Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Hukum Kesehatan

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Mon Jun 28, 2010 6:19 am

AUDIT MEDIS
Dewasa ini komersialisasi pelayanan medis merupakan fenomena yang sudah umum ditengah masyarakat, jasa pelayanan medis sudah mulai merambah memasuki dunia bisnis. Jasa dan produk kesehatan sudah mulai diiklankan walaupun masih hati hati dan tidak seagresif produk atau jasa lain. Saat ini sudah jelas tampak adanya gejala bahwa pelayanan kesehatan sudah mulai bergabung dengan kegiatan bisnis. Dalam kaitannya dengan penerapan audit medis dalam pelayanan kesehatan, wadah audit medis dibentuk untuk menghadapi masalah masalah yang ditimbulkan oleh ketentuan etik dan hukum yang cukup rumit dan pelik dengan permasalahan yang sangat kompleks. Wadah ini dimaksudkan untuk membantu para dokter dalam menghadapi dilema etik.

Dalam pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit, sering timbul pelanggaran etik, penyebabnya tidak lain karena tidak jelasnya hubungan kerja antara dokter dengan rumah sakit. Tidak ada suatu kontrak atau perjanjian kerja yang jelas yang mengatur hak dan kewajiban masing masing pihak. Sementara itu, perkembangan teknologi kesehatan juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran etik, karena pemilihan teknologi kesehatan yang tidak didahului dengan pengkajian teknologi dan pengkajian ekonomi, akan memunculkan tindakan yang tidak etis dengan membebankan biaya yang tidak wajar kepada pasien.

Tindakan penyalahgunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan, dilakukan oleh dokter baik pada saat berlangsungnya diagnosa maupun pada saat berlangsungnya terapi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pasien. Misalnya pasien yang seharusnya tidak perlu diperiksa dengan alat atau teknologi kesehatan tertentu, namun karena alatnya tersedia, pasien dipaksa menggunakan alat tersebut dalam pemeriksaan atau pengobatan, sehingga pasien harus membayar lebih mahal.

Menyadari hal tersebut, pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran etik perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dalam memfungsikan mekanisme audit medik, diperlukan adanya suatu standar operasional sebagai tolok ukur untuk mengendalikan kualitas pelayanan medis. Standar operasional ini bertujuan untuk mengatur sampai sejauh mana batas batas kewenangan dan tanggung jawab etik dan hukum dokter terhadap pasien, maupun tanggung jawab rumah sakit terhadap medical staf dan sebaliknya. Standar operasional ini juga akan mengatur hubungan antara tenaga medis dengan sesama teman sejawat dokter dalam satu tim, tenaga medis dengan paramedis, serta merupakan tolok ukur bagi seorang dokter untuk menilai dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban hukumnya jika terjadi kerugian bagi pasien. Karena itu rumah sakit harus mempunyai standar atau prosedur operasional dan di organisasikan melalui suatu kelompok yang dapat mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan seluruh tenaga medis. Kelompok inilah yang dinamakan Komite Medis.

Menurut ketentuan Pasal 42 ayat ( 1 ) SK MenKes RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum, dinyatakan Komite Medis adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 ayat ( 7 ) dinyatakan pembentukan Komite Medis di rumah sakit milik DepKes ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pelayanan Medis atas usul direktur rumah sakit untuk masa kerja tiga tahun. Seterusnya dalam Pasal 42 ayat ( 8 ) disebutkan bahwa untuk pembentukan Komite Medis di rumah sakit bukan milik DepKes ditetapkan dengan keputusan pemilik rumah sakit atas usul direktur rumah sakit setelah berkonsultasi dengan MenKes.

Komite Medis mempunyai tugas membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan kesehatan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan. Mereka berkewajiban melakukan medical audit dan berbagai kegiatan yang tujuannya memelihara pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar pelayanan rumah sakit. Tegasnya fungsi Komite Medis ini tidak lain adalah untuk mencegah berbagai kemungkinan terjadinya maltreatment dan malpractice serta berusaha mencari penyelesaian.

Keberadaan Komite Medis di setiap rumah sakit sangat besar manfaatnya bagi kepentingan dan perkembangan pelayanan kesehatan, terutama perlindungan terhadap hak hak pasien dari tindakan tindakan medis yang bertentangan dengan standar profesi dalam menjalani diagnosa dan terapi. Kehadiran Komite Medis juga sangat berpengaruh bagi profesi kedokteran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka serta menjaga integritas otonomnya sebagai pengemban profesi kedokteran, sesuai dengan perkembangan peralatan kedokteran dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan.

Sumber: Buku Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter - Dr. Bahder Johan Nasution S.H, S.M, M.Hum
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 9:45 am

JUDICIAL REVIEW UUPK
ETIKOLEGAL - Edisi Juli 2007 (Vol.6 No.12) Farmacia
Agus Purwadianto
Penulis adalah doktor filsafat, sarjana hukum dan magister sosio-kriminologi. Ia adalah Ketua MKEK Pusat, WHO member dari Global Advisory on Vaccine Safety Committee, ketua BP2A IDI Wilayah DKI Jakarta serta Ketua Bidang Hukum & HAM PB IDI dan mantan Sekjen Jaringan Bioetika & Humaniora Kesehatan Nasional, serta konsultan medikolegal beberapa RS di Jakarta.

Dunia praktik kedokteran baru saja menapaki akhir babak baru, khususnya alam bidang medikolegal. Sekelompok dokter yang dimotori oleh sejawat dari Malang, Surabaya, dan Jakarta mencoba melakukan hak-hak hukumnya setelah 2 tahun berjalannya UU Pradok No. 29/2004 pasca masa transisi. Mereka menggandeng beberapa pasien yang dalam diktum-diktumnya merasa bahwa UU Pradok memasung hak-hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Khususnya pasal 37 (2) juncto pasal 76 UU tersebut yang terkenal dengan ’Sindroma 3 Tempat Praktek’ yang bertentangan dengan sumpah dokter untuk menolong pasien yang menderita di tempat-tempat lain selain 3 tempat praktek. Selain itu kriminalisasi UU Pradok sebagaimana pasal 79 (a) yang tanpa papan nama dijatuhi sanksi pidana dan pasal 79 (c) yang memenjara dokter yang tak memugar keilmuannya, ikut kena protes karena melanggar HAM dokter.

Tidak mengikat
Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Prof. Dr. Jimly Ashidiqie SH dengan 6 anggota majelis bergantian membacakan putusan No. 4/PUU-VI2007 tertanggal 19 Juni 2007 lengkap dengan argumen hukumnya. Putusan MK mirip seperti kita ”menghapus kata-kata” suatu pasal. Artinya kata-kata yang ”dihapus”, walalu tertulis dianggap tidak mengikat. Selengkapnya bunyi pasal-pasal UU Pradok pasca putusan Mk tersebut ialah:

PASAL 75 AYAT (1)
l SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SURATTANDA REGISTRASI SEBAGAI­MANA DIMAKSUD DALAM PASAL 29 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJA­RA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH).
l SETIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH).

PASAL 79
l DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SE­TIAP DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG ,
l DENGAN SENGAJA TIDAK MEMASANG PAPAN NAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 41 AYAT (1)
l DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBUAT REKAM MEDIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT (1); ATAU
l DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAIMANADIMAKSUD DA­LAM PASAL 51 HURUF a, HURUF b, HURUF c, HURUF d, ATAU HURUF e.

Implikasi hukum
Dalam konteks dokter praktek tanpa STR atau SIP atau tidak memasang papan nama, dan tidak meng­ikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan, sank­si hukum pidana penjara (kurungan) tak ber­la­ku lagi. Sesuatu yang menurut MK juga ”mendzalimi” dokter, karena eksesnya di lapangan dokter di­takut-takuti oknum penyidik atau jaksa untuk ditahan, dengan ”pemberatan” berita pers yang sering­kali jelas-jelas praduga bersalah. Namun pidana den­da tetap berlaku. Dalam hal ini sanksi pidana untuk ke semua pasal di atas, mirip perdata. Na­mun uang dendanya, bila itu ada, akan diberikan ke kas negara. Hal ini, dalam kenyataan sosiologi hu­kumnya, tetap memberikan peluang, walaupun ke­cil, kepada penegak hukum untuk menekan dokter melalui denda-denda maksimalnya. Perilaku oknum seperti ini harus diantisipasi untuk dapat kiranya ”ditangkal” melalui sosialisasi UU Pradok seluruh jajaran hukum. Apalagi fenomena ”kejadian tak di­inginkan” tetap merupakan risiko yang tak terelak­kan dalam praktek profesi.

Yang nampak ketinggalan adalah pasal 80 UU Pra­dok, yang masih ’menyisakan’ sanksi kurungan kepada para direktur sarana kesehatan yang mempekerjakan dokter/dokter gigi tanpa STR dan SIP. Hal ini akan memberi dampak positif bagi penertib­an rumah sakit atau klinik yang dapat menjadi ”sa­rang” bagi dokter yang tak memenuhi standar ad­mi­nis­tratif praktik dokter. Di samping itu, secara so­siologis, pasal tersebut lebih berkonotasi pidana ad­ministratif juga, melalui denda untuk kas negara.

Dekriminalisasi sebagian pasca Judicial Review MK membersitkan bahwa kepentingan hukum dokter sebagai profesi mulia amat dijaga oleh negara. Apalagi bila dalam Permenkes No. 512/2007 yang me­rupakan delegasian pasal 38 dan 43 UU Pra­dok juga mengedepankan hal serupa. Berkat profesi mu­ lia, semestinya kepastian hukum perlindungan praktek dokter menjadi ”ruh” bagi implementasi peratur­an pelaksanaan berikutnya. Khususnya Departemen Kesehatan dan Idi/PDGI beserta KKI dan pemangku kepentingan lainnya dalam menongkrak keperca­ya­an publik bagi pelayanan medik yang bermutu di In­do­nesia, sehingga rakyat terlindungi dari praktek dok­ter ”hitam”, peniru dokter yang kini menjamur, ataupun hal lain yang di bawah standar profesi.

Dekriminalisasi sebagian memang harus dija­di­kan momentum tercegahnya praktek kedokteran de­fensif yang pasti pada gilirannya memberatkan publik yang tengah sakit dan memerlukan pertolongan jasa dokter berhati mulia. Sedangkan penolakan terhadap norma ”maksimal 3 Tempat Praktek” dianggap sejalan dengan harapan masyarakat agar dokter makin berkonsentrasi praktek di tempatnya masing-masing yang memudahkan pengaturan administratif bagi sistem rujukan. Sistem rujukan yang baik ber­da­sarkan peta keberadaan dokter/dokter gigi de­ngan sarana prakteknya yang jelas dan terkontrol pe­merintah dan organisasi profesi, akan menghindarkan dari bernafsunya aparat penegak hukum da­lam kesempatan pertama membina dan mengawasi profesi mulia ini. Pidana adalah ultimatum reme­dium. Bukan primum remedium. Berbahagialah, wa­lau sedikit, wahai kaum dokter.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 3:56 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:33 am

TITIK TENGAH KEINTIMAN KEDOKTERAN TIMUR DAN BARAT
ETIKOLEGAL - Edisi November 2006 (Vol.6 No.4) Farmacia
Agus Purwadianto

Kenapa kedokteran Barat dipercaya banyak orang ? Ia memiliki kekuatan. Bukan hanya ”orang pintar” saja yang berkekuatan magis, sebagaimana sosok Kedokteran Timur. Daya ”magis” dokter superspesialis (tokoh Barat) adalah berbekal obyektivitasnya. Pendekatan positivistik (inderawi, sekurang-kurangnya fakta dapat dilihat atau didengar) membuat si Barat unggul. USG 3 dimensi yang mampu melihat penyempitan nadi koroner jantung misalnya, yang bertolak pangkal dari dasar ilmu biologi dan fisika, gambarnya yang bisa sekaligus dilihat oleh dokter maupun pasien. Terus gambar tadi dapat dibawa ke spesialis di mancanegara untuk diinterpretasikan. Teknologi dan interpretasi USG dianggap sesuatu yang ilmiah. Bahkan semua orang dapat melihat gambar tadi sehingga disebut universalistik. Inilah ”daya magis” si Barat yang meminjam August Comte (pengusung awal faham positivistik), adalah bentuk tertinggi suatu ilmu. Sebelumnya adalah pendekatan metafisik, dimana sinshe mungkin menyebut sakit jantung tadi dengan ”masuk angin kasep di dada” yang (dianggap) kurang ilmiah. Masih lebih baik lagi dibandingkan dengan ”orang pintar” lain yang menyebutnya ”ini penyakit akibat kutukan karena Dewa-dewa sedang marah”. Pendekatan berbau gaib begini dianggap paling rendah kadar ilmiahnya alias tidak ilmiah. Apakah yang ilmiah pasti baik dan yang tidak ilmiah pasti buruk ? Jawabnya : belum tentu.

Dari ”magis”nya si Barat, sekali kausa penyakit diketemukan, terkuaklah mekanisme patofisiologinya, sehingga pengobatan yang rasional terhadap kausa akan menyembuhkan. Sekali Salmonella typhosa dikenali dan ia mati dengan berondongan chloramphenicol, tifoidnya terlibas, sembuhlah pasien si dokter. Obyektivitas disini mengimbas kesan bahwa si Barat adalah serba transparan. Karena transparan – obyektif, maka si Barat mudah sekali dibuat massal. Jadilah industri kedokteran Barat yang ditandai dengan pemakaian alat-alat canggih beriptek amat tinggi dan rumit. Barat perlambang modern. Imbasnya : alat-alat seperti USG menjadi mendunia, karena dianggap rasional. Hasil sampingannya ? Tentu saja juga mahal karena harus membayar ongkos riset plus bunga plus sergapan keuntungan kaum industrialis pedagang. Namun masih saja, karena ditengarai oleh etika, mahalnya pelayanan si Barat ”disembunyikan” ke rasionalitas obyektifnya. ”Kan penyakit jantungnya atau tifesnya jadi ketahuan pasti. Daripada ke sinshe yang hanya sekadar menduga-duga. Soal nyawa kok di coba-coba”, kilah spesialis jantung yang menepuk dada kalau berhadapan dengan jagoan Timur, si sinshe atau ’orang pintar’ tadi. ”Dunia kita kan ada fakultasnya, ada rumah sakitnya, ada WHO-nya, ada badan akreditasinya segala di seantero dunia,” lanjutnya demi unjuk gigi betapa budaya Barat begitu luas pengaruhnya. ”Simak lagi. Jutaan orang dapat diselamatkan dari kematian akibat penyakit infeksi pasca ditemukannya penisilin,” ujar si Barat mengupas sejarah medik ”keperkasaannya”.

Titik lemah si Barat.
Si Barat, dengan segala kemajuan yang telah diperolehnya dalam menyehatkan manusia selama hampir 4 abad terakhir dikenal sebagai ”revolusi pertama” keilmuan medik. ”Revolusi medik” yang kawin dengan si Era Pencerahan keilmuan, menurut Laurence Foss & Kenneth Rothenberg membuahkan anak ”pasien sebagai model biomedik”. Dalam model ini, tubuh manusia ibarat mesin biomedik, penyakit adalah kerusakan mesin dan dokter bertugas memperbaikinya. Pendekatan ini telah terbukti menyembuhkan ratusan penyakit yang berdasarkan agen (penyebab) fisik. Kemajuan iptekdok didasarkan pada reduksionisme biomedik (pengerdilan manusia seutuhnya atas dasar sistem, lalu jaringan, lalu sel, lalu molekul, hingga ke atom atau sub-atom). Namun eksesnya : pasien dianggap sekadar gerakan mekanik sel-sel dan molekul-molekul. Karena bertolak dari dualisme operasional (pemisahan tegas antara badan – jiwa manusia), si Barat berekses : semua penyakit dianggap adalah berbasis kelainan badan. Jiwa dianggap bukan hal ilmiah karena tidak obyektif. Tak kasat mata.

Si Barat alias kedokteran modern melihat penyakit semata-mata adalah suatu proses yang ditandai oleh penyimpangan terukur dari suatu norma. Normanya adalah parameter biologis (somatis). Penyimpangan ini diakibatkan oleh agen pengubah perusak fisik secara intrinsik. Menurut si Barat, penyakit terbaik dipahami melalui cara keilmuan seperti patofisiologi. Bila tak ada dasar ilmu rasional penuh seperti biologi molekular, biokimia dan fisika, dicari rasionalitasnya dalam patofisiologi itu sendiri. Pasien dikonsepsikan sebagai organisme biologis. Tanpa jiwa. Penyembuhan penyakit secara khusus dicapai pendekatan secara fisik, seperti penambahan, pengurangan atau netralisasi terhadap penyebabnya.
Namun satu hal pasti. Si Barat masih belum cukup andal dalam mengatasi penyakit kronis dan degeneratif. Apalagi kalau si pasien menganggap dirinya ”berpenyakit” (illness), sedangkan sang dokter belum bisa mengungkap ”sakit”nya (disease). Dengan ekses ”biaya mahal”nya, untuk penyakit lansia ini ditengah keterbatasan daya beli masyarakat, si Barat dikritik sebagai ”serba dingin”. Teknologi medik hanyalah robot-robot belaka. Tak ada kasih sayang dan keintiman kemanusiaan. Titik lemah ini kemudian dimanfaatkan oleh kedokteran alternatif dan komplementer yang dekat ke si Timur untuk mengisi lowongan itu.

Masuknya si Timur.
Kalau mengobati kaum lansia yang terkena jantung koroner dan diabetes yang serba mahal dengan hasil kurang memuaskan secara psikis, si Timur masuk menancapkan kelemahan si Barat. Dengan daya kritis : bahwa kedokteran modern sudah “lepas tangan”, artinya kondisi penyakit sudah parah. Atau kedokteran modern belum sanggup mencari kausa pastinya secara spesifik, artinya panyakitnya masih dalam bentuk simptom atau maksimal sindrom yang seringkali berada di tahap awal atau tahap subinfeksi. Disinilah “curang”nya kedokteran alternatif. Ia memasuki pangsa pasar yang “kosong” akibat kelemahan si Barat, dengan asumsi : ” Toh, bila kebetulan terjadi kesembuhan si lansia tadi ia akan menjadi corong iklan tersendiri”. Si Timur akan berupaya mencari efek dramatisasi (akan khasiat produknya yang diklaim menyembuhkan tadi). Dengan kesaksian-kesaksian lansia tersebut, upaya si Timur menjadi lebih sah. Kemasan “sales” si Timur segera akan “booming”, dengan menjerat pasien-pasien yang mudah terpengaruh oleh efek plasebo tadi.

Cerdiknya si Timur ? Bila mereka gagal mengobati penyakit tua dan degeneratif tadi, sekejap itu pula mereka langsung ikut menyerah. Sambil mengemukakan dalih : ”Yang hebat seperti kedokteran modern saja tak sanggup mengatasi, apalagi kita ……”. Itu di ”hilir”. Cerita di sisi ”hulu” juga merupakan ”obyek” kecerdikan si Timur. Pada tahap awal penyakit, mereka masuk dengan “over-claim pluri-potent” khasiat pengobatan Timurnya. Si Timur tanpa malu-malu merambah ke dunia potensi ”pra-sakit”, yakni tahap dimana secara biologis tubuh pasien belum dikatakan “sakit”. Tahap ”pra-sakit” ini secara kacamata Barat masih “kosong-konsep”. Kenapa? Karena kebelum-jelasan kausalitas penyebabnya secara lurus-sederhana, seperti masih dalam tahap gejala yang ”masih lemah”, ”penyebabnya multi-faktorial” atau berembel-embel ’pati’ dibelakang organ yang diduga bermasalah, seperti ”kardiomiopati” (arti harfiahnya : penyakit jantung yang sebabnya belum diketahui). Juga karena patofisiologi mekanistik-nya belum jelas, sebagaimana contoh nyata : penyakit kejiwaan, penyakit degeneratif-metabolik-endokrin, keganasan, gangguan seksual/reproduktif dan gangguan kebugaran lainnya. Jadi tahap ”pra-sakit” ini yang masih bertataran symptom, banyak diklaim sebagai lahan kedokteran alternatif.
Si Timur bisa dengan ”gagah”nya mengklaim secara berlebihan khasiat pengobatan atau terapinya. Suatu pendalilan dampak pencegahan “pluri-potent” seperti : ”mampu menyembuhkan gangguan sesak napas, segala penyakit pinggang”. Obat macam ini menurut POM ”masih dalam batas toleransi”. Sepanjang tidak mengklaim khasiat sebagai ”penyembuh diabetes, gagal jantung, disfungsi ereksi” yang memang kategori diagnosis sakit khas medik, pengobatan Timur dapat dibenarkan.

Namun justru disinilah letak daya ”magis” si Timur, karena penyakit masih di stadium awal, mereka sudah mengklaimnya ”dapat menyembuhkan”. Padahal di satu sisi, si Barat atas nama obyektivitas-transparansi yang bermuara pada ”bukti medik” (evidence-based) masih terbata-bata mengklasifikasikannya sebagai “pencegahan” atau “perlindungan khusus”. Suatu tahap sebelum pengobatan/terapi. Sementara sisi kaum farmasi Barat masih mengkategorisasikan ramuan herbal atau jamu si Timur tadi sebagai “makanan tambahan” atau sekedar ”vitamin” belaka. Namun yang jelas bukan “obat”.

Kedokteran Alternatif.
Dengan pendekatan yang holistik (bukan dualistik yang menekankan tubuh saja) dan interaksionistik (sebagai lawan reduksionistik), kedokteran alternatif mencoba menengahi ”jurang” antara si Timur dan si Barat. Kedokteran alternatif dan komplementer mencoba mengisi kekurangan si Barat dengan menampilkan keunggulan si Timur. Ia mempergunakan subyektivitas pasien untuk parameternya. Keunggulannya, dengan memasukkan komponen non-tubuh manusia sebagai penyebab penyakit (lingkungan, faktor sosial dll) mereka hendak merelatifkan hegemoni si Barat yang sudah berlangsung beratus-ratus tahun, namun tak mau terjebak dalam ”dunia tidak ilmiah”nya si Timur. Salah satu pokok dasar munculnya kedokteran alternatif dan komplementer ini adalah paradigma postmodernisme. Menurut faham ini manusia dianggap sebagai makhluk swa-atur (self-organizing) dan mampu mengolah informasi dimanapun berada untuk kesehatan dirinya (manusia sebagai model infomedik, bukan biomedik).
Kedokteran alternatif memang sejalan dengan Kedokteran Timur. Namun bedanya bahwa alternatif mengandung makna sebagai pilihan sekunder, bila pilihan primer (si Barat) sudah menyerah. Sedangkan Kedokteran Timur dari sejak semula telah mematok cara-cara metafisik (gaib) atau ritual sebagai faham dasarnya. Kedokteran alternatif memberikan suatu bentangan paradigma baru, sebagai campuran antara paradigma Barat dan Timur.

Peran etika
Walau apa dan bagaimana modusnya, si Barat, si Timur maupun kedokteran alternatif, kesemuanya selayaknya membingkai diri dengan etika. Beberapa koridor agar kepentingan terbaik pasien sapat tercapai yang perlu disimak adalah :
1. Mengedepankan altruisme sebagai noble profession. Panggilan nurani harus dimenangkan ketimbang keuntungan pribadi atau peraihan kewenangan sepihak ke arah monopoli namun secara sembrono atau ugal-ugalan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Praktisi Barat, Timur dan alternatif-komplementer harus bersikap amar ma’ruf kepada sesama manusia, apalagi pasiennya.
2. Jiwa korsa luhur harus dijunjung tinggi. Tentu disini tak lepas dari pemberlakuan dan penjatuhan sanksi moral dan etis bagi anggota atau dokter/praktisi pelanggarnya sesuai KODEKI dan prinsip moralitas profesi yang berlaku. Pengurus organisasi profesinya harus mampu melakukan nahi munkar, mencegah anggotanya yang sejak dini menyimpang dari tujuannya sebagai profesi penolong kemanusiaan.
3. Pembakuan (standarisasi) suatu langkah ilmu atau seni kedokteran praktis-empiris sehingga ditarik menjadi suatu pedoman moralitas yang baku, dalam suatu kode etik tambahan bila diperlukan, di atas dari kode etik yang berlaku umum.
4. Menciptakan dan menjunjung keadilan dengan prinsip kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat dengan indikator nyata bahwa pelayanan yang dihasilkan adalah : murah. Apapun pendekatannya, output akhir yang etis (apalagi ditinjau dari etika epikeian Aristotelian) secara sosial pelayanan kedokteran haruslah terjangkau oleh dan bagi masyarakatnya. Kedokteran alternative-komplementer atau Kedokteran Timur yang sama mahalnya atau justru lebih mahal dari kedokteran Barat yang selama ini dikecamnya jelas harus dikecam pula sebagai pemicu ketidak-percayaan publik. Mereka ini sudah bukan lagi dokter, namun (sudah menjadi) asli pedagang.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 3:58 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:41 am

MAKNA SINGKAT KETERBATASAN DAN KEBERBATASAN
ETIKOLEGAL - Edisi Oktober 2006 (Vol.6 No.3) Farmacia
Agus Purwadianto

“Semua penyakit ada obatnya, kecuali penyakit tua”. Dalil tersebut ada dalam ajaran Islam. Dalam kaitan dengan penyakit “tua”, segala upaya manusia sudah tertentukan di awal. Suatu keniscayaan, bahwa manusia akan menjadi tua sebelum akhirnya ajal tiba. Ini dictum yang mendasari manusia sebagai Hamba Allah. Satu dari sekian dimensi manusia bijak yang harus senantiasa patuh terhadap (ketentuan) hukum alam alias Sunatullah.
Namun dasar manusia yang memiliki segenap akal budi dengan produk teknologi masa kininya serta potensi pengembangannya di masa depan, tidak menyerah begitu saja. Itu juga hakikat manusia : homo intellectus. Dalam koridor Kalifatullah, manusia akan mencoba “memundurkan batas” takdirnya tadi. Seolah ia dengan amat sederhana – dihadapan Tuhannya - “menawar” terhadap keniscayaan tadi. “Bolehkah kami hidup 1000 tahun lagi?”

Pemacuan tubuh.
Masa tua (aging period) memberikan problem ketuaan. Syahdan, ketuaan merupakan momok menakutkan bagi sekelompok manusia yang tengah sukses di puncak karir. Ketuaan adalah musuh abadi kaum eksekutif, artis dan manusia produktif lainnya. Bagi ibu-ibu pedesaan atau kaum miskin di perkampungan kumuh, kosakata ”tua” tak masuk dalam kamus jiwanya, karena teralihkan oleh persoalan kesulitan mencari makan sehari-hari. Takut menjadi tua merupakan upaya manusia untuk mendorong diciptakannya pelbagai intervensi medik untuk mengatasinya. Muncullah kedokteran anti-ketuaan (anti aging medicine). Sebuah prototipe kedokteran yang berparadigma biomedik, suatu ”kesombongan” positivistik ilmu kedokteran yang menganggap semata-mata tubuh (manusia) sebagai obyek kajiannya. Adagium ilmu kedokteran ketuaan menganggap bila faktor penyebab menjadi tua dikendalikan, manusia akan mampu hidup 1000 tahun lagi. Dokter, sebagai motor pembawa keilmuan tadi memasuki sebuah wacana baru : pemacu kualitas hidup manusia. Bukan semata-mata pengobatan terhadap penyakit untuk (sekadar) mempertahankan kualitas hidup.

Pemacuan kualitas hidup tidak berbicara sesuatu yang kurang di ketubuhan manusia. Ia berbicara tentang (tubuh) yang normal, namun hendak ditingkatkan segalanya. Kedokteran menjadi disimpang jalan. Tak semata diperuntukkan bagi manusia yang sosok tingginya sedang (dan ini yang disebut normal), namun memompa upaya agar yang sedang menjadi lebih tinggi. Otot atau payudara yang ”mini” diubah menjadi lebih berisi dan sintal. Hidung yang bengkok diharmoniskan. Kulit yang keriput dikencangkan. Keinginan atau mungkin lebih tepat disebut ”nafsu” pasien untuk tampil lebih menarik, memperkuat rasa jatidirinya (self-esteem), merasa sekelas dengan kelompok ”selebriti” tertentu atau tak ingin dikategorikan sebagai ”kelompok manula”, membuat kedokteran pro-pemacuan mulai mengisi khasanah profesi.

Bukan indikasi medik.
Bila ditilik, pemacuan tubuh sama sekali tidak atau amat minim berkaitan dengan indikasi medik suatu pengobatan tertentu. Orang yang dapat hidup wajar, namun kalau otot-ototnya menjadi lebih kekar, siapa tahu mampu menjadi binaragawan, atau sial-sialnya menjadi centeng perusahaan. Belum lagi dapat ”mengelabui” banyak perempuan remaja yang mengidolakan kekekaran sebagai kejantanan. Ibu-ibu setengah baya yang melakukan face-lift suatu operasi kosmetik, siapa tahu masih amat senang kalau dibilang ”neli” (nenek lincah). Apalagi bila dia artis, benar-benar ia ”memerintahkan” dokternya untuk dapat tampil muda, agar ”waktu edar”nya di kelompok selebritis tadi dapat lebih lama. Kendati mereka memang peduli terhadap kualitas hidupnya, seabsah-absahnya ”perintah” kepada dokternya untuk melakukan pemacuan tubuhnya, dapat saja menimbulkan persoalan etikolegal tertentu.

Sebut saja penampilan yang ”muda” akan mampu mengelabui manajer personalia suatu perusahaan untuk tak segera memensiunkan dirinya. Padahal banyak calon staf lainnya yang lebih muda namun masih honorer sudah menunggu untuk diangkat. Persyaratan menjadi militer dengan tinggi dan berat badan tertentu dapat ”disiasati” dengan meminum steroid dan growth hormone (bagi mereka yang pendek atau kurus). Masalah doping atlit dapat menjadi persoalan pemacu tubuh. Bahkan pernah pula penjahat mengubah wajahnya melalui operasi plastik (beda dari aslinya). Tindakan medik sebagaimana dilakukan di atas, merupakan tindakan yang bukan atas indikasi medik, karena pemacu dilakukan terhadap kondisi tubuh yang sebenarnya normal. Artinya hal itu bukan merupakan tujuan kedokteran itu sendiri (untuk tak menyebutnya menyimpang). Dokter, sebagai pelakunya mudah tergelincir ke komersialisasi medik karena memperoleh penghasilan yang menggiurkan. Hanya semata-mata karena ”mengagungkan” pilihan pasien yang memaknai kualitas hidupnya secara ”sempit”. Sesuatu lereng licin yang siap menggelincirkan siapapun (the slippery slope), khususnya korsa profesi kedokteran. Ketika mereka tergelincir ramai-ramai, disaat itu pula hilanglah hakekat profesi kedokteran sebagai profesi mulia. Bahkan, ketika dokter melakukannya dengan sengaja untuk membantu kejahatan dengan pengelabuan pelbagai modus pemacu tubuh tadi, tak pelak iapun pantas dijatuhi sanksi hukum. Bukan hanya sanksi etik atau disiplin. Pemacuan tubuh memiliki batas : tidak boleh memicu kedokteran komersial.

Kualitas hidup
Usia tua diidentikkan dengan penurunan kualitas hidup. Ada pra-anggapan bahwa kualitas hidup sempurna ketika usia remaja dan dewasa muda. Salah satu tujuan terpenting kedokteran adalah menyempurnakan kualitas hidup terhadap semua yang memerlukan dan mencari pelayanan kesehatan. Pasien bersama dokter senantiasa berupaya untuk mematok kadar kualitas hidup yang diinginkannya dan bagaimana mencapainya ditengah kerugian dan risiko yang mungkin dihadapinya. Kualitas hidup nenek dan kakek merupakan dampak jangka panjang dari penolakan atau pengiyaan tindakan intervensif medik masa muda. Jadi merupakan perjumlahan dari ratusan indikasi medik sesaat dengan perjalanan waktu kehidupan seseorang. Kalau masa lalunya pernah terkena polio, adanya kelumpuhan merupakan resultante logis dari pelbagai tindakan medik sebelumnya.

Penurunan kualitas hidup pada ketuaan akan merenggangkan kebersamaan tujuan kedokteran dalam suatu mahligai hubungan dokter-pasien sebagai hubungan kepercayaan. Saat kerenggangan dalam pengukuran kualitas hidup terjadi antar keduanya, merupakan suatu dilema etik. Dalam pelbagai komplikasi renggangnya hubungan ini, akan memunculkan persoalan etikolegal. Misalnya menjadi uzurnya seorang nenek, suatu saat akan tiba-tiba menghentikan terapi ”lulur kulit wajah”nya yang selama ini dianjurkan dokter kulitnya bertahun-tahun sebelumnya. Hanya karena sang cucu mengingatkan bahwa sang nenek harus sering berwudhu untuk shalat malam. Hal ini merupakan akibat beda persepsi tentang kualitas hidup di usia senja tersebut antara sang nenek dengan dokternya. Makna kecantikan badani berubah menjadi kecantikan jiwa. Perubahan lapang pandang mental. Sang dokter harus bersiap untuk lebih memahami makna kualitas hidup si nenek dengan tidak memaksakan untuk selalu kontrol kepadanya. Hal yang sama dapat terjadi ketika terjadi perubahan faal tubuh si manusia manula tadi, misalnya tiba-tiba mobilitasnya terganggu, kinerja aktivitas hidup hariannya menurun, ditemukan atau justru hilangnya rasa sakit yang dideritanya serta perubahan interaksi sosialnya (karena menantunya yang ia ikuti pindah kota).

Ketuaan sebagaimana bagian akhir dari kehidupan manusia memang menyiratkan adanya perubahan tiba-tiba dari kualitas hidup seseorang. Dokter yang berkecimpung di bidang gerontologi harus bijak menangkap gejala ini sebagai suatu kewajaran manusiawi. Bahkan ketika mereka menggumuli bidang sel tunas dengan totipotensinya yang menjanjikan kedokteran restoratif. Suatu kedokteran yang bertumpu pada penggantian semua sel-sel tua dengan sel tunas (stem cell) agar menjadi remaja kembali. Ketuaan bukanlah obyek dari penghasilan dokter, kendati si manula atau lansia tadi adalah termasuk kaum rentan karena faal tubuhnya sudah menurun segalanya. Upaya anti-ketuaan hanyalah sekedar ikhtiar di masa akhir yang serba terbatas.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:00 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:46 am

SEGI PRAKTIS SKENARIO DAN TIPOLOGI 3 TEMPAT PRAKTEK
ETIKOLEGAL - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Pendahuluan
Isu tiga tempat praktik (3TP) merupakan sesuatu yang menarik karena aktual yakni akan segera diberlakukannya Undang-undang Praktik Kedokteran (UU Pradok) sejak 1 tahun pasca diundangkannya, yakni efektif 6 Oktober 2005. Selain aktualitas, permasalahan tiga tempat praktik merupakan konkritisasi dari perbedaan persepsi tentang pelayanan kedokteran bermutu serta penuh disiplin akibat perbedaan kepentingan mereka yang intens terkena dampaknya. Dokter dan rumah sakit merupakan pihak yang terkena dampak ekonomis, disertai sosio-psikologis yang bersumber dari norma hukum baru yang dibawa oleh “roh UU Pradok”.

Latar belakang pemikiran
Isu 3 TP adalah simbol dari pertarungan kuantifikasi kepentingan yang tertanam (vested interest) antar pihak-pihak terkait. Kuantifikasi artinya disepakatinya suatu jumlah tertentu yang berlaku umum (normatif). Muncul angka 3 sebagai kesepakatan. Artinya ada pihak yang terganggu kepentingannya dengan jumlah 3 tersebut. Bagi pihak yang telah terbiasa “menikmati > 3” baik langsung ataupun tak langsung yang menimbulkan keuntungan ekonomis, merupakan pihak yang paling kaget. Mereka akan menyesuaikan dengan segala risiko perubahan tadi (baca : pengurangan TP) karena telah merupakan amanat UU. Bagi yang tidak atau belum terkena “kuota” (”belum menikmati > 3 TP”) masih tenang-tenang saja.

Disini kuantifikasi merupakan norma hukum. Norma hukum yang diemban merupakan patokan nilai-nilai yang diharapkan terwujud (preskriptif). Suatu das sollen (ought atau seyogyanya) terjadi di masa depan. Sebagaimana ciri norma hukum masa depan, ia menuntun kita untuk “berubah menjadi” dari yang terjadi saat ini (das sein atau senyatanya). Jadi UU Pradok mengamanatkan agar tak ada lagi dokter praktik di Indonesia di masa depan yang lebih dari 3 TP.

Tujuan ideal.
Wacana yang diemban adalah tujuan diterapkannya UU Pradok sebagai suatu tujuan ideal. Tujuan ideal “yang dipercaya kelompok profesi medis” tersebut ialah negara menginginkan :
a. Perlindungan bagi rakyat terhadap praktek oleh dokter dan siapapun juga yang secara tidak bertangungjawab.
b. Pemberdayaan organisasi pemandu mutu pelayanan praktek kedokteran
c. Menuntun dokter untuk siap bertanggungjawab.
Namun tujuan yang resmi tertulis, pasal 3 UU Pradok ialah :
a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter dan dokter gigi; dan
c. Memberikan kepastian hukum lepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Seyogyanya, ketiga tujuan ideal tersebut saling melengkapi. Utuh. Namun dalam konteks “kuantifikasi”, antar tujuan ideal akan saling berkompetisi. Antar tujuan tersebut saling bertabrakan ketika penerapan konkritnya. Karena sudah menjadi UU, dengan asumsi penafsiran ”kategoris” (berdimensi ”kuantifikasi”) maka pemahaman rivalitas antar tujuan tersebut dalam norma konkrit pengaturan ”3 TP” “seyogyanya” terjadi secara “hirarkis” atau “taksonomis”. Tujuan ideal yang butir a akan memiliki ”veto” atau ”prerogatif” terhadap yang b, demikian pula yang b terhadap yang c.

Pembenaran moral.
Tujuan ideal merupakan cerminan dari nilai ideal. Nilai ideal adalah kesadaran etis universal yang membingkai praktik kedokteran. Nilai ideal tersebut berada dalam wadah etika kedokteran. Etika kedokteran merupakan salah satu kajian terpenting dari bioetika. Bioetika memiliki ranah kaidah dasar moral. Kaidah dasar moral (KDM) berdimensi 4 nilai yakni : beneficence, non maleficence, autonomy dan justice. Beranjak dari konsep hukum alam, maka hukum positif yang berlaku di suatu negara seyogyanya merupakan cerminan dari hukum alam (sunatullah). Dimensi 4 KDM merupakan kristalisasi etis dari perintah Tuhan yang merupakan hukum tertinggi dari konsep hukum alam. Maka untuk menyorot norma konkrit 3 TP dapat dikritisi melalui masing-masing kaidah dasar tadi (1 dari 4 KDM). Pengaturan 3 TP apakah ”sesuai dengan moralitas” atau justru ”cacat moral”?.

Dalam perspektif filsafat hukum, pasal 37 ayat (2) yang membatasi praktik hanya maksimal di 3 TP dapat dikaji justifikasi moralnya. Apakah pasal tadi ”sesuai dengan moralitas” atau ”cacat moral” ? Jawaban ini jelas tergantung kepada pihak yang berkepentingan. Pada umumnya para pemangku kepentingan akan mendasarkan argumennya melalui justifikasi seperti ini. Hal ini mengkristal ketika permasalahan pelanggaran ijin praktik, termasuk di dalamnya tentang 3 TP dianggap sebagai perbuatan pidana. Bukan hanya pelanggaran administratif. Oleh karenanya muncul pelbagai reaksi masyarakat sebagai salah satu unsur penting kajian sosiologis. Namun dalam perspektif kriminologis, kebijakan (hukum) publik akan lebih spesifik komprehensif memunculkan kajian-kajian sebagai berikut :
a. Definisi ”pelanggaran” 3 TP
b. Siapa ”pelanggar”nya
c. Reaksi masyarakat terhadap 3 TP
d. Siapa korban dari 3 TP

Pemangku kepentingan.
Secara garis besar sosiologis, pihak yang berkepentingan ”makro” (dalam pembuatan landasan kebijakan) – ditinjau dari peranan aktor-aktor pembawa kepentingan 3 TP adalah pihak-pihak :
a. Departemen Kesehatan (pemerintah pusat).
b.PB IDI/Kolegium dokter spesialis/dokter
c. PERSI/IRSPI/ARSADA/Persatuan RS Swasta tingkat pusat
d. KKI
e. MKDKI Pusat

Dari sisi meso (kebijakan publik atau public office policy daerah), yakni dalam interaksi antar dokter sebagai manusia profesi ialah :
a. Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) setempat.
b. PERSI Cabang dan jajarannya.
c. IDI Wilayah/Perhimpunan Dokter Spesialis Cabang
d. KKI yang diwakili oleh MKDKI setempat

Sedangkan dalam tataran mikro (perorangan terkait) adalah interaksi antar dokter peminta SIP dengan aparat pemberi ijin dan pemberi rekomendasi profesi.
a. Dokter (khususnya dokter spesialis) setempat
b. Pengurus IDI Wilayah/Cabang/Ketua KRIP
c. Direktur RS/pimpinan sarana kesehatan.
d. Kepala Sudinkes/Kasubdinyankes.

Dari tataran makro dan meso, nampaknya norma 3 TP akan sulit ditolak ”genus”nya karena sudah jelas maksud UU Pradok, yakni pembatasan 3 TP. Otomatis, secara deduktif, ”species”nya akan mengikuti ”genus”nya. Kedua tataran tadi akan ”mengamankan” ”genus” sehingga secara normatif di seluruh Indonesia akan ”mudah dilihat kesamaannya” yakni 3 TP akan ditegakkan. Hal inilah yang akan dirasakan di tingkat mikro, sehingga pada tahap awal ”mens rea” (kehendak) semua pihak tanpa kecuali harus patuh pada ketentuan ini. Hal ini akan mewarnai kebijakan : ”bahwa setiap dokter harus patuh terhadap 3 TP atau setidak-tidaknya berkehendak (yang bisa dikenali dari luar secara obyektif) untuk patuh”. Implikasi hukum di tataran mikro bahwa untuk mereka yang semula > 3 TP, harus memilih (menyatakan) 3 TP utama lebih dahulu sebelum ”minta kebijakan” tambahan.

Skenario penyikapan
Dinamika terbesar adalah pada tataran ”sub-mikro” dimana dua pihak yang paling berkepentingan akan menyuarakan reaksinya, yakni :
a. Dokter (dengan tipologi spesialisasi tertentu, misalnya cutting vs non cutting, senior vs yunior, solo practice vs hospital dependent).
b. Manajer rumah sakit (dengan tipologi tertentu seperti RS pemerintah vs swasta, RSUD vs non RSUD, RS pendidikan vs non pendidikan, RS baru vs lama, RS for profit vs not for profit dll).

Hasil interaksi dari dinamika tersebut secara teoritis akan dikelompokkan kepada skenario sebagai berikut :
a. Skenario A : Penolakan legalitas pasal 37 ayat (2) sambil mengartikulasikan bersama pasal-pasal krusial UU Pradok lainnya, yang berakibat pada pengabaian yuridisnya (pasal tsb menjadi dead letter’s law) = setuju > 3 TP (tiga tempat praktik) atau minimal tidak diatur.
b. Skenario B : Menerima legalitas pasal 37 ayat (2) setengah-setengah, tergantung kepentingannya sesuai atau tidak dengan penafsiran hukumnya (bisa menerima, bisa tidak ketentuan ini, termasuk pelanggarannya).
c. Skenario C : Menerima sepenuhnya esensi pasal 37 ayat (2) tersebut (legalitas mutlak) = setuju maksimal 3 TP.

Dalam kajian reaksi masyarakat terhadap pelanggaran ini juga dapat dibedakan, yakni:
1. Kelompok konformis
2. Kelompok realis
3. Kelompok moralis
4. Kelompok kritisis
Reaksi kelompok realis adalah paling rendah toleransinya namun mereka menerima praktik tersebut sebagai kenyataan, khususnya tentang "soft fraud" (praktik lebih dari kuota 3 TP) sebagai bukan pelanggaran/kejahatan, karena bisa dibenarkan. Kelompok ini juga menentang pelakunya dijatuhi sanksi berat. Kelompok konformis, penolakannya sedang-sedang saja, karena menyadari hal itu banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga penjatuhan sanksinyapun tak usah terlalu berat. Kelompok moralis paling kecil toleransinya. Kepada pelaku mereka tak memaafkan sehingga tak segan-segan setuju dengan penjatuhan sanksi yang berat. Sedangkan kelompok kritis paling tinggi toleransinya karena mereka berpendapat struktur yang menyebabkan pelanggaran/kejahatan itu terjadi, sehingga pelaku tidak perlu dihukum atau hanya dihukum yang ringan saja. Kelompok realis, konformis, moralis, dan kritisis merupakan suatu respon masyarakat terhadap pelanggaran kuota ini. Reaksi masyarakat tidak selamanya negatif, bahkan dalam kelompok tertentu justru mendukung tindakan menyimpang atau praktik pelanggaran tersebut.

Penafsiran hukum.
Tiga Tempat Praktik (3TP) terkait dengan mekanisme perijinan yang dalam hal ini dibawah kendali dan pengawasan oleh pemerintah (Departemen Kesehatan). Depkes dan jajarannya merupakan instansi yang diamanatkan oleh UU Pradok tetap sebagai pengatur kebijakan untuk mencapai tujuan ideal tersebut.

Ijin jelas diberikan kepada perorangan. Jati diri dokterlah yang merupakan subyek hukum pemegang lisensi praktik. Ijin belum/tidak diberikan kepada kelompok dokter, namun hanya untuk perorangan. Jadi walaupun dokter bergabung dalam satu wadah bersama (associates, praktik bersama berkelompok) pada hakekatnya merupakan kumpulan orang-orang yang sudah berijin masing-masing). Perlu diingat, SIP kini berfungsi pula sebagai persetujuan tempat praktik. Jadi mirip SPTP, sedangkan SIPTM kelak diganti oleh STR (surat tanda registrasi) yang dikeluarkan oleh KKI.
Dari segi yuridis, UU Pradok jelas mengamanatkan pembatasan ijin praktik maksimal 3 buah sebagaimana bunyi pasal 37 ayat (2). Namun norma ini masih membuka penafsiran perkecualian tentang 3 TP tersebut dalam bagian penjelasan pasal 37 ayat (2) tersebut.

“Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP, tetapi harus memberitahukan kepada dinkes kabupaten/kota tempat kegiatan dilakukan”

Insidentil
Perkecualian (sebagai dasar hukum > 3 TP) tersebut memiliki 2 dimensi yakni :
a. Substantif : intinya adalah yang “insidentil” pada dokter terkait.
b. Prosedural : intinya adalah memberitahukan ke dinkes Dati II tempat dilakukan.

“Insidentil” merupakan salah satu batasan yang harus dielaborasi di Permenkes delegasian yang akan dibuat kemudian. Salah satu pengertian insidentil adalah sekali-sekali, sewaktu-waktu, tidak terjadwal atau terstruktur, tidak merujuk pada kesamaan berulang/konsisten dalam waktu, tidak direncanakan. Juga insidentil sejak semula inisiatif berpraktik atau niatnya bukan berasal dari subyek pemegang ijin, namun akibat suatu kondisi/faktor luar (misalnya permintaan dari masyarakat sekitar, lembaga independent) dan tak ada niat untuk memperpanjang kegiatan atau mempertahankan keinginannya. Insidentil dikaitkan dengan permintaan sarana kesehatan tertentu akan membuka celah hukum yang cukup banyak interpretasinya, Begitu beragamnya, dapat mendorong pejabat pemberi SIP melakukan kewenangan diskresioner bila justru akibat reaksi berlebihan masyarakat, tujuan idea/hukum UU Pradok tak tercapai.

Dalam segi HAN (hukum administrasi negara) perkecualian terhadap ijin praktik untuk legalitasnya dapat berbentuk regelling (pengaturan oleh pejabat pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya, di luar Perda) yang umumnya cukup komplikatif, beschiking (penetapan, berbentuk surat tugas kepada dokter oleh pejabat yang berhak). Dalam surat tugas ini selayaknya, sepanjang kapasitasnya memadai, dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan setelah memperoleh rekomendasi dari forum profesi kesehatan terkait (mirip seperti “KKI propinsi” ataupun “KKI kabupaten”) yang dikoordinir oleh IDI. Hal ini ditujukan agar tidak ada yang tidak terkontrol oleh mekanisme pembinaan dan pengawasan berbasis surat ijin praktek.

Bila kita gabungkan antara perpektif kriminologis dengan penafsiran hukum maka bagian penjelasan pasal 37 (2) akan merupakan titik utama persoalan.

Kesimpulan :
1. “Sindroma 3 TP” adalah bersifat sementara yang akan mewarnai perubahan pola praktik yang selama ini menguntungkan dokter namun menghasilkan pelayanan yang kurang akuntabel.
2. Terdapat 3 skenario penyikapan terhadap diterapkannya pasal 37 UU Pradok tentang batasan kuota, penolakan mentah-mentah, netral dan penerimaan bulat-bulat. Skenario tersebut merupakan reaksi masyarakat terhadap batasan 3 TP sebagai norma hukum yang diperankan oleh tipelogi aktor-aktor pemberi pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa celah hukum Dalam definisi “insidentil” sebagai perkecualian tidak diperlukannya ijin praktik, yang menyebabkan ketidakpastian hukum kecuali segera dirumuskan oleh KKI.
3. Secara wajar, celah hukum untuk kepentingan tujuan ideal (perlindungan pasien) merupakan upaya pembenaran “kuota 3 TP” bagi kasus konkrit spesifik di masing-masing daerah dengan membuat Surat Tugas dari pejabat yang berhak, setelah memperoleh rekomendasi dari pihak terkait (“miniatur Konsil daerah”).


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:04 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:47 am

ETIKOLEGAL
Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
:Agus Purwadianto
Profesi kedokteran sejak ribuan tahun telah membuktikan sebagai profesi luhur lagi mulia. Dokter didzalimi oleh sesuatu yang maha tidak menentu.
Kutipan:
Masyarakat mudah menggugat dokter, sehingga secara sosiopsikologis saat ini sudah terjadi praktik kedokteran defensif di negara tercinta ini. Apalagi di tengah suasana penegakan hukum yang masih “pilih bulu” karena ketidakpastiannya sangat tinggi

Syahdan, baru kali ini para dokter – tepatnya wakil dokter - di hampir seluruh Indonesia berteriak keras memprotes sesuatu. Ihwalnya adalah Undang-undang Praktik Kedokteran (UU Pradok) yang mengatur sendi-sendi “mendasar” tatacara berprofesi dokter di Nusantara ini. Utusan sekaligus pengurus IDI, melalui Musyawarah Kerja Nasionalnya,9-11 Desember lalu, yang dibuka resmi Menteri Kesehatan RI Siti Fadillah Supari, sejak dari sesi-sesi awal telah menunjukkan kegeramannya tentang beberapa pasal dalam UU tersebut. Terkisahlah, pada sidang kelompok, walaupun sejak semula tidak diagendakan, dibentuklah sub-kelompok baru. Tujuannya jelas : mengusulkan perubahan pasal-pasal tertentu yang dirasakan “menyesakkan” profesi. Amandemen atau judicial review ? “Pokoknya diubah. Atau dicabut sama sekali”, begitu luapan emosional mereka. Sebagaimana manusia lainnya, dokterpun bisa marah. Walau dalam lingkungan organisasi mereka sendiri.

Belum tersentuh hukum.
Untung bukan partai politik. Kendati marah-marah, para wakil dokter tadi masih mampu meredam gejolak perasaannya. Sebenarnya, mereka masih – paling tidak dalam moment Mukernas tadi – peduli terhadap muatan-muatan luhur profesi. Marahnya dokter adalah akibat derasnya arus ketidakpercayaan masyarakat Indonesia sendiri terhadap mereka, khususnya yang mengarah ke ketidakadilan. Dokter merasa didzalimi oleh sesuatu yang maha tidak menentu, namun ujung-ujungnya hukum rimba pula yang berlaku.

Geramnya dokter adalah akibat generalisasi masyarakat yang menempatkannya – tentu dengan demikian dokter menjadi terpojok – ibarat hamba sahayanya. Masyarakat mudah menggugat dokter, sehingga secara sosiopsikologis saat ini sudah terjadi praktik kedokteran defensif di negara tercinta ini. Apalagi di tengah suasana penegakan hukum yang masih “pilih bulu” karena ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah lagi dengan jurnalisme ala kadarnya, yang menganut quick yielding approach, dengan prinsip “bad news is a good news”. Banyak rumah sakit, khususnya swasta, yang saat ini secara teliti menempatkan urusan hukum atau medikolegal sebagai salah satu sektor kemungkinan terbesar dari kerugian/lost. Mereka amat bergidik dengan denda pidana administratif puluhan hingga ratusan juta rupiah dari akibat dijalankannya proses persidangan disiplin oleh MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai “menú” sanksi UU Pradok. Kriminalisasi (karena sesungguhnya substansinya adalah etika sosial) sebagai upaya “penjeraan” dokter nakal, sementara profesi lain yang bukan tergolong profesi luhur sama sekali “belum/tidak tersentuh hukum” sama sekali.

Mengecoh dokter “lengah”.
Dalam situasi “khaos” bagi kalangan dokter yang relatif belum paham hukum, ternyata banyak pihak yang amat berkepentingan memanfaatkannya. Pertama, pihak oknum teoretisi hukum. Tega-teganya mereka mengecoh para dokter atau praktisi rumah sakit yang “kurang waspada”. Bahwa UU Pradok dikatakan tidak berlaku karena “Belum ada PP-nya”. Padahal dalam hal ”aturan lanjutan” praktik kedokteran, pasal 43, UU ini mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk menjabarkannya. Dengan demikian Permenkes No. 1419/2005 adalah setingkat PP karena merupakan delegasian eksplisit. Bisa dibayangkan bila ”dokter lengah” akan terbius oleh logika yang salah ini. Beberapa dokter beken yang hidupnya dari jam ke jam hanya berpraktik, akan mudah masuk perangkap ini setelah masa transisi 6 bulan, sejak 5 Oktober 2005, saat ditandatanganinya Permenkes tepat sehari sebelum berlakunya UU Pradok.

Beberapa oknum lain diperkirakan akan memperkeruh suasana implementasi UU Pradok. Mulai dari praktisi hukum lulusan terbaru yang ”tergiur” dengan seniornya yang bernama besar atau yang ”100% pragmatis” yang senantiasa mendalilkan bahwa ”setiap adverse event (kejadian buruk pada pasien) = malpraktik (dokter)”. Mereka akan bermain di luar pengadilan dengan pelbagai adu argumentasi, dengan atau tanpa somasi. Apabila ada dokter/rumah sakit yang ”dapat disuruh menari setelah mereka tabuh gendangnya”, maka beraksilah mereka. Kemudian oknum wartawan, yang kredibilitas maupun medianya ”antah berantah”, akan ikut nimbrung. Beberapa ancaman untuk dipublikasikannya kasus sengketa medik sebagai ”kekejaman dokter” menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan kekebalan ”saraf” sang dokter. Namun begitu ada rencana konferensi pers yang diadakan oleh rumah sakit atau sang dokter, tiba-tiba muncul segerombolan orang yang mengaku sebagai kuli tinta. Modus operandi seperti ini diakui oleh Tarman Azzam, sang ketua PWI Pusat dalam beberapa kali kesempatan diskusi dengan PDFI (Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia).

Himpitan ganda.
Tak ketinggalan, setelah hitung-hitungan persoalan perdata agak sulit mencapai posisi ”di atas angin”, pihak penasehat hukum pembela pasien yang diragukan komitmen etisnya sebagai pejuang keadilan, berupaya melaporkan kasus sengketa medik tadi ke pihak penyidik. Mereka tinggal ”menunggu di tikungan”, setelah penyelidik maupun penyidik menunaikan tugasnya. Atas nama hukum, penyidik akan memberkas perkara ”dugaan pidana” tadi, yang akhir-akhir ini bermodus ”tak perlu lagi berkonsultasi dengan IDI”. Akibatnya, dokter terlapor harus mengalami ”litigious syndrome” yang amat berat.

Demikian berat derita stressnya, bahkan dalam catatan IDI, ada satu sejawat yang meninggal mendadak (walaupun tak ada hubungan langsung) pasca digelarnya peradilan kasusnya di salah satu kota di Jawa. Pertanyaan penyidik yang hanya beropsi dua : ya atau tidak, sering memusingkan logika dokter yang terbiasa membuat diagnosis kerja dilengkapi dengan beberapa diagnosis banding. Tinggal ”menunggu kelengahan jawaban dokter”, yang umumnya pertama kali dipanggil sebagai saksi untuk kemudian dijadikan tersangka, BAP penyidik menjadi palu godam keterpojokan dokter. Lengkap sudah antiklimaks perjalanan reputasi dokter, dari lambungan tinggi menjadi hempasan rendah. Hal ini kian dramatis, mirip ”hook” yang meng-KO dokter/rumah sakit, setelah ”siksa BAP”, berkas bukti tadi digunakan untuk gugatan perdata yang ”memaksa ganti rugi ratusan milyar rupiah”. Itu semua ”atas nama hukum” sebelum proses peradilannya sendiri berlangsung.

Satu lagi fase himpitan terhadap dokter akan berlangsung di tahap peradilan. Karena kekurang-jelasan para aparatur hukum tentang hukum kedokteran, hukum kesehatan dan kerumahsakitan, mulailah pemeriksaan terhadap tergugat (perdata) atau terdakwa (pidana). Beberapa oknum aparat (pengacara, jaksa, hakim) yang memanfaatkan “celah hukum” melalui penafsiran yang bermacam-macam, khususnya terhadap pasal-pasal “karet” yang ada dalam UU Pradok akan membersitkan pelbagai goresan ketidakadilan terhadap para dokter. Sebagai contoh, seorang spesialis anak di Cibinong dihukum perdata atas kasus SJS (Steven Jonson Syndrome) yang secara medik unforeseen seharusnya tak dapat dikenai tanggungjawab hukum, namun kenyataannya ia dijatuhi sanksi perdata akibat “terlambat memberitahu bahwa ada kemungkinan terjadinya risiko tadi”. Itulah hukum, selalu ada celah yang menganga antara teori dan praktiknya.

Pasal-pasal yang di”hujat”..
Menyikapi pelbagai ketidakpastian hukum yang mengarah dampaknya kepada ketidakadilan yang dialami dokter/rumah sakit dari pola masyarakat yang litigious, berikut ini antara lain beberapa butir usulan amandemen UU Pradok yang direkomendasikan oleh IDI. Hal-hal tersebut mencakup namun tidak terbatas pada beberapa pasal krusial seperti :

Pasal 48 (2)

“… memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, …”

“…. memenuhi perintah hakim pengadilan negeri setelah meyakininya dan mempertimbangkannya demi kepentingan umum”

Sesuai dengan ketentuan wajib simpan rahasia kedokteran dan tradisi akuntabilitas profesi sebagai profesi yang dipercaya publik.
Ekses penyidik yang meminta rahasia kedokteran akan menyebabkan runtuhnya hakekat hubungan dokter – pasien sebagai hubungan kepercayaan, terjadi defensive medicine, dll

Pasal 66 (3)

“…. tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang”

------------------------(dihilangkan sama sekali)

Demi kepastian hukum dan memenuhi azas hukum nebis in idem (seseorang tak boleh lagi diadili dalam perkara yg sama), agar tercipta peradilan cepat dan efisien
3

Pasal 66 (3) baru Menggantikan yang di atas

“ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus memperhatikan kemampuan dokter atau sarana pelayanan kesehatan tempat dokter berpraktik atau besarannya tidak boleh melampaui penghasilan rata-rata satu bulan dokter yang diadukan tersebut”

Sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur pula dalam pasal 1370 dan 1371 KUH Perdata
Batasan ini akan mencegah krisis malpraktik yang akan memperpuruk perekonomian bangsa akibat dokter berhenti berpraktek atau defensive medicine.

Pasal 69 (4) (Usulan baru)

(4) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan perdata dan pidana serta persidangan etika lainnya.
Persidangan MKDKI merupakan suatu peradilan disiplin yang berbeda dengan hukum dan etika.
Azas keadilan dalam beban pembuktian.

Pasal 79 (a) dan (b)

..butir a. dan butir b. ….

------------------------(dihilangkan sama sekali)

Tidak memasang papan nama dan tak membuat rekam medik merupakan kesalahan administratif, bukan pidana

Pasal 37 (2) penjelasan jo 38 (3)

… kecuali tugas kenegaraan, atas permintaan sarana kesehatan tertentu …

Dalam Permenkes 1419/2005 dijabarkan juga perkecualian ”tanpa SIP” : termasuk tugas di Puskesmas, Klinik yg melayani orang miskin, RS milik TNI/Polri

Praktik di tempat tersebut cukup dengan Surat Tanda Registrasi dan ijin dari pimpinan sarana kesehatannya.
Ijin praktik lebih dari 3 tempat merupakan insentif bagi dokter yg menjalankan tugas pemerintah dan kepentingan umum khususnya rakyat miskin dan aparatur negara agar fungsi-fungsi sosial kenegaraan tersebut dapat berjalan

Pasal 35 (1) f

Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik

Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, khusus obat generik yg diakui pemerintah, bagi yangg praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik

Kemudahan dan keterjangkauan rakyat atas obat murah namun bermutu sekaligus kampanye obat generik.

Kesemuanya dalam rangka membela dokter ? Jawabannya tegas : Ya. Karena dokter yang baikpun ketika sedang “apes” akan amat dirugikan dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas. Padahal dokter baik proporsinya masih jauh lebih banyak daripada dokter nakal. Titik pijaknya memang kita semua harus membela dokter baik, karena profesi kedokteran sejak ribuan tahun telah membuktikan sebagai profesi luhur lagi mulia.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:10 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:48 am

Agus Purwadianto
ETIKOLEGAL - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
"As long as we have human error, we will have malpractice." — William Otis Morris, The Dentist’s Legal Advisor, Mosby, 1995.

Istilah malpraktek adalah istilah yang kurang tepat, karena merupakan suatu praduga bersalah terhadap profesi kedokteran. Praduga bersalah ini dapat disalah-gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sesaat yang akan merusak semua tatanan dan sistem pelayanan kesehatan. Celakanya, malpraktek medik yang merupakan suatu kesalahan dokter dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dibandingkan dengan standard profesi, tidak eksplisit dijumpai dalam UU No 29 Tahun 2004. Karenanya hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Konsil Kedokteran Indonesia/KKI (dalam hal legislasinya). Disusul oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/MKDKI yang akan menentukan apakah telah terjadi suatu kesalahan dokter, walaupun tanpa bakunya suatu perumusan perbuatan indisipliner tersebut.

Selayaknya masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan oleh dokter atau rumah sakit yang pada umumnya merupakan masalah miskomunikasi antara pasien – dokter, diganti dengan istilah “sengketa medik”. Alasannya karena pada saat ini masih banyak dokter yang berpraktek untuk kepentingan kemanusiaan dalam bentuk pertolongan kegawatan, kedaruratan, sejak dari prevensi, perlindungan khusus, diagnosis dini yang cepat, terapi hingga rehabilitasi maupun pertolongan kemanusiaan lainnya.

Kebajikan penyidik.
Pelontaran isu malpraktek secara terus menerus akhir-akhir ini patut diduga dilakukan secara sistematik untuk menekan kelompok dokter dan rumah sakit. Modusnya adalah setiap kejadian buruk pasien adalah identik dengan malpraktek. Lalu disertai ”dua hook” berurutan yakni tuntutan pidana akibat kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati, plus ancaman gugatan perdata imaterial yang besarnya sangat tidak masuk akal ribuan kali dari honorarium dokter.

Tuntutan pidana yang begitu mudahnya untuk diterapkan kepada dokter praktek, seolah menghilangkan doktrin hukum klasik, bahwa hanya culpa lata (kelalaian berat) yang dapat ditimpakan kepada dokter. Juga hukum pidana – suatu yang selayaknya ultimum remedium (upaya pamungkas terakhir) – oleh banyak penyidik akhir-akhir ini begitu mudahnya diterapkan sebagai ”hukum penyaring” di awal. Penyidik POLRI, yang pada kesempatan lalu berkoordinasi dengan organisasi profesi atau instansi kesehatan, atau secara yuridis sesuai KUHAP ”menunggu” setelah kiprahnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dalam menyelidiki dugaan tindak pidana kesehatan/kedokteran, kini ”nampak begitu proaktif” menyidik dokter.

Bagi kalangan kedokteran, saat ini penyidik POLRI dikesankan sebagai begitu responsif terhadap keluhan malpraktek yang dilaporkan masyarakat, namun di sisi lain kurang menaruh kepercayaan kepada profesi dokter sebagai profesi mulia. Praktek demikian ini dikawatirkan akan menumbuh-suburkan iklim kriminalisasi dokter sebagai ”penjahat”, bak gayung bersambut – dengan ”peradilan pers” – khususnya kelompok infotainment - yang juga masih menggebu menjadikan isu malpraktek sebagai berita utama.

Padahal, polisi, dalam salah satu fitrahnya dalam menegakkan hukum, adalah juga pelindung kemanusiaan. Menjadi penyidik ”delik kesehatan” selayaknya didukung dengan peningkatan profesionalisme POLRI, dengan paling tidak lebih dahulu memahami professional crime dalam bidang kesehatan, sosiologi profesi kedokteran sebagai aktor utamanya serta aspek legal pelbagai hukum kedokteran dan kesehatan. Pembekalan terhadap penyidik yang menangani ”perkara pidana kesehatan/kedokteran” langsung, tanpa melalui PPNS, sebagaimana fenomena saat ini, dimana dokter banyak sekali yang di ”BAP” (berita acara pemeriksaan) penyidik, seolah menjadikan penanganan perkara adi sebagai ”trial & error” praktek penyidikan. Padahal dengan telah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kerumahsakitan, penyidik seharusnya ikut memugar keilmuannya di bidang tersebut, dalam bentuk latihan atau pendidikan khusus.

Di sisi lain, gugatan imaterial tanpa batas, dengan sistem contingency fee (menetapkan prosentase hasil gugatan yang diperoleh bagi lawyer tersebut) yang diterapkan sebagai imbalan jasa lawyer, akan menyuburkan masyarakat yang gemar menggugat. Kisah krisis malpraktek di negara bagian AS, banyak terjadi pada yang tak menerapkan batas maksmum besarnya ganti rugi. Beberapa dokter stop praktek karena premi asuransinya sudah tak terbayarkan lagi. Bersama pidana, keduanya jelas merusak jutaan hubungan pasien – dokter, di luar yang tengah sengketa medik tadi, yang masih berlangsung baik saat ini.

Masyarakat sendiri sudah kurang percaya terhadap kelembagaan MKEK sebagai wahana untuk mencari keadilan, karena selain disangka tidak independen, kenyataannya lebih bersifat melakukan penjatuhan sanksi etis bagi dokter yang ”kurang menjerakan” dan tak mengubah penderitaan pasien.
Apakah sebentar lagi akan ada RS plus dokter asing ”kelas kakap” masuk ke negara kita secara ”melenggang mudah” karena kita semua sudah ”lemah” akibat krisis malpraktek plus munculnya barisan litigious society? Benar tidaknya, hal ini merupakan tantangan bagi profesi kedokteran bersama organisasi profesinya.

Pertanggungjawaban hukum.
Menurut WMA, tidak semua kejadian buruk/kegagalan medis seperti anafilaktik syok tadi adalah akibat malpraktek medis. Kejadian buruk (adverse event) adalah “an injury that was caused by medical management (rather than underlying disease) and that prolonged the hospitalization, produced a disability at the time of discharged, or both”. Anafilaktik syok merupakan musibah medik karena tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) pada pasien tersebut yang cedera/mati saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar oleh dokter yang berwenang. Musibah medik bukanlah malpraktek. “An injury occurring in the course of medical treatment which could not be foreseen and was not the result of the lack of skill or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the physician should not bear any liability”. Menurut UU New Zealand termasuk “medical mishap” yang berarti “an adverse consequence of treatment by a registered health professional, properly given, if (a) the likelihood of the adverse consequence of the treatment occurring is rare; and (b) the adverse consequence of the treatment is severe”. Karena langka dan nirlaik bayang, disebut musibah medik, yang dokter/Rumah Sakit tak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Suatu pertanggungjawaban hukum (dokter/RS membayar ganti rugi) baru dapat dikenakan pada kelalaian medik. Salah satu pengertian “negligence” adalah “care that fall below the standard expected of physicians in their community”. Musibah medik yang diklaim pasien adalah bila tergolong “negligence adverse event” (yang jumlahnya kira-kira 1/ 7 dari total kejadian buruk).


Dikaitkan dengan penguatan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan suasana pembentukan MKDKI termasuk di propinsi-propinsi saat ini terdapat beberapa usulan untuk pola praktik arogan dokter dan pembinaan perilaku umumnya. Upaya mencegahnya ialah multi-faktorial untuk penajaman kajiannya meliputi faktor KKI/MKDKI, RS, FK, dokter, IDI/organisasi profesi dan jajarannya, pasien/masyarakat, pers dan pembela hukum/pengacara.
(1) Faktor KKI/MKDKI
i. Membuat peraturan konsil untuk menghasilkan dokter bermutu dan berorientasi keselamatan pasien, memahami permasalahan etikolegal praktik kedokteran dan senantiasai mematuhi etika profesi. Peraturan konsil harus sesuai dengan tujuan hukum yakni : menegakkan hukum substantif, menyelesaikan konflik, menyelenggarakan proses dan hasil yang adil, bekerja efisien dan memperjelas legislasi tentang malpraktek.
ii. Segera mendorong suatu legislasi pembatasan pagu besaran gugatan imaterial.
iii. Mempopulerkan penyelesaian efektif seperti pengertian uang “tanda tali asih” atau “tanda simpati” kepada pasien/keluarganya yang mengalam i kejadian buruk. Syukur bila bisa mengarah ke sistem “no-fault liability”.
iv. Melaksanakan tugas koordinatifnya sesuai tujuan UU Praktik kedokteran. .

(2) Faktor RS :
i. Memperkuat jaringan komunikasi dan aliansi strategis dengan RS lain dengan atau tanpa melalui organisasi profesi, dinas kesehatan, pihak lain untuk memilih dokter “baik”.
ii. memperkuat “inhouse lawyer”nya atau menyerahkan urusan ini ke TS yang berkualifikasi mampu membelanya secara etikolegal
iii. meneguhkan perlunya dana “manajemen risiko” atau mempersyaratkan ketat semua dokter yang bekerja memiliki asuransi profesi yang masih berlaku;
iv. memfasilitasi latihan pembuatan keputusan etis dan etikolegal dokter khususnya pada pasien kasus kejadian buruk, kasus dilema etik, kasus rawan gugat/tuntut hukum.
v. Guiding principles dalam administrative by laws bahwa pemilik tidak menuntut keuntungan segera, tidak mencampuri keputusan etis rumah sakit dan sesedikit mungkin konflik kepentingan.
vi. Tidak berniat, apalagi melakukan corporate crime.

(3) Faktor organisasi profesi :
i. IDI memperkuat Badan Pembelaan Anggota (BPA)nya agar lebih professional, dengan didukung dana “risk management” RS tersebut.
ii. IDI membuat jenjang karir fungsionarisnya agar mampu mengawal perubahan sistem etikolegal yang tengah terjadi, dengan menciptakan “sesepuh profesi” sebagai role model penerap self disciplining. Misalnya : dimulai dengan mantan pengurus eksekutif duduk di BPA dulu, lalu di MKEK atau majelis pimpinan lainnya.
iii. PERSI mewajibkan pimpinannya menerapkan pelayanan berorientasi keselamatan pasien, mengendalikan bisnis yang bermuatan moral hazard, membentuk Komite Etika dan Hukum RS sejajar direksi, dan bersama IDI berani menindak dokter “nakal” yang tak sesuai dengan roh UU Praktik Kedokteran dalam konsep nahi munkar.
iv. Keduanya menggalang kampanye bahwa gugatan immaterial milyaran rupiah adalah menciptakan ketidak-adilan baru karena tidak sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat adat kita dan akan memperpuruk bangsa dalam kubangan krisis malpraktik.
v. Mendorong terbentuknya medical protection society (jangka panjang) sambil mewajibkan anggota untuk sadar beriuran termasuk membayar premi asuransi profesi yang sesuai dengan psikologis dokter (jangka pendek).
vi. Bersama FK menyelengarakan CPD (continuing professional development).
vii. Fungsionarisnya tidak berniat apalagi melakukan occupational crime.

(4) Faktor FK :
i. Membuat kurikulum baru berbasis kompetensi.
ii. Melatih peserta didik trampil membuat keputusan etik/etikolegal bersamaan dengan keputusan medik (modul Kaidah dasar Moral plus).

(5) Faktor dokter :
i. Mengikuti semua kaidah normative roh UU Praktik Kedokteran dan KODEKI.
ii. Memahami etika sosial (kesejawatan plus), khususnya team work ketika melayani pasien (medical assessment), diaudit untuk keselamatan pasien, serta menjauhkan diri dari dokter bermasalah, kesalahan professional, apalagi kejahatan professional.
iii. Sadar untuk tidak serakah, menggalang praktek berbasis associates (satu kelompok) dan senantiasa altruis.
iv. Waspada dan mampu menangkal pasien risiko tinggi etikolegal.
v. Mampu menjelaskan musibah medik, jenis-jenis risiko medik dan berani berargumentasi terhadap pasien/keluarganya.
vi. Sabar, dialogis, tidak quick yielding, tidak result oriented dan mengobral janji kesembuhan dan membuat pasien marah sebagai wujud penghormatan hak-hak pasien.

(6) Faktor pers :
i. Mampu memilih wartawan “baik” dan memiliki tanggungjawab pers sebagai wujud “jurnalisme mendidik dan menyantunkan rakyat” serta mengembangkan “jurnalisme resolutif”.
ii. Kejadian buruk pasien, walau memiliki dimensi kemanusiaan kental, bukan obyek eksploitatif.
iii. Pemahaman cara kerja dokter dan iptekdok serta penggugahan dokter sebagai pahlawan kemanusiaan.

(7) Faktor lawyer
i. Pemahaman hukum kedokteran dan kesehatan serta memegang teguh etika profesi advokat.
ii. Pemahaman praktis iptekdok, khususnya sisi risiko medik dari suatu system pelayanan kedokteran yang amat kompleks namun penuh ketidak-pastian medik, agar dapat lebih ditoleransi masyarakat.
iii. Pemahaman cara kerja dokter agar masyarakat mampu memahami pertimbangan medik dan etis atas suatu kejadian buruk atau risiko medik (the only way risk, acceptable risk).
iv. Pemahaman bahwa tidak ada silence conspiracy di kalangan dokter.
v. Pemahaman bahwa hokum disiplin medik menempati tempat khusus dalam penyelesaian sengketa medik.
vi. Mengembangkan win-win solution tanpa arogansi profesi karena kliennya toh juga pasien dokter.

(Cool Faktor pasien/keluarganya :
i. Dapat lebih kritis rasional dalam menghayati penderitaannya.
ii. Mengurangi sikap mendikte dokter sebagai alasan otonomi berlebihan.
iii. Tidak mudah marah dan mengembangkan dialogis dalam hubungannya dengan dokternya.
iv. Terbuka dan selalu mencari tahu secara santun terhadap tarif dokter dan cara kerjanya.
v. dll


Kesimpulan :
1. Upaya pemahaman etikolegal kasus-kasus kejadian buruk, kekeliruan dokter (medical error) dan hubungan dokter-pasien yang penuh kepercayaan akan menurunkan kejadian malpraktek serta mempermudah penyelesaian sengketa medik bila itu terjadi.
2. Roh UU Praktik Kedokteran berupa penjatuhan sanksi bagi professional criminal atau pelaku corporate liability harus dilaksanakan secara konsisten namun adil.
3. Adanya masa transisi menjelang berlaku efektifnya UU tersebut harus lebih menyadarkan dokter/RS dalam kearifan menyikapi isu malpraktek agar sebagai penyedia jasa kesehatan, membangun kebersamaan dan kerjasama lintas profesi kesehatan dengan para stake holders, mengokohkan bentuk hukum disiplin profesi medik dengan tujuan mencegah krisis malpraktik sehingga pada akkhirnya kesehatan pasien danmasyarakat terjaga dan kian meningkat karena terhindar dari praktik defensive medicine yang mahal.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:13 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:48 am

Agus Purwadianto
ETIKOLEGAL - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia

Akhir-akhir ini amat marak gugatan malpraktik terhadap dokter dan rumah sakit. Bahkan dengan bantuan pemberitaan pers yang begitu bebasnya, dengan kemudahan membuat koran atau production house acara televisi dan radio, gugatan tersebut begitu bergaung, sehingga sulit sekali membedakan mana dokter baik (lege artis) dan mana dokter buruk (pelaku malpraktik). Masyarakat yang berbudaya telenovela, dengan etos : tanpa kerja keras bisa langsung kaya, ikut menyuburkan hal ini. LSM bidang hukum dan ratusan pengacara jelas telah mengarahkan sasaran tembaknya : dokter dan rumah sakit sebagai lahan mereka. Maka tak pelak, saat ini sudah mulai terbentuk litigious society dan pasangan komplementernya adalah praktik defensive medicine.

Dasar dari disiplin.
Ilmu kedokteran dan pelayanan kesehatan merupakan air dan ikan. Tak terpisahkan. sistem pelayanan kesehatan modern, penuh dengan iptekdok yang serba canggih dengan saling ketergantungan antar disiplin profesi, namun secara etis tetap diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan. Suatu upaya altruistik melalui a complex and high tightly coupled system sehingga setiap saat berubah menjadi musibah. Dalam interaksi dokter – pasien di rumah sakit, terwujud di atas suatu bangunan sistem yang begitu canggih namun segera memberikan dampak, yang sering nir-kehendaki, pada klien penerima layanannya. Di komponen inti kerumahsakitan, terdapat saling interaksi, bahkan kebergantungan antar komponen dan manusia pelaksananya yang berbeda-beda keahliannya. Berangkat dari aplikasi perangkat dan perkakas ”mati” oleh segenap manusia yang melewati sederet proses pendidikan tinggi, ditujukan untuk mewujudkan impian tetap sehatnya sesosok manusia dimanapun berada. Dengan demikian, ciri dari pelayanan kedokteran adalah penggunaan iptekdok canggih oleh dokter di sarana kesehatan tertentu kepada pasiennya, melalui suatu hubungan khusus/unik : Dokter – Pasien. Beberapa kepustakaan menyebut bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan kepercayaan.

Universalitas pelayanan kesehatan yang ditopang oleh aktor utamanya, yakni dokter, di era super modern ini akan merembes ke segala pelosok ”kampung dunia”. Globalisasi. Karenanya, pelayanan kesehatan akan menjadi lintas negara. Tanpa batas. Karenanya di suatu waktu dan tempat tertentu akan bersliweran pelbagai macam pelayanan kesehatan. Mulai dari yang tidak bermutu hingga yang bermutu tinggi. Namun secara etis, walaupun tanpa disadari, setiap masyarakat di belahan dunia manapun menghendaki keselamatan dalam mencapai tujuan kedokteran yang diinginkannya. Tujuan tersebut ditempuh melalui aktualisasi peran profesi dengan mutu terbaik (good medical/clinical practice) sehingga terbentuk profesionalisme yang ditandai oleh kaidah etis seperti : kejujuran dan integritas, hormat kepada pasien, pengabdian untuk mempertahankan kompetensi dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan medik. Tujuan kedokteran yang pada gilirannya ketika tercapai berupa terwujudnya manfaat medik adalah :

a. Peningkatan kesehatan dan pencegahan sakit.
b. Penghilangan gejala, nyeri dan penderitaan.
c. Penyembuhan sakit.
d. Pencegahan kematian sebelum waktunya.
e. Penyempurnaan status fungsional atau mempertahankan compromized status.
f. Pendidikan dan konseling pasien sesuai kondisi dan prognosisnya.
g. Penghindaran kerusakan/luka pada pasien ditengah masa perawatannya.

Namun karena kekhususan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan komoditi lumrah (yakni adanya uncertainties dalam jumlah, waktu dan biaya, asimetris yang menyebabkan pasien tidak serta merta berhak meminta pelayanan yang khusus serta externalities yang mampu menyebarkan risiko sakit kepada orang lain), maka selain etika pemberi pelayanan (etika kedokteran dan kerumahsakitan) diperlukan pula kontrol dari sesama stake holder. Dalam hal ini antar sesama profesi diperlukan pemurnian dan pemantapan keanggotaan berdasarkan sejumlah kriteria ketat tertentu. Dokter yang baik, dengan kriteria tertentu, akan malu atau bahkan jijik bila dikelompokkan ke dalam kelompok ”dokter buruk”. Keketatan kriteria tadi, bila diejawantahkan dari etika sosial sekaligus etika profesi luhur, akan setara atau bahkan lebih ketat dibandingkan dengan norma etik. Hal ini yang dikenal sebagai disiplin.

Praktik hukum disiplin.
Pengertian disiplin tidak dicantumkan secara tegas dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Namun kata disiplin dikaitkan dengan ”menegakkan disiplin” seperti pada pasal 55 ayat (1) yang merupakan alasan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), suatu organ atribusian baru di ”sisi hilir” pengaturan praktik kedokteran yang secara khusus kelak akan mengembangkan bentuk hukum baru, yakni hukum disiplin (medik). Pada bagian penjelasannya tertulis :

”yang dimaksud dengan ”penegakan disiplin” dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi”

Dengan demikian penegakan disiplin yang merupakan sendi hukum disiplin kedokteran adalah :
a. Penegakan aturan-aturan dalam pelayanan kesehatan/kedokteran dan atau
b. Penegakan ketentuan penerapan keilmuan dalam pelayanan kedokteran/kesehatan
c. Wajib diikuti dokter/dokter gigi

Bertolak dari pengertian tersebut dapat diartikan secara sederhana bahwa disiplin adalah aturan dan penerapan keilmuan yang wajib diikuti oleh dokter/dokter gigi (subyek hukum) dalam menjalankan profesinya (obyek hukum) dalam konteks berada dalam wujud hubungan dokter – pasien (hubungan hukum). Dengan demikian hukum disiplin adalah hukum yang mempelajari pelbagai hal yang berkaian dengan kewajiban (tentu saja termasuk hak-hak) dalam suatu bangunan kesatuan hubungan profesional dokter – pasien, yang meliputi aturan dan penerapan keilmuan kedokterannya yang dimiliki selaku kaum profesi untuk mencapai tujuan kedokteran tertentu demi kepentingan pasien sebagai bahagian dari masyarakat.

Secara anatomis, hukum disiplin akan menyorot mutu dokter sebagai profesi (dalam keadaan ”diam”, sebelum berhubungan dengan pasiennya) dan secara fisiologis, hukum disiplin menyorot hubungan dokter – pasien sebagai sesuatu yang ”bergerak” atau dinamis). Dalam konteks UU Praktik Kedokteran, hukum disiplin medik ”diam” akan melingkupi kiprah Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga atribusian baru di ”sisi hulu” yang diamanatkan untuk memproduksi dokter ”lege artis” – siap mengadbdi bagi perlindungan (kesehatan) masyarakat, memberdayakan kelembagaan profesi serta membimbing sesama dokter untuk tetap atau bahkan lebih lege artis. Sedangkan hukum disiplin ”bergerak” akan memberi ”pekerjaan rumah” bagi MKDKI untuk mengawasi pelaksanaan praktik dokter/dokter gigi, termasuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya.

Keterkaitan profesi.
Secara sosiologis, praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan tak akan dapat terpisahkan dari hal-hal sebagai berikut :
a. Profesi
b. Peran Organisasi profesi
c. Standar profesi.

Profesi kedokteran, sebagaimana menurut Goode memiliki dua ciri dasar (core characteristics ) yaitu :
1. A prolonged specialized training in a body of abstract thought.
2. A collectivity of service orientation

dan lebih lanjut ia menguraikan ciri-ciri tambahan sebagai berikut :
1. Profesi menentukan sendiri standar pendidikan mereka.
2. Pendidikan profesi meliputi pula pengalaman sosialisasi secara dewasa (adult socialization experience) yang lebih lanjut daripada pendidikan okupasi umumnya.
3. Praktik profesi secara legal diatur melalui perijinan.
4. Badan penilai pemberi ijin tersebut beranggotakan orang-orang dari kelompok profesi itu sendiri.
5. Sebagian besar pengaturan hukum yang berkenaan dengan atau mengenai profesi disusun oleh kelompok profesi yang bersangkutan.
6. Pekerjaan profesi selain memberikan penghasilan dalam bentuk uang, prestise dan wewenang, tetapi juga memerlukan orang yang berintegritas tinggi.
7. Pelaku praktek profesi secara relatif tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh orang awam.
8. Norma-norma yang berlaku biasanya lebih keras dibanding dengan pengaturan hukum.
9. Para anggota mempunyai identitas dan ikatan sesama yang kukuh
10. Pekerjaan tersebut mengikat seumur hidup.

Sedangkan peran organisasi profesi adalah sebagai lembaga untuk wahana self-regulating dan self-disciplining para anggotanya yang pasti akan mempengaruhi pelbagai peraturan Konsil Kedokteran Indonesia kelak (yakni melalui kiprah kerja atribusian & delegasiannya), minimal melalui anggota KKI yang berasal dari IDI. IDI melalui Komite Rekomendasi Ijin Praktek Dokter-nya lebih diakui eksplisit eksistensinya dalam UU Praktik Kedokteran (UU Pradok). Rekomendasi IDI sebagai cikal bakal hukum disiplin medik selama ini menentukan tiga hal yakni :
a. Prasyarat kompetensi dokter (searah dengan diberlakukannya standar profesi sebagai standar kompetensi minimal dokter).
b. Prasyarat kesehatan dokter (belum diatur dalam UU Pradok).
c. Prasyarat etis (searah dengan ketentuan mendeteksi adanya profesionnal misconduct yang tumpang tindih dengan permasalahan disiplin dalam UU Pradok).

Selain itu, melalui IDI berhak mengusulkan kuota tempat praktek kepada Dinas Kesehatan setempat sebagaimana Permenkes No. 916/1997, yang juga merupakan cikal bakal dari dibatasinya SIP hanya maksimal 3 tempat praktek dalam UU Pradok.
Dalam hal hukum disiplin medik, peran IDI/PDGI juga akan berimbas secara sosiologis kepada ketentuan yang akan dipakai oleh MKDKI. Selama ini MKEK IDI merupakan lembaga quasi peradilan internal IDI yang keberadaannya juga diakui masyarakat selama bertahun-tahun, walaupun akhir-akhir ini ada sekelompok kecil yang meragukan kenetralannya. MKEK secara rutin bersidang untuk menetapkan pelanggaran etik terhadap dokter yang diduga ”nakal” terhadap pasiennya yang umumnya akibat sengketa medik (miskomunikasi dokter – pasien).

Karena hingga saat ini MDTK (majelis disiplin tenaga kesehatan) yang merupakan ”peradilan disiplin” di bawah bayang-bayang Depkes dan MAKERSI (majelis kehormatan etika rumah sakit) di dalam organisasi PERSI belum lancar berrjalan dan mungkin kurang sosialisasi, maka MKEK relatif lebih dikenal. MKEK yang selama ini juga mencakup hinga tingkat propinsi, juga memerankan pemeriksaan disiplin medik, yang seharusnya kelak diperankan oleh MKDKI. Melalui anggotanya, dengan kemampuan melakukan analisis etikolegal dalam hal peneraan kompetensi minimal keputusan medik sekaligus rasionalitas keputusan etisnya terhadap pasien yang ditanganinya, MKEK merupakan lembaga yang relatif paling profesional sekarang ini untuk membuat putusan etis (dibandingkan dengan KODEKI) ataupun putusan disiplin (dibandingkan dengan rata-rata praktisi selingkung yang setara situasi, kondisi dan upaya mediknya).

Perkembangan hukum disiplin.
KKI baru saja terbentuk dan dilantik oleh Presiden. Dari potensi kewenangannya yang cukup besar yang menyentuh hukum disiplin medik di sebelah ”hulu” dari praktik kedokteran, beberapa fungsi ”minimal” KKI terhadap kualitas ”kelaikan praktek” dokter, yang perlu disimak yakni :
a. Menyetujui permohonan dan menerbitkan STR (surat tanda registrasi) dokter/dokter gigi.
b. Menolak permohonan dan mencabut STR dokter/dokter gigi.
c. Mensahkan standar kompetensi, mensahkan pengujian persyaratan registrasi dan penerapan cabang ilmu.
d. Membina bersama IDI/PDGI tentang pelaksanaan etika profesi
e. Mencatat pelanggar etika profesi (yang telah dijatuhkan MKEK/MKEKG)

Dari fungsi minimal tersebut, khususnya dalam hal pembinaan dan pencatatan pelangaran etika profesi, KKI melalui MKDKInya akan banyak berinteraksi dengan MKEK/MKEKG, baik secara kelembagaan maupun fungsionarisnya.

Bila dibandingkan dengan General Medical Council di Inggris, GMC terseut memiliki 5 komite untuk mengawasi kelaikan praktek dokter yakni :
a. Preliminary proceedings yang meneliti awal/menyaring ada tidaknya penyimpangan perilaku (professional misconduct) dokter. Jadi disini lebih menekankan pada pelanggaran perilaku etik.

b. Professional Conduct yang berhak mencabut atau menghentikan registrasi dokter dalam persidangan tingkat pertama, yang seringkali berinteraksi ketika dokter melanggar kewajiban pidana dan administratifnya.

c. Health Committee yang menegakkan aturan bahwa doikter yang tidak sehat fisik atau mental dilarang berpraktek.

d. Professional Performance yang sejak 1997 memeriksa sikap, pengetahuan, ketrampilan klinik dan komunikasi serta catatan klinik dan hasil audit dokter (oleh 2 klinisi terkait dibantu oleh seorang awam), dimana berhak menskors dokter pelanggarnya.

e. Assesment referral yang merujuk dokter yang kurang trampil ke pusat lainnya bila fasilitas lokal kurang memadai.

Beberapa Konsil kedokteran di negara Eropa lainnya, lebih memfokuskan pada deteksi dini dan penyelesaian awal dokter malfungsi (malfunctioning physician) – suatu wujud struktural dokter bermasalah akibat buruk fungsi. Dari fokusnya untuk membenahi mutu dokter sejak dari hulunya, nampak perkembangan hukum disiplin ke arah ”hukum dalam keadaan diam” tersebut yang ternyata cakrawala dan konteksnya (sebagai potensi adanya latent error) memiliki 2 dimensi yakni memproduksi ”dokter putih” sebanyak-banyaknya yang berguna untuk menghabisi atau menyingkirkan ”dokter hitam” yang sering bersembunyi dibalik ”dokter putih” yang benar-benar mulia hati.

Calon ”dokter hitam” (yang sebagian diantaranya merupakan pelaku medical error) yang sekaligus menjadi pelaku malpraktek (sebagian kecil daripadanya adalah pelaku kelalaian medik), melalui hukum disipllin ”diam” akan ditekan kekerapannya. Seandainya masih muncul, para ”dokter hitam” ini akan dijerakan melalui sanksi-sanksi disiplin oleh majelis yang sebagian besar anggotanya adalah sesama anggota profesi. Dengan ketegaran majelis disiplin ini (di Indonesia konteksnya adalah MKDKI) sebagai panel review of disciplinary system akan efektif mencapai tujuannya bila berani menjatuhkan sanksi mencabut ijin praktek dokter/dokter gigi yang terbukti salah dan tak mencapai standar praktek tinggi tertentu.

Bila di kalangan profesi masih terdapat 1% ”dokter hitam” yang terkena gugatan malpraktek, biaya yang diperlukan untuk seluruh dokter adalah luar biasa besarnya. Artinya, hukum disiplin secara normatif bertujuan untuk membangun suatu sistem publik terpercaya untuk mendisiplinkan dokter/dokter gigi. Dengan demikian, secraa normatif, para dokter yang melindungi sejawatnya sendiri secara akal-akalan dalam bentuk ”the silence conspiracy” secara jangka panjang akan merugikan seluruh dokter. Memang dalam interaksinya dengan penegak hukum yang merupakan ranah hukum pidana dan juga dengan pengacara yang merupakan ranah hukum perdata, hukum disiplin medik akan masuk secara dinamis antara lain melalui rule of evidence dan dimensi HAM serta rasa keadilan itu sendiri, seperti beberapa fenomena ne bis in idem, subpoena, dll. Yang kita semua di Indonesia masih harus banyak berhikmah sambil belajar.

Kesimpulan
1. Hukum disiplin merupakan ranah baru hukum yang merupakan cerminan dari etika sosial profesi tertentu sehingga erat kaitannya dengan profesi, organisasi profesi dan standar-standar penerapan keilmuannya.
2. Khusus untuk disiplin medik, UU Praktik Kedokteran sarat memuat hukum disiplin medik yang harus dikembangkan guna mencapai tujuan dan efektivitasnya.
3. Tujuan hukum disiplin adalah memurnikan profesi sehingga anggota yang ”buruk” akan ditekan sekecil mungkin dan dijerakan.

makalah pernah disampaikan pada Seminar Malpraktik & Baku Pelayanan Medik, Jakarta, 18 Mei 2005 oleh Chandra Yusuf SH & associates.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:17 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:58 am

ETIKOLEGAL PEMETAAN RISIKO RUMAH SAKIT
Agus Purwadianto
RACIKAN KHUSUS - Edisi Februari 2007 (Vol.6 No.7) Farmacia
Pendahuluan
Manajemen risiko merupakan kelompokan upaya untuk menelusuri penyebab dan dampak dari kejadian buruk yang telah terjadi (incident atau adverse events) atau kecelakaan (accident) di rumah sakit. Setelah pencatatan dan analisis penyebabnya, baik tingkat kemungkinan (probabilitas) maupun keparahan (severity)nya, untuk kepentingan pencegahan nantinya, manajemen risiko juga menyangkut upaya mereview semua sistem mendatang seperti personalia dan pelbagai alat/teknologi yang merupakan faktor kontribusi risiko tersebut.

Manajemen risiko juga mendidik semua manusia profesi yang terlibat sebagai actor agar tak mudah melakukan kekeliruan (medical error), menyelesaikan masalah serta mempersiapkan bila rumah sakit harus menjadi salah satu pihak tergugat.tertuntut di pengadilan. Mengingat saat ini sulit dipungkiri kita hidup dalam masyarakat yang gemar menggugat, maka manajemen risiko merupakan sesuatu hal amat penting yang tak terpisahkan dari tinjauan etikolegal. Khususnya menyangkut transisi dari budaya menuduh ke budaya tidak menuduh (non blaming culture).

Kenapa etikolegal ?
Pasien parah-celaka (sentinel events), celaka, nyaris celaka atau kejadian buruk (kejadian tidak diharapkan atau KTD) yang dialaminya sebenarnya dapat dipilah-pilah secara teoritis ke dalam permasalahan etika, disiplin atau hukum. Namun dalam kenyataannya tidak mudah melakukannya, karena hampir semua pekerjaan dokter dibungkus oleh etika, disiplin dan hukum. Teori substandard, contohnya, akan merupakan doktrin yang mengajarkan pelaku profesionalnya terkena sanksi etika (tidak memenuhi praktek dengan standar tertinggi – pasal 2 KODEKI), mungkin terkena sanksi disiplin (bila praktek di bawah kemampuan upaya rata-rata dokter yang satu lingkungan – sama spesialisasi-tempat kerja – kondisi pasiennya, sebagaimana pasal 66 jo pasal 55 UU Praktik Kedokteran).

Mungkin pula terkena sanksi hukum – karena dalil tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (dibandingkan dengan standar profesinya sama dengan kelalaian sebagaimana pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata ). Jalinan ketiga ranah yang makin membuat makin ruwetnya penanganan kasus dugaan malpraktek ini akan makin merawankan risiko gugatan hukum bila proses komunikasinya tidak lege artis. Komunikasi disini khususnya antara dokter – pasien dan dokter – dokter/rumah sakit yang saat ini dimasukkan ke dalam standard kompetensi utama yang harus dimiliki dokter dari tujuh area kompetensi pendidikan dokter menurut World Federation of Medical Education.

Apalagi bila pihak penyidik yang belum sepenuhnya memahami hukum kedokteran, hanya menjadi corong hukum yang akan ditumpangi oleh pihak penggugat (perdata) yang juga sekaligus menuntut pidana dokternya. Kekeruhan makin menjadi-jadi, sehingga risiko yang intangible membengkak, akibat perilaku oknum penyidik yang tidak akuntabel, tak mampu membedakan sebab-fakta dengan sebab-hukum sehingga cenderung hanya menakut-nakuti dokter/rumah sakit teradu belaka.

Alasan kedua adalah saat ini tengah populer global bioethics sebagai universal norms yang dikembangkan oleh UNESCO dengan dipersyaratkan adanya lembaga bioetika tingkat nasional suatu negara. Global bioethics mengimbangi maraknya kesadaran tentang hak asasi manusia. Global norms umumnya tak akan lepas dari hukum internasional, baik dari segi konsepnya maupun aplikasinya. Kajian keselamatan pasien sebagai primadona tujuan manajemen risiko masih berkutat di tataran etik, sebelum menuju ke tataran hukum. Tataran etik akan memuluskan budaya tidak menyalahkan yang merupakan perubahan model mental utama, berbeda dengan tataran hukum yang mengedepankan sanksi-sanksi sehingga masih menyuburkan blaming culture.

Alasan ketiga, karena hukum senantiasa tertinggal dibandingkan dengan kemajuan iptekdok dan dinamika perkembangan masyarakatnya, maka kerangka uji kemaslahatan kemanusiaan yang paling awal sekaligus paling sensitive adalah etika. Setelah “cukup matang” penelaahan etika melalui kaidah dasar moral yang saling beradu mempertahankan sebuah argumentasi kebenaran, barulah hukum memantapkan diri menjadi sarana pengatur kedamaian hidup bersama. Manajemen risiko sejatinya menganalisis ke “faktor di belakang orang”, untuk lebih mengobyektivasi sistem. Dalam sistem kedoktera mutakhir, iptekdok dan faktor masyarakat tetap menjadi prime mover penentu perubahan di dimensi pelayanan.

Malfunction doctors.
Dokter sebagai aktor utama pemegang risiko di rumah sakit harus ditanggulangi secara strategis sejak awal. Salah satu investigasi untuk menakar derajat kemungkinan dan keparahan risiko adalah dengan memakai root cause analysis (RCA), sebuah metode reduksionistik untuk mepertajam prediksi. RCA merupakan upaya untuk mengetahui ”the deviation statement” dan melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan tersebut. Dengan RCA akan diketahui masalahnya (defines) dan latar belakangnya (underlying) sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya. RCA adalah menyelesaikan masalah, serta mencegahnya kemudian agar tidak berulang.

Risiko bagi Rumah Sakit karena ulah dokter termasuk ke dalam jenis yang sporadis individual karena tidak berpola, dampaknya sangat tinggi bagi kelangsungan hidup rumah sakit, dan sering menyebabkan krisis. Risiko tersebut kejadiannya dapat dramatis, sehingga amat menyerap perhatian segera, namun dalam penyelesaiannya memerlukan waktu lama untuk memulihkan atau mengembalikannya.

Walau bagaimanapun tingkat kecanggihannya, suatu sistem tak akan lepas dari kekeliruan manusia (human error). Rumusan sederhana alur berpikir ”lingkaran setan sebab-akibat” adalah bahwa manusia yang malfungsi (malfunction) à kekeliruan (error) à dampak buruk (bad outcome) à risiko gugatan hukum à kalah à kerugian/kehancuran sistem itu sendiri. Karena dokter merupakan motor penggerak utama rumah sakit yang hubungannya saling melengkapi dan memerlukan satu sama lain, maka di sisi manajemen personalia, dokter merupakan aktor yang poten di rumah sakit. Dalam konteks ini, maka dokter malfungsi akan memiliki kategori risiko (termasuk yang diderita rumah sakit) lebih tinggi dibandingkan dengan perawat malfungsi atau bidan malfungsi

Dokter adalah faktor penentu yang mendominasi banyak pembuatan keputusan di RS. Often many entities have control over decisions and each has a unique perspective. Namun ketika dokter malfungsi atau bermasalah dibiarkan terus, akan menularkan ke personel lainnya (cause and effect are similar, only on different time as of continuum). Karenanya di Indonesia, persoalan dokter malfungsi sebagai wakil budaya menyalahkan versus perbaikan sistem dari manajemen risiko dan keselamatan pasien sebagai budaya tidak menyalahkan, akan merupakan pertarungan yang mengasyikkan yang harus diperhitungkan semua pihak. Entah IDI, apalagi PERSI dan Departemen Kesehatan.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:20 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Thu Jul 22, 2010 11:58 am

MENCARI CELAH PENYELESAIAN SENGKETA
RACIKAN KHUSUS - Edisi Februari 2007 (Vol.6 No.7) Farmacia
Ada beberapa jalur penyelesian dugaan kelalaian medis. Agar tidak nyasar dibutuhkan pemahaman dari bertbagai aspek, baik hukum, etik, maupun disiplin

Setiap dugaan kesalahan yang ditujukan kepada dokter dapat mengarah pada pelanggaran disiplin, etika, dan hukum. Membedakan jenis dugaan pelanggaran ini sangat penting karena tempat “pemeriksaannya” berbeda. Dalam banyak hal sulit membedakan ketiga jenis pelanggaran ini karena dalam sebuah kelalaian medik (medical negligence) atau malpraktik, bisa berbaur unsur-unsur pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin sekaligus.

Aspek Hukum
Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, instansi kesehatan sering menghadapi kasus hukum. Kecenderungan ini meningkat seiring kemajuan iptek, arus informasi yang mudah diakses, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan ketrampilan staf yang ditugasi khusus menangani kasus hukum. Dipaparkan Amirsyah Sh, MSc, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan RI, ada dua langkah dalam penanganan kasus hukum. Langkah pertama adalah menyiapkan legal opinion atau telaahan.

Yang termasuk dalam langkah legal opinion adalah mengumpulkan data atau informasi selengkap-lengkapnya serta mengidentifikasi pokok masalah yang dipersoalkan. “Apakah yang dipersoalkan menyangkut tuduhan melakukan kelalaian, tindakan bertentangan dengan undang-undang, ada persyaratan yang tidak dipenuhi, unsur penyalahgunaan wewenang, atau ada unsur rekayasa dan motivasi tertentu,” jelas Amirsyah.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan fakta-fakta yang dipersoalkan, mengkaji peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dipersoalkan. Yang perlu diperhatikan di sini, tambah Amirsyah, adalah tata urutan atau hierarki perundang-undangan, perubahan peraturan antara yang baru dan lama serta masa berlakunya. Apakah ada peraturan peralihan dan sebagainya. Terakhir, susun secara sistematis, logis dilengkapi dengan saran tindak lanjut.

Contoh masalah yang memerlukan legal opinion, adalah pengaduan masyarakat/pihak ketiga, draf nota kesepahaman (MoU) dan draf perjanjian, keberatan/protes/somasi, gugatan baik perdata maupun tata usaha negara, dan proses pidana yang memerlukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan berakhir di pengadilan.

Setelah legal opinion lengkap, baru masuk ke tahap penanganan kasus, baik melalui jalur non litigasi (luar peradilan) seperti mediasi, negoisasi, dan konsiliasi, atau jalur litigasi (jalur peradilan). Mediasi melalui pengadilan ditetapkan dengan peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Aspek Disiplin Kedokteran
Disiplin. Kini dokter di Indonesia tak bisa lagi mengabaikan pelanggaran disiplin. Karena kini ada “polisi” yang siap menjaring semua bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter di Tanah Air. Polisi tersebut bernama MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas amanat Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dijelaskan Dr. Sabir Alwi, SH, sesuai Pasal 64 UUPK, tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, pemeriksaan, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. MKDKI juga bertugas menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. MKDKI berkedudukan di Jakarta dan MKDKI provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. Kedudukan MKDKI maupun MKDKI provinsi adalah ”otonom” dari KKI. ”Tugasnya bersifat independen, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya,” tegas Alwi.

Majelis ini bisa menerima pengaduan secara tertulis dari siapa saja yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan akibat tindakan dokter atau dokter gigi saat menjalankan praktik kedokteran. Namun pengaduan ke MKDKI tidak menghilangkan hak yang bersangkutan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang, atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Setiap pengaduan yang masuk akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal (MPA), terdiri 3 orang dari MKDKI dan MKDKI Provinsi. Dari sini akan ditentukan apakah pengaduan termasuk kategori pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Bisa juga pengaduan ditolak dan oleh pelaksana keputusan dikembalikan ke pengadu karena tidak memuat unsur-unsur pelanggaran. Bila terdapat indikasi pelanggaran etik, maka kasus diteruskan ke organisasi profesi (etik).

Bila masuk kategori pelanggaran disiplin, maka kasus akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD). Penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin yang terdiri dari 3 atau 5 orang dari MKDKI dan MKDKI provinsi dilakukan oleh Ketua MKDKI. Proses pembuktian atau pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin oleh MPD ini akan melahirkan keputusan. Apabila dokter yang dilaporkan oleh pengadu terbukti tidak bersalah maka ia akan bebas. Bisa juga memang dinyatakan terbukti melanggar disiplin dengan sanksi sesuai berat-ringannya pelanggaran. ”Terdakwa” bisa mendapat hanya peringatan tertulis, pencabutan ijin parktek dan tanda registrasinya sebagai dokter atau dokter gigi (SIP/STR) atau ia harus mengikuti pendidikan dan pelatihan lagi. Sidang MPD bersifat tertutup namun sidang pembacaan amar keputusan MPD dilakukan terbuka.

Aspek Etik Kedokteran
Etik kedokteran diartikan sebagai nilai-nilai luhur dan pedoman yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kedokteran. Dan yang bertugas ”mengeksekusi” pelanggaran etik adalah MKEK (Majelis Kehormatan Etik Indonesia). Sebelum UUPK diberlakukan, MKEK memeriksa pengaduan tanpa membedakan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin.

Seperti dipaparkan di atas, UUPK menginsyaratkan bahwa MKDKI merupakan titik awal pengaduan. Jadi yang memutuskan apakah pengaduan tersebut termasuk pengaduan etik atau disiplin adalah MKDKI. Kasus ”limpahan” dari MKDKI yang diduga melanggar etik kemudian akan diperiksa MKEK cabang atau wilayah. ”MKEK pusat hanya memeriksa perkara banding atau rujukan. Kadang-kadang juga kasus khusus tetapi sangat jarang. Termasuk pelimpahan dari MKDKI untuk kasus etik,” jelas mantan ketua MKEK, Dr Broto Wasisto.

Tata cara pemeriksaan, tambah Wasisito, adalah menerima pengaduan. Pengaduan perlu diverifikasi untuk mengetahui kebenaran terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran. Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pengadu maupun dokter teradu, mendengarkan saksi-saki termasuk saksi ahli, dan menetapkan apakah dokter bersalah atau tidak bersalah. Sidang pemeriksaan pengaduan oleh MKEK, seperti halnya MKDKI, juga bersifat tertutup. ”Ini sebagai bentuk pernghormatan atau perlindungan terhadap dokter,” Wasisto menjelaskan kenapa sidang bersifat tertutup. Keputusan MKEK dilaksanakan oleh pengurus IDI eksekutif.

Sanksi terhadap pelanggaran etik sangat tergantung dari bobot pelanggaran yang dapat dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang dapatdiberikan berupa peringatan (lisan maupun tertulis, rekomendasi pencabutan ijin praktik, dan reschooling). Sama dengan sanksi MKDKI.

Ada banyak sekali contoh pelanggaran etik. Di antaranya, kurang mendengarkan pasien/tidak berkomunikasi, menakut-nakuti, memberikan keterangan sehat, cuti, atau sakit tanpa disertai pemeriksaan, menarik bayaran tidak wajar dan sebagainya. Tidak memberikan informed consent dan rekam medis, berkolaborasi dengan perusahaan farmasi juga termasuk melanggar etik.

Perlu dibedakan antara etik kedokteran dan etik rumah sakit. Dalam organisasi kedokteran, pembinaan dan pengawasan etik kedokteran diatur melalui Keputusan Menteri. Di rumah sakit dikenal Komite medik dan panitia etik, namun di banyak rumah sakit kurang berfungsi, karena tugas, fungsi dan tatalaksana dapat diatur dengan Hospital bylaws. ”Ada saran lembaga pembinaan dan pengawasan etik-kedokteran di rumah sakit berada paralel atau satu level dengan direksi agar ada independensi,” ujar Wasisto yang masa jabatannya sebagai ketua MKEK berakhir 2006 lalu.


Last edited by gitahafas on Fri Jul 23, 2010 4:21 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
 
Hukum Kesehatan
View previous topic View next topic Back to top 
Page 4 of 5Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» hukum memakai barang bajakan
» Kajian moral dan hukum Islam dalam pernikahan
» hukum walimatul ursy
» KRONOLOGIS PENYESATAN PAULUS DALAM MENGHAPUS HUKUM TAURAT
» implementasi syariat islam dalam perspektif hukum dan politik indonesia

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: