Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Badan Pengawas Rumah Sakit

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu May 05, 2011 7:42 pm

MEDICAL ERROR DI RUMAH SAKIT, SALAH SIAPA?
Rabu, 20/04/2011 09:32 WIB dr M Helmi - detikHealth
Jakarta, Medical error atau kesalahan medis merupakan hasil yang tidak diinginkan dari tindakan medis yang dapat dicegah baik itu yang membahayakan atau tidak buat pasien dan lingkungan medis lainnya. Kesalahan medis dapat berupa tidak lengkap atau tidak akuratnya diagnosis, terapi atau tindakan medis lainnya. Kesalahan medis dapat terjadi akibat kelalaian tenaga medis, prosedur baru, pasien dengan kasus khusus atau kompleks, faktor pasien atau bahkan karena faktor dokumentasi dan komunikasi.

Peneliti praktik kedokteran yang dilakukan oleh Harvard menyebutkan bahwa 1% dari kesalahan medis akibat kelalaian tenaga medis. Sedangkan 99% sisanya adalah akibat faktor lain tersebut. Prosedur medis baru turut serta dalam kejadian kesalahan medis. Terutama apabila kurangnya update medis terbaru. Untuk mengatasinya, dokter-dokter di Indonesia diharuskan untuk selalu mengikuti seminar-seminar pendidikan kedokteran berkelanjutan yang membahas mengenai informasi terbaru di bidang kedokteran. Dari seminar-seminar tersebut dokter di Indonesia dapat mengumpulkan kredit poin yang diperlukan untuk memperpanjang surat izin praktik.

Yang masih menjadi permasalahan di sini adalah seringnya peserta yang resmi terdaftar tetapi tidak mengikuti acara tersebut. Tetapi tentu saja masalah ini tidak hanya terjadi di dunia kedokteran, karena tidak dipungkiri kedisiplinan memang harus terus ditegakkan. Tidak semua pasien dengan penyakit yang jelas diuraikan dalam buku-buku pendidikan kedokteran. Riset ilmu kedokteran masih sangat perlu untuk dilakukan terutama untuk penyakit-penyakit kompleks. Hanya saja penelitian ilmu kedokteran sangat rumit karena selain harus berdasarkan ilmu dasar yang mendasari, juga karena faktor etika dan tentunya faktor biaya.

Pasien juga sering merahasiakan atau tidak jujur kepada tenaga kesehatan apabila mengidap penyakit selain penyakit yang menjadi alasan dia berobat saat itu. Bisa karena faktor malu atau karena faktor lain. Sangat perlu diketahui bahwa diagnosis dan terapi dari dokter sangat bergantung dari kejujuran pasien. Kejujuran pasien dapat menentukan keselamatannya sendiri.

Dokumentasi medis juga ikut berperan dalam kejadian kesalahan medis. Tulisan yang tidak jelas atau dokumentasi yang tidak lengkap dapat mengganggu tindakan medis selanjutnya. Komputerisasi dan sistem informasi sangat membantu mengurangi kesalahan medis akibat faktor dokumentasi. Tidak dapat dielakkan faktor komunikasi juga sangat berperan dalam pelayanan medis. Perlu adanya pemahaman bersama antara pasien dan tenaga medis tentang penyakit pasien. Dokter berhak mendapatkan jawaban yang benar atas pertanyaan yang diajukan kepada pasien untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Sedangkan pasien berkewajiban untuk memberikan jawaban yang lengkap selain pula berhak mendapakan penjelasan yang baik pula dari dokter atas penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan, biaya serta efek samping yang mungkin terjadi. Gerakan Patient Safety untuk keamanan bersama saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan untuk pelayanan medis di seluruh dunia dengan harapan untuk menurunkan angka kesalahan medis.

Penulis
dr. M. Helmi, Sp.An., MSc.
PhD Research Fellow
Intensive Care Adults Erasmus MC, Kamer H602 's Gravendijkwal 230, 3015CE
Rotterdam, The Netherlands
m.helmi@erasmusmc.nl
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue May 10, 2011 11:46 am

RUMAH SAKIT BOLEH BERIKLAN
Fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah maupun swasta boleh memasang iklan atau publikasi pelayanan kesehatan di media cetak, media elektronik, dan media luar dalam bentuk berita, banner, tulisan berjalan, artikel, atau features. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan tanggal 14 Desember 2010. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK), dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS dalam temu media dengan topik Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan serta Pengembangan Program Keperawatan di Indonesia yang diselenggarakan Pusat Komunikasi Publik, 6 Mei 2011 di Jakarta. Dalam beriklan, fasilitas pelayanan kesehatan harus memperhatikan etika iklan dan publikasi yang diatur dalam kode etik rumah sakit Indonesia, kode etik masing-masing tenaga kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam beriklan, harus memuat data dan fakta yang akurat, berbasis bukti, informatif, edukatif dan bertanggungjawab serta mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanggal produksi wajib. Ruang lingkup pengaturan ini meliputi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pengobatan komplementer-alternatif. Dirjen BUK menambahkan iklan dan publikasi yang dilarang adalah yang bersifat menyerang atau pamer dengan merendahkan kehormatan dan profesi tenaga kesehatan, pemberian informasi yang tidak benar/palsu dan menyesatkan, pengenalan metode, obat, dan teknologi pelayanan kesehatan yang belum diterima oleh masyarakat kedokteran karena manfaat dan keamanannya masih diragukan dan belum terbukti, iklan pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak berlokasi di Indonesia, iklan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin.

Selain itu, dalam beriklan juga dilarang mengiklankan susu formula dan zat adiktif, obat keras, psikotropika dan narkotika, pemberian testimoni, dan penggunaan gelar akademis dan sebutan profesi di bidang kesehatan. “Tenaga kesehatan juga dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kecuali dalam iklan layanan masyarakat. Namun tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan dan penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah untuk lingkungan profesi,” ujar Dirjen BUK. Untuk membina, mengawasi dan melakukan penilaian iklan dan publikasi pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan membentuk Tim Penilaian dan Pengawasan Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan iklan dan publikasi tersebut.

Berdasarkan penilaian tersebut, apabila iklan dan publikasi melanggar peraturan maka tim dapat memerintahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan untuk mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan iklan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Jika dalam 7 hari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan iklan yang melanggar maka dikenakan tindakan administratif yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Tindakan administratif berupa pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin kerja/surat izin profesi untuk selamanya.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , info@depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , kontak@depkes.go.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Mon Jun 27, 2011 1:46 pm

MENILAI RUMAH SAKIT KITA
Lusia Kus Anna | Senin, 27 Juni 2011 | 06:24 WIB Kompas.com - Dr Samsuridjal Djauzi
Belum lama ini saya membaca artikel di sebuah majalah luar negeri tentang rumah sakit yang direkomendasikan di Asia Tenggara. Pada tulisan tersebut, rumah sakit di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina dianggap mempunyai layanan yang baik. Saya tak melihat ada rumah sakit di Indonesia yang direkomendasikan. Apakah memang mutu layanan rumah sakit kita masih rendah sehingga tidak patut direkomendasikan? Setahu saya, sebenarnya layanan rumah sakit kita lumayan. Saya dan keluarga pernah dirawat di rumah sakit pemerintah dan swasta. Saya merasakan layanannya cukup menyenangkan. Dokter di Indonesia dianggap kurang berkomunikasi, namun saya juga mengenal dokter yang sangat bersahabat. Jika dibandingkan dengan honorarium dokter di negara tetangga sebenarnya honor dokter di Indonesia rata-rata lebih rendah. Saya juga masih ingat ketika dokter bedah saraf kita, Prof Padmo, memisahkan kepala bayi kembar Juliana-Juliani dengan hasil baik. Bahkan, kedua bayi tadi telah tumbuh menjadi dewasa secara sehat. Namun, prestasi dokter Indonesia kurang dihargai oleh masyarakat kita. Masyarakat kita belum percaya pada keandalan rumah sakit kita. Apakah yang menjadi halangan bagi rumah sakit kita untuk dapat berkompetisi dengan rumah sakit lain di negara tetangga?
O di J

Indikator keberhasilan
Harus kita akui, kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan rumah sakit kita memang belum seperti yang diharapkan. Salah satu indikatornya adalah banyaknya warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Indikator ini tak dapat dijadikan ukuran yang tepat karena banyak juga yang sebenarnya selain berobat juga berbisnis, berwisata, atau keperluan lain. Masyarakat biasanya menilai layanan rumah sakit dari keramahan, kemampuan komunikasi petugas rumah sakit dan petugas kesehatan, serta kecepatan menanggapi persoalan pasien yang dirawat dan transparansi biaya. Sebenarnya di kalangan rumah sakit juga ada ukuran-ukuran untuk menilai apakah layanan suatu rumah sakit baik atau tidak. Ukuran tersebut lebih bersifat medis, misalnya angka infeksi pembuluh darah (phlebitis) pada pemasangan infus, dekubitus (luka pada pinggang karena berbaring lama), operasi ulang pada operasi yang direncanakan, penularan infeksi di rumah sakit, dan lain-lain. Sudah tentu juga angka keberhasilan terapi untuk berbagai penyakit.

Komite Medik rumah sakit berupaya untuk meningkatkan indikator keberhasilan tersebut. Namun, bagi anggota masyarakat, ukuran medis tersebut mungkin kurang mendapat perhatian. Padahal, dapat saja layanan rumah sakit ramah namun angka keberhasilannya secara medis tidak mengesankan. Pada umumnya, dokter yang berpraktik di rumah sakit swasta terkemuka berasal dari rumah sakit pemerintah atau fakultas kedokteran. Pagi hari mereka bekerja di fakultas atau di rumah sakit pemerintah barulah di luar jam kerja mereka berada di rumah sakit swasta. Keadaan ini agak menyulitkan bagi pasien dan keluarga untuk bertemu dokter di waktu yang diinginkan. Mereka harus menunggu sampai dokter tersebut selesai bertugas di rumah sakit pemerintah atau di fakultas kedokteran.

Sekarang memang sudah banyak juga rumah sakit swasta yang mempunyai dokter spesialis sendiri, namun masih sedikit rumah sakit swasta yang mempunyai dokter konsultan. Keadaan ini menuntut kerja sama antara dokter penuh waktu dan dokter tamu berjalan dengan baik. Keadaan ini diperparah oleh keinginan sebagian masyarakat untuk berobat kepada dokter spesialis meski sebenarnya penyakitnya dapat ditolong oleh dokter praktik umum. Jika sistem jaminan sosial nasional berjalan, keadaan ini tentu akan berubah. Seperti yang terjadi di Thailand, sekitar 75 persen masalah kesehatan masyarakat dapat diselesaikan oleh dokter praktik umum.

Keunggulan
Di rumah sakit pemerintah, birokrasi, terutama peraturan keuangan, belum memungkinkan manajemen rumah sakit untuk bertindak lincah. Akibatnya, pemeliharaan peralatan medis, bahkan gedung, sering kali terlambat. Namun kita juga mempunyai keunggulan. Layanan rumah sakit kita relatif merata meski penyebaran tenaga dokter dan perawat juga harus disempurnakan. Rumah sakit pemerintah diarahkan untuk menolong kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sekitar 80 persen fasilitas rumah sakit dimanfaatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Hanya sebagian kecil untuk mereka yang berpenghasilan tinggi.

Obat-obat dan peralatan kedokteran pada umumnya memadai, bahkan di kota besar tersedia banyak peralatan medis yang mewah dan mahal. Kalau kita ingin bersaing dengan rumah sakit di luar negeri, sudah tentu kalangan rumah sakit harus memperbaiki layanannya secara terus-menerus. Tampaknya hal ini mulai berjalan. Isu mengenai keselamatan pasien, budaya ingin menolong, sudah mulai disebarluaskan di kalangan rumah sakit. Kejadian yang tak diharapkan mendapat perhatian dan penyelesaian serta diupayakan pencegahannya di masa mendatang. Pemerintah dapat mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit dengan berbagai aturan untuk meningkatkan cakupan dan mutu layanan rumah sakit. Para tokoh masyarakat perlu mengajak masyarakat untuk percaya pada layanan rumah sakit di negeri sendiri. Selain itu, pajak untuk peralatan medis dan obat perlu diturunkan, seperti yang dilakukan Pemerintah Malaysia.

Namun, yang paling penting adalah kesamaan visi kita untuk mempunyai rumah sakit bermanfaat bagi masyarakat kita, tapi juga dapat dibanggakan di kawasan ASEAN seperti yang Anda kemukakan. Singapura mempunyai Singhealth (Singapore Health), begitu juga Malaysia. Kita memang belum punya upaya terpadu untuk mengembangkan dan memperkenalkan layanan kesehatan kita kepada masyarakat luar. Mudah-mudahan kepedulian Anda akan meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan di negeri kita.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Fri Jul 15, 2011 9:48 pm

QUOVADIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNTUK MENUJU WORLD CLASS HOSPITAL
Saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengembangkan Teknologi Kedokteran untuk peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, antara lain pengembangan teknologi reproduksi berbantu;,pengembangan teknologi sel punca; transplantasi organ dan jaringan; pelayanan radiologi serta Health Technology Assesment (HTA) khususnya di rumah sakit pendidikan yang diharapkan dapat setara dengan pelayanan rumah sakit berkelas dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka secara resmi Muktamar V ARSPI, Seminar Nasional & Lokakarya 5th Teaching Hospital Expo di Jakarta (06/07).

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga tengah menyusun ”Pedoman Rumah Sakit Kelas Dunia”, dengan prioritas mendorong terwujudnya rumah sakit pendidikan yang menjadi World Class Hospital. Dengan prioritas ini diharapkan mutu pelayanan medik di negara kita akan semakin baik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan yang dirumuskan dalam visi Kementerian Kesehatan dapat terwujud. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dimana dalam penyelenggaraan rumah sakit pendidikan dapat dibentuk jejaring.

“Dari sekitar 120 rumah sakit yang tercatat melakukan kegiatan pendidikan, baru 53 rumah sakit yang telah diresmikan sebagai teaching hospital, yang terdiri dari 42 RS umum, dan 11 RS gigi dan mulut, rencananya akan ditambah 19 rumah sakit baru”, jelas Menkes.Rumah sakit pendidikan mempunyai arti yang penting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pelayananan dan pendidikan medis. Di samping memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit pendidikan juga berfungsi sebagai wahana peningkatan kompetensi calon dokter, dokter gigi dan dokter spesialis. Tidak kalah penting juga rumah sakit pendidikan merupakan wahana penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini, Menkes menjelaskan bahwa rumah sakit pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non pendidikan terutama dalam hal-hal berikut: Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti; Penerapan metode penatalaksanaan terapi terbaru; Teknologi kedokteran yang tepat guna; Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama; Hasil pengobatan dan survival rate yang lebih baik; Tersedianya konsultasi dari staf medis pendidikan selama 24 jam. Dalam dua dekade terakhir, jumlah sarana kesehatan telah berkembang dengan pesat. Namun hal ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dari sarana-sarana pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini tercermin dari sejumlah 1.678 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru 679 rumah sakit yang telah terakreditasi sampai dengan bulan Juni 2011.

Menurut National Health Care Group International Business Dev Unit (NHG-IBDU) di Singapura, tercatat 50 persen pasien internasional yang berobat di Singapura adalah warga negara Indonesia. Sementara itu, rata-rata jumlah pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia sekitar 12.000 orang/tahun. “Banyaknya kunjungan berobat ke luar negeri tentu akan mengurangi devisa negara. Hal ini seharusnya dapat dihindari jika pelayanan kesehatan mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia sendiri”, ujar Menkes. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) sebagai organisasi bagi rumah sakit pendidikan, diharapkan dapat bekerjasama dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit pendidikan yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas, sesuai dengan paradigma sehat yang berorientasi pada konsumen.

Berdasarkan keterangan ketua ARSPI, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes., pada Muktamar V ARSPI, akan diadakan Pemilihan kepengurusan baru, Evaluasi kinerja 2009/2011; serta Pembahasan AD/ART. Selanjutnya, akan diselenggarakan tiga workshop dengan tema, yaitu “Kupas tuntas pelaksanaan e-health di Ruamh Sakit Pendidikan”; “Penyusunan Business Plan untuk Rumah Sakit Pendidikan”; dan “Standar Prosedur Penyelenggaraan Keperawatan Pasien dalam Rangka Meningkatkan Kualitas pada Perawatan”. Sementara itu, pada kegiatan 5th Teaching Hospital Expo diikuti oleh enam rumah sakit dan sejumlah instansi swasta di bidang kesehatan.

Pada kegiatan ini, turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Prof.Dr.dr.Agus Purwadianto, SH,M.Si,Sp.F(K); Direktur Bina Upaya Kesehatan, dr.Supriyantoro, Sp.P,MARS; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti Kemendiknas, Dr. Ir. Illah Sailah, MSc; Perwakilan Asosiasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOGI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail kontak@depkes.go.id


Last edited by gitahafas on Wed Jul 27, 2011 10:20 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Wed Jul 27, 2011 10:20 am

RISIKO KECELAKAAN DI RS LEBIH BESAR DIBANDING NAIK PESAWAT
Sabtu, 23/07/2011 08:02 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Banyaknya peristiwa kecelakaan pesawat memberi kesan bahwa risiko kematian dalam penerbangan sangat tinggi. Padahal menurut WHO, risiko kecelakaan saat naik pesawat tak seberapa besar dibanding risiko kesalahan medis di rumah sakit. Baru-baru ini, organisasi kesehatan dunia atau WHO mengungkap bahwa risiko terjadinya kesalahan atau error di rumah sakit cukup tinggi yakni 1 di antara 10 pasien. Sementara risiko kematian akibat kesalahan tersebut tak kalah mengejutkan, yakni 1 di antara 300 pasien. Dibandingkan dengan risiko kematian dalam kecelakaan penerbangan, angka ini jauh lebih kecil. Jika diambil rata-rata dari seluruh penerbangan di dunia, risiko kematian akibat pesawat jatuh atau kecelakaan lainnya hanya sekitar 1 di antara 100 juta penumpang. Jenis kesalahan yang paling sering memicu kematian di rumah sakit adalah infeksi yang terjadi selama dirawat, atau disebut sebagai infeksi nosokomial (INOS). Dari ratusan juta kasus INOS tiap tahunnya, 50 persen bisa dicegah jika dokter dan paramedis rajin mencuci tangan dengan hand-rub alkohol.

Risiko terjadinya INOS di negara maju adalah 7 dari 100 pasien, sedangkan di negara berkembang perbandingannya lebih besar yakni 10 dari 100 pasien. Baik di negara maju maupun berkembang, INOS paling sering terjadi di ruang Intensive Care Unit (ICU) dan Pediatric ICU. Khusus di Amerika Serikat, WHO mencatat tiap tahun terjadi 1,7 juta kasus INOS dengan korban tewas mencapai 100.000 jiwa. Tingkat kematiannya lebih tinggi dibanding Eropa dengan kasus INOS mencapai 4,5 juta/tahun namun korban tewas hanya 37.000 jiwa. "Layanan kesehatan adalah sebuah bisnis berisiko tinggi, karena berhubungan dengan orang sakit sementara tekanan dari lingkungan sangat besar," ungkap Liam Donaldson, seorang pejabat WHO untuk keselamatan pasien seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (23/7/2011). Karena berisiko tinggi, beberapa tindakan medis seperti operasi jantung harus dikerjakan oleh tim yang terdiri dari setidaknya 60 orang kru. Jumlah kru sebanyak itu setara dengan jumlah flight attendants atau awak kabin untuk menerbangkan sebuah pesawat jumbo jet.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sun Aug 21, 2011 2:39 pm

AKREDITASI BERBASIS KESELAMATAN PASIEN DITERAPKAN 2012
Lusia Kus Anna | Jumat, 19 Agustus 2011 | 06:28 WIB
Jakarta, Kompas - Mulai tahun depan, akreditasi rumah sakit akan menerapkan sistem baru yang berorientasi pada keselamatan pasien. Selama ini, akreditasi ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit. ”Rumah sakit perlu banyak melakukan persiapan untuk mengakomodasi sistem baru pada tahun 2012,” ungkap Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Sutoto, di Jakarta, Kamis (18/Cool. Dalam buku Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Edisi II 2008, sistem akreditasi baru ini digunakan untuk membuat pasien lebih aman dan terhindar dari cedera akibat kesalahan tindakan atau tindakan medis yang tidak semestinya oleh pihak rumah sakit. Salah satu contoh kecil penerapan standar keselamatan pasien nantinya adalah semua pasien rumah sakit diwajibkan menggunakan gelang pasien yang dilengkapi dengan nama pasien minimal dua kata dan nomor rekam medis. Kepala Divisi Tanggung Jawab Sosial Rumah Sakit Persi Sri Rachmani menambahkan, untuk menerapkan gelang pasien, rumah sakit perlu menyelaraskan banyak sistem, mulai dari basis data pasien, pembelajaran penggunaan peranti lunak, penyediaan gelang pasien, hingga penyediaan berbagai sarana dan prasarana lain.

Menurut Sutoto, penerapan standar baru ini diserahkan kepada kesiapan pengelola rumah sakit masing-masing. Sistem baru ini merupakan amanat Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sementara itu, dengan sistem akreditasi rumah sakit lama yang berbasis pada jenis layanan yang diberikan, hanya 51 persen dari 1.667 rumah sakit di seluruh Indonesia yang mampu melakukan. Itu pun lebih dari separuhnya hanya terakreditasi pada tingkat dasar dengan lima jenis pelayanan, yaitu administrasi dan manajemen, pelayanan medis, gawat darurat, keperawatan, serta rekam medis. Sementara sisanya merupakan rumah sakit yang terakreditasi tingkat lanjut dengan 12 jenis pelayanan dan tingkat lengkap dengan 16 jenis pelayanan. Sebagian besar rumah sakit dengan akreditasi tingkat lanjut dan lengkap ini berada di Jawa. Rumah sakit yang belum terakreditasi banyak berada di wilayah Indonesia timur. Persi menargetkan 90 persen rumah sakit yang ada sudah terakreditasi dengan berbagai tingkat pelayanan pada tahun 2014. ”Wilayah kepulauan dan daerah terpencil memiliki banyak keterbatasan dalam hal pelayanan rumah sakit yang baik,” kata Sutoto. (MZW)


Last edited by gitahafas on Thu Nov 10, 2011 6:24 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue Aug 23, 2011 11:33 am

AKREDITASI RUMAH SAKIT
TI Produksi | Selasa, 23 Agustus 2011 | 04:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya mengubah perilaku petugas kesehatan di rumah sakit agar lebih disiplin dan berorientasi pada keselamatan pasien menjadi perhatian dalam upaya memperoleh akreditasi rumah sakit, baik untuk akreditasi nasional maupun internasional. ”Persiapan paling penting, tetapi sulit adalah mengubah budaya petugas,” kata Direktur Pengembangan dan Pemasaran Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Ayi Djembarsari, Senin (22/8/2011), di Jakarta. Sistem akreditasi baru rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien berlaku tahun 2012. Sistem ini mengadopsi standar akreditasi internasional dari Komisi Gabungan Internasional (JCI). RSCM memiliki sekitar 6.000 pekerja, baik karyawan maupun non-karyawan, termasuk calon dokter. Akreditasi baru menuntut semua petugas di rumah sakit memahami apa yang terjadi di rumah sakit serta memiliki kompetensi individual. Hal yang memerlukan perhatian, antara lain, kedisiplinan dalam pencatatan rekam medik, serta cara berkomunikasi dengan pasien. Akreditasi terakhir dari RSCM adalah tingkat lengkap dengan 16 jenis pelayanan pada 2009 yang berlaku hingga Mei 2012. Selanjutnya, RSCM menargetkan memperoleh akreditasi untuk kategori paripurna. Akhir 2012, RSCM berharap memperoleh akreditasi internasional JCI. Untuk mencapai target itu, persiapan dilakukan sejak 2010, mulai dari memberi pelatihan kepada seluruh pekerja di rumah sakit hingga memperbaiki sarana dan prasarana. ”Untuk rasio dokter-pasien dan peralatan medik sebenarnya tidak ada masalah. Persoalannya, gedung RSCM umumnya sudah tua dan sebagian tidak terjangkau sistem pemadam kebakaran otomatis,” katanya.

Akreditasi model lama
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat, Theryoto mengatakan, pihaknya masih fokus mengejar akreditasi tingkat lengkap dengan 16 pelayanan sesuai dengan sistem akreditasi lama, akhir tahun ini. RSUD Tarakan terakhir diakreditasi tahun 1999 dan memperoleh akreditasi tingkat dasar dengan lima pelayanan. Sejak saat itu, akreditasi belum diperbarui meskipun seharusnya diperbarui tiap tiga tahun sekali. Meski kebutuhan tambahan dokter untuk menjamin komunikasi yang baik antara dokter dan pasien tetap ada, menurut Theryoto, persoalan utama di rumah sakit adalah pembiayaan kesehatan. Pasien seringkali baru menyatakan tidak mampu setelah mendapat tagihan biaya kesehatan. Kondisi ini menyulitkan proses pembukuan rumah sakit. ”Padahal jika sejak awal pasien mengatakan tidak mampu, rumah sakit tetap menerima pasien dengan baik dan memberikan pengobatan sesuai kebutuhan,” katanya. (MZW)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sun Sep 11, 2011 5:02 pm

STANDARDISASI RS DITAMBAH
Sunday, 11 September 2011 Seputar Indonesia
JAKARTA – Rumah sakit harus memenuhi 4 standar pelayanan dalam sistem terbaru untuk memperoleh akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Persyaratan tambahan itu untuk memperketat kualifikasi layanan. Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia Sutoto mengatakan, ada 4 kelompok standar pelayanan baru yang harus diterapkan rumah sakit untuk mendapatkan akreditasi, yaitu standar pelayanan yang berfokus pada pasien, standar pelayanan manajemen, standar keselamatan pasien, dan standar untuk sasaran perkembangan pembangunan milenium (MDG’s). “Standar ini lebih sulit dari akreditasi internasional karena ada standar sasaran MDG’s,” ungkap Sutoto saat dihubungiSINDOkemarin. Saat ini, menurut dia, Komisi Akreditasi Rumah sakit masih terus melakukan pembinaan pada rumah sakit yang belum memiliki akreditasi. Setiap tahunnya rumah sakit bertambah, sebelumnya pada 2010 ada sekitar 1.360 rumah sakit, saat ini sudah mencapai 1.500 lebih untuk rumah sakit pemerintah maupun swasta. (dyah pamela)


Last edited by gitahafas on Thu Nov 10, 2011 6:23 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 6:21 am

AKREDITASI RS DI 2012 FOKUS PADA KESELAMATAN PASIEN
Rabu, 19/10/2011 15:14 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Mulai tahun 2012 ini ada standar akreditasi baru untuk rumah sakit yang berfokus pada pasien. Standar akreditasi ini sangat berbeda dengan standar akreditasi yang digunakan saat ini. "Standar akreditasi baru atau disebut dengan versi 2012 ini terdiri dari 4 kelompok standar yang mana ada 1.048 elemen yang akan dinilai. Keempat kelompok ini sangat berbeda dengan standar yang ada sekarang (versi 2007)," ujar Ketua PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Dr dr Sutoto, Mkes dalam acara seminar Hospital Expo di JCC, Jakarta, Rabu (19/10/2011). Dr Sutoto menuturkan pada standar versi 2007 ada standar untuk 5, 12 dan 16 pelayanan yang berfokus pada provider seperti kegawatdaruratan dan rekam medis. Tapi untuk standar yang baru ini lebih berfokus pada pasien. Berikut ini adalah 4 kelompok standar akreditasi rumah sakit yang baru yaitu:

1. Kelompok standar yang berfokus pada pasien
2. Manajemen rumah sakit, seperti upaya manajemen untuk memberikan support agar memberikan pelayanan yang baik pada pasien
3. Sasaran keselamatan pasien, di Indonesia secara khusus dimasukkan untuk meningkatkan mutu pelayanan lebih baik dan keselamatan pasien. Jangan sampai pasien yang datang ke rumah sakit membawa pulang penyakit lagi.
4. Sasaran pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

"Surveyor akan menemui pasien, mencari bukti adanya peningkatan pelayanan mutu dan keselamatan pasien. Kalau tidak ditemukan bukti, maka surveyor tidak akan lanjut ke kebijakan dan SOP," ujar Dr Sutoto. Dr Sutoto mengungkapkan dalam standar akreditasi ini diperlukan keterlibatan dari semua komponen rumah sakit, adanya pelayanan yang terintegrasi serta berkesinambungan antar unit di rumah sakit serta kesinambungan antar rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Diharapkan dengan masuknya elemen dari MDGs dalam program standar akteditasi rumah sakit tahun 2012, maka tujuan dari MDGs ini bisa tercapai seperti menurunkan angka kesakitan untuk HIV/AIDS dan juga tuberkulosis. "Saat ini seluruh rumah sakit memiliki kewajiban dalam hal mutu pelayanan dengan wajib melakukan akreditasi minimal 3 tahun sekali," ujar Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, dr Supriyantoro, SpP, MARS. dr Supriyantoro berharap sistem akreditasi nasional ini bisa meningkatkan kualitas rumah sakit se-Indonesia serta bisa menuju pelayanan internasional. Terlebih saat ini jumlah rumah sakit di Indonesia cukup banyak yang mana ada 8-10 rumah sakit baru per bulannya dengan total ada 1.707 rumah sakit.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu Nov 10, 2011 6:23 am

RS SWASTA JANGAN JADI SARANA BISNIS SEMATA
Bramirus Mikail | Asep Candra | Rabu, 26 Oktober 2011 | 14:21 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan rumah sakit swasta yang pesat dari di Tanah Air di satu sisi sangat menguntungkan, karena akan mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Namun sayangnya, hal tersebut dinilai belum cukup optimal, khususnya mengatasi permasalahan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, perkembangan rumah sakit swasta saat ini sangatlah besar, tetapi hal itu seharusnya diiringi dengan penyediaan pelayanan kesehatan kelas 3 bagi kalangan tidak mampu. Pihaknya, lanjut Endang akan membuat nota kesepahaman (MOU) dengan semua RS swasta, agar tetap melayani Askes, Jamsostek, Jamkesmas, Jampersal. Dengan dijalankannya kebijakan tersebut, diharapkan keberadaan rumah sakit swasta mempunyai makna bagi rakyat. Karena kalau tidak, maka kehadiran rumah sakit swasta hanyalah menjadi sarana bisnis semata. "Jadi saya minta, tolong buat MOU supaya kalau pasien kelas tiga di rumah sakit pemerintah penuh, bisa dikirim kesana dan mereka mau terima Askes, Jamsostek, Jampersal dan Jamkesmas," tegas Menkes saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program (Rakorpop), Selasa, (25/10/2011). . Menkes menambahkan, dengan turut berperan aktifnya pihak swasta dalam penyediaan pelayanan kesehatan, diharapkan turut membantu terlaksananya program pemerintah ke arah universal coverage (menjamin seluruh biaya pengobatan masyarakat).
Malah merugikan?

Dalam sambutannya, Menkes juga menyinggung soal keberadaan rumah sakit swasta khususnya di daerah, yang keberadaannya justru merugikan rumah sakit pemerintah."Bagi yang ingin membangun rumah sakit swasta, harus memikirkan tenaga kesehatannya. Karena saya terima laporan dari kepala dinas kesehatan propinsi, ada rumah sakit swasta yang membajak perawat dari rumah sakit pemerintah. Tidak bisa seperti itu," katanya. Pada Tahun 2012, Menkes rencananya juga akan akan membuat rumah sakit yang disebut komunitas, dimana jumlah bednya hanya sekitar 30-50. Ini merupakan pengembangan dari rumah sakit bergerak (rumah sakit bergerak jumlah bed kurang dari 30). Pengembangan rumah sakit tersebut nantinya akan ditempatkan di daerah-daaerah yang sulit. "Dan saya yakin banyak hal yang akan diselesaikan di situ, tanpa harus dirujuk ke rujukan yang lebih tinggi. Kita akan upayakan di perbanyak," tutupnya.
Back to top Go down
 
Badan Pengawas Rumah Sakit
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Rumah Ditinggal Pergi ke Gereja, Nasib Jadi Apes
» @aajawas25 VS @emban : BOLEH Berhubungan badan dgn budak TANPA NIKAH
» yang menghalangi malaikat masuk ke dalam rumah
» sholat di rumah orang kristen
» Kenapa Badan Saya Kurus Padahal Makan Banyak

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: