”, padahal yang dimaksud adalah lisensi (license) yang hakikatnya adalah personal privilege yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah karena kompetensinya. Akibatnya, timbul persoalan yaitu bahwa jika SIP diartikan sebagai lisensi lantas mengapa harus ada double license (yaitu STR dan SIP). Pertanyaan lainnya, dengan melihat ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 UU Praktik Kedokteran, apakah SIP dimaksudkan sebagai izin sarana kesehatan perorangan;
  • Bahwa, menurut ahli, pekerjaan dokter merupakan profesi yang memiliki esensi yang berbeda dengan pekerjaan biasa (okupasi). Oleh karena itu, meskipun ahli setuju bahwa UU Praktik Kedokteran juga dimungkinkan untuk mencantumkan ketentuan pidana di dalamnya, ahli berpendapat bahwa pembentuk undang&shy;undang harus sangat berhati-hati dalam menentukan aspek mana dan profesi ini yang dapat dikontrol dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana harus benar-benar digunakan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas) bukan primum remedium (senjata utama) jika masih ada sarana hukum lain yang lebih efektif yang dapat digunakan untuk mendisipinkan dokter, misalnya hukum administrasi. Dengan landasan pemikiran demikian, ahli berpendapat bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo tidak memiliki landasan filosofi yang kuat dan berlebihan.
Ahli J. Guwandi


  • Bahwa, menurut ahli, dalam hukum medik (kedokteran) seharusnya dibedakan antara bidang etik, disiplin, hukum pendata, hukum pidana karena tolok ukur dan badan yang menanganinya adalah berbeda. Bidang etik, tolok ukurnya adalah Kode Etik Kedokteran. Bidang disiplin, tolok ukurnya adalah Undang-Undang Praktik Kedokteran, sementara itu bidang hukum pendata dan bidang hukum pidana tolok ukurnya masing-masing adalah KUH Pendata dan KUHP Oleh karena tolok ukur dari masing-masing bidang tersebut berbeda-beda maka tidak mungkin suatu kasus pengaduan di bidang etik diperiksa dan diadili oleh satu badan/sidang yang sama dan oleh orang yang sama;
  • Bahwa, di lnggris misalnya, menurut ahli, General Medical Council di lnggris dapat menjatuhkan sanksi terhadap seorang dokter berupa antara lain: peringatan, mencoret dan register atau pengakhiran karir seorang dokter, kecuali sesudah berselang paling sedikit lima tahun seorang dokter dapat menunjukkan bahwa ia sudah layak lagi sebagai dokter. Sementara itu, jika pelanggaran yang dilakukan seorang dokter tergolong berat, sehingga ada unsur-unsur pidana, maka General Medical Council harus melaporkannya kepada badan peradilan;
  • Bahwa, menurut ahli, UU Praktik Kedokteran tidak memuat pedoman umum yang dijadikan ukuran dalam menilai suatu kasus. Kasus-kasus medik sifatnya individualistis sehingga tidak bisa disamaratakan. Ahli menyarankan agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sanksi pidana dihapuskan karena tidak seharusnya diatur dalam Konsil yang mengatur soal pelanggaran disiplin, bukan pelanggaran pidana. Untuk ketentuan-ketentuan yang mengatur bidang pidana disarankan agar diatur dalam bab khusus tentang pelanggaran dan kejahatan di bidang pelaksanaan kesehatan dalam rancangan KUHP.
Ahli Prof. Dr. Med Paul L. Tahalele, dr. FCTS, Financs


  • Bahwa, ahli Prof. Dr. Med. Paul L. Tahalele mengakui UU Praktik Kedokteran pada intinya sudah baik. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Mengenai pembatasan tempat praktik yang maksimum dibolehkan hanya tiga tempat praktik. Hal ini menurutahli, akan membawa dampak cukup luas. Misalnya, dokter ahli bedah, yang jumlahnya hanya 1600 orang, sementara jumlah penduduk yang harus dilayani 220 juta orang. Dampaknya, akan banyak rumah sakit kekurangan dokter ahli karena para dokter ahli tersebut akan cenderung memilih rumah sakit terkenal;
  • Bahwa, sementara itu, tentang adanya sanksi pidana dalam UU Praktik Kedokteran, ahli berpendapat bahwa profesi dokter/dokter gigi ini adalah profesi mulia karena tujuan dan semua yang dikerjakannya adalah untuk menolong orang. Sehingga, keberadaan sanksi pidana tersebut akan berdampak negatif terhadap dokter atau dokter gigi yaitu timbulnya perasaan takut dalam menjalankan profesinya,
Saksi dr. Novel Bisyir
Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah korban berlakunya UU Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 79 huruf a, yaitu tentang dokter yang berpraktik kedokteran wajib memasang papan nama. Saksi bermaksud membuka praktik prbadi di suatu daerah perkampungan kumuh, Namun, baru dua hari berpraktik dan belum sempat memasang papan nama, karena baru selesai dicat dan masih dalam keadaan basah, tiba-tiba polisi datang menanyakan surat izin praktik. Saksi sempat dimintai keterangan di kantor polisi dengan tuduhan melakukan tindak pidana karena tidak memasang papan nama. Meskipun, setelah melalui proses “tawar&shy;menawar”, akhirnya dilepas, saksi menjadi trauma dengan kejadian tersebut.
B. Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Mei 2007 yang uraian selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini pada intinya menerangkan:


  • Mengenai pembatasan izin praktik dokter atau dokter gigi di tiga tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran didasarkan pada pertimbangan:

    • menjamin tersedianya waktu yang cukup tepat bagi pelayanan medis;
    • menjamin tersedianya waktu yang cukup bagi dokter dan dokter gigi untuk melakukan penelitian;
    • menghindari monopoli pelayanan medis oleh dokter-dokteryang lebih senior;
    • memberikan kesempatan para dokter untuk bersaing secara positif dalam pemberian pelayanan pada pasien;
    • untuk menghindari kelelahan sehingga dokter atau dokter gigi dapat bekerja dengan kualitas yang maksimal;
    • lebih menyebarluaskan tenaga dokter dan dokter gigi ke seluruh penjunu tanah air.

  • Bahwa sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran, di samping sebagai sarana penegakan pelaksanaan aturan hukum, juga merupakan salah satu perwujudan perlindungan kepada pasien dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;
C. Keterangan Pemerintah


  • Bahwa, menurut Pemerintah, dalam keterangannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2007, Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan sumpah dokter, yang mengutamakan kepentingan kemanusiaan dan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, juga tidak merugikan hak/kewenangan konstitusional para Pemohon;
  • Bahwa, berkenaan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran, menurut Pemerintah, ketentuan-ketentuan tersebut adalah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan maupun dokter atau dokter gigi selaku pemberi pelayanan kesehatan. Menurut Pemerintah, ancaman sanksi pidana yang cukup berat yang diatur dalam pasal&shy;pasal tersebut adalah karena tindak pidana yang diancam dengan sanksi itu digolongkan sebagai kejahatan (misdrijven), bukan pelanggaran (overtredingen). Oleh karena itu, ketentuan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Mar 11, 2010 1:18 pm


D. Keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah

Ahli Prof. Dr. Syamsuhidayat, Sp.B.


  • Bahwa, menurut ahli, ketentuan maksimum tiga tempat praktik, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran, untuk Indonesia dinilai pantas dan tujuannya adalah melindungi dokter dan kemungkinan berbuat kesalahan yang lebih besar. Sebagai perbandingan, di Belanda, seorang dokter atau dokter spesialis yang bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah maupun non pemerintah tidak diizinkan bekerja di tempat lain;
  • Bahwa praktik kedokteran di Indonesia, di mana para dokter sudah terbiasa menentukan norma-norma dan nilai&shy;nilainya sendiri sehingga tidak jarang menimbulkan keluhan dan pengaduan dari pasien/keluanga. Sementana itu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tidak selalu mampu menyelesaikan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia.
Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., M.H.


  • Bahwa, menurut ahli, UU Praktik Kedokteran, dilihat dan segi politik hukum kesehatan, adalah undang-undang yang bersifat responsif yang dengan segala kelemahannya dibentuk sebagai renspons dunia kedokteran dan masyarakat;
  • Bahwa ijin adalah suatu persetujuan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sarana yuridis Pemerintah untuk mengendalikan tingkah laku warganya;
  • Bahwa peraturan perundang-undangan pada dasamya dibenarkan memuat sanksi pidana;
Ahli Dr. Rudy Satrlo, S.H., M.H.
Ahli berpendapat bahwa, dari sudut pandang hukum pidana, tidak ada masalah pada ketentuan pidana dalam UU Praktik Kedokteran karena dalam politik penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dapat dilakukan tiga pilihan, yaitu penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.
E. Keterangan Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia (lDI)


  • Bahwa kesehatan di Indonesia menganut sistem pelayanan berjenjang dengan rujukan pelayanan. Rumah sakitnya juga berjenjang sesuai dengan pelayanannya. Sehingga, dokter dengan keahlian tertentu sebaiknya hanya berada di rumah sakit-rumah sakit rujukan;
  • Bahwa tuntutan untuk menambah ilmu pengetahuan merupakan kewajiban moral dokter dan telah diatur di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dokter yang tidak menambah ilmu pasti akan kesulitan untuk mendapat surat kompetensi dan tidak akan lulus, sehingga dengan sendirinya tidak akan mendapatkan STR dan SIP dan akibatnya tidak bisa berpraktik. Oleh karena itu, ancaman pidana penjara terhadap dokter yang tidak menambah ilmu pengetahuan adalah tidak tepat;
  • Bahwa, menurut 101, pembatasan tempat praktik tetap diperlukan namun ketentuan mengenai pembatasan itu tidak perlu diatur dalam undang-undang, melainkan cukup diserahkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat;
  • Bahwa IDI setuju dihapuskannya pidana penjara maupun kurungan dan UU Praktik Kedokteran.
F. Keterangan Pihak Terkait Konsil Kedokteran Indonesia


  • Bahwa mengenai pembatasan tempat praktik, KKI berpendapat:

    • Pembatasan jumlah tempat praktik penting, bahkan sebelum berlakunya UU Praktik Kedokteran pun ketentuan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/ MENKES/PER/VIII/1997 (Pasal 4), yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dokter kepada pasiennya;
    • UU praktik Kedokteran tetap memberikan peluang bagi dokter untuk melakukan pemberian pelayanan medis bila diminta oleh sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana dan tugas kenegaraan, yang bersifat insidentil tanpa memerlukan SIP, melainkan cukup dengan memberitahu kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat;
    • Jika karena pembatasan tempat praktik timbul kesenjangan aksesibilitas pelayanan kedokteran bagi masyarakat maka Pemerintah, dalam hal ini Depkes, dapat mengatur Iebih Ianjut dalam Peraturan menteri Kesehatan.


    </LI>
Mengenai ketentuan pidana dalam UU Praktik Kedokteran, KKI berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan kemungkinan adanya orang-orang yang melakukan praktik kedokteran padahal tidak memiliki kompetensi. Ketentuan pidana itu hanya berlaku terhadap mereka yang “dengan sengaja” melakukan pelanggaran, sehingga pembuktiannya akan sulit karena memerlukan ketelitian dan bukti yang cukup. Dalam etik profesi dan standar profesi kedokteran pun jenis&shy;jenis perbuatan yang diancam pidana itu sudah diatur.
G. Keterangan Pihak Terkait Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)


  • Bahwa PDGI setuju akan perlunya ada pemantauan terhadap dokter gigi dalam melakukan kegiatan profesinya, di antaranya dalam bentuk pembatasan tempat praktik maksimum tiga tempat;
  • Bahwa PDGI dapat menyetujui adanya ketentuan pidana dalam UU Praktik Kedokteran karena hal itu hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan dengan sengaja.
I. Keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI)


  • Bahwa PERSI secara prinsip mendukung adanya ketentuan tentang pembatasan tiga tempat praktik dokter, bahkan mutlak, demi terciptanya kualitas hubungan yang lebih baik antara dokter dan pasien. Namun, melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat ini, pembatasan tiga tempat praktik itu tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu harus diadakan pengecualian-pengecualian dengan memperhatikan kondisi daerah serta rasio dokter, lebih-lebih dokter ahli, dibandingkan dengan jumlah penduduk;
  • Bahwa PERSI tidak sependapat dengan ancaman pidana kurungan dan pidana penjara dalam UU Praktik Kedokteran karena perbuatan yang diancam dengan pidana dalam ketentuan-ketentuan tersebut lebih merupakan pelanggaran administratif, pelanggaran etika, atau pelanggaran pelanggaran disiplin. Namun, PERSI masih dapat menerima adanya pidana denda untuk menimbulkan efek jera.
J. Keterangan Pihak Terkait Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (Indonesian Health Consumer Empowerment Foundation), atau YPPKI


  • Bahwa YPKKI berpendapat, Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran tidak bertentangan dengan UUD 1945, mengingat, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, para dokter sebenarnya tidak selalu dibatasi untuk berpraktik pada tiga tempat karena dapat pula mengembangkan diri dan mengabdikan profesinya kepada masyarakat tanpa terikat pada surat izin praktik, misalnya dalam hal bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil;
  • Bahwa, menurutYPKKl, ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien selaku konsumen kesehatan yang merupakan haknya sesuai dengan ketentuan Undang&shy;Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Menimbang pula bahwa Mahkamah telah menerima dan membaca kesimpulan tertulis para Pemohon bertanggal 12 Mei 2007, yang pada intinya berisikan penegasan pernyataan sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil-dalil permohonannya; serta telah menerima dan membaca kesimpulan tertulis Pemerintah bertanggal 23 Mei 2007, yang pada intinya meminta Mahkamah untuk menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama seluruh uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendapatnya terhadap pokok permohonan a quo sebagai berikut:
Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran
Bahwa ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU
Praktik Kedokteran berbunyi, “Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempar, dan Penjelasannya berbunyi, “Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kosehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan”.
Dalam menguji konstitusionalitas ketentuan Pasat 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan meninjaunya dan 2 (dua) sudut pandang :

  1. perlindungan dan kepastian hukum (rechtsbescherming dan rechtszekerheid);
  2. pemerataan pemberian jasa pelayanan kesehatan.
Ad.1. Perlindungan dan kepastian hukum
Menimbang bahwa sifat hubungan antara dokter dan pasien adalah sangat pribadi (tertutup) yang pada umumnya didasarkan pada prinsip kepercayaan (vertrouwenlijk beginsel). Dokter, sebagai manusia, mempunyai keterbatasan fisik dan psikis. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pasien (masyarakat), faktor kesehatan fisik dan mental seorang dokter merupakan conditio sine qua non. Dengan pembatasan tiga tempat praktik tersebut, dokter dapat mengatur jam praktiknya. Dengan demikian pembatasan tiga tempat praktik tersebut memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi kesehatan fisik dan mental dokter dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan jasa pelayanan kesehatan secara prima kepada pasien;

Menimbang, dilihat dari sudut keperdataan, hubungan dokter dan pasien terikat dengan perjanjian berdasarkan upaya (inspanning verbintennis) bukan perjajian berdasarkan hasil (resultate verbinteniss). Dengan demikian seorang dokter yang melakukan pengobatan melalui hubungan keperdataan tersebut tidak boleh menjanjikan bahwa dokter pasti dapat menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu, pembatasan tigatempat praktik akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kesehatan dokter secara fisik dan psikis sehingga dalam memberikan analisa dan diagnosa kepada pasien dapat dilakukan secara tepat karena dilakukan secara berhati-hati, cermat, dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan standar profesi medik yang disesuaikan secara situasional dan kondisional, sehingga pembatasan tiga tempat praktik ini memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan perlindungan hukum (rechtsbescherming) baik kepada dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan (health provider) maupun kepada pasien penerima jasa pelayanan kesehatan (health receiver).
Ad.2. Pemerataan pemberian jasa pelayanan kesehatan
Menimbang bahwa pembatasan tiga tempat praktik akan memberikan kesempatan kerja (praktik) bagi dokter-dokter muda di seluruh Indonesia sehingga pemerataan pemberian lapangan kerja sekaligus pemerataan pelayanan jasa kesehatan kepada masayarakat dapat diberikan secara simultan. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Namun disadari bahwa sesuai dengan keterangan (data) yang dikemukakan oleh Pemohon maupun keterangan dan Pihak Pemerintah bahwa rasio dokter dan pasien belumlah ideal, karena jumlah dokter di Indonesia masih kurang, khususnya dokter spesialis. Untuk mengatasi hal itu dibuat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran yang berbunyi, “Dokter atau dokier gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin praktik, tetapi harus memberitahukan kepeda dinas kesehatan kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan”. Dan apabila Penjelasan Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteraan dihubungkan dengan Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 43 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri, maka dalam rangka tugas perbantuan tidak perlu SIP bagi dokter yang bersangkutan (khusus dokter spesialis), cukup dengan surat tugas dan Dinas Kesehatan setempat. Dengan demikian, apa yang dikhawatirkan oleh para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran akan menghalang-halangi para Pemohon, khususnya dokter spesialis, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam menolong dan menyembuhkan orang sakit, tidaklah tepat;

Menimbang, berdasarkan tinjauan dari dua sudut pandang di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran tidak cukup beralasan, Mahkamah memandang perlu menyatakan pendiriannya terhadap hal-hal berikut:


  • Pasal 1 angka 1 UU Praktik Kedokteran berbunyi, “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pasien, menurut Pasal 1 angka 10 UU Praktik Kedokteran, adalah \"Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi\";
  • Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran, seorang dokter atau dokter gigi hanya dimungkinkan untuk berpraktik maksimum di tiga tempat;
  • Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 41 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran, seorang dokter atau dokter gigi yang telah mempunyal izin praktik kedokteran diwajibkan untuk memasang papan nama di mana jika kewajiban tersebut dilanggar dengan sengaja maka, menurut Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran, dokter atau dokter gigi yang bersangkutan diancam pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  • Bahwa, dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas, dapat timbul suatu keadaan di mana pada suatu ketika seorang dokter atau dokter gigi diminta bantuannya untuk menolong seseorang, karena diketahui bahwa dirinya adalah seorang dokter atau dokter gigi, sementara pada saat itu dokter atau dokter gigi yang bersangkutan sedang berada di suatu tempat yang bukan tempat praktiknya. Dalam keadaan demikian, pada dokter atau dokter gigi yang bersangkutan terdapat halangan menurut undang-undang (wettelijke beletsel, legal impediment) untuk memberikan pertolongan (vide Pasal 304 dan Pasal 531 KUHP), sehingga timbul keraguan&shy;raguan dan keadaan dilematis pada diri dokter atau dokter gigi yang bersangkutan:

    • Apakah ia harus menolong orang itu, sesuai dengan sumpahnya dan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 304 dan Pasal 531 KUHP, dengan risiko diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran dan melanggar ketentuan tentang pembatasan tiga tempat praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran;
    • Ataukah ia harus menolak memberikan pertolongan, yang berarti ia telah melanggar sumpahnya sebagai dokter atau dokter gigi dan sekaligus melanggar ketentuan Pasal 304 dan Pasal 531 KUHP.


    </LI>
Undang-undang a quo tidak memuat klausul atau pengecualian apa pun terhadap keadaan semacam itu, sehingga telah timbul ketidakpastian hukum bagi dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Padahal, agan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, in casu Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, suatu undang-undang tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mencegah timbulnya keragu-raguan atau keadaan dilematis demikian, Mahkamah berpendapat bahwa seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran dalam keadaan semacam itu harus ditafsirkan sebagai bukan tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 79 huruf a juncto Pasal 41 Ayat (1) maupun ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UU Praktik Kedokteran.

Pendirian Mahkamah demikian perlu diambil dan ditegaskan untuk melindungi kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan dokter atau dokter gigi di pihak lain secara seimbang. Tujuan dibentuknya undang-undang a quo adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, yaitu dalam hal ini hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Namun, pada saat yang sama, harus pula dijamin bahwa alasan untuk melindungi kepentingan masyarakat tersebut jangan sampai membuat seseorang dalam hal ini dokter atau dokter gigi kehilangan rasa aman dan terancam ketakutan justru pada saat hendak melakukan tugas atau kewajibannya untuk melayani kepentingan masyarakat itu. Penegasan demikian juga dimaksudkan untuk melindungi dokter atau dokter gigi dan kemungkinan kekeliruan penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran.
Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan huruf c UU Praktik Kedokteran
Menimbang bahwa ketentuan pidana Pasal 75 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran berbunyi, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayaf (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 76 UU Praktik Kedokteran berbunyi, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Pasal 79 huruf a UU Praktik Kedokteran berbunyi, “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)”;

Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran berbunyi, “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf C, huruf d, atau huruf e”;
Terhadap ketentuan di atas, Mahkamah akan lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Apakah ketentuan pidana terhadap praktik kedokteran yang tidak mempunyai Surat Izin Registrasi (SIR) dan/atau Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran dapat dibenarkan (gerechtvaardigd, justified) dan sudut teori hukum pidana.
  2. Apakah ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran telah cukup proporsional dengan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Pasal 36, Pasal 41 Ayat (1), dan Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran.
Peninjauan dari dua sudut pandang di atas diperlukan karena hal tersebut akan menentukan konstitusional tidaknya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana tersebut di atas.
Ad a. Dalam ilmu hukum suatu sanksi (ancaman pidana) dibuat sebagai konsekuensi dan suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan yang harus dihindari menurut maksud dan tatanan hukum. Perbuatan yang merugikan ini disebut detik (khusus dalam hukum pidana). Delik adalah suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya sanksi oleh norma hukum. Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan hukum melekatkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dan perbuatan yang merupakan kondisi itu. Dengan demikian suatu perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut membawa suatu sanksi.

Selanjutnya yang perlu dipertanyakan bagaimana konsep delik itu dihubungkan dengan pembuat undang-undang yang akan menilai apakah suatu jenis perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat yakni suatu malum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut adalah perbuatan mala prohibita, karena suatu perbuatan baru dinyatakan sebagai malum atau delik jika perbuatan itu prohibitium (dilarang).

Menimbang apabila uraian di atas dikaitkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c pada kata “huruf e” UU Praktik Kedokteran, maka ancaman pidana tersebut merupakan konsekuensi pelanggaran dan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1), Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan kewajiban memasang papan nama praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c pada kata “huruf e”.

Menimbang, khusus mengenai ketentuan Pasal 29 UU Praktik Kedokteran yang mengatur tentang Surat Izin Registrasi (SIR), Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 29 UU Praktik Kedokteran adalah pasal yang mengatur mengenai bukti kemampuan formil (formele bevoegdheid) dan seorang dokter dan/ atau dokter gigi, sedangkan Pasal 37 UU Praktik Kedokteran mengatur mengenai bukti kemampuan materiil (materiele bevoegdheid) dan seorang dokter dan/ atau dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteraan. Dengan demikian, seorang dokter dan/ atau dokte gigi untuk dapat melakukan praktik dokter menurut UU Praktik Kedokteran harus lebih dahulu menunjukkan bukti kemampuan (bevoegdheid) baik dalam anti formil maupun materiil.

Menimbang, apakah perbuatan Pemohon yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteraan telah sesuai dengan teori hukum pidana. Dalam perspektif teori hukum pidana suatu perbuatan untuk dapat dipidana setidaktidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu (i) kesalahan (schuld) dan (ii) melawar hukum (onrechtmatigedaad/wederechtelijk). Sedang untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu (i) harus ada yang melakukan perbuatan (er moet een daad zijn verricht), (ii) perbuatan itu harus melawan hukum (die daad moet onrechtmatige zijn), (iii) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (die daad moet aan een ander schade heb ben toegebracht) dan (iv) perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya (die daad moet aan schuld zijn te wjten). Apabila syarat-syarat di atas kita terapkan pada rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan c UU Praktik Kedokter adalah beralasan.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan dalam Pasal 75Ayat (1) dan Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, serta pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Praktik Kedokteran tidak proporsional, sehingga menimbulkan ancaman dan rasa takut terhadap dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ancaman pidana penjara dan pidana kurungan yang diatur dalam pasal-pasal UU Praktik Kedokteran tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon, untuk sebagian, yaitu sepanjang menyangkut kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76, serta kata-kata “kurungan paling lama 1(satu) tahun atau” yang diatur dalam Pasal 79 huruf a, serta kata-kata “atau huruf e” dalam Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, harus dikabulkan.
Mengingat Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5), serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomon 4316);
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran   Thu Mar 11, 2010 1:24 pm


MENGADILI
Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang&shy;Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenal kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c panjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang&shy;Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusya&shy;waratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim

Konstitusi pada hari Senin, 18 Juni 2007, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 19 Juni 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, H.A. Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, serta H. Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili, Pihak Terkait Langsung, dan Pihak Terkait Tidak Langsung;
KETUA,
Jimly Asshiddiqie,

ANGGOTA,
H.A.S Natabaya
I Dewa Gede Palguna
Soedarsono
H. M. Laica Marzuki
H. Abdul Mukthie Fadjar
H. Achmad Roestandi
H. Harjono
Maruaran Siahaan
Terhadap putusan Mahkamah yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon tersebut di atas, tiga orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut:
Hakim Konstitusi HM Laica Marzuki
Para Pemohon, di. Anny Isfandyanie, Sp.An., SH dan kawan-kawan memohonkan pengujian Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, Pasal 79 huruf c UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945;
Pasal-pasal dan ayat-ayat UU Praktik Kedokteran yang dimohonkan dimaksud berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37 Ayat (2), “Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat”.

Pasal 75 Ayat (1), “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)”.

Pasal 76, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Pasal 79 huruf (a) dan (C), “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

  1. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (I);
  2. .................
  3. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf e.
Pasal-pasal UU Praktik Kedokteran dimaksud dirumuskan pembuat undang-undang (de wetgever) sebagai pasal-pasal (ayat-ayat) pembuatan pidana (strafbaar feit, delict), disertai ancaman pidana.

Perkembangan perumusan pasal-pasal/ayat&shy;ayat perbuatan pidana (strafbaar felt) menunjukkan bahwa perbuatan seseorang tidak cukup dengan sekadar bersesuai dengan perumusan perbuatan pidana yang ditetapkan pembuat undang-undang (de wetgever). Menunut Prof. D. Schaffmeister et.al (2004 : 27), berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan dimaksud tidak termasuk dalam rumusan perbuatan pidana (strafbaar feit). Namun suatu perbuatan yang sudah bersesuai dengan numusan perbuatan pidana harus pula bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) serta tercela, katanya.

Menunut D. Simons (1963, op.cit : 349), perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tentulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Noyon, T.J., merumuskan wederrechttelijk adalah in strijd met een anders subjectief recht (bertentangan dengan hak subjektif seseorang). Van Hamel mengikuti Hoge Raad, merumuskan wederrechtelijk adalah zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid (tanpa hak atau tanpa wewenang) (Satochid Kartanegara, 1963, op cit : 349-350).

Sifat melawan hukum menjadi unsur dan setiap perbuatan pidana (‘wederrechtelijkheid als element’). Wederrechtelijkheid is een element van ieder strafbaar feit demikian pandangan Prof. J.M. van Bemmelen (1971 100-103). Hal dimaksud berpaut dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil (het leer van materiele wederrechtelijkheid).

Werkingde kracht dari perbuatan melawan hukum materil terhadap perbuatan pidana menerapkan fungsi negatif dan sifat perbuatan melawan hukum (negative functie van de materiele wederrechtelijkheid). Menurut Prof. Moeljatno (2002 : 133), fungsi negatif dan sifat melawan hukum yang materil adalah mengecualikan perbuatan pidana, yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang namun tidak merupakan perbuatan pidana. Lazim dinamakan afwezigheid van materiele wederrechtelijkheid.

Prof. Dr. D. Simons (1941, Prof. Satochid Kartanegara, 1963 : 65) memperluas rumusan strafbaar feit dengan memasukkan weder&shy;rechtelijk (onrechtmatige) selaku unsur (element) dan setiap perbuatan pidana (strafbaar feit delict), Strafbaar feit is een strafbaar gestelde onrechtmatige (wederrechtelijk), met schuld in verband staande handeling van een toenekeningsvaatbaar persoon).
(terjemahan Prof Moeljatno (2002, op.cit: 56)):
perbuatan pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan perbuatan pidana (strafbaar feit delict) dimaksud dianut pula dalam Rancangan KUHPidana (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Depantemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004), sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 RUU KUHPidana, di bawah Bab II, Tindak Pidana dan Pertanggung&shy;jawaban Pidana, Bagian Kesatu, Paragraf 1, bertajuk Tindak Pidana, berikut ini:
Bab. II
Tindak Pidana
dan
Pertanggungjawaban Pidana
Bagian Kesatu
Tindak Pidana
Paragraf I
Umum
Pasal 11
(1). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilanang dan diancam pidana oleh peratunan perundang&shy;undangan, harus juga bersifat
melawan hukum atau bertentangan dengan kesadanan hukum masyarakat.
(3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
Pasal-pasal (ayat-ayat) UU Praktik Kedokteran yang dimohonkan tidak ternyata mengandung unsur sifat melawan hukum.

Pelanggaran terhadap pembatasan izin praktik bagi dokter dan dokter gigi untuk berpraktik hanya pada tiga tempat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 37 Ayat (2)juncto Pasal 76 UU Praktik Kedokteran, tidak dapat dipandang bertentangan dengan hukum pidana karena berpaut belaka dengan pengaturan administrasi negara (regelend daad van de administratie).

Surat izin praktik merupakan keputusan tata usaha negara (K.TUN, beschikking). Pasal 37 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran menetapkan, surat izin praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.

Pembuat undang-undang (de wetgever) kadangkala menentukan bahwa pelanggaran suatu ketetapan tata usaha negara (K.TUN, beschikking) merupakan perbuatan pidana (strafbaar feit), serta pelanggarnya diancam pidana karena pelanggaran dari padanya bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) pula. Seorang pengemudi kendaraan bermotor yang tidak ternyata memiliki SIM, dapat dipidana kurungan paling ama 6 (enam) bulan dengan setingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), berdasarkan Pasal 59 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan, karena walaupun SIM termasuk surat keputusan tata usaha negara (K.TUN, beschikking) tetapi perbulan pelanggaran lalu lintas tersebut juga bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Demikian pula, seorang wajib pajak yang dengan sengaja tidak mematuhi pembayaran pajak ( K.TUN, beschikking) tetap merupakan perbuatan pidana (strafbaar feit) karena juga bersifat me&shy;lawan hukum (wederrechtelijkheid). Tidak terdapat afwezigheid van materiele wederrechtelijkheid bagi incasu kedua K.TUN (beschikking) dimaksud.

Pelaksanaan praktik dokter atau dokter gigi itu sendiri juga tidak dapat dipandang bertentangan dengan het anders subjectief recht (hak subjektif), incasu tidak bertentangan dengan hak subjektif para pasien. Pelayanan dokter dan dokter gigi terhadap pasien-pasien di tempat&shy;tempat praktik merupakan salah satu wujud pengabdian mereka terhadap masyarakat dan orang banyak (the hippocratic oath).

Seperti halnya dengan surat izin praktik, maka surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi dan pemasangan papan nama dokter dan dokter gigi,juga berpaut belaka dengan pengaturan administrasi (regelend daad van de administrasi).

Tidak digunakannya surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi menurut Pasal 75 Ayat (I) UU Praktik Kedokteran, tidak dapat dipandang melanggar hukum pidana, sepanjang pelaku danpadanya adalah dokter dan dokter gigi. Dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak dapat dipandang bertindak secara tanpa hak atau tanpa wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid). Pelakunya tidak dapat dipandang bertindak secara bertentangan dengan hak subjektif para pasien. Para pasien tidak kehilangan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan, menurut konstitusi. Pelanggaran tidak digunakannya surat tanda registrasi. dokter dan dokter gigi merupakan pelanggaran ketentuan konsil kedokteran, atau paling tidak melanggar ketentuan administratif.

Pelanggaran guna tidak memasang papan nama, dan pelanggaran lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 79 huruf (a), (C) UU Praktik Kedokteran tidak dapat dipandang melanggar hukum pidana, serta sama sekali tidak melanggar hak subjektif para pasien. Kesemuanya berpaut belaka dengan pengaturan administratif, dan bukan melawan hukum (wederrechtelijk).

Hal surat izin praktik dokter, surat izin praktik dokter gigi, surat tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi dan kewajiban pemasangan papan nama bagi dokter dan dokter gigi seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, incasu Keputusan Tata Usaha Negara yang Merupakan Pengaturan yang Bersifat Umum (Besluit van Algemene Strekking), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kelak diubah, disempurnakan, dan dipertegas dalam UU Nomor 9 Tahun 2004, merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften). Peraturan Menteri Kesehatan dan/atau Keputusan TUN yang tergolong besluit van algemene strekking tidak boleh memuat sanksi-sanksi pidana. Peraturan Menteri Kesehatan, incasu Besluit van algemene strekking memuat sanksi administnatif (administratief dwang), antara lain berupa pencabutan izin praktik.
Berdasarkan pertimbangan di atas, pasal&shy;pasal (ayat-ayat) UU Praktik Kedokteran yang dimohonkan pengujian tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pasal-pasal (ayat-ayat) perbuatan pidana karena tidak ternyata mengandung unsur sifat melawan hukum (weder&shy;rechtelijkheid). Pasal-pasal (ayat-ayat) UU Praktik Kedokteran yang dijadikan pasal-pasal (ayat-ayat) perbuatan pidana dimaksud pada hakikatnya tidak melindungi diri pribadi, kehormatan, martabat para Pemohon, menimbulkan rasa tidak aman dan ancaman ketakutan guna menjalankan profesi pelayanan kesehatan terhadap orang banyak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah seyogianya mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon.
Pendapat Berbeda (Dissenting opinion) Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan H. Harjono
Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagai unsur kesejahteraan masyarakat yang merupakan kepentingan umum, sehingga oleh karenanya sebagai hak asasi manusia, dia wajib dihormati, dimajukan, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Dalam upaya pemenuhan hak tersebut, maka penyelengganaan praktik kedokteran yang merupakan inti dan berbagai kegiatan dalam penyelenganaan upaya kesehatan, harus dilakukan oleh dokter dan doktergigi dengan etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kompetensi yang terus menerus ditingkatkan. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, wewenang pengaturan (regelende functie) dan pembuat undang-undang perlu diterapkan secara nasional dalam keseimbangan kedudukan kepentingan hukum yang adil dan proponsional.
UU Praktik Kedokteran, yang merupakan upaya pengaturan demikian, oleh para Pemohon telah dimohon untuk diuji dengan UUD 1945, khususnya menyangkut dua hal yaitu:

  1. Pasal 37 Ayat (2), mengenai izin praktik dokter dan dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat;
  2. Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 huruf a, dan Pasal 79 huruf c, yang masing-masing menyangkut ancaman pidana atas pelanggaran tentang praktik kedokteran tanpa registrasi, praktik kedokteran tanpa surat izin praktik, praktik kedokteran dengan tidak memasang papan nama, dan kewajiban membuat rekam medis.
Dalam uji konstitusionalitas ini, Hakim Konstitusi mendasarkan diri pada tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pengaturan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran, terdapat dua kepentingan hukum yang berhadapan satu sama lain yang harus dilindungi secara seimbang sebagaimana telah diutarakan. Di satu sisi kepentingan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara medis, yang menjadi hak seluruh warga masyarakat Indonesia yang harus diupayakan Pemerintah, dan di sisi lain kepentingan service provider pelayanan kesehatan tersebut yang salah satunya adalah dokter dan dokter gigi, untuk memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Masing-masing kepentingan hukum tersebut secara berimbang dan adil berhak atas perlindungan atas perlakuan yang sama.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum demikian dijanjikan dan dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya dalam menilai dalil yang dikemukakan baik para pemohon maupun Pemerintah dan DPR, serta para Saksi dan Ahli, Hakim harus menilai dan menetapkan kepentingan hukum siapakah yang dilindungi oleh ketentuan pasal UU Praktik Kedokteran, khususnya yang dimohonkan untuk diuji, dan apakah Perlindungan demikian telah tepat, proporsional, sehingga tercapai tujuan perlindungan yang diperintahkan oleh UUD 1945.

  1. Pembatasan tempat praktik maksimum tiga tempat praktik.
    Perbandingan jumlah dokter atau dokter gigi, terutama dokter spesialis, yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, serta, memperhatikan juga penyebarannya yang tidak seimbang di seluruh daerah Indonesia dengan kondisi demografi dan geografi yang amat bervariasi dengan tingkat kesulitan yang juga amat berbeda, menyebabkan tidak rasionalnya pengambilan kebijakan sebagaimana tergambar dalam Pasal 37 Ayat (2) undang-undang a quo. Kebijakan tersentralisasi demikian justru tidak melindungi pihak manapun dalam pelayanan kesehatan, dan justru menyebabkan Pemerintah yang memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi (torespect, to promote, and to fulfil) hak asasi atas pelayanan kesehatan, disadari atau tidak menghalangi kewajibannya sendiri. Angumen yang diajukan Pemerintah bahwa pembatasan tiga tempat praktik justru untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas, karena keterbatasan kemampuan mental dan fisik dokter atau dokter gigi, yang merupakan kepentingan pasien maupun dokter, berangkat dari asumsi yang keliru dan terbatas pada kota besar. Asumsi yang keliru bahwa seolaholah menjadi kondisi umum bahwa semua dokter tidak mengukur kemampuannya secara fisik dan mental. Variasi kondisi wilayah Indonesia yang tidak diperhitungkan dalam undang-undang a quo, merupakan indikator penting dalam menilai undang-undang demikian yang tidak memperhitungkan kewajiban konstitusional Negara dan Pemerintah untuk mewujudkan prinsip dasar dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Walaupun merupakan kebutuhan adanya pembatasan praktik dokter untuk menjamin mutu atau kualitas pelayanan, akan tetapi ketiadaan ketentuan yang memberi ruang sebagai pengecualian bagi kondisi wilayah dan kebutuhan spesialisasi keahlian tertentu, telah menyebabkan timbulnya kepincangan dan ketidakadilan. Hal itu juga tidak dapat diterobos melalui peratunan perundang&shy;undangan yang hierarkinya di bawah undang-undang, seperti telah dibuktikan dalam persidangan, yaitu dilakukan dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Kalau hal demikian dilakukan, kembali membuktikan undang-undang a quo tidak cukup dipertimbangkan, padahal Peraturan Menteri tidak dapat menegasikan ketentuan yang telah tegas dalam undang-undang, meskipun dengan satu itikad baik, karena wewenang tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam a specific delegation of authority in rule making power untuk menyimpangi ketentuan Pasal 37 Ayat (2) tersebut, dan karenanya dengan sendirinya ketentuan demikian ultra vires.
  2. Kriminalisasi satu perilaku harus dapat menjawab pertanyaan kepentingan hukum apakah yang dimaksudkan untuk dilindungi dengan pengaturan yang dilakukan dalam pembentukan satu norma hukum pidana tertentu. Ahli yang diajukan oleh Pemerintah, menegaskan bahwa tujuan Krimiralisasi adalah untuk menanggulangi kejahatan, perbuatan yang dibenci yaitu perbuatan yang mendatangkan korban, dan penentuan Kriminalisasi demikian harus mempertimbangkan prinsip “cost and benefit”, dan juga mempertimbangkan jangan sampai penegak hukum overbelasting atau kelampauan beban tugas, sebagai “a rational total of the responses to crime”.
Prinsip dasar lain yang secara umum diterapkan adalah bahwa penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium, menegaskan bahwa jika satu tujuan dapat dicapai dengan sanksi yang bukan hukum pidana, maka sanksi demikian yang akan dipakai dan bukan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana juga harus dielakkan jikalau side effect-nya lebih besar dan penegakannya tidak efektif.
Tanpa mengesampingkan Prinsip-Prinsip demikian, bunyi pasal dalam UU Praktik Kedokteran yang memuat ketentuan pidana, yang dimohonkan untuk diuji, akan ipertimbangkan, dengan uji konstitusionalitas sebagai berikut:

  1. Pasal 75 (1) berbunyi, “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Kriminalisasi atas perbuatan yang masih multi tafsir akan dapat menyebabkan enforcement atau penegakannya menjadi tidak efektif atau memungkinkan penyalahgunaan yang sesungguhnya tidak dimaksudkan, terutama karena kekaburan arti dan makna satu “Surat Tanda Registrasi” dan “Praktik Kedokteran”. Praktik kedokteran, sebagaimana diuaikan oleh ahli Pemohon, dr. Sofwan Dahlan SpF., yang dapat kami setujui, seharusnya membedakan kegiatan “amalan peruhatan” antara dokter dengan pasien dan dokter dengan orang sakit. Pasien adalah tiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan langsung atau tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi, dan pasien adalah orang yang telah menjalin hubungan hukum dengan health care provider in casu dokter dalam hubungan terapeutis yang asasnya antara lain konsensual, atau setidak-tidaknya telah terjadi satu proses offer and acceptance yang tegas dalam pelayanan kesehatan. Di luar itu, dalam hubungan keluarga dan pelayanan sosial atau keadaan secara tidak sengaja (accidental) yang timbul dari moral obligation karena bunyi lafal sumpah dokter yang sangat dihayati, seorang yang sakit yang mendapat pelayanan kesehatan dan dokter demikian sesungguhnya menjadi dapat dibedakan. Di lain pihak telah ditentukan bahwa adanya praktik kedokteran yang sah, hanya terjadi setelah seorang yang memiliki kompetensi karena lulus dan pendidikan umum kedokteran atau spesialisasi dan memperoleh “surat tanda registrasi” yang diberikan oleh Konsil Kedokteran dan “surat izin praktik” sebagai bukti tertulis sebagai licence yang diberikan Pemerintah kepada dokter dan dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan, yang ditentukan. Terlepas dari sistem double license yang dianut oleh UU Praktik kedokteran, dalam arti baik STR maupun SIP adalah izin yang diberikan oleh penguasa untuk menjalankan praktik kedokteran yang sah, maka dalam kaitan pelayanan kesehatan yang diberikan seseorang yang sudah memiliki kompetensi karena lulus pendidikan kedokteran, dalam hubungan di luar proses offer and acceptance dalam hubungan perdata, tanpa memiliki STR dan SIP demikian, akan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 75 Ayat (1). Sebaliknya sejenis praktik yang juga memenuhi unsur konsultasi masalah “kesehatan” dan kedudukan pasien untuk memperoleh kesembuhan oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi pendidikan kedokteran dan tanpa STR dan SIP, luput dan pengaturan dan kebijakan kriminalisasi pembuat undang-undang, sehingga telah menyebabkan terjadinya kekaburan kepentingan hukum yang dimaksudkan akan dilindungi oleh UU Praktik kedokteran tersebut. Meskipun secara prima fade dapat ditegaskan bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dipertanggungjawabkan secara medis merupakan kepentingan hukum yang menjadi objek perlindungan undang-undang a quo, akan tetapi luputnya kategori pelaku dan perbuatan yang justru menjadi ancaman riil atas kepentingan hukum yang harus diperlindungi tersebut, telah menjadikan perbuatan dokter atau dokter gigi yang benar telah memperoleh kompetensi kedokteran dan memberi pelayanan kesehatan tetapi belum memperoleh STR dan SIP menjadi sesuatu yang jahat (mala in Se) sebagaimana dilihat dan segi ancaman pidananya. Hal yang demikian tidak sesuai dengan kewajiban konstitusional pembuat undang-undang untuk memberi perlindungan yang seimbang dan adil, yang juga harus dimaknai rasional dan proponsional. Meskipun diakui bahwa pengaturan tentang STR dan SIP sebagal license dan penguasa atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk itu diperlukan bagi perlindungan kepentingan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggung&shy;jawabkan secara medis, namun perumusan delik dan ancaman pidananya tidak rasional dan proporsional sedemikian rupa, dan karenanya menyebabkan tidak jelas kepentingan hukum apa yang dilindungi dengan norma tersebut. Menjadikan sebagai kejahatan, pelayanan kesehatan oleh orang yang telah memiliki kompetensi melalui pendidikan kedokteran tetapi tidak atau belum memiliki STR dan SIP, sementara meloloskan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kedokteran tetapi menawarkan dan memberikan pelayanan kesehatan, menyebabkan tidak jelas kepentingan hukum apa yang sesungguhnya dilindungi oleh Pasal 75 Ayat (1) undang-undang a quo. Hal demikian menjadi amat jelas, apabila perumusan delik dalam Pasal 75 Ayat (1) tersebut diperbandingkan dengan perumusan delik dalam Pasal 512a KUHP yang berbunyi, “Barang siapa sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai izin dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan. ..“. Rumusan delik dalam Pasal 512a KUHP dengan jelas menunjukkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadikan setiap orang, yang tanpa kompetensi dan kewenangan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi sebagai ancaman terhadap masyarakat. Sebaliknya Pasal 75 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran, tidak tegas menunjukkan kepentingan masyarakat yang diperlindungi demikian sementara dokter dan dokter gigi yang sudah memiliki kompetensi, dijadikan penjahat hanya karena lisensi atau izin tidak atau belum dimiliki.
  2. Pasal 76, Pasal 79 huruf a dan 79 huruf C, yang juga mengkriminalisasi pelanggaran atas pembatasan tiga izin tempat praktik, dan kelalaian penambahan ilmu pengetahuan para dokter, dengan menggunakan alasan dan pertimbangan di atas, hemat kami juga merupakan hal yang tidak rasional dan proporsional, dan karenanya juga melanggar kewajiban untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan adil atas kepentingan hukum semua stakeholder, yang Sesungguhnya dapat secara lebih efektif ditegakkan melalui sanksi dalam hukum tata usaha negara, yang berpuncak pada pencabutan SIP dan SIR. Tambahan lagi kebijakan kriminalisasi yang tidak proporsional dan rasional, dapat menghilangkan wibawa undang-undang hukum pidana secara umum dimata warga masyarakat, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada ketertiban masyarakat yang harus dijamin dan dipelihara oleh Negara dan Pemerintah. Perlindungan kepentingan hukum melalui hukum pidana oleh pembentuk undang-undang dalam hubungan pasien dengan dokter dalam pelayanan kesehatan dengan standar pnofesi dan etik yang tinggi untuk menghindarkan malpraktik, seharusnya lebih menjadi fokus UU Praktik Kedokteran.
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan menggunakan alasan dan pertimbangan demikian seyogianya juga Mahkamah Konstitusi mengabulkan selunuh permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 37 Ayat (2), Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, serta Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bertentangan dengan UUD 1945, dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
PANITERA PENGGANTI,
Eddy Purwanto
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Jakarta, 19 Juni 2007
Panitera

Drs. H Ahmad Fadlil Sumadi, S H, M Hum
Sumber dari : Koran Tempo - 20 Juni 2007
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
 
UU RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: