Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Asuransi Kesehatan ( ASKES )

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Fri Dec 12, 2008 3:58 pm

ASKES,karena kita dokter...agak sebelah mata kita melihatnya,dan dahulupun masih kurang bagus
pelayanannya dibandingkan dengan sekarang.......tapi teman2....umur sudah makin tinggi....penyakit
mulai datang.....persiapkanlah ASKES kalian,kalau tidak terpakai syukur alhamdullilah,
tapi sewaktu waktu kalau diperlukan kartu ASKES sudah ada ditangan kita,jadi tidak kalang kabut mengurus lagi dari awal.
Ada teman dokter 'hanya' membayar Rp 30 juta untuk operasi bypass,sisanya diatas Rp 100 juta ditang
gung oleh ASKES.....hebat kan,tidak percuma gaji kita yang PNS maupun pensiunan dipotong setiap bulan.
Kalaupun sudah ikut asuransi lain,urus jugalah ASKES ini.....just in case....karena ASKES langsung bayar
kita tidak harus keluar uang dulu nanti baru diganti seperti asuransi lain....bayar dulu,claim kemudian.
Ya kalau ada duitnya....kalau lagi tidak ada???

Nah hari ini gita mengurus ASKES,ternyata mudaaah sekali,asal berkas lengkap tunggu satu jam langsung
jadi kartu ASKES kita yang baru dan berlaku selama 5 tahun.Cuma tadi karena kartu lama hilang jadi harus
melampirkan surat keterangan hilang dari polisi,jadi tambah 1 jam lagi karena harus kekantor polisi.
Kalau bawa berkas lengkap disana tinggal isi selembar formulir data calon peserta,berikan kepada petugas
tunggu sesuai antrian,satu jam kemudian dipanggil untuk menerima kartu ASKES yang baru.
Tidak susah kan......ayo segera urus ya......penting!!!!

Adapun kelengkapan berkas yang diperlukan adalah sbb:
UNTUK PENSIUNAN PERLU KARIP



Last edited by gitahafas on Thu Jun 03, 2010 5:49 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Tue Dec 01, 2009 5:22 am

Penggunaan kartu identitas berbahan dasar kertas yang saat ini digunakan, dirasakan masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain mudah rusak, tidak tahan air, mudah dipalsukan, dan membutuhkan waktu yang lama pada saat pengurusan Surat Jaminan Pelayanan di Rumah Sakit karena data peserta harus di entry secaea manual.

Untuk itu salah satu program prioritas PT Askes ( Persero ) adalah dengan melakukan penggantian identitas Kartu Peserta Askes Sosial, dari kartu berbahan dasar kertas menjadi Kartu Peserta dengan Laminasi Ber Barcode yaitu Kartu Peserta Askes siap pakai berbentuk FOLDER CHARD dengan personalisasi dan laminasi berukuran 5,5 x 8,5 cm yang dilengkapi dengan security printing dan penyimpanan data barcode.

Security Printing tersebut antara lain terdiri dari:
1. Security Ink.
sebagai pengaman pada pencetakan dokumen untuk menghindari dari tindakan pemalsuan, perubahan atau duplikasi dokumen.

2. Filter Image.
yakni berupa logo Askes yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan ultraviolet.

3. Back Ground Security.
sebagai bentuk pengamanan yang dibuat dengan tingkat kesulitan tinggi dan hanya dapat dilihat dengan alat tertentu.

Kartu Peserta Askes dibawa pada saat berobat dan apabila disalahgunakan akan dikenakan sanksi.
Apabila ada perubahan data atau kehilangan kartu, segera lapor ke kantor PT Askes setempat, atau nomor layanan bebas pulsa yang bisa dihubungi yaitu nomor 0800 11 27537 - 0800 11 ASKES serta alamat PT Askes di website.

Kegiatan penggantian kartu peserta ditargetkan telah terdistribusi pada seluruh peserta pada bulan Januari 2010.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Tue Jan 05, 2010 8:13 pm

HALLO ASKES 500400 DILUNCURKAN

PT Askes ( Persero ) meluncurkan layanan " CALL CENTER HALLO ASKES 500400 " untuk para peserta Askes yang membutuhkan informasi kartu peserta " barcode : dan dokter keluarga.
Layanan tersebut dapat di akses melalui telepon rumah ataupun telepon seluler dengan tarif pulsa lokal.
Call center diselenggarakan dengan bekerja sama dengan PT Infomedia, melayani peserta Askes dari Senin hingga Jum'at, sejak pukul 08.00 hingga pukul 17.00.

Pelayanan informasi ini sekaligus melengkapi kartu peserta askes baru, yakni kartu peserta barcode yang didukung sistem basis data.
Kartu tersebut hanya memuat nomor peserta dan tanda tangan direktur utama PT Askes ( Persero ).
Nomor peserta Askes tidak akan berubah walaupun peserta pindah alamat ataupun pindah tugas.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Sun Jan 31, 2010 11:47 am

MENUJU TRANSFORMASI BARU
Sejalan amanat Undang Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Askes ditunjuk sebagai salah satu Badan Pelaksana Jaminan Sosial khususnya Jaminan Kesehatan ( BPJS-JK ).
Berbagai perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan peran Askes.
Dari sisi aspek nirlaba, Askes atas persetujuan Pemegang Saham ( Pemerintah ) telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi badan yang lebih berorientasi pada pelayanan dan kepuasan pelanggan.
Hal ini juga didukung secara positif oleh Pemegang Saham, dimana sejak tahun buku 2007 seluruh Sisa Hasil Usaha dikembalikan ke Perusahaan atau "tidak dikenakan dividen".

Ada beberapa aktivitas atau program yang dilakukan Askes untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, yaitu:
1. Senam Sehat.
2. Pemeriksaan Pap Smear.
3. Vaksinasi Hepatitis B.
4. Penyampaian Masker Kesehatan.
5. Medical Check Up.

Program Medical Check Up, tahun 2008 sudah dilakukan kepada 400 ribu pegawai negeri sipil ( PNS ) aktif. Tahun 2009 sebanyak 800 ribu - 1 juta peserta, dan tahun ini ditargetkan mencapai 1,6 juta - 1,8 juta peserta. Kedepan, Askes akan memberikan layanan Medical Check Up ini untuk para pensiunan.
Program program yang sifatnya preventif banyak dilakukan dan berguna untuk mengantisipasi risiko peserta dikemudian hari.

Program lain yang tengah dilakukan untuk mengoptimalkan peran Askes adalah program Dokter Keluarga.
Tahun 2009 sudah ada 1300 dokter keluarga yang melayani peserta Askes.
Program ini bertujuan mengoptimalkan layanan kepada peserta.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Thu Apr 29, 2010 10:14 am

JAMINAN KESEHATAN
Kamis, 29 April 2010 | 09:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan atau asuransi kesehatan secara penuh seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negera lain sebenarnya dapat diwujudkan. Sayangnya, jaminan kesehatan bagi setiap penduduk atau "universal coverage" di tanah air masih sulit dilaksanakan karena belum ada niat baik dari pemerintah. Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Pamjaki), Prof Hasbullah Thabrany, dalam diskusi media forum bertema Universal Coverage Health Mengacu pada Obama yang digelar Sanofi-Aventis, Selasa (27/4) kemarin.

Menurut Hasbulah, salah satu upaya mewujudkan universal coverage adalah dengan menambah anggaran Rp 36 triliun per tahun untuk meningkatkan plafon dan menambah jumlah kepesertaan asuransi kesehatan khususnya untuk sektor informal .
"Ini hanya 3,5 persen dari APBN. Pemerintah sebenarnya mampu, tetapi belum ada kemauan," ungkap Hasbullah.

Anggaran tersebut, papar Hasbullah, adalah perhitungan berdasarkan riset keekonomian yang telah dilakukan pihaknya. Anggaran Rp 36 triliun ini nantinya dapat menanggung sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, termasuk kalangan masyarakat miskin.
Untuk mewujudkan asuransi yang cukup ideal, kata Hasbullah, pemerintah harus membiayai asuransi sebesar Rp.20.000 per bulan per orang. Sedangkan plafon jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin (jamkesmas) yang ditanggung pemerintah saat ini hanya Rp6.000 per orang per bulan sehingga nilainya terlalu kecil.

"Bila pemerintah menangggung asuransi senilai Rp.20.000 untuk sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, termasuk kalangan masyarakat miskin, universal coverage dapat terpenuhi," ungkap peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.
Untuk kalangan pekerja atau sektor formal, kata Hasbullah, program jaminan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan gaji dan subsidi dari perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satu program yang telah berjalan sejak lama adalah Askes dan Jamsostek

Kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan sebenarnya telah digariskan dalam UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, amendemen UUD 45 pada 11 Agustus 2001 juga telah menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Fri May 21, 2010 5:41 pm

MIMPI ITU BERNAMA JAMINAN KESEHATAN
Jumat, 21 Mei 2010 | 09:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah sebulan terakhir ini, kegalauan menghinggapi Kris Newin. Pria berusia 35 tahun itu masih sabar menunggu anak semata wayangnya, Nesya Winda Azahra, yang terbaring lemah di ruang perawatan intermediate Rumah Sakit Jantung Harapan Kita akibat menderita kelainan jantung.
Tak hanya kondisi Nesya yang ia cemaskan, tetapi biaya perawatan yang terus membengkak setiap hari membuatnya bingung. Kris tak dapat membayangkan bagaimana bisa melunasinya. Baru sekitar dua pekan saja dirawat di RS Harapan Kita, biaya perawatan Nesya sudah mencapai Rp 40 juta. Itu belum termasuk biaya operasi senilai Rp 60 juta yang dijadwalkan untuk menambal kebocoran pada jantung yang dialami bayi mungil itu. Dengan gaji sekitar Rp 1 juta per bulan, sulit rasanya bagi karyawan swasta itu untuk membayar biaya rawat inap yang bisa mencapai Rp 2 juta per harinya.Kantor tempat Kris bekerja hanyalah perusahaan kecil yang tak dapat memberinya fasilitas jaminan kesehatan.

Tetapi di tengah kesulitan, Kris masih cukup beruntung. Berbekal selembar surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan, ia mendapat keringanan pembiayaan dari pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dari hasil survei, Kris bukan termasuk warga miskin. Ia masuk kategori keluarga tidak mampu, sehingga ia hanya mendapat keringanan pembiayaan. "Beban biaya perawatan Nesya 50 persen ditanggung Dinas Kesehatan DKI. Tapi bagi saya dan keluarga ini tetap sangat berat, karena masih harus membeli obat-obatan yang tidak masuk tanggungan. Apalagi, bantuan dari suku dinas katanya ada batasnya," ujar ayah dua anak yang sudah melego sepeda motor untuk menutup sebagian biaya perawatan dan siap menjual rumahnya yang masih dalam cicilan KPR.

Problem yang dialami Kris mungkin hanyalah satu di antara ribuan kasus di tengah himpitan ekonomi saat ini. Semakin melambungnya biaya pelayanan dan fasilitas kesehatan membuat kalangan pekerja informal dengan gaji pas-pasan seperti Kris tak berdaya. Potret ketidakberdayaan ini merupakan bukti setiap warga negara belum memeroleh jaminan kesehatan secara penuh dan layak. Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (universal health coverage) memang masih menjadi sebuah mimpi di negeri ini. Padahal, undang-undang telah mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan menjadi hak seluruh masyarakat dan merupakan tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah menggariskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak rakyat. Selain kesehatan, rakyat juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Tetapi lima tahun sejak UU itu diterbitkan, pemerintah tak kunjung membuat langkah nyata, termasuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan pelaksana SJSN. Alhasil, jalan menuju terwujudnya SJSN sangat panjang dan berliku. Pengesahan UU BPJS di DPR belum kunjung terlaksana, sementara perdebatan soal siapa yang berhak menjadi BPJS terus bergulir. Di mata pengamat masalah kesehatan dari Universitas Indonesia Prof dr Hasbullah Thabrany, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud selama belum ada kemauan politik dan niat baik pemerintah. "Tinggal kemauan politik pemerintah saja. Kita sebenarnya punya duit yang cukup. Bahkan lebih dari cukup kalau mau," ujar Hasbullah saat diskusi media forum bertema 'Universal Coverage Health Mengacu pada Obama' yang digelar Sanofi-Aventis, akhir April lalu.

Menurut Ketua Umum PAMJAKI (Perhimpunan Ahli Manajemen dan Asuransi Kesehatan Indonesia) itu, jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat sebenarnya dapat segera diwujudkan tanpa harus menunggu pengesahan UU BPJS. Pemerintah dapat mengambil langkah cepat dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres) dan mengucurkan anggaran tambahan untuk memperluas cakupan kepesertaan asuransi. Dalam perhitungan Hasbullah, untuk mewujudkan universal coverage, pemerintah hanya perlu menyediakan sekitar Rp 36 triliun per tahun. Biaya ini untuk menanggung sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, termasuk di antaranya masyarakat miskin.

"Kalau pemerintah punya kemauan politik, seluruh sektor informal dijamin. Yang bekerja di sektor formal dapat dipotong gajinya untuk bayar premi asuransi, dan sebagian preminya ditanggung pemerintah. Cuma dibutuhkan sekitar Rp 36 trilun. Bila dibandingkan dengan APBN tahun ini, cuma 3,5 persen. Lebih rendah dari yang diperintahkan undang-undang kesehatan yakni sebesar 5 persen," ungkap pengamat yang pernah bergabung dalam tim SJSN yang dibentuk Presiden Megawati itu.
Pemerintah dengan Perpres-nya, lanjut Hasbullah, dapat menunjuk PT Askes atau Jamsostek sebagai pengelola dana publik ini sesuai dengan ketentuan UU. "Pemerintah dapat melimpahkan ke salah satu badan penyelenggara jaminan sosial tersebut atau kedua-duanya," terangnya.

Cukup Rp 20.000 per bulan
Untuk mewujudkan asuransi yang cukup ideal, kata Hasbullah, pemerintah memang harus punya komitmen menanggung biaya premi asuransi peserta setiap bulan. Berdasarkan riset yang dilakukan Hasbullah, dengan premi minimal sebesar Rp.20.000 per bulan per orang, jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat sudah dapat diwujudkan. "Saya hitung dengan Rp 20.000 masih sanggup, para dokter praktik swasta pun di daerah-daerah pun mau dengan obat generik atau me too (istilah obat kopi). Karena di banyak daerah biaya berobat di praktik dokter cuma Rp 30.000 sampai Rp 40.000, sekali berobat termasuk obat " ungkapnya.

Program jaminan kesehatan saat ini sebenarnya juga telah dijalankan pemerintah melalui Jamkesmas. Tetapi program ini hanya mencakup sekitar 76,4 juta warga miskin dengan premi sebesar Rp 5.500 per orang per bulan. Untuk tahun 2010 ini, pemerintah telah menganggarkan dana mencapai Rp 5,1 triliun.
Dengan hanya mengandalkan program Jamkesmas, lanjut Hasbullah, persoalan jaminan kesehatan seluruh masyarakat tidak akan pernah terselesaikan. Program ini bahkan dinilai bertentangan undang-undang SJSN. "Karena pemerintah seharusnya membayar iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial dan bukannya mengelola jaminan kesehatan," tegasnya.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Usman Sumantri mengakui bahwa Jamkesmas tidak akan menyelesaikan persoalan selama seluruh rakyat belum mendapatkan jaminan. Usman menerangkan, program Jamkesmas hanya mencakup 34 persen penduduk secara nasional. Sedangkan sampai saat ini, secara total baru sekitar 50,8 persen saja penduduk Indonesia yang telah memiliki jaminan. Jamkesmas, diakui Usman, memiliki banyak keterbatasan terutama dari segi pengelolaan data peserta. Akibatnya, banyak warga miskin dan tidak mampu tidak tercakup dan terlayani sehingga kemudian menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui program yang disebut Jamkesda. Dari masalah ini pula, kemudian seringkali muncul peserta tidak terobati secara tuntas karena pelayanan yang ditanggung oleh Jamkesda berbeda dengan Jamkesmas. "Tidak semua jenis pelayanan kesehatan dijamin Jamkesda karena kemampuan daerah juga tentu berbeda," terangnya.

Walau begitu, lanjut Usman, peran Jamkesmas tak dapat diabaikan karena ini merupakan modal awal. Program ini akan terus diperbaiki sebagai bagian dari persiapan menuju terciptanya SJSN. "Jamkesmas ini hanyalah trigger untuk pengembangan jaminan kesehatan secara keseluruhan," ujarnya.
Usman bilang, bila jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat benar-benar diterapkan, semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan harus siap menerima sistem. Pemerintah, dalam hal ini Depkes, nanti hanya akan memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan sumberdaya manusia. "Ini tentu sebuah pekerjaan besar," ungkapnya.

Harapan di 2011
Walau belum pasti, harapan bagi terwujudnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat terus digaungkan. Para politisi di Senayan telah berjanji bahwa undang-undang BPJS akan disahkan pada akhir tahun ini, sehingga dapat diberlakukan awal tahun 2011. Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Komisi IX DPR RI Surya Chandra, menyatakan pembahasan rancangan undang-undang tentang BPJS telah selesai, (Kompas, Rabu 19/5). Dalam rancangan undang-undang itu DPR sepakat bahwa BPJS berbentuk badan hukum publik yang bersifat wali amanah. Bila undang-undang tentang BPJS terbit awal tahun depan, tentu menjadi bagi momentum penting dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. Setidaknya, harapan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan secara penuh akan semakin menjadi kenyataan. Semoga!
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Fri May 21, 2010 5:43 pm

PT ASKES SIAP LAKSANAKAN SJSN
Selasa, 3 November 2009 | 21:04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -Direktur Utama PT Askes , I Gede Subawa I Gede mengatakan, PT Askes siap secara menyeluruh untuk menjadi pelaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menunggu keputusan pemerintah. "Status badan PT Askes nantinya, diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Sudah ada diskusi. Sebagai tenaga profesional bagi kami yang terpenting bagaimana program bisa terlaksana," ujarnya.

PT Askes sudah mulai menyesuaikan diri. Dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dengan persetujuan pemerintah selaku pemegang saham, PT Askes telah berubah sebagai organisasi yang bersifat nirlaba sekalipun bentuknya PT. Sejak tahun 2007, pemerintah juga tidak lagi menarik deviden.
Selain itu, telah berdiri pula anak perusahaan PT Askes yang mengelola asuransi komersial secara terpisah yakni Indonesia Health Insurance (InHealth). Biaya operasional PT Askes sendiri selama ini dari hasil pemupukan investasi selama berpuluh tahun.

I Gede mengatakan, pemerintah perlu segera menetapkan benefit yang diberikan kepada masyarakat lewat asuransi kesehatan secara nasional nantinya dan besaran premi agar program bisa segera dilaksanakan dengan cepat. Direktur Operasional PT Askes (Persero) Umbu Marambadjaya Marisi mengatakan, PT Askes menggunakan model Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang. Mulai tahun 2010, PT Askes akan memperkuat peranan dokter keluarga sebagai pemberi pelayanan pada jenjang pertama.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Fri May 21, 2010 5:46 pm

ASKES TERIMA PENUGASAN PEMERINTAH TERKAIT ASKESKIN
Selasa, 12 Februari 2008 | 17:33 WIB
JAKARTA, SELASA - PT Asuransi Kesehatan (Askes) pada Selasa (13/2) secara resmi menyatakan menerima penugasan dari Departemen Kesehatan dalam penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). "Askes kembali bersama Depkes, menyatakan sebagai BUMN siap ikut program pemerintah. Pagi ini surat resminya kami terima," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di sela-sela seminar tentang tiga tahun pelaksanaan Askeskin di Jakarta.

Namun demikian, menurut Siti, ada beberapa hal dalam klausul kerja sama baru yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. "Mereka tidak mau mengerjakan pelaporannya. Tapi itu tidak masalah, kita bisa menyewa pihak lain untuk mengerjakannya," ungkap Siti Fadilah seraya menegaskan pemerintah tetap akan menyelenggarakan Askeskin dengan pola baru. Ia menambahkan, pemerintah bersama pihak terkait termasuk PT Askes masih akan membahas rincian kesepakatan kerja sama baru dalam penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu itu. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Askes I Gde Subawa juga mengatakan meski secara prinsip bersedia menerima penugasan yang diberikan pemerintah dan telah menyampaikan jawaban resmi kepada pemerintah namun pihaknya belum menyetujui beberapa poin klausul yang diajukan.

"Kami tidak bisa membuat laporan sebab kami tidak bisa melaporkan dan bertanggung jawab atas apa yang tidak kami kerjakan," katanya.
Seperti yang berulangkali dia katakan, pihaknya menghendaki program itu dijalankan sesuai dengan ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. "Jadi dikembalikan ke pola yang dilakukan tahun 2006 lah," ujarya.

Tahun 2006 PT Askes menjadi mitra pemerintah dalam mengelola keseluruhan program Askeskin yakni pengelolaan kepesertaan, pelayanan dan keuangan pembiayaan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas maupun ruang rawat kelas tiga rumah sakit. Kalaupun penyelenggaraan Askeskin pada tahun sebelumnya dianggap kurang baik dan kurang transparan, ia menegaskan, maka pihaknya bersedia diperiksa lembaga pemeriksa independen yang disewa pemerintah.

"Kalau mau meneliti dan memeriksa pekerjaan PT Askes kami siap. Kami rutin diperiksa oleh auditor, sudah biasa diaudit," katanya.
Sejak 1 Februari 2008, pemerintah menggunakan pola baru dalam penyelenggaraan Askeskin. Pemerintah menyiapkan dua skim pelaksanaan Askeskin yakni dengan dan tanpa melibatkan PT Askes. Jika bersedia, PT Askes dalam hal ini hanya ditugasi mengatur pengelolaan termasuk identifikasi sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pembagian kartu, membuat sistem pencatatan laporan, melakukan monitoring dan membuat pelaporan keuangan.

Dengan beban pekerjaan baru tersebut, PT Askes diberi ongkos pengelolaan (management fee) sebesar 2,5 persen dari total dana Askeskin 2008 dari pemerintah.
Sementara dana Askeskin tahun 2008 yang besarnya Rp4,6 triliun secara bertahap akan disalurkan secara langsung dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Departemen Keuangan ke rekening pemberi pelayanan kesehatan melalui Bank BRI. Kegiatan verifikasi yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Askes, dialihkan ke tim verifikator independen yang akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya langsung ke Departemen Kesehatan.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Thu Jun 03, 2010 8:26 am

JAMINAN KESEHATAN
Kamis, 3 Juni 2010 | 08:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Target cakupan universal jaminan kesehatan masyarakat berat untuk terlaksana tahun 2014. Sejauh ini, baru sekitar 52 persen penduduk mempunyai jaminan kesehatan. Demikian terungkap dalam Forum Nasional Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia 2010 yang diselenggarakan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Rabu (2/6/2010). Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nina Sardjunani mengatakan, untuk mencapai cakupan universal jaminan kesehatan pada 2014 masih banyak tantangan.

Tersisa tiga setengah tahun dari batas waktu, badan pelaksana jaminan sosial hingga kini belum terbentuk. Pembentukan badan itu masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dijadwalkan selesai tahun ini. Jaminan kesehatan bagian dari sistem jaminan sosial tersebut. Di luar masalah kelembagaan dan regulasi, terdapat tantangan lebih berat. Pemerintah masih harus mencari formula biaya yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Perlu penentuan paket jaminan, perhitungan biaya, penentuan iuran yang harus ditanggung masyarakat dan negara dengan melihat kemampuan fiskal serta cara pemungutannya.

”Pembiayaan harus dipikirkan untuk jangka panjang, 10 hingga 15 tahun ke depan dengan mengaitkan proyeksi beban penyakit, jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan kemampuan fiskal. Jika tidak hati-hati, bisa bangkrut di masa depan,” ujarnya. Sistem itu harus efektif, terutama terkait dengan paket jaminan yang diberikan karena tidak mungkin kemudian mengubah paket jaminan itu di tengah jalan. Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan juga harus diperhitungkan. Sejauh ini, hanya sekitar 40 persen puskesmas yang mempunyai dokter.

Bertahap
Nina mengatakan, pencapaian cakupan universal secara bertahap. Sampai akhir tahun 2010, ditargetkan cakupan mencapai 59 persen. Target itu akan dicapai dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sebagian daerah sudah menjalankan jaminan kesehatan daerah. Hanya saja belum merata dan paket jaminan masih bervariasi. Pemerintah masih harus mengevaluasi efektivitas jaminan kesehatan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap status kesehatan masyarakat miskin.

Health Adviser dari Australian Agency for International Development (AusAID) Indonesia, Rosalia Sciortino mengatakan, untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, diperlukan peningkatan anggaran kesehatan. Peningkatan anggaran itu harus efektif. ”Itu akan mempunyai implikasi fiskal,” ujarnya. Untuk itu dibutuhkan penelitian dan data akurat. Dia juga menekankan pentingnya proyeksi beban penyakit yang akan dihadapi Indonesia ke depan. ”Indonesia menghadapi beban ganda penyakit infeksi lama, infeksi baru, dan penyakit kronik. Ini akan berpengaruh terhadap biaya yang diperlukan untuk jaminan tersebut,” ujarnya. (INE)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Asuransi Kesehatan ( ASKES )   Wed Jul 21, 2010 8:32 pm

ASURANSI PELAYANAN OBAT DENGAN DPHO ASKES
GERAI - Edisi April 2009 (Vol.8 No.9) Farmacia
Keberadaan program asuransi kesehatan saat ini menjadi solusi yang penting dan tepat bagi masyarakat untuk mengatasi kebutuhan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Implementasi UU nomor 40 tahun 2004, PT Askes menjadi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pelayanan obat merupakan salah satu mata rantai penting dari pelayanan kesehatan. Dalam hal pelayanan obat, PT. Askes menerapkan suatu kebijakan yaitu menetapkan suatu daftar obat-obatan dengan plafon harga tertentu yang tercantum dalam Daftar dan Plafon Harga Obat (DPHO). DPHO ditetapkan setiap tahun. Dengan adanya DPHO pelayanan obat yang bermutu, efektif, aman dan efisien bagi peserta Askes dapat terlaksana. DPHO merupakan suatu daftar obat dengan nama generik dan atau nama dagang yang dipergunakan untuk pelayanan obat bagi peserta Askes.

Seleksi jenis obat dilakukan oleh ahli farmakologi maupun klinis, selain itu juga dilakukan analisa dari aspek harga. Pembuatan DPHO mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang telah disusun oleh pemerintah, hal ini dikarenakan obat-obat yang ada di dalam DOEN merupakan obat-obat pilihan yang paling dibutuhkan dan mutlak untuk diadakan, mencakup seluruh kelas terapi obat yang ada dalam DOEN. Selain itu DPHO juga mencakup generik atau zat aktif yang tidak tercantum di dalam DOEN, yang merupakan dari dokter spesialis di rumah sakit pemerintah. Setelah melaui pengkajian tim ahli terlebih dahulu. Beberapa jenis obat yang masuk dalam DOEN mulai dari antibiotik, anti inflamasi , anti depresi, anti hipertensi, anti jamur, obat asma, obat maag, hingga obat kulit.

Dalam hal harga obat dalam DPHO, PT Askes melakukan kerjasama dengan pihak farmasi agar harga obat-obat yang ada dalam DPHO dapat lebih rendah dibandingkan yang regular. Pihak farmasi juga mendapatkan keuntungan dari kerjasama ini, karena hanya sedikit mengeluarkan biaya dalam promosi obat-obatnya. Hasil negosiasi dan kesepakatan ini akan berlaku untuk periode 1 tahun secara nasional di seluruh Indonesia.

DPHO merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat-obatan bagi peserta PT. Askes untuk pelayanan kesehatan mulai dari tingkat Puskesmas sampai rumah sakit. Selain itu pelayanan askes dapat dinikmati pada pelayanan dokter keluarga dimana obat dapat diperoleh di Apotek yang ditunjuk berdasarkan resep dari dokter keluarga yang berpedoman pada DPHO. DPHO juga melayani pemberian obat berdasarkan resep obat dari dokter spesialis yang juga berpedoman pada DPHO yang berlaku.

DPHO selalu disesuaikan dengan perkembangan pesat dunia kefarmasian dan kedokteran, sehingga setiap tahunnya terjadi kenaikan rata-rata jumlah item obat yang tercantum pada DPHO.
Back to top Go down
 
Asuransi Kesehatan ( ASKES )
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» asuransi syariah
» Dupa Berbahaya Bagi Kesehatan
» perbedaan asuransi dan takaful
» haramkah asuransi konvensional?
» Hikmah Diharamkannya Menikahi Saudara Sesusuan

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: