Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Badan Pengawas Rumah Sakit

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : 1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Badan Pengawas Rumah Sakit   Fri Mar 18, 2011 5:21 pm

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PERLU SEGERA DIBENTUK
Jumat, 18 Maret 2011 | 05:58 WIB
Jakarta, Kompas - Hingga satu setengah tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pemerintah tak kunjung membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit. Pengawasan internal rumah sakit yang selama ini ada belum memberikan perbaikan pelayanan kesehatan rumah sakit. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azaz Tigor Nainggolan menilai, pengawasan pelayanan kesehatan belum optimal. Ia masih melihat diskriminasi yang dilakukan rumah sakit terhadap pemegang kartu keluarga miskin (Gakin) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). ”Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara tanpa melihat kaya atau miskin,” katanya di sela-sela ”Dialog Interaktif Mengenal Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit”, Kamis (17/3) di Jakarta. Tigor meminta pemerintah segera melaksanakan amanat UU tentang Rumah Sakit untuk membentuk Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS).

Menurut Direktur Bina Upaya Rujukan Kementerian Kesehatan Chairul Radjab Nasution, pemerintah sedang membahas peraturan pemerintah tentang Pembentukan BPRS. Chairul menjelaskan, BPRS bertugas mengawasi secara independen penyelenggaraan pelayanan semua rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Institusi ini juga bisa dibentuk di tingkat provinsi.

Badan pengawas yang beranggotakan wakil pemerintah, asosiasi rumah sakit, masyarakat, dan profesi ini diharapkan memberikan kontrol secara independen. Selama ini pengawasan terhadap rumah sakit pemerintah dilakukan oleh dewan pengawas internal rumah sakit. Ketua Kompartemen Umum Persatuan Rumah Sakit Indonesia Djoti Atmodjo menuturkan, BPRS bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terkait mutu pelayanan rumah sakit, menurut Djoti, saat ini baru 41 persen dari 1.523 rumah sakit di Indonesia yang telah diakreditasi.

Ia berharap 59 persen rumah sakit sisanya bisa segera diakreditasi. Dalam UU RS, rumah sakit wajib diakreditasi. Rumah sakit diberi waktu dua tahun untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ketua II Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sumarjati Arjoso mengatakan, peraturan dan mekanisme pengawasan rumah sakit saat ini sudah baik. ”Semua tergantung pelaksananya,” katanya. (ICH)


Last edited by gitahafas on Tue Mar 29, 2011 6:58 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Mar 19, 2011 5:43 am

RUMAH SAKIT SE INDONESIA AKAN DINILAI KINERJANYA
Jumat, 11/03/2011 15:39 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Untuk pertama kalinya pemerintah akan memeriksa seluruh fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas dan laboratorium. Sekitar 10.000 fasilitas kesehatan akan dinilai untuk mengetahui yang kualitasnya masih di bawah standar. Fasilitas kesehatan yang akan diperiksa dalam Riset Fasilitas Kesehatan (Rifas) 2010-2011 mencakup 1.523 rumah sakit milik pemerintah, BUMN dan swasta. Selain itu, Rifas juga akan mencakup 9.005 Puskesmas dan 717 laboratorium mandiri yang tersebar di 500 kabupaten/kota se-Indonesia.

Penilaian dalam Rifas 2010-2011 ini akan difokuskan untuk melihat kecukupan dan ketepatan penyediaan fasilitas kesehatan berikut kinerjanya. Aspek yang dinilai di antarnya meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, sarana, peralatan dan obat-obatan. Hasil penilaian akan diolah dalam bentuk indeks kinerja baik untuk Rumah Sakit (IK-RS), Puskesmas (IK-Puskesmas) dan Laboratorium (IK-Laboratorium. Dari indeks tersebut, Kementerian Kesehatan akan menyusun peringkat fasilitas kesehatan untuk menentukan mana yang kualitasnya masih di bawah standar.

Meski demikian, Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenkes, D Anwar Musadad mengatakan bahwa daftar peringkat tersebut tidak akan serta merta dipublikasikan ke masyarakat. Ada beberapa tahap yang perlu dikonfirmasi sebelum diumumkan. "Memang akan kelihatan mana yang terbaik dan mana yang terburuk, katakanlah demikian. Tapi sebenarnya hasil Risfas ini lebih ditujukan untuk perbaikan kinerja fasilitas kesehatan yang bersangkutan," ungkap Anwar dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

Rifas yang baru pertama kali diadakan secara menyeluruh oleh Kemenkes ini sudah dirancang dan dipersiapkan sejak tahun 2010. Namun pelaksanaanya baru akan dimulai tahun ini dan diharapkan seluruh data sudah terkumpul dan siap dianalisis sebelum Agustus 2011. Untuk mendanai Rifas 2010-2011, Kemenkes menganggarkan biaya yang cukup besar yakni Rp 99,5 miliar. Namun Anwar menilai jumlah ini tidak seberapa besar dibandingkan anggaran untuk Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2011 yang mencapai Rp 150 miliar dengan jumlah sampel sekitar 280.000 rumah tangga.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Mar 19, 2011 5:49 am

KEMKES MENARUH PERHATIAN TERHADAP KASUS BAYI MAUREEN
Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pembinaan rumah sakit, menaruh perhatian terhadap kasus yang dialami Maureen Angelica. Untuk itu Kementerian Kesehatan telah membentuk tim investigasi guna menyelidiki putusnya jari kelingking bayi yang kini berusia delapan bulan di RS. Awal Bros, Tangerang. Kementerian Kesehatan juga telah memanggil Manajemen RS Awal Bros yang dipimpin Drg. Kuntari, MARS untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi pada bayi Maureen.

Tim ini bertugas untuk mengawasi dan melihat apakah yang dilakukan tim dokter dalam menangani Maureen sudah sesuai standar operating prosedur (SOP) atau tidak. Kementerian Kesehatan tidak bisa menilai apakah terjadi kelalaian atau tidak, yang berwenang melakukan penilaian dari segi teknis medis adalah komite medik rumah sakit. Hal itu disampaikan oleh dr. Chairul R. Nasution, Sp.PD, Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 3 Maret 2011.

Menurut dr. Chairul, Kementerian Kesehatan akan melihat apakah standar operasional dalam menangani Maureen Angelica yang ketika datang ke RS Awal Bros pada tanggal 15 November 2010 dalam kondisi panas tinggi dan diare sudah sesuai SOP. Jika terbukti tidak sesuai SOP yang dinyatakan dengan pembuktian oleh Komite Medik RS, maka rumah sakit dan dokter yang menangani dapat dikenakan sanksi. Menjawab pertanyaan wartawan, sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada RS, dokter Chairul menegaskan sanksinya mulai dari sanksi administrastratif sampai pencabutan izin rumah sakit. Tetapi sekali lagi harus dinyatakan dengan pembuktian-pembuktian secara objektif.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.


Last edited by gitahafas on Tue Mar 29, 2011 6:59 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Mar 19, 2011 5:53 am

JAHITAN OPERASI LEPAS, BIBIR DWI MAKIN ROBEK
Kamis, 17 Maret 2011 | 10:26 WIB
DEMAK, KOMPAS.com — Malang benar nasib yang menimpa Dwi Zahrotul Sito. Bayi berusia 7 bulan penderita bibir sumbing ini diduga menjadi korban malpraktik. Pascaoperasi di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak, bayi malang putri pasangan Sukari dan Dewi Nur Aini, warga Desa Kalianyar, Kecamatan Wonoslam, Demak, Jawa Tengah, tersebut bukannya sembuh. Robekan pada bibirnya malah bertambah parah dan ia hanya bisa menangis kesakitan.

Operasi bibir sumbing yang dilakukan di RS milik Pemerintah Kabupaten Demak, Jumat pekan lalu, diduga gagal. Sebab, pada minggu lalu semua jahitan lepas sehingga bibirnya terlihat semakin robek. Orangtua Dwi terpaksa membawa pulang paksa anaknya karena tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Dewi Nur Aini, ibunda sang bayi, menuturkan, operasi yang dilakukan pada anaknya hanya merekatkan dua tepi bibir atas yang berlubang. Penyambungan dilakukan dengan cara menyumpal lubang tersebut dengan gumpalan daging yang menempel di ujung hidung.

Dan setelah dioperasi, lubang hidung menjadi sangat kecil. Sementara mulutnya juga terlihat menyempit. Oleh dokter yang mengoperasi, Dwi diizinkan pulang pada hari Minggu atau dua hari setelah operasi. Namun, pada hari yang sama, tiba-tiba dari bekas jahitan di bibir Dwi keluar banyak darah. Setelah diperiksa, ternyata semua jahitan terlepas. Oleh rumah sakit, Dewi Nur Aini disarankan untuk mengoperasi bibir Dwi untuk kedua kalinya pada hari Selasa lalu. Namun, saran tersebut ditolak mentah-mentah karena keluarga trauma atas kegagalan operasi tersebut.

Dewi dan suaminya merasa telah dipermainkan oleh rumah sakit karena operasi anaknya tidak ditangani secara serius. "Bibir sumbing yang dialami Zahra mestinya dilakukan operasi plastik dengan cara penambalan. bukan hanya sekadar menjahitnya," keluhnya. Lebih lanjut Dewi menambahkan, meski operasi anaknya dibiayai oleh dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), ia masih dikenai biaya tambahan obat sebesar Rp 141.000 . Sebagai keluarga miskin, biaya obat sebesar itu dirasa Dwi terlalu berat, apalagi suaminya tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Sementara itu, Susi Alifah, anggota Komisi D DPRD Demak, saat dimintai keterangan terkait dugaan malpraktik mengatakan, pihak rumah sakit telah melakukan kesalahan karena terlalu berani melakukan operasi pada kasus bibir sumbing yang tergolong parah. Jika memang tidak mampu semestinya dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, baik peralatan maupun sumber daya manusianya. "Rumah sakit juga salah kalau kasusnya berat begini. Mengapa dipaksakan operasi? "katanya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Mar 26, 2011 11:10 am

MENKES LANTIK DEWAN PENGAWAS RS BLU DAN KOMISI AKREDITASI RS
Sesuai amanat UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU), Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH, hari ini (25/3) melantik 112 Dewan Pengawas yang baru pada 25 RS-BLU di lingkungan Kemkes dan mengukuhkan 10 anggota Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Pelantikan juga dihadiri Pejabat Eselon 1 dan 2 Kemkes, Direktur Utama RS-BLU, Ketua Organisasi Profesi, dan Ketua Organisasi Perumahsakitan. Menkes dalam sambutannya mengharapkan, pergantian keanggotaan Dewan Pengawas dan KARS dapat memberikan kesegaran, visi dan inovasi baru dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat bagi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

RS-BLU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menerapkan prinsip efisiensi dan produktif tetapi tidak boleh mengutamakan mencari keuntungan. Karena itu, pimpinan RS-BLU dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu, maupun pasien dengan pertimbangan tertentu, namun tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, ujar Menkes.

Tugas Dewan Pengawas adalah memberikan pendapat dan saran kepada Menkes dan Menkeu mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerja BLU, serta memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.02/2006.

”Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 tahun dan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, serta tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menkes Anggota Dewan Pengawas yang dilantik sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi unsur Kemkes, Kemkeu, tenaga ahli yang profesional dan kompeten di bidang RS-BLU serta tokoh masyarakat.

Menkes menegaskan, dalam meningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan pasien (patient safety) pada era persaingan bebas (globalisasi), sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu dilakukan akreditasi oleh KARS. Menkes merharapkan KARS dapat mengembangkan kiprahnya menjadi lembaga Akreditasi Internasional dalam upaya menuju kualitas pelayanan yang mampu menjawab tantangan global melalui RS yang terakreditasi dan memenuhi standar internasional.

Sesuai Peraturan Menkes No. 417/MENKES/PER/II/2011, tugas KARS adalah merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit; menyusun rencana strategis, standar dan menetapkan status akreditasi rumah sakit; serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit.

Sampai saat ini rumah sakit yang telah diakreditasi sebanyak 646 RS (42,42%) dari 1.523 RS di seluruh Indonesia. Tahun 2011 ditargetkan 914 RS (60%) dari 1.523 RS dan pada tahun 2014 ditargetkan 1.370 RS (90%) telah diakreditasi.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, 5223002 Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Tue Mar 29, 2011 8:38 am

KEMENKES TARGETKAN 90% RS TERAKREDITASI
Tuesday, 29 March 2011 Seputar Indonesia
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 90% rumah sakit sudah terakreditasi pada 2014.Untuk mencapai hal tersebut, dalam jangka pendek ditargetkan 60% rumah sakit dapat mencapai akreditasi pada 2012. “Di era persaingan bebas, kita perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.Demi keamanan dan keselamatan pasien, maka perlu dilakukan akreditasi,” tutur Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih di Jakarta kemarin. Untuk menuju target itu, Kemenkes telah melakukan pergantian keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit dan mengukuhkan 10 anggota Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Endang berharap KARS dapat mengembangkan kiprahnya menjadi lembaga akreditasi internasional dalam upaya menuju kualitas pelayanan yang mampu menjawab tantangan global melalui RS yang terakreditasi dan memenuhi standar internasional. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sutoto mengatakan, akreditasi merupakan amanah Undang-Undang (UU) Rumah Sakit.

Karena itu, akreditasi merupakan kewajiban bagi rumah sakit untuk menerapkan standar minimal pelayanan. Anggota Tim KARS ini menambahkan, untuk mencapai target tersebut,KARS akan melakukan sosialisasi dan penambahan jumlah surveyor. Penilaian akreditasi yang baru akan difokuskan pada pelayanan pasien. Sementara penilaian sarana dan prasarana menjadi pertimbangan penilaian lainnya.

Sutoto mengatakan, sistem akreditasi yang baru nanti tidak lebih sulit dari sistem lama. Namun, sistem baru akan mengikuti standar internasional yang terfokus pada pelayanan terhadap pasien.“Kalau standar yang lama, fokusnya masih pada pelayanan provider, pelayanan medis, dan gawat daruratnya,”ungkapnya. dyah Pamela
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Mon Apr 11, 2011 8:28 am

RUMAH SAKIT BERTINDAK SETENGAH HATI
Senin, 11 April 2011 | 06:21 WIB
Depok, Kompas - Perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan pasien miskin antara rumah sakit dan Pemerintah Kota Depok belum berjalan sesuai kesepakatan. Sejumlah pasien tidak mendapat pelayanan baik. Bahkan, sebagian dari mereka mengalami penolakan. Hal ini disampaikan Gufron dari Mitra Pembangunan Depok, pemantau layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Minggu (10/4) di Depok, Jawa Barat. ”Ada sekitar 30 pasien yang ditolak rumah sakit (RS), baik swasta maupun negeri,” kata Gufron. Menurut dia, persoalan ini muncul karena proses kerja sama berjalan alot. Sejumlah rumah sakit baru membuat kesepakatan setelah program ini berjalan. Kasus Nurdin (34), warga Kecamatan Pancoran Mas, yang membawa anaknya M Fadillah (9), misalnya. Fadillah yang menderita kelainan pada kepala masuk RS Mitra Keluarga, Depok, Sabtu (2/4) pukul 08.00.

Setelah tim medis melakukan uji laboratorium, mereka menyarankan Fadillah dirawat di RS Angkatan Udara, Jakarta Timur, yang memiliki peralatan memadai. Saran ini disampaikan setelah Nurdin menerima dokumen Jamkesda kepada RS.
Pada Selasa (5/4) Kepala Dinas Kesehatan Depok Hardiono mengunjungi Fadillah. Sehari kemudian pihak RS memutuskan mengoperasi Fadillah dengan pertimbangan kondisi pasien kritis. Baru setelah Fadillah menjalani operasi, RS Mitra Keluarga merujuk Fadillah ke RS Angkatan Udara karena Fadillah membutuhkan operasi lanjutan dengan peralatan khusus.

Namun, Syahrul Amri, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Depok, membantah RS berbuat setengah hati dalam pelayanan. Persoalan terkait pelayanan muncul karena sosialisasi program Jamkesda belum maksimal. Sejumlah pasien belum memahami prosedur pelayanan, begitu pun para tenaga medis di tingkat pusat kesehatan masyarakat. ”Tidak semua orang sakit harus ke rumah sakit swasta. Prosedur perawatan seharusnya dapat berjalan dengan baik sehingga jangan hanya menyalahkan kami,” kata Syahrul. (ndy)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Apr 16, 2011 5:08 pm

MENGAPA BEROBAT DI INDONESIA MAHAL?
Jumat, 15 April 2011 | 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian masyarakat enggan berobat di rumah sakit Indonesia lantaran biaya berobat yang mahal, tetapi tidak disertai pelayanan yang memuaskan. Sekretaris Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Sekretaris Persi) dr Wasista Budiwaluyo, MHA, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat biaya pengobatan mahal. Hal-hal itu antara lain biaya investasi rumah sakit yang besar, bahan baku obat dan peralatan medis yang diimpor, serta bentuk bangunan rumah sakit yang relatif mewah.

"Tingginya pajak bahan baku obat dan peralatan medis di Indonesia membuat biaya berobat mahal," katanya ketika menjadi pembicara dalam diskusi MarkPlus Monthly Industry Update untuk Health Industry di Jakarta pada Kamis (14/4/2011). Akhirnya, banyak dari masyarakat yang mencari pengobatan alternatif pergi ke orang pintar atau mereka mencari obat sendiri tanpa resep dokter (swamedikasi).

Kebutuhan informasi obat bisa diakses dengan mudah melalui internet sehingga masyarakat berani melakukan pengobatan penyakit berdasarkan informasi yang didapat dari internet. Obat-obat itu pun bisa didapat di apotek, supermarket, dan toko-toko lainnya. Menurut Wasista, mencari obat sendiri untuk penyakit flu dan deman masih dalam batas wajar. Namun jika penyakit seperti diabetes, langkah mandiri itu sangat tidak dianjurkan karena ada beberapa kandungan obat yang memiliki efek samping terhadap penyakit tersebut. "Seharusnya konsultasi dengan dokter, biar tidak salah jalan," katanya.

Tak hanya mahal, buruknya mutu pelayanan kesehatan juga membuat orang Indonesia memilih berobat ke luar negeri seperti Singapura. Wasista mengatakan, ada sekitar satu juta orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. "Biaya berobat di Malaysia jauh lebih murah daripada di Indonesia karena tidak ada beban pajak untuk bahan baku obat dan peralatan medis," katanya. Oleh karena itu, pemerintah lewat UU. RS No 44/09 mewajibkan rumah sakit di Indonesia terakreditasi untuk wajib menjalankan program patient safety dan menggunakan peralatan rumah sakit yang berteknologi tinggi.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Sat Apr 30, 2011 6:42 am

870 RUMAH SAKIT BELUM TERAKREDITASI
Asep Candra | Jumat, 29 April 2011 | 09:02 WIB
BATAM, KOMPAS.com - Sebanyak 870 dari 1.668 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia belum mendapatkan akreditasi Kementerian Kesehatan dan hanya empat di antaranya yang memiliki akreditasi internasional.
"Dari data 2010, ada sebanyak 1.523 rumah sakit di Indonesia dan yang sudah terakreditasi sebanyak 653. Sedangkan saat ini jumlah rumah sakit sudah 1.668 unit," kata Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro di Batam, Kamis (28/4/2011).

Sebanyak 50 persen dari rumah sakit yang belum terakreditasi adalah rumah sakit pemerintah, dan 50 persen lainnya rumah sakit swasta. Akreditasi rumah sakit, kata dia, diperlukan sebagai batas penilaian pelayanan yang diberikan rumah sakit. Rumah sakit yang terakreditasi berarti sudah memenuhi standar pelayanan yang ditentukan pemerintah. Akreditasi rumah sakit kata dia, dibagi tiga, yaitu untuk lima pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan.

Menurut dia, mayoritas RS yang mendapatkan akreditasi, baru sampai tahap lima pelayanan. Namun, meski tidak terakreditasi, rumah sakit tetap dapat beroperasi, kata Supriyantoro. Ia mengatakan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan rumah sakit tidak mendapatkan akreditasi, di antaranya mutu pelayanan yang memang tidak memenuhi syarat atau kurang tenaga kerja.

Selain itu jumlah surveyor terlalu sedikit dibanding rumah sakit, sehingga pemberian akreditasi terkendala. Kementerian Kesehatan menargetkan, seluruh rumah sakit sudah mendapat akreditasi lokal pada 2014. "Kami harap dua-tiga tahun ke depan semua rumah sakit sudah terakreditasi lokal," kata dia. Selain akreditasi lokal, kementrian juga mendorong agar seluruh rumah sakit memiliki akreditasi internasional. Hingga saat ini, hanya empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki mutu dunia, antara lain, RS Siloam, RS Sentosa dan RS Eka.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Badan Pengawas Rumah Sakit   Thu May 05, 2011 7:32 pm

HINDARI CACAT PASIEN, TENAGA KESEHATAN JANGAN BIKIN SALAH
Kamis, 05/05/2011 15:54 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Tenaga kesehatan bertugas melayani masyarakat dalam mencegah atau pun mengobati penyakit. Untuk menghindari dampak cacat yang mungkin timbul pada pasien, maka tenaga kesehatan diharapkan tidak membuat salah. "Bidang kesehatan mirip dengan bidang perhubungan yang harus meminimalkan error (kesalahan) dalam pelayanan," ujar Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dalam acara seminar sehari 'Kepemimpinan Aparatur' di Gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

Prof Laksono mengungkapkan seperti halnya penerbangan, maka segala sesuatunya harus dicek terlebih dahulu sebelum terbang. Karena jika ada kesalahan seperti ban yang tidak keluar maka bisa mengakibatkan kecelakaan. "Kecelakaan yang terjadi bisa menimbulkan cacat yang biasanya tidak bisa dikembalikan seperti semula," ujar Prof Laksono dari PMPK Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) FK UGM Yogyakarta.

Selain itu hal penting lain yang harus ada dalam pelayanan kesehatan adalah adanya kejelasan mengenai siapa yang menjadi operator dan siapa yang menjadi regulator. Karena tidak bisa seorang regulator juga turut menjadi operator dan kebalikannya. Dalam hal ini rumah sakit sudah memiliki aturannya sendiri dan yang melakukannya adalah dokter, keduanya bertindak sebagai operator, sedangkan lembaga pengawas yang bertindak sebagai regulator adalah Kemenkes, Dinkes dan profesi.

"Rumah sakit di Indonesia saat ini sudah semakin menemukan bentuk dan semakin banyak aturannya, dan rumah sakit ini terdiri dari rumah sakit publik yang tidak mencari untung serta rumah sakit private," ungkapnya. Untuk itu diperlukan pengelolaan program pelayanan kesehatan yang lebih baik guna mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, serta meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan.
Back to top Go down
 
Badan Pengawas Rumah Sakit
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 4Go to page : 1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Rumah Ditinggal Pergi ke Gereja, Nasib Jadi Apes
» @aajawas25 VS @emban : BOLEH Berhubungan badan dgn budak TANPA NIKAH
» sholat di rumah orang kristen
» Islam Kalah dengan Yahudi dan Nasrani!
» Membangun bangunan diatas kuburan

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: