Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Hukum Kesehatan

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:59 am

SAAT RS HARUS TELAN PIL PAHIT
RACIKAN KHUSUS - Edisi Februari 2007 (Vol.6 No.7) Farmacia
Di luar faktor dokter yang lalai, rumah sakit adalah institusi yang banyak melahirkan gugatan yang diindikasikan sebagai kelalaian medis. Sejauh mana para pekerja di rumah sakit siap menghadapi hal ini?

Coba simak perkataan Direktur Jenderal Pelayanan Medik (Ditjen Yanmedik), Dr. Farid W. Husain. Meski tersirat, pria yang sangat kental berbicara dengan dialek Makasar ini nampak sedikit gusar. Selaku “penguasa” beberapa rumah sakit di Tanah Air, Farid ingin menanggapi maraknya keluhan terhadap buruknya layanan kesehatan di rumah sakit akhir-akhir ini yang berujung pada gugatan pasien. ”Saya tidak minta yang muluk-muluk kepada rumah sakit, hanya tolong perbaiki attitude. Apalagi sekarang rumah sakit sudah merdeka. Dalam arti alat, gedung, dan gaji karyawannya saya bayar tetapi saya minta pendekatan pelayanan lebih baik. Uang yang didapat rumah sakit silahkan dikelola atau untuk membeli apa saja sesuai kebutuhan. Tidak usah setor itu uang ke Depkes cukup laporan saja. Tapi perlakukan pasien dengan baik.”

Dalam setiap tuntutan medis, rumah sakit memang selalu ikut masuk dalam gugatan, meskipun bukan sebagai tergugat pertama. Farid tak menampik, masih banyak lubang yang harus dibenahi dalam penciptaan pelayanan kesehatan yang baik. Salah satu yang harus dibenahi adalah SDM-nya, yakni dokter dan semua pekerja di rumah sakit.

Dari beberapa kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan pasien, beberapa disebabkan karena faktor manusia atau human error meskipun kini sudah dibuat beberapa kridor hukum untuk mencegah terjadinya kelalaian medis. Dengan kata lain, payung-payung hukum yang berfungsi sebagai pelindung buat profesi berjas putih ini telah dibuka lebar-lebar. Payung-payung itu antara lain berlabel UndangUndang Praktik Kedokteran (UUPK) yang lantas melahirkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dibuat tidak hanya melindungi pasien namun juga dokter.

Namun sejauh mana dokter mengerti dan bisa mengaplikasikannya? Bukan perkara mudah membuat semua dokter di Indonesia paham tentang semua aturan tersebut, terutama sebagian dokter di daerah. Ditjen Yanmedik Departemen Kesehatan rupanya cukup tanggap dengan persoalan ini. Sebagai pihak yang paling betanggungjawab terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Air, Direktorat Yanmedik merasa perlu mengetahui perkembangan terakhir dari semua elemen yang terlibat dalam wilayah medikolegal. Tak hanya dokter namun juga pakar hukum, polri, hingga advokat.

18-20 Desember lalu, Ditjen Yanmedik mengundang perwakilan rumah sakit di Indonesia, terutama rumah sakit yang ada di bawah Ditjen Yanmedik untuk ”disekolahkan” lagi. ”Kursus” kilat ini diselenggarakan di Hotel Goodway, Batam. Acara bertema Pertemuan Peningkatan Teknis Medikolegal di Rumah Sakit ini menghadirkan pembicara dari IDI, Polri, ahli hukum, pengacara, dan tentu saja rumah sakit.

Menurut Farid, pihaknya ingin ada suatu kesepahaman dan keseragaman agar persoalan-persoalan medis bisa ditekan atau tidak ada sama sekali.”Goal kita adalah kita semua paham. (Dalam pertemuan itu) kita kumpulkan semua eleman dari rumah sakit. Kita membuat semacam knowledge untuk bisa diterapkan selain mengingatkan kalau ada kasus yang diduga kelalaian medis apa yang harus dilakukan,” jelas Husain.

Kenapa rumah sakit yang menjadi sasaran? Pria bernama lengkap Farid Wadji Husain ini tak menampik, masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakt tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit yang jauh dari harapan. Pendidikan berkesinambungan tentang ilmu-ilmu medikolegal untuk rumah sakit sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan, selain sebagai upaya preventif dari kemungkinan tuntutan hukum. Husain mengibaratkan seperti pemakaian helm pada pemakai kendaraan bermotor. Tujuannya untuk mencegah celaka.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Dr. Adib A. Yahya, MARS, menyampaikan, rumah sakit merupakan organisasi yang sangat kompleks karena merupakan institusi yang ”padat” segalanya. Padat modal, padat teknologi, padat karya, padat profesi, padat sistem, padat mutu, hingga padat keluhan atau masalah, risiko, dan juga error. Data yang dihimpun sejak tahun 2004 hingga 2005 saja menunjukkan hampir 50 kasus malpraktik yang terjadi di rumah sakit. Lantas bagaimana peran manajemen rumah sakit dalam penanganan dugaan kelalaian medis?

Malpraktik di rumah sakit
Pasal 50 UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan, dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. ”Jadi dokter atau rumah sakit dianggap bertanggungjawab bila terjadi kesalahan, kelalaian, tak sesuai standar profesi, atau tak sesuai standar prosedur operasional,” jelas Dr. Budi Sampurno Sh, SpF.

Menurut Adib, ada beberapa langkah menghadapi kejadian yang tidak diharapkan berkaitan dengan dugaan kelalaian medis. Langkah-langkah tersebut adalah menerima keluhan, mengelola keluhan, investigasi kasus, analisis kasus, penanganan kasus, penyelesaian kasus, dan dokumentasi kasus. Keluhan pasien bisa datang dari mana saja. Entah itu melalui media massa, kotak saran, langsung dari pasien, laporan staf rumah sakit, telepon pengaduan, kuasa hukum, tokoh masyarakat maupun LSM. Pihak menajemen rumah sakit harus mengelola keluhan dengan cermat, yaitu mencatat semua informasi berkenaan dengan keluhan. Misalnya identitas pasien, kondisi pasien, peristiwa dan kejadian apa yang menyebabkan muncul keluhan, dan tuntutan pasien. Pasien bisa diberikan penjelasan sementara sebelum melaporkan ke pihak direksi.

Investigasi kasus bisa dilakukan dengan mulai membahas kebenaran informasi tentang identitas pasien, peristiwanya, dan rekam medis. Dalam tahap investigasi juga perlu dilakukan penataan dokumen sebagai antisipasi kejadian lebih lanjut. Antara lain dokumen informasi, berkas rekam medis, resume medis, termasuk pendapat organisasi, juklak, juknis, dan SOP pelayanan. ”Pada tahap analisa kasus perlu dipilah apakah ini kasus etik, kasus administrasi, kasus hukum, atau gabungan. Pemilahan kasus berguna untuk menentukan pihak mana yang akan menyelesaikan. Misalnya kalau kasus etik maka dibawa ke Komite Medik dan Komite Etik Rumah Sakit (KERS) atau ke organisasi profesi,” paparAdib.

Untuk menangani kasus, pihak manajemen rumah sakit, kata Adib, harus bisa memutuskan pilihan penyelesaian kasus. Jika secara hukum posisi rumah sakit atau staf cukup kuat, maka penyelesian yang dipilih adalah litigasi. Bial ada tuntutan ganti rugi yang lebih kecil dari prediksi biaya penyelesaian maka dapatdipertimbangkan melalui non litigasi. ”Tapi jika pendalaman disimpulkan bahwa secara hukum posisi rumah sakit atau staftidak cukup kuat, maka penyelesaian yang dipilih adalah non litigasi yaitu negoisasi, mediasi atau kondiliasi,” jelas dokter dari RSPAD Gatot Subroto ini.
Bila penyelesiana dilakukan dengan litigasi, maka pihak manajemen harus menunjuk kuasa hukum dan membawa kasus ini ke persidangan (Perdata, Pidana, atau TUN).

Patient Safety
Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak ada penyelesaian kasus yang mudah. Apalagi jika sudah banyak pihak yang ikut campur. Karena itu, masih kata Adib, langkah paling strategis mencegah terjadinya kelalaian medis adalah mengembangkan program Patient Safety atau keselamatan pasien di rumah sakit. Patient Safety adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Departemen Kesehatan sudah mengeluarkan panduan Kegiatan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) yang berisi tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit dan standar keselamatan pasien rumah sakit. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh rumah sakit yang menerapkan keselamatan pasien (KP). Ibarat “green product”-istilah untuk produk yang aman, di bidang industri lain, maka rumah sakit akan menjadi semakin laku atau laris, makin dicari masyarakat. Selain pasien, rumah sakit yang menerapkan KP juga akan “dicari” oleh “3rd Party Payer” yaitu perusahaan-perusahaan dan asuransi-asuransi yang akan memakai rumah sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan atau klien mereka. (ana)

Box

Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Panduan bagi staf rumah sakit.
(KKP-RS)
1. Bangun kesadaran akan nilai KP. Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.
2. Pimpin dan dukung staf Anda. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP di rumah sakit Anda
3. Integrasikan Aktivitas Pengelolaan Risiko. Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah
4. Kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf Anda agar dengan udah dapat melaporkan kejadian/insiden, serta RS mengatur pelaporan kepada KKP-RS
5. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien
6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang KP. Dorong staf Anda untukmelakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul
7. Cegah cedera melalui implementasi sistem KP. Gunakan informasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan.

Standar Keselamatan Pasien (KARS Depkes)
I. Hak Pasien
II. Mendidik pasien dan keluarga
III. Keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan
IV. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja, untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien
V. Peran pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien
VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:22 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 8:14 pm

PEMETAAN RISIKO RUMAH SAKIT DAN ETIKOLEGAL
ETIKOLEGAL - Edisi Agustus 2006 (Vol.6 No.1) Farmacia
Agus Purwadianto

Manajemen risiko merupakan kelompokan upaya untuk menelusuri penyebab dan dampak dari kejadian buruk yang telah terjadi (incident atau adverse events) atau kecelakaan (accident) di rumah sakit. Setelah pencatatan dan analisis penyebabnya,baik tingkat kemungkinan (probabilitas) maupun keparahan (severity)nya, untuk kepentingan pencegahan nantinya, manajemen risiko juga menyangkut upaya mereviu semua sistem mendatang seperti personalia dan pelbagai alat/teknologi yang merupakan faktor kontribusi risiko tersebut.
Manajemen risiko juga mendidik semua manusia profesi yang terlibat sebagai actor agar tak mudah melakukan kekeliruan (medical error), menyelesaikan masalah serta mempersiapkan bila rumah sakit harus menjadi salah satu pihak tergugat.tertuntut di pengadilan. Mengingat saat ini sulit dipungkiri kita hidup dalam masyarakat yang gemar menggugat, maka manajemen risiko merupakan sesuatu hal amat penting yang tak terpisahkan dari tinjauan etikolegal. Khususnya menyangkut transisi dari budaya menuduh ke budaya tidak menuduh (non blaming culture).

Kenapa etikolegal ?
Pasien celaka, nyaris celaka atau kejadian buruk (kejadian tidak diharapkan atau KTD) yang dialaminya sebenarnya dapat dipilah-pilah secara teoritis ke dalam permasalahan etika, disiplin atau hukum. Namun dalam kenyataannya tidak mudah melakukannya, karena hampir semua pekerjaan dokter dibungkus oleh etika, disiplin dan hukum. Teori substandard, contohnya, akan merupakan doktrin yang mengajarkan pelaku profesionalnya terkena sanksi etika (tidak memenuhi praktek dengan standar tertinggi – pasal 2 KODEKI), mungkin terkena sanksi disiplin (bila praktek di bawah kemampuan upaya rata-rata dokter yang satu lingkungan – sama spesialisasi-tempat kerja – kondisi pasiennya, sebagaimana pasal 66 jo pasal 55 UU Praktik Kedokteran). Mungkin pula terkena sanksi hukum – karena dalil tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (dibandingkan dengan standar profesinya) = kelalaian sebagaimana pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata ). Jalinan ketiga ranah yang makin membuat makin ruwetnya penanganan kasus dugaan malpraktek ini akan makin merawankan risiko gugatan hukum bila proses komunikasinya tidak lege artis. Komunikasi disini khususnya antara dokter – pasien dan dokter – dokter/rumah sakit yang saat ini dimasukkan ke dalam standard kompetensi utama yang harus dimiliki dokter dari 7 area kompetensi pendidikan dokter menurut World Federation of Medical Education.
Apalagi bila pihak penyidik yang belum sepenuhnya memahami hukum kedokteran, hanya menjadi corong hukum yang akan ditumpangi oleh pihak penggugat (perdata) yang juga sekaligus menuntut pidana dokternya. Kekeruhan makin menjadi-jadi, sehingga risiko yang intangible membengkak, akibat perilaku oknum penyidik yang tidak akuntabel.

Alasan kedua adalah saat ini tengah populer global bioethics sebagai universal norms yang dikembangkan oleh UNESCO dengan dipersyaratkan adanya lembaga bioetika tingkat nasional suatu negara. Global bioethics mengimbangi maraknya kesadaran tentang hak asasi manusia. Global norms umumnya tak akan lepas dari hukum internasional, baik dari segi konsepnya maupun aplikasinya. Kajian keselamatan pasien sebagai primadona tujuan manajemen risiko masih berkutat di tataran etik, sebelum menuju ke tataran hukum. Tataran etik akan memuluskan budaya tidak menyalahkan yang merupakan perubahan model mental utama, berbeda dengan tataran hukum yang meegedepankan sanksi-sanksi sehingga masih menyuburkan blaming culture.

Alasan ketiga, karena hukum senantiasa tertinggal dibandingkan dengan kemajuan iptekdok dan dinamika perkembangan masyarakatnya, maka kerangka uji kemaslahatan kemanusiaan yang paling awal sekaligus paling sensitive adalah etika. Setelah “cukup matang” penelaahan etika melalui kaidah dasar moral yang saling beradu mempertahankan sebuah argumentasi kebenaran, barulah hukum memantapkan diri menjadi sarana pengatur kedamaian hidup bersama. Manajemen risiko sejatinya menganalisis ke “faktor di belakang orang”, untuk lebih mengobyektivasi sistem. Dalam sistem kedoktera mutakhir, iptekdok dan faktor masyarakat tetap menjadi prime mover penentu perubahan di dimensi pelayanan.

Malfunction doctors.
Dokter sebagai aktor utama pemegang risiko di rumah sakit harus ditanggulangi secara strategis sejak awal. Salah satu investigasi untuk menakar derajat kemungkinan dan keparahan risiko adalah dengan memakai root cause analysis (RCA), sebuah metode reduksionistik untuk mepertajam prediksi. RCA merupakan upaya untuk mengetahui ”the deviation statement” dan melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan tersebut. Dengan RCA akan diketahui masalahnya (defines) dan latar belakangnya (underlying) sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya. RCA adalah menyelesaikan masalah, serta mencegahnya kemudian agar tidak berulang.

Risiko bagi Rumah Sakit karena ulah dokter termasuk ke dalam jenis yang sporadis individual karena tidak berpola, dampaknya sangat tinggi bagi kelangsungan hidup rumah sakit, dan sering menyebabkan krisis. Risiko tersebut kejadiannya dapat dramatis, sehingga amat menyerap perhatian segera, namun dalam penyelesaiannya memerlukan waktu lama untuk memulihkan atau mengembalikannya.

Walau bagaimanapun tingkat kecanggihannya, suatu sistem tak akan lepas dari kekeliruan manusia (human error). Rumusan sederhana alur berpikir adalah bahwa manusia yang malfungsi (malfunction) à kekeliruan (error) à dampak buruk (bad outcome) à risiko gugatan hukum à kalah à kerugian/kehancuran sistem itu sendiri. Karena dokter merupakan motor penggerak utama rumah sakit yang hubungannya saling melengkapi dan memerlukan satu sama lain, maka di sisi manajemen personalia, dokter merupakan aktor yang poten di rumah sakit. Dalam konteks ini, maka dokter malfungsi akan memiliki kategori risiko (termasuk yang diderita rumah sakit) lebih tinggi dibandingkan dengan perawat malfungsi atau bidan malfungsi. Dokter adalah faktor penentu yang mendominasi banyak pembuatan keputusan di RS. Often many entities have control over decisions and each has a unique perspective[1]. Namun ketika dokter malfungsi atau bermasalah dibiarkan terus, akan menularkan ke personel lainnya (cause and effect are similar, only on different time as of continuum).

Karenanya di Indonesia, persoalan dokter malfungsi sebagai wakil budaya menyalahkan versus perbaikan sistem dari manajemen risiko dan keselamatan pasien sebagai budaya tidak menyalahkan, akan merupakan pertarungan yang mengasyikkan yang harus diperhitungkan semua pihak. Entah IDI, apalagi PERSI dan Departemen Kesehatan.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:24 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 8:18 pm

BINGKAI MAKRO HUKUM DISIPLIN MEDIK
ETIKOLEGAL - Edisi Juni 2006 (Vol.5 No.11) Farmacia

Ketika fajar MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) menyingsing, para perancang hukum Indonesia mulai tersenyum. Betapa tidak? MKDKI sebagai lembaga "hilir" pendongkrak mutu sekaligus tangungjawab profesi kedokteran dan kedokteran gigi merupakan debutan baru bagi ranah hukum. Suatu format baru dari ranah hukum administratif yang selama ini kita kenal .
Penulis adalah doktor filsafat, sarjana hukum dan magister sosio-kriminologi. Ia adalah WHO member dari Global Advisory on Vaccine Safety Committee, ketua BP2A IDI Wilayah DKI Jakarta serta Sekretaris MKEK Pusat dan Ketua Bidang Hukum & HAM PB IDI dan mantan Sekjen Jaringan Bioetika & Humaniora Kesehatan Nasional, serta konsultan medikolegal beberapa RS di Jakarta

Di dalamnya hukum disiplin medis ditorehkan. Banyak pihak menunggu kiprah MKDKI sebagai lembaga atribusian baru tersebut. Sebagai penambah khasanah dunia praktik hukum tata tertib seperti yang sudah lama dikenal di dunia militer atau kepegawaian negara. Di sini praktisi hukum juga mulai tersenyum, sambil harap-harap cemas. Peluang apa lagi yang dapat dilakukan untuk makin menjerakan dokter "buruk".

MKDKI akan langsung menyodok ke tengah dua norma kedokteran, yakni ranah etika dan hukum. Etika sebagai indikator dari moralitas perilaku profesi dan hukum (khususnya pidana) sebagai indikator pelanggaran atau kejahatan yang mengganggu kedamaian hidup antar pribadi sesama warga negara. Norma etika sebagai bingkai luar demarkasi tuntunan perilaku normal dan hukum sebagai bingkai dalam demarkasi perbuatan tercela yang laik dijatuhi sanksi. Letaknya di tengah antara etika dan hukum menumbuhkan konsep pendekatan etikolegal, suatu peneguhan atau penyangkalan sebagian norma hukum terhadap norma etika yang merupakan sumber atau asal usulnya.

MKDKI sebagai sistem terbuka akan terpapar terhadap percampuran kedua norma tersebut. Akibatnya ? Salah satu produk utama yang gayuh dengan MKDKI adalah hukum disiplin medik, yang merupakan sisi mikro etikolegal. Namun percampuran tadi yang berlangsung demikian intens, akan memunculkan by product lain yang tak kalah pentingnya, yakni sistem etikolegal. Sistem etikolegal ini merupakan bingkai makro hukum disiplin medis
Tataran Mikro.

Dalam tataran mikro, secara praktis hukum disiplin medik merupakan evaluasi "pasal per pasal" Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Kodeki merupakan kristalisasi International Code of Medical Ethics dan sumpah dokter (Declaration of Geneva), termasuk juga tuntunan prilaku good medical practice. Evaluasi itu dilakukan oleh publik (disebut norma heteronom, ditentukan oleh pihak luar) sebagai masyarakat klien/pasien yang peduli terhadap mutu praktik dokter. Mereka berupaya menyempurnakan kekurangan evaluasi internal kalangan dokter (etika sebagai kaidah otonomi profesi). Mungkin sesuatu yang di jaman serba sibuk ini dirasakan "kurang terterima" oleh publik. Sosialisasi etika profesi oleh profesi sendiri kepada klien/pasien sebagai pengguna jasa medik di ranah publik, dianggap gagal.

Unsur-unsur tataran mikro hukum disiplin seperti kompetensi profesi, standar profesi, perilaku profesi baik profesional maupun personal yang dalam rangka "penerapan ilmu kedokteran" (sebagai batasan sempit disiplin menurut versi UU Pradok No. 29/2004) atau penilaian ulang heteronomik Kodeki dan jajarannya, akan mewarnai "silabus substansi" tugas pokok dan fungsi MKDKI mendatang. MKDKI diharapkan akan segera membuat PR untuk upaya lebih memberikan kepastian hukum bagi para praktisi hukum yang selama ini menunggu untuk tidak membawanya ke MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) IDI ataupun ke pengadilan.
Kriminalisasi – Dekriminalisasi.

Termasuk dalam tataran mikro adalah perbedaan persepsi antara harapan publik dengan korps profesi kedokteran itu sendiri. Perbedaan persepsi ini akan bermuara sebagai kriminalisasi ataupun dekriminalisasi etika. Pergerakan ke arah norma hukum (disiplin maupun pidana) akan menimbulkan fenomena yang secara sosio-kriminologis dikenal sebagai kriminalisasi. Sedangkan pergerakan ke arah norma etika atau norma perilaku yang dianggap menjadi wajar/pantas di masyarakat disebut dekriminalisasi. Contoh kriminalisasi adalah penghukuman dokter yang sengaja tidak memasang papan nama, karena masyarakat merasa kesulitan membedakan dokter benar atau salah hanya dari ada tidaknya papan nama.
Bingkai Makro

Sebagai pergumulan intens antara etika dan hukum, sistem etikolegal akan mempermudah pisau analisis pelbagai permasalahan dialektika antara pemberi jasa dan penerima jasa kedokteran. Sistem etikolegal adalah rangkaian sistem administrasi pertanggungjawaban etik, disiplin dan hukum petugas serta sarana kesehatan yang diubah secara terencana dan bertahap untuk mencapai keadilan. Adanya keadilan sebagai salah satu fitrah utama hukum diperoleh dari adanya keseimbangan antara tujuan normatif kesehatan; tujuan kedokteran; keselamatan pasien/klien/komunitas/masyarakat dan keluhuran profesi. Adanya rasa keadilan ini akan mewarnai segenap tindakan medik, keperawatan, kerumahsakitan & keadministrasian kesehatan yang dilakukan semua insan profesi, khususnya dokter (dan dokter gigi) sehingga membawa kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Bingkai makro hukum disiplin yang layak dipahami oleh MKDKI dan kelak MKDK Propinsi adalah tujuan normatif kesehatan. Hal ini dapat disimak dari raison d'etre program-program kesehatan sebagai perwujudan definisi sehat "klasik" WHO. Program kesehatan adalah mencakup namun tidak terbatas pada pencegahan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera serta rehabilitasi. Bingkai kedua adalah tujuan kedokteran. Tujuan kedokteran bukannya tunggal, namun jamak. Dokter bisa saling berbeda ketika mengobati pasien sakit kronik dengan pasien penderita sakit mendadak atau imuno-kompromais seperti pasien HIV/AIDS, karena tujuannya tidak sama.

Bingkai ketiga adalah keselamatan pasien, yang kini merupakan primadona dari PERSI dan para anggotanya setelah seluruh dunia mengumandangkannya. Apalagi ketika Amerika Serikat setahun lalu mengundangkan Patient Safety & Quality Improvement Act 2005 (29 Juli 2005) dengan arahan sang presidennya dengan tujuan : "to maintain the highest standard of care, the doctors, nurses, must be able to exchange information about problems and solution of medical error ....".

Namun yang tak kalah pentingnya dari bingkai makro hukum disiplin medik adalah martabat profesi. Bingkai ini merupakan unsur "arus balik" heteronomi publik ke profesi itu sendiri yang diharapkan kemudian menjadi otonom, namun bertanggungjawab (pada akhirnya) ke publik. Bingkai inilah yang membuat MKDKI tak akan pernah lepas dari interaksinya dengan para fungsionaris organisasi profesi yang telah "sadar diri", karena pada hakekatnya merekalah benteng tertangguh pembela kepentingan publik. Bukan sekadar pembela kepentingan anggotanya saja yang serba sempit dan bertentangan dengan hakekat profesi itu sendiri. Apalagi yang tak bisa diatur oleh kharisma etika universal yang kini seolah-olah reinkarnasi ke dalam hukum disiplin medik. Yang ini –dokter buruk – merupakan obyek untuk diperbaiki atau bahkan dihilangkan oleh hukum disiplin medik tadi, antara lain dengan menggunakan tangan fungsionaris yang memainkan peran khalifatullah di atas bumi. Fenomena "jeruk makan jeruk". Motornya adalah MKDKI itu sendiri.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:25 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 8:24 pm

MENILIK KEDOKTERAN DARI SUDUT PANDANG ISLAM
SIMPOSIA - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia

Agama dan teknologi seringkali dianggap menimbulkan polemik. Islam mencoba mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kedokteran.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis yang sangat pesat saat ini, membuat hukum di berbagai negara di Eropa tak sinkron lagi. Lebih dari lima dekade silam, negara-negara barat ini memegang paham sekuler. Mereka memisahkan atau menolak pertimbangan moral yang terkait dengan agama untuk menyatu dalam hukum. Alhasil, mereka gagal memecahkan berbagai isu kedokteran modern yang membutuhkan pertimbangan moral .

Kegagalan tersebut mendorong lahirnya disiplin dalam etika kedokteran di kawasan Eropa. Berbagai konsensus dan deklarasi pun telah bermunculan. Tapi disiplin baru ini juga kurang jelas dan tidak sesuai. Pasalnya, Eropa tidak mengikuti panduan moral yang konsisten. Moral dianggap sebagai suatu konsensus umum. Suatu yang benar atau salah ditentukan oleh penilaian masyarakat pada saat itu. Sadar dengan kelemahan ini, akhirnya kini Eropa mulai beralih melakukan pendekatan Islam guna memecahkan berbagai isu kedokteran tersebut.

Islam memang memiliki prinsip yang sangat unggul dan komprehensif. Semua aspek kehidupan maupun science diatur secara jelas oleh Islam, termasuk etika moral kedokteran. Semua hukum dan etika yang telah digariskan secara kasar dalam Alquran dan Sunnah ini bersifat applicable sepanjang zaman. Artinya, semodern apapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, etika dan moral kedokteran Islam tetap bisa digunakan. Inilah yang membuat negara barat kagum dan akhirnya menggunakan pendekatan Islam untuk etika kedokteran mereka.

Fenomena tersebut dikemukakan oleh Prof. Dr.Omar Hasan Kasule Sr, MB.ChB (MUK), MPH pada acara Annual Training for Better Organization and Health Islamic Conference (ATIBIOTIC), FKUI, 4-5 Februari lalu. Menurutnya, seorang dokter muslim harus memiliki empat karakter utama, yakni beriman, bertakwa, bersifat amanat, dan berakhlak mulia.

Seorang dokter muslim yang beriman yakin bahwa hidup, mati, penyakit, dan penyembuhan adalah milik Allah SWT semata. Dia juga yakin bahwa dirinya hanyalah sebagai alat dan bukan 'Sang Penyembuh'. Iman juga akan membuat seorang dokter sadar bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas. "Oleh karena itu seorang dokter janganlah bersikap arogan. Langkah pasti yang harus ditempuh adalah berusaha semaksimal mungkin untuk penyembuhan pasien dan tetap tawakal," tegas Omar.

Dengan ketakwaan, seorang dokter muslim akan mampu selalu bertindak benar dan tidak menentang hukum Islam. Pasalnya, dia yakin bahwa Allah selalu mengawasinya. Sedangkan sifat amanat dari dokter muslim membuatnya bisa dipercaya. Dia menganggap pekerjaannya adalah ibadah untuk Allah, makanya dia akan melakukan yang terbaik atau kompetitif. Tujuan utamanya bekerja bukanlah untuk meraih kejayaan dan materi. Oleh karena itu dia tidak akan memberikan tindakan dan obat-obatan yang sebenarnya tak dibutuhkan atau bisa memberi dampak buruk pada pasien.

Selain empat karakter utama tersebut, seorang dokter muslim juga harus mengikuti hal yang bersifat sunah. Misalnya saja, menghindari hal yang meragukan atau hal yang tak dipahaminya, respek terhadap kehidupan, mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan evidenced, menjaga lidah dan bertutur ramah, bertindak benar, menghindari marah dan kegelisahan, bekerja semaksimal mungkin, mengobati pasien dengan sikap terbaik, terkendali dan murah hati, menjaga objektivitas, dan menghindari penindasan terhadap sesama dokter atau pasien.

Pada acara yang diadakan oleh Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah FK se-Indonesia ini, Omar yang menjabat sebagai Profesor Epidemiologi dan Kedokteran Islam Universitas Brunei Darussalam ini juga membeberkan berbagai isu kedokteran Islam kontemporer. Berikut beberapa isu yang dikupas cukup menarik oleh pentolan Harvard University ini.

Reproduksi Buatan
Inseminasi in vivo (intra-uterine) dibolehkan dalam Islam, jika sperma berasal dari suami yang sah dan terjaga kemurniannya selama proses di laboratorium atau klinik. Agama melarang inseminasi buatan in vivo pada seorang istri, bila spermanya berasal dari pria asing (bukan suami) atau sebaliknya inseminasi in vivo pada wanita asing (bukan istri) dengan sperma si suami.

Islam mengizinkan fertilisasi in vitro jika sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah dan zigot diimplantasikan pada istri yang sama. Namun menurut beberapa ahli fikih, agama juga membolehkan fertilisasi, jika zigot berasal dari pasangan suami istri sah, kemudian diiimplantasikan pada rahim istri sah kedua atau lain dari suami. Fertilisasi in vitro tidak dibenarkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah, namun zigot diimplantasikan pada ibu pengganti.

Seorang wanita menikah tidak dibenarkan menerima zigot yang diimplantasikan kedalam rahimnya jika sperma dari seorang donor yang bukan suaminya. Islam juga tidak membolehkan implantasi zigot yang telah dibuahi pada seorang istri, jika sel telurnya disumbangkan dari wanita lain. Oleh karena itu Islam melarang praktik bank sperma yang kerap di dijumpai di negara barat. Praktik ini dianggap sebagai suatu bentuk dari zina.

Kontrasepsi
Sebenarnya dalam Islam ada dasar yang membolehkan kontrasepsi, yakni dari hadis tentang koitus terputus. Tapi keputusan untuk melakukan kontrasepsi haruslah disetujui oleh pasangan, jadi jangan sepihak. Jika kontrasepsi merupakan suatu hal darurat untuk melindungi hidup si ibu, persetujuan suami tidak diperlukan.

Untuk memilih kontrasepsi harus berdasarkan tujuan dan prinsip hukum Islam. Kontrasepsi pria yang diperbolehkan antara lain kondom, coitus saxanicus, coitus reservatus, dan coitus interruptus. Sementara untuk wanita, metode reversibel yang diizinkan adalah tindakan mekanis (diaphragm, cervical cap, dan vaginal sponge) dan secara kimiawi dengan menggunakan spermisida serta pil kontrasepsi oral. Beberapa bentuk IUD tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan early abortion. Sementara untuk sterilisasi belum ada konsensus dari para ahli fikih.

Meski demikian ada hal yang perlu dicermati dengan keberadaan kontrasepsi yang aman. Misalnya saja, hal ini akan mendorong prilaku seks bebas tanpa dibebani rasa takut akan risiko hamil. Kontrasepsi tidak diizinkan menjadi suatu bagian kebijakan dalam program nasional untuk mengontrol populasi.

Kloning
Kloning merupakan suatu bentuk reproduksi yang tidak melibatkan interaksi pria dan wanita. Clone adalah tiruan yang tepat atau persis dari yang asli. Kloning bukanlah suatu penciptaan kehidupan baru dari dasar senyawa organik dan non-organik, seperti kehidupana de novo yang hanya hak pregoratif Allah semata. Kloning merupakan suatu bentuk reproduksi aseksual yang biasa dijumpai pada hewan dan tumbuhan. Adam dan Isa adalah manusia dari reproduksi aseksual yang terjadi hanya karena izin Allah semata.

Dalam Islam, sesuatu yang belum terjadi atau bersifat spekulatif dan ragu-ragu sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, isu legalitas dan etika kloning ini belum dilakukan karena sampai saat ini tak ada kejadian pada manusia. Namun menurut para pakar islam, hasil kloning tentunya tidak memiliki kualitas yang sama seperti ciptaan Allah. Hasil mungkin memiliki material aktivitas biologis yang sama dengan manusia layaknya, namun kualitas spiritualnya tak ada.

Sebenarnya kloning memiliki manfaat medis semisal yang diaplikasikan dalam transplantasi organ. Namun hal ditakutkan juga adalah kloning bisa juga mengarah pada lahirnya suatu penyakit dan masalah kedokteran baru.

Isu etikikolegal utama dalam kloning adalah hilangnya keunikan dan individualitas manusia. Bahaya yang tak terkira dari hasil kloning ini adalah jika disalahgunakan untuk kriminal. Isu legalitas akan meningkat dalam konteks hak warisan dari anak hasil kloning dan anak sebenarnya. Sementara dampak terhadap sosio-demografi yang mungkin terjadi adalah hilangnya martabat manusia, produksi monster manusia tanpa ada latar belakang keluarga, dan rusaknya garis silsilah.

Aborsi
Isu mengenai kehamilan yang tidak diinginkan (aborsi) adalah suatu konsep baru dalam sejarah manusia. Aborsi disinyalir muncul akibat tekanan sosial dari kehidupan modern. Islam melarang aborsi guna melindungi hak fetus dan bayi, serta meredakan efek sosial yang tak diingin dari aborsi.

Hidup adalah hal yang sakral dan suci. Semua nyawa memiliki nilai yang sama bahkan saat masih berada dalam rahim atau di masa kritis karena penyakit. Merenggut nyawa seseorang tanpa dasar legal sama saja kedudukannya dengan membunuh seorang manusia. Dan membunuh termasuk dosa besar. Namun ada pertimbangan bahwa, aborsi menjadi kejahatan yang lebih ringan saat kedua nyawa, si ibu dan anak, tengah terancam. Jadi lebih baik kehilangan satu nyawa ketimbang dua sekaligus.

Hukum Islam menerapkan hukuman tegas yang diukur dari penyebab aborsi dari fetus. Diya dibayarkan jika fetus yang keluar masih memiliki tanda-tanda kehidupan dan meninggal setelah itu. Sementara Ghurrat yang lebih rendah dari diya, dibayar jika fetus yang keluar meninggal.

Tapi yang terpenting apakah suatu aborsi legal atau illegal, bayi yang telah diaborsi harus tetap diperlakukan dengan layak. Harus dicuci/mandikan, dikafankan, dan dikuburkan secara pantas.

Memilih Jenis Kelamin
Keinginan manusia untuk memilih jenis kelamin keturunannya adalah suatu hal alamiah. Namun Allah SWT, dalam Al-quran surat ke-49, secara tegas mengatakan, penentuan gender adalah hak Allah. Tak satupun usaha manusia bisa melawan kehendak Allah tersebut. Upaya manusia bisa menjadi sukses hanya jika diizinkan Allah melalui permohonan atau doa.

Saat ini, pro-kontra terpusat pada metoda pemilihan jenis kelamin yang ada. Beberapa ahli fikih membolehkan metoda alamiah, sementara yang lainnya melarang. Metoda alamiah dilakukan dengan memilih hari persetubuhan sebelum dan sesudah ovulasi serta merubah kimiawi vagina bagian atas. Tapi cara ini ternyata kurang efektif. Sementara untuk metoda lain, para ahli fikih belum membuat keputusan. Metoda tersebut di antaranya, pemisahan air mani laki-laki dan perempuan dengan sentrifus dan inseminasi in vitro, perubahan jenis kelamin dengan teknologi genetik, memaparkan fetus dengan hormon spesifik, dan opersi penggantian kelamin untuk hermaprodit.

Para ahli mempertimbangkan adanya konsekwensi jangka panjang dari pemilihan jenis kelamin ini. Ketidakseimbangan gender yang parah akan mengancam perkawinan dan bisa menghancurkan keluarga. Bahkan tujuan hukum untuk melindungi keturunan tidak akan bisa terpenuhi.

Euthanasia
Tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif, tidak dibolehkan dalam islam. Euthanasia dinilai sama saja dengan menentang kehendak Allah yang telah mentapkan kapan ajal seseorang. Artinya, euthanasia sama beratnya dengan membunuh seorang manusia.

Eutanasia positif merupakan tindakan memudahkan kematian si sakit oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Misalnya saja, pasien kanker ganas dengan sakit luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis)yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya,tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. Sementara eutanasia negatif ditafsirkan membiarkan si pasien menderita tanpa diberi pengobatan hingga menemui ajalnya secara alami.

Berbeda dengan euthanasia positif yang jelas diharamkan, segelintir ahli fikih membolehkan euthanasia pasif untuk kasus tertentu. Pengobatan dihentikan atau pasien tidak diberi pengobatan dengan dasar keyakinan si dokter, pengobatan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit. Hal ini dinilai sesuai dengan sunnatullah dan hukum sebab-akibat. Di samping itu juga dipertimbangkan kesanggupan keluarga membiayai pengobatan jika perawatan terus dilakukan. Untuk melakukan euthanasia negatif harus memperoleh persetujuan keluarga. (Arnita)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Tue Apr 19, 2011 12:10 pm

KORBAN MALPRAKTIK SULIT CARI KEADILAN
Selasa, 19 April 2011 | 08:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Korban malpraktik di Indonesia kerap sulit mencari keadilan. Sistem hukum yang ada saat ini belum berpihak kepada pasien. Reformasi di bidang kesehatan yang mencakup berbagai substansi, termasuk masalah malpraktik, sangat diperlukan untuk mencegah terus bertambahnya korban. “Kami berharap adanya reformasi kesehatan yang mencakup berbagai substansi, khususnya korban malpraktik. Korban malpraktik semakin marak. Kalau dihitung per tahun, dari Jakarta saja cenderung mengalami peningkatan. Belum lagi yang di daerah,” kata pengurus LBH Jakarta Maruli Tua Rajaguguk, Senin, (18/4/2011).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan, laporan kasus malpraktik dan tidak diperolehnya hak atas kesehatan cenderung meningkat. Pada 2009, LBH Jakarta mencatat setidaknya ada 7 laporan pengaduan dari masyarakat. Pada 2010, jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 10 pengaduan. Maruli menilai, undang-undang yang mengatur masalah kesehatan maupun rumah sakit saat ini tidak memihak pasien karena menempatkan beban pembuktian pada korban. Dalam hal ini, pasienlah yang harus membuktikan terjadinya malpraktik.

Permasalahan lainnya adalah terjadi gap (jarak) pengetahuan maupun informasi antara korban dan dokter. Menurut Maruli, bila ini disejajarkan dengan lazimnya hukum pembuktian yang diatur dalam perdata dan pidana, tentu tidak akan ketemu. Bahkan cenderung si pasien akan kalah, karena semua bukti dipegang oleh dokter. "Jadi kami pikir tidak cocok sistem hukum dalam hal ini malpraktik diterapkan lazimnya seperti pidana dan perdata. Seharusnya dibalik, seyogyanya seperti korupsi," jelasnya. Dalam pengamatan LBH Jakarta, laporan masyarakat di kepolisian terkait malpraktik relatif menemui jalan buntu, bahkan banyak yang dihentikan. Maruli menilai hal ini dikarenakan polisi selalu mendasarkan penyelidikannya pada pernyataan para ahli. "Apa yang dikatakan ahli, itulah yang dicatat pihak kepolisan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ahli yang memberikan keterangan obyektif apa tidak?" bebernya.

Di sisi lain, korban (pasien) yang meminta ahli seorang dokter terkait kasus malpraktik yang menimpanya, kebanyakan dokter enggan untuk memberikan kesaksian. "Ini ada semacam konspirasi di dunia kedokteran, untuk menutupi agar misalnya si dokter ini dilindungi dari kesalahnnya," pungkas Maruli. Melihat kenyataan ini, tak heran rasanya jika banyak masyarakat lebih memilih untuk diam ketimbang harus melaporkan kejadian yang menimpa diri mereka akibat buruknya pelayanan kesehatan. Bahkan, tak jarang mereka (pasien) menganggap hal ini sebagai suatu takdir yang memang harus mereka terima.
Back to top Go down
 
Hukum Kesehatan
View previous topic View next topic Back to top 
Page 5 of 5Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5
 Similar topics
-
» hukum memakai barang bajakan
» Kajian moral dan hukum Islam dalam pernikahan
» hukum walimatul ursy
» KRONOLOGIS PENYESATAN PAULUS DALAM MENGHAPUS HUKUM TAURAT
» implementasi syariat islam dalam perspektif hukum dan politik indonesia

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: