Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Badan Pengawas Rumah Sakit

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 6:24 am

KEMENKES TEGUR RS MAL
Jakarta, 01 November 2011
Kementerian Kesehatan telah menegur RS MAL atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien NI (8 bulan). Kemenkes menyesalkan kurangnya komunikasi antara pihak RS MAL dengan keluarga pasien, hingga terjadi kesalahpahaman dan buruknya citra pelayanan RS. Untuk itu, Kemenkes meminta RS MAL melakukan pembenahan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu/ miskin dan administrasi gawat darurat. Demikian keterangan Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes, terkait penanganan pasien NI (8 bulan) yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2011. Ditegaskan, RS MAL perlu melakukan evaluasi kinerja dan audit medis terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, perlu meningkatkan pelayanan mutu RS didasarkan pada standar pelayanan RS dan standar operasional prosedur yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 ayat (1) huruf (f) menyatakan, setiap RS wajib melaksanakan fungsi sosial diantaranya memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin dan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka. Kementerian Kesehatan menyesalkan kejadian ini dan berharap agar tidak terulang kembali. RS perlu bertindak profesional namun manusiawi.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, atau e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 2:55 pm

MENKES KUKUHKAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Jakarta, 10 November 2011
Hari ini (10/11) Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH mengukuhkan lima orang dari berbagai unsur sebagai Badan Pengawas Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Keseahatan RI. Mereka yang dilantik adalah: dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc dari Kementerian Kesehatan, Soemaryono Rahardjo, SE, MBA dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Tini Hadad selaku tokoh masyarakat, dr. Wirda Saleh, SH, MHKEs, MARS dari Ikatan Dokter Indonesia dan TIen Gartinah, SKp,MN dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Menkes menjelaskan, pembinaan dan pengawasan non-teknis perumahsakitan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit. Menkes menyatakan, Badan Pengawas Rumah Sakit merupakan unit non-struktural di Kementerian Kesehatan RI yang bertugas mengawasi Rumah Sakit. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat; meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien; mengembangkan jangkauan pelayanan; dan meningkatkan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Sementar tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yaitu membuat pedoman pengawasan Rumah Sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; serta menganalisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan, tambah Menkes. “Dengan adanya Badan Pengawas Rumah Sakit, di harapkan kualitas pelayanan Rumah Sakit menjadi lebih baik dan lebih mengutamakan keselamatan pasien,” tutup Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, atau e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 3:11 pm

DITOLAK PAKAI JAMKESMAS? ADUKAN SAJA KE BADAN PENGAWAS RS
Kamis, 10/11/2011 12:31 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Rumah sakit seringkali memberikan pelayanan tidak sesuai standar, misalnya mempersulit pasien yang ingin memanfaatkan Jaminan Kesehatan (Jamkesmas). Pasien yang merasa dirugikan, kini bisa mengadu ke Badan Pengawas Rumah Sakit (Bawas RS) yang dikukuhkan oleh Menteri Kesehatan Kamis ini. Tugas utama yang diemban badan ini adalah melakukan pengawasan terhadap semua rumah sakit, baik negeri maupun swasta terkait kepuasan pasien. Salah satu indikator kepuasan yang akan diawasi oleh badan ini adalah ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau masyarakat. "Undang-undang mengamanatkan justice for all, keadilan untuk semua. Pasien yang kesulitan mengurus jamkesmas termasuk prioritas pengawasan kami," kata dr HA Chalik Masulili, MSc, salah satu anggota Bawas RS usai pengukuhan di Kementerian Kesehatan, Kamis (10/11/2011). Selain ketersediaan pelayanan kesehatan yang terjangkau, hal-hal yang akan diawasi oleh badan ini adalah sebagai berikut:
- Peningkatan mutu pelayanan
- Keselamatan pasien
- Jangkauan pelayanan
- Kemampuan dan kemandirian manajemen rumah sakit.

Sementara itu Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, badan serupa juga akan dibentuk di tingkat daerah oleh masing-masing gubernur dan akan berkoordinasi dengan Bawas RS Pusat. Bawas tingkat daerah akan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada gubernur, sedangkan Bawas RS Pusat akan bertanggung jawab langsung kepada Menkes. "Badan ini bersifat independen, anggotanya mewakili berbagai kalangan dan akan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Kesehatan," kata Menkes. Selengkapnya, berikut ini nama-nama wakil organisasi yang hari ini dikukuhkan menjadi anggota Bawas RS.
- dr HA Chalik Masulili, MSc (wakil pemerintah)
- Soemaryono Rahardjo, SE, MBA (Persatuan Rumah Sakit Indonesia)
- Tini Hadad (Tokoh masyarakat)
- dr Wirda Saleh, SH, MHKes, MARS (Ikatan Dokter Indonesia)
- Tien Gartinah, SKep, MN (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 3:13 pm

BIDAN KUNCI BAYI DALAM LEMARI KARENA TERUS MENANGIS
Kamis, 10/11/2011 15:00 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Romford, Essex, Entah apa yang dirasakan seorang bidan di Queen's Hospital di Romford, Essex, Inggris. Bidan tersebut telah diskors karena diduga mengunci bayi yang baru lahir di dalam lemari dengan alasan bayi terus menangis. Tak hanya itu, bidan yang tidak disebutkan namanya tersebut juga kerap mengancam wanita yang tengah berjuang selama persalinan dengan memberi peringatan seperti 'Cepatlah atau aku akan memotongmu!'. "Siapa yang bisa melakukan ini pada setiap anak, apalagi bayi yang baru lahir. Dia mengatakan bayi itu terlalu sering menangis dan yang lain telah mengeluh," jelas seorang sumber di rumah sakit, seperti dilansir Thesun, Kamis (10/11/2011). Kasus ini terungkap setelah dilakukan penyelidikan selama 4 bulan oleh Care Quality Commission into Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust. Penyelidikan ini menyoroti unit maternal di Queen's Hospital, setelah sebelumnya telah ditemukan kasus 5 wanita meninggal. Petugas penyelidikan juga menemukan bahwa staf rumah sakit sedikit berbicara menggunakan bahasa Inggris dan telah mengabaikan permintaan ibu hamil yang tengah sekarat. Pasien di rumah sakit tersebut juga telah berulang kali mengeluhkan perbaikan bangsal bersalin, yang sekarang dikelola oleh petugas yang tidak punya rasa peduli. Masalah serius lainnya juga terdapat pada unit kecelakaan dan emergency (darurat) yang bertanggung jawab untuk scan. Laporan NHS Trust menunjukkan unit ini telah gagal memberikan perawatan dasar pada pasien, mengabaikan lansia (orang lanjut usia) dan keterlambatan dalam penanganan operasi dan scan. "Ini adalah skandal. Queen's Hospital tak bisa mengatasinya," jelas Margaret Hodge, Barking MP (Member of Parliament).
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue Nov 15, 2011 5:02 pm

RS INDONESIA SUDAH BISA DISEJAJARKAN DENGAN AMERIKA
Selasa, 15/11/2011 16:55 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Tangerang, Tidak sedikit orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri karena ragu dengan kemampuan dokter dan rumah sakit Indonesia. Padahal adanya kerjasama dengan Mayo Clinic, AS, kini rumah sakit Indonesia sudah bisa disejajarkan Amerika. Data tahun 2007 menunjukkan ada sekitar 340.000 orang Indonesia yang berobat ke Malaysia dan 80.000 orang berobat ke Singapura. "Indonesia punya penduduk no 3 terbanyak di dunia, harusnya tingkat kesehatannya juga baik. Tapi dilematis karena banyak orang yang berobat ke luar negeri. Padahal sebenarnya kita nggak kalah, contohnya Eka Hospital sekarang sudah kerjasama dengan Mayo Clinic, US, maka kita bisa disejajarkan dengan US," jelas Dr Esther Nurima, MARS, Direktur Korporasi Eka Hospital, dalam acara temu media 'Hand in Hand for Healthier' di Eka Hospital, Tangerang, Selasa (15/11/2011). Terhitung sejak bulan Juli 2011, untuk pertama kalinya Mayo Clinic hadir untuk melayani pasien di Indonesia. Para ahli dari rumah sakit swasta terbesar di Amerika Serikat ini memang tidak datang secara langsung, tapi akan melayani dari jarak jauh dengan teknologi Electronic Medical Consult (e-MC).

Konsultasi jarak jauh tersebut tidak sebatas surat menyurat saja, namun dengan teknologi video teleconference pasien di Indonesia bisa bertatap muka secara langsung (real time) dengan para pakar di Mayo Clinic. Data medis pasien juga bisa diakses bersamaan oleh kedua pihak. Layanan e-MC telah mampu melengkapi pengembangan Center of Excellence untuk penyakit kardiovaskular. "Kehadiran e-MC membawa banyak manfaat bagi pasien antara lain akses kepada lebih dari 3000 dokter spesialis di Eka Hospital dan Mayo Clinic, solusi medis yang komprehensif, hasil kolaborasi tim dokter ahli di Eka Hospital dan Mayo Clinic, serta efisiensi waktu, tenaga, biaya untuk mendapatkan second opinion tanpa harus meninggalkan Indonesia," jelas Dr Esther.

Selama 6 bulan menjalin kerjasama, ada sekitar 2 hingga 3 pasien per bulan yang sudah memanfaatkan layanan e-MC, antara lain untuk kasus penyakit jantung dan bedah saraf. "Eka Hospital bukan konstitusi pertama yang bekerjasama dengan Mayo Clinic. e-MC dari sudut pandang Mayo Clinic adalah untuk memberi kenyamanan pada pasien agar tidak pergi dari tempat asal, juga untuk memberi kesempatan pada rekan sejawat untuk meningkatkan kemampuan, karena pada dasarnya yang kami berikan adalah konfirmasi second opinion, sedangkan tindakan yang melakukan tetap dokter di tempat asal," jelas Thomas R Behrenbeck, MD, PhD, SCCP, kardiolog terkemuka dari Divisi Kardiovaskular Mayo Clinic. Karena tidak gratis, tentu tidak semua pasien akan diarahkan untuk memanfaatkan layanan e-MC. Hanya kasus-kasus tertentu yang sangat kompleks dan tidak tertangani oleh dokter di Indonesia. "Sampai saat ini belum ada pasien yang kita kirim ke Mayo Clinic, hanya e-MC lewat video conference saja. Untuk e-MC harganya sekitar Rp 9 juta. Dari segi nominal memang cukup besar, tapi bila dibandingkan dengan berobat ke luar negeri, ini mungkin jauh lebih murah," jelas Dr Muska Nataliansyah.

Mayo Clinic merupakan organisasi kesehatan nonprofit terbesar di Amerika Serikat yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun. Organisasi ini mengelola rumah sakit swasta terbesar di Amerika yang beroperasi di Rochester-Minnesota, Jacksonville-Florida dan Scottdale-Arizona. Tiap tahun rumah sakit ini melayani lebih dari 1 juta pasien yang datang dari sekitar 140 negara di seluruh dunia. Rumah sakit ini diperkuat oleh lebih dari 3.000 dokter spesialis, 150 di antaranya merupakan subspesialis di bidang kardiologi.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Nov 26, 2011 10:49 am

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/MENKES/SK ...

1 keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 432/menkes/sk/iv/2007 tentang pedoman manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (k3) di rumah sakit menteri ...
http://www.depkes.go.id/downloads/Kepmenkes/KMK%20432-IV%20K3%20RS.pdf

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menteri kesehatan republik indonesia nomor : 129/menkes/sk/ii/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit menteri kesehatan republik indonesia menimbang : a.
http://dinkes-sulsel.go.id/new/images/pdf/pdf_rs/kepmenkes%20129%20tahun%202008%20-%20spm%20rs.pdf
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Feb 16, 2012 7:40 pm

BARU 65% RUMAH SAKIT TERAKREDITASI
Lusia Kus Anna | Kamis, 16 Februari 2012 | 07:20 WIB
Pontianak, Kompas - Baru 65 persen dari 1.800 rumah sakit di Indonesia yang terakreditasi secara nasional. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengungkapkan hal itu seusai membuka Seminar dan Kongres Nasional VII Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/2). ”Komposisi rumah sakit di Indonesia 40 persen milik pemerintah dan 60 persen milik swasta. Dari 65 persen rumah sakit yang terakreditasi, sebagian besar milik pemerintah,” kata Endang. Di tingkat internasional, baru ada lima rumah sakit—semuanya swasta—terakreditasi. Menurut Endang, ada delapan aspek yang dinilai dalam akreditasi rumah sakit secara nasional. ”Salah satunya aspek sumber daya manusia. Hal itu yang terus kami tingkatkan. Rumah sakit akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui jalur profesi,” katanya.

Selain peningkatan mutu dokter, Endang juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga rekam medis yang bekerja untuk manajemen informasi kesehatan. ”Peranan rekam medis sangat penting di rumah sakit dan bagi sektor kesehatan. Untuk itu, saya meminta rumah sakit terus meningkatkan kapasitas tenaga rekam medisnya,” kata Menkes. Rekam medis berperan dalam menyediakan data, seperti berapa orang yang mengidap penyakit tertentu, berapa lama orang yang dirawat, dan berapa penggunaan obat. Selain itu, rekam medis juga penting untuk mendukung pelaksanaan sistem jaminan kesehatan yang akan dilakukan mulai 1 Januari 2014. ”Penggantian biaya dalam sistem jaminan kesehatan berdasarkan diagnosis. Kalau diagnosisnya salah, penggantiannya akan salah,” kata Endang.

Menjelang beroperasinya Badan Pelaksana Jaminan Sosial pada 1 Januari 2014, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah perangkat, antara lain, peraturan, sumber daya manusia, fasilitas perawatan, pedoman tata laksana, dan akuntansinya. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, kesehatan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Kalbar. Salah satunya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan. ”Data tahun 2008, AKI 403 per 100.000 kelahiran hidup, lebih buruk dari angka nasional,” katanya. (AHA)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Mon Mar 05, 2012 7:21 pm

BERSTANDAR INTERNASIONAL, RS PEMERINTAH TAK AKAN JADI MAHAL
Senin, 05/03/2012 15:00 WIB Putro Agus Harnowo - detikHealth
Jakarta, Beberapa rumah sakit di Indonesia memang telah terakreditasi secara internasional, tetapi kesemuanya adalah rumah sakit swasta. Hal ini menimbulkan stigma bahwa rumah sakit pemerintah dianggap kurang kompeten. Faktanya, banyak pasien yang lebih memilih berobat ke luar negeri. Untuk itu, di antara 32 rumah sakit besar milik pemerintah di seluruh Indonesia, 7 di antaranya akan dipersiapkan untuk mendapatkan akreditasi internasional pada tahun 2013. Tak hanya itu, 6 rumah sakit lain juga sedang disiapkan untuk mendapat akreditasi tahap kedua.

Karena stigma akreditasi internasional lekat dengan label rumah sakit swasta, maka akreditasi ini identik dengan tarif pelayanan yang mahal. "Akreditasi internasional ini tidak ada kaitannya dengan biaya, jadi dipastikan biayanya tidak akan menjadi mahal. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat," kata Chaerul Nasution, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI dalam acara Workshop Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Internasional, Senin (5/3/2012).

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah bekerjasama dengan lembaga akreditasi internasional Joint Commission International (JCI) dari Amerika Serikat. JCI dipilih karena paling banyak berafiliasi dengan berbagai rumah sakit besar di dunia dan merupakan salah satu lembaga akreditasi yang dianggap berpengalaman. "Dalam akreditasi ini, kami berfokus pada pelayanan dan peningkatan keamanan pasien. Jadi pasien dari kelompok menengah ke bawah juga tetap dapat mendapatkan akses pelayanan kesehatan berstandar internasional di rumah sakit pemerintah," kata dr. Chaerul. Tak hanya berusaha memenuhi kriteria standar internasional, kementerian kesehatan RI juga menambahkan 3 aspek lain yang harus dipenuhi, yaitu;
1. Pencapaian target MDGs, terutama penanganan bayi-bayi yang baru lahir
2. Penanganan pasien HIV AIDS
3. Penanganan pasien TBC
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue Mar 06, 2012 5:56 am

7 RS DISIAPKAN UNTUK AKREDITASI INTERNASIONAL
Senin, 05/03/2012 11:59 WIB Putro Agus Harnowo - detikHealth
Jakarta, Untuk memberikan pelayanan prima dan meningkatkan mutu dalam menghadapi persaingan global, pelayanan kesehatan di Indonesia diharuskan memenuhi persyaratan standar internasional. Sebanyak 7 rumah sakit pun disiapkan untuk dapat akreditasi internasional. Sebelumnya, beberapa rumah sakit di Indonesia memang telah memenuhi standar akreditasi nasional. Pencapaian ini akan ditingkatkan lagi dengan mempersiapkan beberapa rumah sakit sehingga memperoleh akreditasi nasional dari Joint Comission International (JCI). "Untuk menjawab tantangan era globalisasi dan pasar bebas, kita dituntut meningkatkan standar mutu dalam berbagai pelayanan kesehatan. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mengurangi keinginan berobat ke luar negeri," kata dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Jemdral Bina Upaya Kesehatan dalam acara Workshop Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan RI dengan Standar Internasional di gedung Bidakara, Jakarta, Senin (5/3/2012).

7 rumah sakit yang disiapkan untuk dapat akreditasi internasional dari JIC itu ada di 5 kota yaitu:
1. RS Cipto Mangkunkusumo (RSCM Jakarta)
2. RS Sanglah (Denpasar Bali)
3. RS Sardjito (Yogyakarta)
4. RS Fatmawati (Jakarta)
5. RS Adam Malik (Sumatra Utara)
6. RS Wahidin Sudiro Husodo (Sulawesi Selatan)
7. RSPAD Gatot Subroto (Jakarta).

Targetnya, ketujuh rumah sakit pemerintah tersebut akan mendapat akreditasi internasional dari JCI pada tahun 2013. Saat ini pemerintah juga sedang mengupayakan bantuan untuk enam rumah sakit lainnya agar siap mendapat akreditasi yang sama.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue Mar 06, 2012 7:21 pm

AKREDITASI RS UNTUK TINGKATKAN MUTU, BUKAN TARIF
Lusia Kus Anna | Selasa, 6 Maret 2012 | 06:55 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah menjamin akreditasi internasional ataupun nasional dari rumah sakit pemerintah tidak menaikkan tarif layanan. Akreditasi penting untuk meningkatkan mutu layanan. ”Akreditasi rumah sakit tidak terkait tarif,” kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Supriyantoro di Jakarta, Senin (5/2). Juni 2011, pemerintah mendorong tujuh rumah sakit di lima kota besar mendapat akreditasi internasional dari lembaga asal Amerika Serikat, Joint Commission International (JCI). Tahun ini, dua atau tiga rumah sakit di antaranya diharapkan sudah mendapat akreditasi JCI. Pemerintah juga mengajukan enam rumah sakit di empat kota untuk mendapatkan akreditasi internasional tahap berikutnya pada November 2011.

Meski mendapat akreditasi internasional, Supriyantoro menegaskan, rumah sakit pemerintah tetap melayani kelompok masyarakat ekonomi bawah. Lebih dari separuh tempat tidur diperuntukkan bagi layanan kelas III. ”Akreditasi internasional diharapkan mengerem laju pertumbuhan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri,” ujarnya. Menurut Supriyantoro, Bank Dunia pada 2005-2006 menyebut, Rp 30 triliun-Rp 40 triliun devisa Indonesia dibelanjakan untuk berobat ke luar negeri. Indonesia dengan jumlah penduduk tinggi dan ekonomi baik telah menjadi pasar potensial layanan kesehatan dari luar negeri. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kemenkes, Chairul Radjab Nasution mengatakan, tantangan terbesar rumah sakit Indonesia untuk mendapat akreditasi JCI adalah lemahnya budaya melayani. Dalam akreditasi internasional, penilaian berfokus pada layanan kepada pasien, keamanan pasien, dan standar manajemen rumah sakit.Khusus Indonesia, kriteria penilaian ditambah untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Milenium berupa penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan kasus HIV dan AIDS, serta pengendalian tuberkulosis.

Akreditasi nasional
Selain mengikuti akreditasi internasional, seluruh rumah sakit Indonesia mulai tahun 2012 juga akan mengikuti proses akreditasi nasional dengan sistem baru. Akreditasi 2012 ini berorientasi pada pelayanan dan keselamatan pasien, mirip dengan standar internasional. Sistem ini akan mengelompokkan rumah sakit dalam empat kategori, yaitu pratama, madya, utama, dan paripurna. Selama ini, akreditasi mengacu pada sistem akreditasi 2007. Sistem lama ini berfokus pada layanan rumah sakit sehingga pengelompokannya dibagi dalam tiga jenis tingkatan, yaitu tingkat dasar dengan lima pelayanan memenuhi standar, tingkat lanjut dengan 12 pelayanan, dan tingkat lengkap dengan 16 pelayanan.

Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Sutoto mengatakan, kendala terbesar akreditasi adalah kurangnya komitmen dari pemilik dan pengelola rumah sakit. Selama akreditasi dinilai membebani, akan banyak rumah sakit menghindar. ”Kalau standar minimal rumah sakit terpenuhi, untuk menuju proses akreditasi tak dibutuhkan biaya besar,” katanya. Hingga Desember 2011, KARS mencatat ada 1.378 rumah sakit di Indonesia, tapi baru 818 rumah sakit (59,4 persen) yang terakreditasi. Pemerintah menargetkan 90 persen rumah sakit terakreditasi pada tahun 2014. (MZW)
Back to top Go down
 
Badan Pengawas Rumah Sakit
View previous topic View next topic Back to top 
Page 3 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Rumah Ditinggal Pergi ke Gereja, Nasib Jadi Apes
» @aajawas25 VS @emban : BOLEH Berhubungan badan dgn budak TANPA NIKAH
» sholat di rumah orang kristen
» dalil ulama yang memperbolehkan lagu
» Islam Kalah dengan Yahudi dan Nasrani!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: