Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Who Is Who Di Iluni FK'83

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Tue Jan 04, 2011 6:06 am



dr. ELZARITA ARBAIN, M.Kes
Direktur Umum dan Operasional RSUP Sanglah Denpasar,


PEMBANGUNAN KESEHATAN BERGESER DARI MEDICAL CARE KE HEALTH CARE
Hal yang mendasar dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah pergeseran dari pelayanan medis (medical care) ke pemeliharaan kesehatan (health care) sehingga setiap upaya penanggulangan masalah kesehatan lebih menonjolkan aspek peningkatan (promotive) dan pencegahan (preventive); pergeseran dari pemerintah ke swasta dan penekanan pada aspek mutu pelayanan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS pada Peringatan HUT ke- 51 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, Kamis 30 Desember 2010. Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Pusat Komunikasi Publik, drg. Tritarayati, SH.

”Tantangan dan permasalahan pembangunan kesehatan kedepan bertambah berat, kompleks, bahkan terkadang tidak terduga. Beberapa isu pelayanan kesehatan yang terangkat dan telah membentuk pola pikir masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang belum memenuhi standar, pelayanan yang kurang profesional, belum optimalnya penerapan standar mutu pelayanan kesehatan rujukan, dan pembiayaan kesehatan yang sulit dijangkau”, ujar Menkes.

Sedangkan, tantangan pelayanan kesehatan kedepan adalah globalisasi (pelayanan kesehatan yang melampaui batas negara), teknologi kesehatan yang semakin maju, dan kompetisi dari tenaga kesehatan asing. Untuk mengatasi hal itu harus diupayakan melalui pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM Rumah Sakit yang memadai.

Menkes menegaskan, dalam upaya menghadapi persaingan global, Kemenkes menyiapkan beberapa Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki potensi dengan dukungan tenaga kesehatan yang profesional dan kompoten dalam berbagai disiplin ilmu yang mampu bersaing secara global. Salah satu RS Pemerintah yang dipersiapkan menjadi RS yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar rumah sakit kelas dunia adalah RSUP Sanglah.

Menkes berharap, RSUP Sanglah senatiasa menjadi jejaring institusi Pendidikan Kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik bagi calon dokter/dokter spesialis dalam hal pengetahuan, kemampuan psikomotor dan prilaku sesuai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran sekaligus menjamin mutu pelayanan medik di RS Pendidikan.

RSUP Sanglah mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 1959 dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK Unud sebagai RS Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi rumah sakit pendidikan tipe B dan sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, dan NTT.

Dalam perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan status, pada tahun 1993 menjadi rumah sakit swadana. Kemudian tahun 1997 menjadi Rumah Sakit Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2000 berubah status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) sesuai Peraturan Pemerintah tahun 2000. Terakhir pada tahun 2005 berubah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan Tipe A sesuai Permenkes No. 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005.

RSUP Sanglah Denpasar memiliki luas tanah : 13,5 Ha, dengan luas bangunan : 54.683,55 m2, luas Fasilitas lain : 70.114,50 m2. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 167 /Menkes/ Per /XII 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat, maka RSUP Sanglah Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama.

Jumlah tempat tidur : 698 TT, dengan kompisisi : VIP : 122 TT (17.48 %), Kelas I : 99 TT (14.18 %), Kelas II : 142 TT (20.34 %), Kelas III : 292 TT (41.83 %), Kelas Khusus : 43 TT (6.16 %), Bed Occupancy Ratio (BOR) : 78.36 %, Average Length of Stay (ALOS) : 5.82 %, Turn Over Interval (TOI) : 1.53 %, Bed Turn Over (BTO) : 47.07 %, Gross Death Rate (GDR) : 7.10 %, Nett Death Rate (NDR) : 5.25 %.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-52907416-9, faks : 021 - 52921669, Call Center : 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id[img][/img]
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Tue Jan 04, 2011 6:09 am



dr. ELIZABETH JANE SOEPARDI, MPH, DSC

Name: Dr Jane Soepardi

Date of Birth: 23 September 1958

Nationality: Indonesian


Education:

Years attended:



From:

To:

Name and place

Type of Study and Degree

Jan 1977

Dec 1982

Faculty of Medicine University of Indonesia, Jakarta , Indonesia



Medical Doctor

Sept 1989

March 2001

School of Public Health.

UCLA, Los Angeles, USA

Master of Public Health in Epidemiology

August 2000

August 2004

NIHES

Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands

Doctor of Science in Health Services Research

Appointments:



From:

To:

Employer

Title of Post
Nov 2009


To date

Ministry of Health, Indonesia

Head of Center for Data and Information
Feb 2008


Oct 2009

Ministry of Health, Indonesia

National TB Program Manager

Nov. 2004

Feb 2008

Ministry of Health, Indonesia

National Immunization Program Manager

Jan 1986

Nov. 2004

Ministry of Health, Indonesia

Medical Officer Immunization.

Nov 1983

Dec 1985

Ministry of Health, Indonesia

Head of Health Center, Subdistrict of Insana, Province of East Nusa Tenggara


Work Experience

· Expanded Programme on Immunization in normal and complex emergency country situation.

· Emergency preparedness and response: measles, polio, and diphtheria outbreaks, national disasters (tsunami in Aceh 2004, earthquake in Yogyakarta 200, floods).

· Polio eradication : Polio campaign 1995, 1996, 1887, 2002, 2005, 2006.

· Measles reduction: school based measles catch up campaign (2000 – 2005), National measles catch up campaign (2005-2007)

· Neonatal Tetanus Elimination: Targeted TT campaign (1997, 2000, 2003-2007)

· Teaching of paramedical and medical personnel at Health facilities and University level.

· Member of GAVI Independent Review committee, Geneva (2003-2005)

· Member of WHO/EPI Strategic Advisory Group of Expert, Geneva (2006 – 2010)

· Member of WHO/EPI Immunization Practices Advisory Committee, Geneva (2010 – now)


Contributions


· Contributed towards the establishment of a model in Indonesia EPI program: school-based routine immunization, measles school-based catch up campaign, pre-emptive cholera vaccination campaign in tsunami affected area in Aceh, school

· Instrumental, for establishment of a new neonatal tetanus risk area classification,

· Rapid implementation of measles campaign to prevent outbreaks in complex emergency situation (post tsunami areas in Aceh, North Sumatera, post earth quake in Yogyakarta).

· Contributed towards production of a professional video documentary on Vaccine Vial Monitor in Central Kalimantas with WHO HQ as an advocacy tool.

· Instrumental for securing extra budgetary donor funds for Targeted TT campaign through private donors fund raising with UNICEF HQ, measles campaign through CDC Atlanta, TT and measles campaign

· Technical input to WHO HQ/UNICEF HQ working groups or task forces in the areas of: health sector reformation, neonatal tetanus elimination, computerized EPI information system,


Publications

  • C0 author. Reuse Prevention Syringes for Reconstitution of Lyophilized Vaccine, Operational Study and UNICEF Plans for Expanding Introduction, Int J Occup Environ Health 2009; 15:9-13
  • Contributor. Preparing for the Introduction of HPV Vaccines, Policy and Programme Guidance for countries. WHO-UNFPA 2006
  • Contributor in all WHO EPI position papers since November 2005
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Tue Jan 04, 2011 6:32 am

MENKES LANTIK PEJABAT BARU ESELON II
Hari ini (3/1) Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH melantik para pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru berdasarkan Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan.

Para pejabat yang dilantik sebagian besar adalah pejabat lama, ada yang mutasi dan ada pula yang promosi. Para pejabat yang dilantik di lingkungan Sekretariat Jenderal, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, dr. H. Abdul Rival, M.Kes, sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Achmad Djohari, SKM, MM sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K), Sp.KP sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sukendar Adam, DIM, M.Kes sebagai Kepala Biro Umum, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSC sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Dra. Niniek Kun Naryatie sebagai Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Mudjiharto, SKM, MM sebagai Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, drg. Usman Sumantri, M.Sc sebagai Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, drg. Murti Utami, MPH sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik, dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM sebagai Kepala Pusat Promosi Kesehatan, dr. H. Kemas M. Akib Aman, Sp.R, MARS sebagai Kepala Pusat Intelegensia Kesehatan, dr. H. Taufik Tjahjadi, Sp. S sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji.

Inspektorat Jenderal, drg. S.R. Mustikowati, M.Kes sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, Drs. Wijono Budihardjo, MM sebagai Inspektur I, dr. Zusy Arini Widyati, MM sebagai Inspektur II, Arsil Rusli, SH, MH sebagai Inspektur III, Drs. Mulyanto, MM sebagai Inspektur IV, Drs. Wayan Rai Suarthana, MM sebagai Inspektur Investigasi.

Direktorat Bina Upaya Kesehatan, dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, dr. Bambang Sardjono, MPH sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, dr. H. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, FINASIM, M.Kes sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Suhartati, S.Kp, M.Kes sebagai Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medik, dr. Zamrud Ewita Aldy, Sp.PK, MM sebagai Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, dr. Irmansyah, Sp.KJ(K) sebagai Direktur Bina Kesehatan Jiwa, dr. Czeresna Heriawan Soejono, Sp.PD sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dr. Ayi Djembarsari, MARS sebagai Direktur Pengembangan dan Pemasaran RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dr. MohammadAli Toha, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B(K) BTKV sebagai Direktur Pelayanan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, drg. Dience Erwina Indriyani, MARS sebagai Direktur Umum dan Operasional RS Kanker Dharmais Jakarta, dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An sebagai Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta, drg. RR. Poppy Mariani Julianti, MARS sebagai Direktur Keuangan RSUP Persahabatan Jakarta, dr. Rochman Arif, M.Kes sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, drg. Tri Putro Nugroho, M.Kes sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Sanglah Denpasar, dr. Elzarita Arbain, M.Kes sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Sanglah Denpasar, dr. Lukmanul Hakim Nasution, Sp.KK sebagai Direktur medik dan Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan, Agustinus Pasalli, SE, MM sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, dr. Iwan Sovani, Sp.M, M.Kes sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RS Mata Cicendo Bandung, drg. Liliana Lazuardy, M.Kessebagai Direktur RS Kusta Sitanala Tangerang, dr. Ali Muchtar, Sp.Pk, MARS sebagai Kepala Balai Besar Labkes Jakarta.

Di lingkungan Direktorat Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dr. Wistianto Wisnu, MPH sebagai Sekretaris Direktorat jenderal, Dr. Minarto, MPS sebagai Direktur Bina Gizi, dr. Ina Hernawati, MPH sebagai Direktur Bina Kesehatan Ibu, dr. Kirana Pritasari, MQIH sebagai Direktur Bina Kesehatan Anak, dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes sebagai Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS sebagai Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Drs. Prwadi, Apt., MM, ME sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, dr. Setiawan Soeparan, MPH sebagai Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio.Med. sebagai Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Dra. Nasirah Bahaudin, Apt., MM sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Drs. T. Bahdar Johan Hamid, M.Pharm sebagai Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dr. Yusharmen, D.Comm.H, M.Sc sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, dr. H. Andi Muhadir, MPH sebagai Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, dr. H. M. Subuh, MPPM sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr. Rita Kusriastuti, M.Sc sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, dr. H. Azimal, M.Kes sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, drh. Wilfred Hasiholan Purba, MM, M.Kes sebagai Direktur Penyehatan Lingkungan, Hary Purwanto, SKM, M.Epid sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Umum RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, dr. Slamet, MHP sebagai Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar.

Di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes sebagai Sekretaris Badan, Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt. sebagai Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, dr. Siswanto, MHP, DTM sebagai Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes sebagai Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, drg. Agus Suprapto, M.Kes sebagai Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Suhardjono, SE, MM sebagai Sekretaris Badan, drg. Tritarayati, SH sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Ir. Ace Yati Hayati, MS sebagai Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, serta Dra. Meinarwati, Apt., M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks : 021 - 52921669, Call Center : 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id


REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah untuk mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam mengemban amanat rakyat, yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang kesehatan.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, ketika melantik pejabat eselon II sesuai struktur organisasi baru Kemenkes di Jakarta, 3 Januari 2011.

Menurut Menkes, sebagai langkah strategis telah ditetapkan Permenkes Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagai dasar untuk menata kembali sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam mengisi jabatan-jabatan pada struktur organisasi yang baru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

“Dengan struktur yang baru, Kemenkes diharapkan bergerak lebih dinamis dan responsif, lebih efisien dan efektif, serta lebih tepat dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”, ujar Menkes.

Menkes menegaskan, perubahan organisasi selain bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, juga dimaksudkan untuk menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan, guna mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan yaitu :

*Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB
*Perbaikan status gizi masyarakat
*Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
*Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
*Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier
*Percepatan pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGS)

Kepada pejabat yang baru dilantik, Menkes minta agar menjadi birokrat yang memiliki karakter baik, semangat patriotisme dan nasionalisme yang tinggi, serta dapat berperan sebagai perekat bangsa dalam NKRI.

Menkes juga minta para pejabat mengembangkan kemampuan diri, baik manajerial maupun leadership sehingga dapat menjadi panutan terkemuka atau Out Standing Role Model for Leadership Character. Sanggup bekerja keras dan cerdas serta mampu melakukan terobosan yang positif melalui pikiran yang kreatif, inovatif, dan sistemik untuk kepentingan Nasional. Melakukan review Rencana Aksi masing-masing, sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Road Map Reformasi Kesehatan. Juga berjiwa dan bersemangat mewujudkan Good Governance.

“Dalam menilai keberhasilan pencapaian program kerja/kegiatan, bukan saja berdasarkan pada penyerapan anggaran yang baik, (budget oriented) tetapi juga dengan azas manfaat dan dampak positif (output dan outcome oriented) yang dirasakan oleh masyarakat”, tegas Menkes.

Menurut Menkes, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tidak cukup dengan adanya struktur organisasi yang baik dan memadai, tetapi perlu didukung oleh berbagai faktor, seperti SDM Kesehatan yang memiliki karakter yang baik, serta memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi, sehingga mampu berpikir cerdas dan bekerja keras serta fokus terhadap pencapaian pembangunan kesehatan secara nasional; Terselenggaranya ketatalaksanaan Administrasi dan Keuangan yang dinamis, transparan dan akuntabel serta didukung Standar Prosedur Operasional yang jelas. Sistem pembinaan dan pengawasan yang terukur. Mempunyai budaya organisasi/kerja yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

Dalam struktur organisasi yang baru dua direktorat jenderal (Ditjen) mengalami perubahan. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik berubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Sun Jun 05, 2011 1:11 pm

RSCM KENCANA PUNYA PARKIR SUSUN YANG HEMAT LAHAN DAN AMAN
Jumat, 27/05/2011 07:04 WIB Lia Harahap - detikNews

Parkir Bersusun di RSCM Kencana (Lia/detikcom)


Jakarta - Tidak banyak yang tahu bahwa RSCM Kencana mempunyai tower parking sistem puzzle (parkir automatis dengan sistem bersusun). Padahal tower ini sudah berdiri sejak Mei 2010 lalu. Menurut Kepala Sub Unit Umum dan Operasional RSCM Kencana, dr Shannaz Nadia Yusharyahya, konsep ini muncul karena banyaknya pasien yang akan berobat ke RSCM tapi mengeluhkan kurangnya sarana parkir. Setelah melihat konsep ini cukup berhasil di Jepang, Korea dan Singapura, RSCM pun kemudian membangunnya.

"Akhirnya dari sekitar 2,5 hektar lahan RSCM Kencana ini, 176 meter perseginya nya kita buatlah parking tower yang tinggi gedungnya mencapai 30 meter," ujar Nadia kepada detikcom di RSCM Kencana, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (27/5/2011). Tower ini, terdiri dari 4 unit. Tiap unitnya ada 12 tingkat, yang mampu menampung 24 mobil. Artinya gedung ini bisa memuat 96 mobil yang semua kerjanya sudah diatur dengan sistem. Saat detikcom berkunjung ke gedung tersebut, banyak pengunjung yang kaget bahwa RSCM Kencana memiliki sistem parkir yang sangat canggih. "Saya baru tahu ini ada beginian di RSCM, kok selama ini kita nggak tahu ya," ujar seorang pengguna fasilitas ini, bernama Diana.

Apakah memang tidak pernah mempromosikan kelebihan ini, Nadia mengaku memang parkir itu bukan tujuan bisnis rumah sakit ini. Hanya saja dia mengaku keberadaan parkir ini memang sangat efektif dan efisien. "Bisnis kita kan untuk pelayanan kesehatan. (Parkir) itu hanya tambahannya saja, supaya kalau orang mau parkir nggak sulit karena kita jadi punya tempat yang lebih banyak lagi untuk parkir," jelas wanita berambut panjang ini. Rencananya tower seperti ini akan ditambah sampai 3 tower. Namun karena biaya pembangunannya yang cukup mahal, dan kebutuhannya belum begitu mendesak, pihak manajemen belum berniat membangunnya dalam waktu dekat. Parkir ini juga cukup aman dari pencurian. "Sampai sekarang memang masih free, tapi tentu ke depannya akan kita pikirkan begitu juga dengan asuransinya," jelas Nadia.

Berapa perkiraan tarif yang akan dikenakan, RSCM menyerahkanya seluruhnya pada pengelola. "Untuk masuk parkir pertama tentunya kita mengikuti peraturan tarif di DKI kan memang ada ketentuannya, tapi nanti kalau dia memilih parkir di gedung itu akan ditambah lagi, berapanya belum ada deal. Tapi kita mau tarif yang diajukan harus dikonsultasikan tidak bisa gila-gilaan," tegasnya. Konsep parkir ini cukup baik diterapkan di gedung-gedung di Jakarta. Selain menghemat lahan, parkir dengan konsep ini juga akan menghindari adanya parkir on street (atau di badan jalan).

Beberapa waktu lalu, saat diminta tanggapannya mengenai parkir dengan sistem bersusun ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hanya mengaku pernah mengkajinya. Jika ada gedung yang berniat menerapkannya, Fauzi menyerahkannya sepenuhnya pada pengelola gedung karena DKI tidak mencampuri sistem parkir off street. "Sudah lama kita pelajari itu. Tapi sekarang Pemprov DKI tidak akan terlalu banyak mengatur parkir off street, itu diserahkan ke pihak swasta. Yang kita atur adalah regulasinya supaya swasta mau investasi," kata Fauzi di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (24/5) lalu.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Fri Jul 15, 2011 7:45 am

PEJABAT MELAYANI BUKAN DILAYANI MASYARAKAT
Pejabat harus melayani masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan membutuhkan orang-orang yang etis, jujur, lurus dan tulus dimana pun ditempatkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH dalam sambutannya saat melantik 3 pejabat eselon I dan 36 pejabat eselon II Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011. Pejabat eselon I yang dilantik adalah Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes sebagai Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menggantikan dr. Budihardja, DTM&H, MPH; Prof. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K), Sp.KP sebagai Staf Ahli Mediko Legal menggantikan Dr. Faiq Bahfen, SH; dan dr. Untung Suseno Sutarjo, M,Kes sebagai Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat menggantikan dr. H. A. Chalik Masulili, M.Sc. Pejabat eselon II yang dilantik drg. Tini Suryanti Suhandi, M.Kes sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran; dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS sebagai Kepala Biro Kepegawaian; Arsil Rusli, SH, MH sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dr. Eka Viora, Sp.KJ sebagai Kepala Pusat Inteligensia Kesehatan serta drg. Astrid, M.Hkes sebagai Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Sedangkan di lingkungan Inspektorat Jenderal Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes sebagai Inspektur III.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP sebagai Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta; dr. Ari Muhandari, Sp.KK sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta; R Fresley Hutapea, SH, MARS, MH sebagai Direktur Keuangan RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta; dr. Edi Sampurno, Sp.P, MM sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung; dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K) sebagai Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang; Drs. Maskur, MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. Kariadi Semarang; dr. Herry Budhi Waluya, MMR sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta; Drs. Sudarto, MM sebagai Direktur Keuangan RSUP Dr. M. Djamil Padang; dr. Djolly Margendy Rumopa, Sp.OG sebagai Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; dr. Armenius Richard Sondakh, Sp.THT.KL sebagai Direktur SDM dan Pendidikan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; dr. Jimmy Panelewen, Sp.B sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado; Yulis Quarti, SE, Akt, M.Si sebagai Direktur Keuangan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta; Dra. Nining Setyawati, M.Si sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta; dr. Endang Widyaswati, M.Kes sebagai Direktur Umum, SDM dan Pendidikan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; Tjipto Rahardjo, SKM sebagai Direktur Keuangan RS Mata Cicendo Bandung; dr. Mohammad Syahril, Sp.P sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga; dr. H. Yunier Salim, MARS sebagai Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung; serta dr. Achmad Budiarto, MM sebagai Direktur Utama RS Stroke Nasional Bukittinggi. Selain itu dr. Endriana Soeryat, Sp.PK sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya; dr. Abidin, MPH sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar; dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar; dr. Ratnawati, MCH, Sp.P, Ph.D sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung; dan dr. Sigit Prihutomo, MPH sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yaitu Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes sebagai Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dr. Libriansyah, Sp.PD, MM, FINASIM sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta; dr. H. Azimal , M.Kes sebagai Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok; DR. P. A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes sebagai Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Jakarta. Sedangkan Ria Soekarno, SKM, MCN sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan serta drg. Oscar Primadi, MPH sebagai Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan.

Menkes menginginkan pejabat yang “care” dan berpikiran jauh ke depan. Pada kesempatan tersebut Menkes berharap pejabat yang terpilih perlu bekerja berdasarkan basis data serta terbuka kepada wartawan maupun masyarakat. Sehingga informasi yang beredar adalah informasi yang benar.Pelantikan dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kepala Badan POM, Kepala BKKBN, Kepala KKI, para Direktur Utama BUMN, serta para pejabat yang baru dilantik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau alamat e-mailkontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Fri Jul 29, 2011 7:33 pm

LINDUNGI BANGSA CEGAH MENINGITIS
Setiap tahun lebih dari 500 ribu orang melakukan perjalanan ke negara-negara endemis Meningitis Meningokokus. Kelompok paling rawan berisiko tertular penyakit ini adalah jamaah haji dan umroh serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meski pelaku perjalanan tidak menderita sakit sepulang dari negara tersebut, namun ia bisa menjadi carrier kuman Meningokokus dan menularkannya kepada keluarga di Tanah Air. Demikian sambutan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama dalam seminar dan kampanye “Lindungi Bangsa Cegah Meningitis”, di Jakarta (27/7). Seminar dan kampanye ini dilaksanakan sehubungan dengan tingginya mobilitas masyarakat dunia saat ini, kemungkinan tersebarnya berbagai penyakit Meningitis Meningokokus ke seluruh dunia menjadi semakin besar.

Prof. Tjandra menuturkan, banyak jamaah haji, umroh dan TKI yang tidak mengindahkan peraturan Pemerintah RI maupun Pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan pencegahan melalui vaksinasi Meningokokus. Hal ini karena kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai penyakit Meningitis Meningokokus. “Inilah yang menimbulkan kurangnya perhatian jamaah Haji, Umroh dan TKI untuk melindungi dirinya dari penyakit berbahaya. Padahal penyakit ini dapat menimbulkan kecatatan bahkan kematian”, terang Prof. Tjandra. WHO dan berbagai negara di dunia telah merekomendasikan vaksinasi Meningokokus bagi kelompok berisiko. Mereka adalah mahasiswa perguruan tinggi, wisatawan dan personil militer yang tinggal atau akan bepergian menuju daerah-daerah endemis penyakit tersebut, tambah Prof. Tjandra. Prof. Tjandra menyatakan, perlu upaya berkesinambungan yang melibatkan pihak terkait untuk melakukan edukasi mengenai penyakit Meningitis Meningokokus. Untuk melindungi masyarakat, Kemkes melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi Meningokokus. KKP membuat sistem barcode buku International Certivicate od Vaccine (ICV) bagi mereka yang akan bepergian ke Saudi Arabia. Sistem ini berguna untuk mengontrol pelaksanaan vaksinasi, Dengan demikian pemalsuan terhadap buku tersebut dapat dihindarkan.

Pada kesempatan tersebut Prof. Tjandra menyampaikan komitmen Kemkes untuk melakukan pencegahan secara terpadu dengan semua pihak agar penyakit Meningitis Meningokokus tidak masuk ke Indonesia. Prof. Tjandra berharap agar semua pihak, baik petugas medis, biro perjalanan, Puskesmas, penyedia vaksin maupun media massa dapat ikut serta menyukseskan kampanye sesuai dengan peran masing-masing. Selain dari lingkungan Kemkes, acara seminar juga dihadiri oleh sekitar 300 orang peserta dari berbagai biro perjalanan. Materi seminar meliputi: Penyakit dan Tata Laksana Mengenai Meningitis oleh dr. Iris Rengganis, SpPD-KAI; Kebijakan Kemkes Tentang Vaksinasi Meningitis oleh dr. H. Taufik Tjahjadi, Sp.S; Sosialisasi Sistem Barkot yang Baru oleh dr. Charto Susanto, M.sa; dan Ke-samapta-an Calon Jamaah oleh dr. H. Wan Al Kadri SS, MSc.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Fri Jul 29, 2011 7:36 pm

PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSIN HIB
JUM'AT, 29 JULI 2011 | 13:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan mempertimbangkan vaksin Haemophilus influenzae type B (HIB) untuk dimasukkan ke dalam vaksin dasar. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) Departemen Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada tiga vaksin baru yang menjadi pertimbangan pemerintah. Tiga vaksin itu adalah vaksin HIB, Pneumococcus, dan Rotavirus. “Kemungkinan yang HIB, tapi itu juga masih belum tahu. Masih kami timbang-timbang mana yang memungkinkan,” ujar Tjandra Yoga di sela-sela konferensi pers ASIAN Vaccine Conference Asvac 2011 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2011. Tjandra Yoga mengatakan jika diputuskan, kemungkinan akan dipilih vaksin HIB sebagai vaksin dasar. Pertimbangannya adalah prevelensi kasusnya dan efektivitasnya yang lebih sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Vaksin HIB ini berguna untuk mencegah bayi terkena epiglottitis, pneumonia, dan meningitis. Pemerintah, kata Tjandra Yoga, menganggarkan tak kurang Rp 500 miliar untuk membeli vaksin dasar pada tahun ini.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Badriul Hegar, PhD, SpA (K) sangat mendukung jika pemerintah akan memasukkan vaksin HIB ini. Tetapi, dia mengingatkan jika masuk menjadi vaksin dasar, maka harus terus berkelanjutan. “Kesinambungannya ini yang penting sebab kalau tidak, setelah jangka waktu tertentu, bisa muncul lagi bahaya,” ujarnya. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah juga pandai bermitra dan mencari jaringan untuk program bantuan vaksinasinya. Selama ini pemerintah telah menggratiskan vaksin dasar, yakni Hepatitis B, Polio, BCG, DPT, dan Campak. Konferensi vaksin kali ini membahas akses, keterjangkauan, dan pertanggungjawaban pemberian vaksin. Penyelenggaraan vaksin di negara-negara Asia masih perlu ditingkatkan. Hal ini untuk menurunkan risiko kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. “Ini menjadi tantangan bagi para pakar, pembuat kebijakan, dan produsen vaksin untuk mewujudkannya,” ujar Ketua Pelaksana Konferensi Prof. Sri Rezeki S. Hadinegoro, MD, PhD.

Di negara-negara Asia masih banyak persoalan menyangkut vaksin seperti minimnya data, fasilitas, sumberdaya manusia, kurangnya peran pemerintah daerah, harga yang mahal, dan mitos salah tentang efek samping vaksin. Pemrakarsa berdirinya ASVAC Prof. Lulu C. Bravo MD, PhD. mengatakan semua orang tanpa kecuali harus memiliki akses yang sama pada vaksin. “Idealnya vaksin harus gratis sehingga masyarakat tak terbebani,” ujarnya. Lulu juga menyebutkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksin konjugasi pneumokokus PVC untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium poin 4, terutama untuk negara-negara dengan tingkat kematian bayi dan anak yang tinggi sehingga bisa mengurangi kematian hingga 2/3 pada 2015. Sayangnya negara-negara berkembang di Asia belum memasukkan vaksin PVC dalam program imunisasi nasional.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Fri Jul 29, 2011 8:32 pm

SUSUNAN PENGURUS KOLEGIUM ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN
PERIODE 2008 – 2011

Ketua Umum : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, SpKK(K)
Sekretaris :
DR.Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, SpKK(K)
Dr. Srie Prihianti, PhD, SpKK(K)
Bendahara : Dr. Tantien Nugrohowati, SpKK(K)

KOMISI KURIKULUM DAN STANDAR
Subkomisi Kurikulum
Ketua : Prof. Dr. Theresia L. Toruan, SpKK(K)
Wakil : Dr. Lukman Hakim, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Yohanes Widodo, SpKK(K)
Dr. Tjut Nurul Alam Yacoeb, SpKK(K)
DR. Dr. Cita Rosita, SpKK(K)

Subkomisi Standar
Ketua : Dr. Sunardi Radiono, SpKK(K)
Wakil : Dr. Soejoto, SpKK(K)
Anggota : Prof. Dr. Hari Sukanto, SpKK(K)

KOMISI PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
Subkomisi Pengembangan dan Akreditasi
Ketua : Prof. DR. dr. Siti Aisah Boediarja, SpKK(K)
Wakil : Dr. Kusmarinah Bramono, PhD, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Evita H. Effendi, SpKK(K)
Dr. Sri Linuwih Menaldi, SpKK(K)

Subkomisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : Prof. DR. dr. Hardyanto Soebono, SpKK(K)
Wakil :
Prof. DR. dr. Indropo Agusni, SpKK(K)
: DR. dr. Retno Danarti, SpKK(K)

Subkomisi Evaluasi Nasional
Ketua : Prof. DR. Dr. Retno W Soebaryo, SpKK(K)
Wakil : Dr. Farida Zubier, SpKK(K)

Tim Penyusun dan Pengkaji Ujian Tulis Nasional
Ketua : Dr. Farida Zubier, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Evita H. Effendi, SpKK(K)
Dr. Hendra Gunawan, PhD, SpKK
Dr. E. S. Indrayanti, SpKK(K)

Tim Penyusun dan Pengkaji Ujian Keterampilan Klinik (OSCE)
Ketua : Dr. Lies Marlysa Ramali, SpKK(K)
Anggota :
Dr. Wresti Indriatmi, M. Epid, SpKK(K)
Dr. Arief Budiyanto, PhD, SpKK(K)

KOMISI SERTIFIKASI KOMPETENSI
Ketua : Prof. Dr. Sjaiful Fahmi Daili, SpKK(K)
Wakil : Dr. Wresti Indriatmi, M. Epid, SpKK(K)
Anggota : DR. Dr. Tjut Nurul Alam Jacoeb, SpKK(K)

Dalam kegiatannya, Kolegium I.K Kulit dan Kelamin bekerja sama dengan seluruh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin di Indonesia yang sampai saat ini sudah terdapat 11 IPDS yang telah mendapatkan akreditasi, yaitu :

IPDS lama (berdasarkan abjad):
FK. Univ. Airlangga, Surabaya, sejak tahun 1964
FK. Univ. Andalas, Padang, sejak tahun 2002
FK. Univ. Diponegoro, Semarang, sejak tahun 1963
FK. Univ. Gajah Mada, Jogyakarta, sejak tahun 1985
FK. Univ. Hasanudin, Makassar, sejak tahun 1986
FK. Univ. Indonesia, Jakarta, sejak tahun1950
FK. Univ. Pajajaran, Bandung, sejak tahun1986
FK. Univ. Sam Ratulangi, Manado, sejak tahun 2004
FK. Univ. Sriwijaya, Palembang, sejak tahun 2003
FK. Univ. Sumatra Utara, Medan, sejak tahun 1965
FK. Univ. Udayana, Denpasar, sejak tahun 2004

Dan 2 IPDS baru yang masih dalam proses akreditasi dan diharapkan dalam waktu dekat selesai, yaitu :
FK. Univ. Sebelas Maret, Solo, sejak tahun 2004
FK. Univ. Brawijaya, Malang, sejak tahun 2005
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Sun Dec 25, 2011 1:25 am


Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Who Is Who Di Iluni FK'83   Thu Aug 30, 2012 11:17 pm

KUNJUNGAN TIM MONEV HIBAH INDONESIAN CARDIAC CENTER (ICC) KE GAZA PALESTINA DAN KAIRO MESIR
Jakarta, 20 Agustus 2012
Pembangunan Indonesian Cardiac Center (ICC) di Rumah Sakit As-Syifa merupakan salah satu bukti dukungan Indonesia sebagai the largest reservoir terhadap perjuangan bangsa Palestina. Kementerian Kesehatan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Islamic Development Bank (IDB) tentang Funding and Management of Donors Funds for The Indonesian Cardiac Center at Al Shifa Hospital Gaza-Palestine pada tahun lalu, tepatnya 27 Februari 2011. Sesuai MoU, dana hibah senilai Rp. 20 Miliar atau setara USD 2,6 juta akan dikelola IDB untuk mendirikan ICC di gedung bedah sentral yang saat ini sedang dibangun oleh IDB dan merupakan pengembangan dari Rumah Sakit (RS) Al Shifa di Gaza. Dana hibah telah dikirim ke account IDB pada akhir Desember 2011. “Al-Shifa Hospital merupakan rumah sakit terbesar dan terlengkap di Gaza Strip, bahkan di Palestina dengan kapasitas 600 tempat tidur, serta merupakan RS rujukan khususnya di bidang kegawat daruratan (memiliki 6 kamar operasi dan 12 tempat tidur untuk ICU”, ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan (BUK) Rujukan Kemenkes RI, dr. Chairul Radjab Nasution, selaku perwakilan Kemenkes RI dalam tim Monev Hibah ICC. Tim Monev Hibah ICC, antara lain dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, FACP, Mkes (Direktur BUKR/Ketua Tim); DR. Dr. Anwar Santoso, SpJP (RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita); Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt (Biro Perencanaan & Anggaran); Dr. Dicky Budiman, MSc.PH (Pusat kerjasama Luar Negeri) dan Patriot Adinarto, SIP (Direktorat Timur Tengah Kemlu). Guna mengimplementasikan kesepakatan yang tertuang dalam MoU, Kemenkes RI dan IDB telah menyepakati Plan of Action (PoA) Pembangunan Indonesian Cardiac Center. Salah satu kesepakatannya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dengan mekanisme berupa kunjungan langsung tim monev hibah ICC ke RS Al-Shifa di Gaza-Palestina setiap 6 bulan, dan laporan berkala triwulan yang disampaikan oleh IDB kepada tim monev hibah ICC. “Ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia guna membantu rakyat Palestina dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya penyakit jantung”, kata dr. Chairul Radjab.

Dalam laporannya, dr. Chairul Radjab menjelaskan bahwa pada saat tiba di wilayah jalur Gaza (1/Cool, kedatangan tim Monev Hibah ICC disambut oleh Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Kemenkes Palestina, Mohamed el-Kashif. Tim lalu melakukan pertemuan dengan perwakilan IDB, Mr. Rifaat el-Dieb, dan perwakilan Bulan Sabit Merah Qatar di Border Otoritas Palestina. Selanjutnya, tim melanjutkan perjalanan menuju RS el-Shifaa, di wilayah Gaza tengah. “Keterbatasan perlengkapan kedokteran di rumah-rumah sakit di Jalur Gaza telah mengakibatkan tingginya tingkat kematian, terutama pada penderita penyakit jantung. Hal ini diperburuk oleh prosedur keimigrasian, baik di perbatasan Israel maupun Mesir, sehingga memperlambat proses transfer rujukan pasien ke luar negeri”, jelas Kepala RS el-Shifaa, dr. Medhat Abbas, dalam sambutannya saat menyambut kedatangan tim Monev Hibah ICC di RS el-Shifaa. Pada kesempatan tersebut, dr. Medhat Abbas mengatakan bahwa sekira 375 orang telah meninggal dunia akibat kurang baiknya prosedur keimigrasian di perbatasan tersebut. Di penghujung sambutannya, dr. Medhat Abbas menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan bangsa Indonesia atas perhatian dan bantuannya. Diharapkan, pembangunan unit cardiac center dapat mengurangi penderitaan pasien jantung di wilayah jalur Gaza. Lebih lanjut, dalam laporannya, dr. Chairul Radjab menyampaikan tim melakukan pemeriksaan terhadap tata ruang dan infrastruktur pembangunan unit cardiac center. Berdasarkan peninjauan tersebut, ditemukan fakta bahwa pembangunan gedung belum sepenuhnya selesai seperti yang direncanakan di PoA. Selanjutnya, proses procurement alat-alat medis, sudah dilakukan advertising dan tender opening, namun belum ada penawaran yang masuk. Hal lain, electromechanical work masih belum selesai, dan pengamatan lay-out ruangan sudah sesuai standar. “Selepas peninjauan ke RS el-Shifaa, tim juga menyempatkan diri melihat bangunan RS Indonesia di daerah Beit Lahya, Gaza Utara. Pembangunannya dikoordinir oleh MER-C”, tambah dr. Chairul Radjab. Setelah bermalam di Gaza, tim melakukan pertemuan dengan tim IDB di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir (2/Cool. Pertemuan dipimpin oleh Director Trust Fund IDB, Mr. El Mansour Feten, didampingi oleh staf IDB, Mr. Ahmed Sammour, dan perwakilan Bulan Sabit Merah Qatar. Pertemuan tersebut disepakati dalam sebuah dokumen “Summary of the Monitoring and Evaluation Meeting on The Indonesian Cardiac Center”.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021) 52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): <kodelokal> 500-567 dan 081281562620 (sms), atau alamat e-mail kontak@depkes.go.id
Back to top Go down
 
Who Is Who Di Iluni FK'83
Back to top 
Page 6 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: PROFIL dan KEGIATAN ILUNI-FK'83 :: PROFIL ILUNI-FK'83-
Jump to: