Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Hukum Kesehatan

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 2:24 pm

MALPRAKTIK MEDIK
Istilah malpraktik medik berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu medical practice.
Pengertian malpraktik medik tidak terdapat secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia. Malpractice berasal dan tumbuh dalam sistim hukum yang mengenal juri ( jury system ) yang hanya ada dalam sistim hukum Anglo Saxon.

Lagipula, dan ini justru yang utama dan mendasar, hukum kesehatan Indonesia yang berupa UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan secara resmi mnyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi dalam Pasal 54 dan 55. Istilah kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan istilah teknis hukum ( legal term ) yang digunakan dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 54 menyebutkan
1). Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

(2). Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

(3). Ketentuan mengenai pembentukan, tuags fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 55 menyebutkan
(1). Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

(2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kini istilah kelalaian ( negligence ) mulai banyak digunakan dalam kaitan dengan bidang medis. Di banyak negara yang telah lama mengembangkan hukum medik, hukuman dijatuhkan berdasarkan pada ada tidaknya kelalaian, bukan ada tidaknya malpraktik.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH

Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 2:53 pm

PELANGGARAN DISIPLIN
Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tercantum adanya lembaga yang disebut Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ( MDTK ).
Tugas MDTK adalah meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Majelis ini tidak hanya terdiri dari tenaga kesehatan saja, tetapi juga tenaga bidang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi seperti ahli hukum, ahli psikologi, ahli sosiologi, ahli agama, yang diketuai oleh seorang sarjana hukum.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 29 Tahun 2004 , MDTK hanya menangani kasus kasus yang menyangkut tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi.
Fungsi MDTK dalam hal ini digantikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Ilmu Kedokteran Indonesia ( MKDKI ). Majelis ini terdiri dari 3 orang dokter dan 3 orang dokter gigi dari organisasi profesi masing masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 orang sarjana hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN
Pasal 53 ayat ( 1 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Perlindungan Hukum sering disalah artikan sebagai " Kekebalan Hukum " oleh banyak tenaga kesehatan. Akibatnya mereka kadang kadang berlaku kurang hati hati, bahkan cenderung sembrono.

Hendaknya dipahami bahwa dalam hukum dikenal adanya asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum ( equality before the law ). Artinya, setiap orang yang bersalah, siapapun dia, harus dihukum bila terbukti melakukan kesalahan. Contohnya, pasal yang digunakan untuk menghukum pilot pesawat terbang yang terbukti lalai dalam melakukan tugas sehingga pesawatnya mengalami kecelakaan ( dan menyebabkan kematian penumpang ) adalah pasal yang sama dengan yang digunakan untuk menghukum dokter yang dianggap lalai sehingga pasiennya meninggal karena syok anafilaktik.

Pasal pasal dalam KUHP yang mengatur hal diatas adalah:
Pasal 359 KUHP : Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lainmati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHP : (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361 KUHP : Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Penjelasan untuk Pasal 361
Yang dikenakan pasal ini misalnya dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing masing, dianggap harus lebih berhati hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka ini mengabaikan ( melalaikan ) peraturan peraturan atau keharusan keharusan dalam pekerjaannya, sehingga mengakibatkan mati ( Pasal 359 ) atau luka berat ( Pasal 360 ), maka akan dihukum lebih berat.

Hukum pidana tentu saja bisa dianggap sangat tidak adil. Apa boleh buat, memang begitu kondisi hukum kita. Karena itu sangat penting tenaga kesehatan harus selalu melatih diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Siapkan form Persetujuan Tindakan Medik, simpan dengan rapi, lakukan Rekam Medik dengan cermat dan baik. Sampaikan hal hal terburuk kepada pasien dan keluarganya sebelum tindakan dimulai. Komunikasi menjadi kunci utama dalam hubungan tenaga kesehatan dengan pasien. Sangat penting juga bahwa semua peralatan untuk menangani syok anafilaktik tersedia setiap saat.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 3:53 pm

SURAT KETERANGAN SAKIT
Silahkan menyimak pasal pasal dibawah ini:

Pasal 267 Ayat ( 1 ) KUHP
Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 7 KODEKI
Seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Anda harus berhati hati, karena Surat Keterangan Sakit yang diberikan dapat dengan mudah disalah gunakan, misalnya sebagai alibi pelaku kejahatan, sebagai alasan untuk tidak memenuhi panggilan polisi atau pengadilan, dll. Jangan lupa untuk mencatat pemberian Surat Keterangan Sakit dalam dokumen Rekam Medis pasien.

Jangan pernah meninggalkan blanko Surat Keterangan Sakit atau Surat Keterangan Sehat yang sudah dibubuhi tanda tangan dokter di tempat praktik. Kalau pasien bersikeras meminta Surat Keterangan Sakit sesuai keinginannya, jelaskan dengan bahasa yang baik alasan Anda. Sampaikan bahwa Anda harus jujur dan Anda terikat dengan Sumpah Dokter dan aturan hukum. Apabila Anda bekerja di sebuah sarana kesehatan, bahaslah hal ini dengan semua sejawat Anda, termasuk pimpinan sarana, supaya ada kesamaan pendapat. Jangan sampai Anda " disukai " pasien karena Anda selalu bermurah hati selama ini.

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
Hati hati juga dalam membuat Surat Keterangan Kematian, jangan sekali sekali membuat surat ini tanpa melakukan pemeriksaan jenazah terlebih dahulu. Kejahatan asuransi sering menggunakan surat kematian palsu, orang yang dikatakan sudah meninggal ternyata masih hidup. Pemalsuan kematian juga sering dijumpai dalam perebutan harta warisan, atau apabila suami atau istri ingin menikah lagi.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 4:16 pm

BAGAIMANA JIKA ADA PIHAK KETIGA YANG MELANCARKAN TUDUHAN AKAN ADANYA DUGAAN KESALAHAN TINDAKAN DENGAN MENGATAS NAMAKAN PASIEN?
Pengacara, misalnya, terkesan sengaja mencari cari kesalahan pada pihak tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter gigi. Apakah pasien mempunyai hak untuk mengadukan tenaga kesehatan?

Perlu kiranya dipahami, bahwa pengacara dan dokter, adalah dua profesi paling sering digunakan sebagai contoh dalam buku buku tentang etika profesi. Kedua profesi ini disebut sebagai officium nobile ( profesi luhur ). Tugas pengacara memang memberikan bantuan hukum kepada kliennya, yang berstatus sebagai pasien atau mantan pasien dari dokter atau tenaga kesehatan lain.

Bila ada orang yang mengaku mewakili keluarga pasien, mintalah dengan baik baik bukti penunjukan secara tertulis, yang dalam hukum lazim disebut Surat Kuasa Khusus dari pasien dan/atau keluarganya. Seandainya pasien meninggal, datanglah kerumah keluarga untuk menyatakan bela sungkawa, kalau bisa dengan menyumbang dana semampu kita. Simpan dokumen Rekam Medis dengan baik. Laporkan kejadian kepada instansi kesehatan setempat dan organisasi profesi.

Dalam hukum dikenal asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ), yaitu suatu ketentuan universal yang menyatakan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, yaitu ia benar benar bersalah. Apabila tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar profesi, tidak ada yang perlu dikuatirkan. Maka buatlah Rekam Medik dengan cermat dan baik.

Pasien mempunyai hak untuk mengadukan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan:
( 1 ) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
( 2 ) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. identitas pengadu;
2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan
3. alasan pengaduan.

( 3 ) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 4:36 pm

HARUS SEMBUH?
Akhir akhir ini banyak dokter atau dokter gigi yang dituntut apabila pasien tidak sembuh, atau, menurut keluarganya, bahkan bertambah parah sakitnya. Adakah aturan hukum dalam hal ini?

Sangat wajar bila pasien yang datang kepada dokter atau dokter gigi disuatu sarana pelayanan kesehatan ingin agar ia menjadi sembuh atau paling tidak akan berkurang penderitaannya. Apalagi bila ia telah mengeluarkan biaya mahal. Apabila pelayanan yang diberikan tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan oleh pasien atau keluarganya, mereka menganggap telah ada kesalahan dipihak dokter atau dokter gigi.

Dalam hukum, sebagian besar hubungan dokter dengan pasien merupakan perikatan berdasarkan daya upaya yang maksimal yang dikenal dengan istilah inspannings verbintenis. Dokter tidak dapat menjanjikan atau menjamin bahwa pengobatannya akan berhasil, namun ia akan berdaya upaya maksimal untuk kesembuhan pasien.
Sebagai contoh adalah operasi usus buntu yang berakhir dengan kematian karena adanya penyulit yang ditemukan pada saat operasi. Dalam keadaan normal, operasi usus buntu termasuk jenis operasi yang relatif mudah. Hanya pada keadaan tertentu dokter dapat menjanjikan suatu hasil ( hubungan dokter dengan pasien bersifat resultaatverbintenis ), misalnya dalam operasi bedah plastik yang bersifat kosmetis atau pembuatan gigi palsu.

Biasakan untuk menjelaskan pada awal pertemuan dengan pasien, bahwa untuk pengobatan diperlukan kerjasama antara dokter dengan pasien. Tugas tenaga kesehatan adalah membantu secara maksimal, sedangkan kesembuhan menjadi kuasa Tuhan. Untuk menegaskan hal ini, sarana kesehatan yang bernuansa Islami biasa mencantumkan kutipan Surat Asy Syu'araa ( 26 : 80 ): " Dan apabila aku sakit, DIALAH yang menyembuhkan aku."

Kalaupun terjadi sengketa, usahakan diselesaikan dengan upaya mediasi. Mintalah bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum atau Fakultas Hukum setempat untuk menyediakan tenaga mediator. Berbeda dengan hakim, mediator tidak memberikan putusan, melainkan mencari kesepakatan melalui win win solution.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 4:48 pm

EUTHANASIA
Euthanasia terdiri dari 2 jenis, aktif ( misalnya dengan menyuntikkan morfin dosis tinggi agar pasien meninggal karena overdosis ) dan pasif ( misalnya dengan tidak memberikan alat bantu yang seharusnya diberikan ).

Euthanasia dilarang dilakukan di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini diatur dalam KUHP yang menyebutkan:
Pasal 344 KUHP
Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Coba bandingkan dengan Pasal 338 KUHP:
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kedua Pasal diatas hanya berbeda dalam hal " atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati ", namun sama sama termasuk dalam " pembunuhan ". Jadi jelaslah, bahwa walaupun pasien meminta sendiri, dengan kesungguhan hati pula, tetap saja TIDAK BOLEH dilakukan euthanasia karena berarti merampas nyawa alias menghilangkan nyawa alias membunuh.

Kalaupun keluarga pasien menghendaki dilakukan euthanasia, hal ini hanya dapat dilakukan apabil pasien telah dinyatakan tidak berfungsi batang otaknya ( brain death ). Dalam keadaan brain death pasien sebetulnya sudah seperti tanaman. Dia masih hidup hanya karena ada bantuan alat alat saja. Mintalah kepada keluarga untuk berunding dan membuat keputusan bersama secara tertulis dan biarkan keluarga sendiri yang melakukan penghentian alat bantu kehidupan.

Pertanyaan mengenai euthanasia pernah diajukan kepada Bapak Quraish Shihab dalam acara Tafsir Al-Mishbah di Metro TV tanggal 19 September 2008 pukul 04.00. Jawaban yang diberikan oleh beliau adalah: " Setiap perbuatan ditentukan dari niatnya." Jelasnya, alat alat bantu dapat dilepas bukan dengan niat untuk membunuh, melainkan untuk menghentikan terapi yang satu dan mencoba dengan terapi yang lain, dalam hal ini dengan doa, memohon jalan yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Euthanasia masih menjadi kontroversi yang rumit, Anda tidak perlu melibatkan diri didalamnya.

Sumber: Buku Tanya Jawab Hukum Kesehatan - dr. Dwi Ratna Sarashvati M.Sc, SH
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 7:13 pm

PASIEN DENGAN HENDAYA DAN DISABILITAS
Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas penting yang berguna oleh karena keterbatasan fisik/mental yang dapat ditentukan secara medis dan dapat berakibat kematian atau telah berlangsung atau diperkirakan akan berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu tidak kurang dari 12 bulan. World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan (disebabkan karena adanya hendaya) untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal oleh manusia.

Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan terdapat disabilitas yaitu durasi waktu, tidak adanya aktivitas penting yang berguna, dan adanya keterbatasan yang dapat ditentukan secara medis. Seseorang tidak dapat dikatakan memiliki disabilitas bila ia dapat memiliki penghasilan lebih besar daripada penghasilan minimum yang ditentukan walaupun ia mungkin hanya bisa bekerja paruh waktu pada pekerjaan mereka yang lama dan pendapatannya lebih rendah daripada pendapatan sebelumnya.

Dalam menentukan disabilitas, beberapa tolak ukur subyektif dan terkadang tidak akurat harus dipertimbangkan. Faktor nonmedis seperti gender, pelatihan sebelumnya, keahlian, pengalaman, pendidikan, lingkungan sosial, ketersediaan pekerjaan yang cocok secara lokal/nasional, masalah transportasi dari dan ke tempat kerja, serta kemampuan bekerja bersama orang lain. Disabilitas juga dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ®C pekerjaan, geografi, dan tipe pekerjaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan latar belakang permintaaan kemampuan/ketidakmampuan secara pasif maupun aktif, juga memperhitungkan mengenai kemampuan menghasilkan uang, keterbatasan dalam hidup sehari-hari, dan ketidakmampuan dari status sosioekonomi.

Disabilitas total didefinisikan sebagai ketidakhadiran individu dari tempat ia biasa bekerja, atau ketidakmampuan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan. Hal ini tidak spesifik untuk kategori pekerjaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak dapat diharapkan terlibat dalam pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan pelatihan yang didapatkan, latar belakang, pengalaman, dan pendapatan sebelumnya. Pertimbangan lain yaitu bahwa ia tidak dapat terlibat atau memiliki kemampuan melakukan satu atau semua pekerjaan untuk kepentingan kompensasi atau keuntungan.

Disabilitas total atau permanen berarti bahwa individu diperkirakan secara beralasan untuk tidak memiliki kapasitas dalam jangka waktu lama atau menetap, tanpa adanya kesempatan yang beralasan sama sekali untuk mendapatkan kembali kapasitasnya. untuk bekerja.

Disabilitas parsial mengarah pada ketidakmampuan melakukan satu atau lebih fungsi kerja. Secara sederhana, berarti ketidakmampuan melakukan tugas yang biasa dikerjakan.

Untuk sebagian besar orang, syarat durasi waktu yang disebutkan dalam definisi disabilitas di atas dapat dengan mudah dipenuhi, karena disabilitas mereka bersifat kronik dan cenderung akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pada beberapa kasus, dapat terjadi perubahan kemampuan individu untuk bekerja. Pada kelainan muskuloskeletal atau neurologis dimana pasien-pasien mengalami episode eksaserbasi dan remisi yang sering (contoh: artritis rheumatoid, sklerosis multipel) dapat menimbulkan periode disabilitas yang pendek, sehingga sering menyulitkan untuk memenuhi syarat durasi waktu.

Jika disabilitas adalah akibat trauma, sebagai tambahan gejala dan tanda manifestasi klinis, dokter secara khusus memperdulikan rasa sakit. Walaupun hal ini sifatnya subyektif berdasarkan laporan pasien, dapat juga ditemukan tanda-tanda obyektif seperti dilatasi pupil, kepanikan, serta tekanan darah/nadi/respirasi yang abnormal. Rasa sakit yang tidak dilaporkan sampai 24 jam atau lebih sejak terjadinya trauma biasanya berasal dari perasaan/emosi. Untuk kepentingan evaluasi disabilitas, rasa sakit dapat diklasifikasikan sebagai:

- berat (tanpa adanya aktivitas yang dapat memicu timbulnya rasa sakit)
- sedang (masih dapat ditoleransi dengan adanya disabilitas yang nyata pada saat melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa sakit)
- ringan (masih dapat ditoleransi dengan adanya disabilitas pada saat melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa sakit)
- minimal (mengganggu tetapi tidak ada kecacatan dalam aktivitas)

Dalam mengevaluasi dampak suatu cedera, dokter harus mempertimbangkan hal berikut: apakah cedera tersebut adalah penyebab langsung dari penyakit (misalnya fraktur majemuk dengan infeksi atau cedera dinding dada dengan pneumonia); apakah cedera diperparah oleh keadaan sistemik ( misalnya diabetes, gout, hipertensi) apakah suatu proses sistemik (misalnya osteoporosis atau tumor tulang) menyebabkan patah tulang; dan terakhir, apakah cedera dan penyakit itu adalah dua hal yang berdiri sendiri.

Dalam penilaian disabilitas karena gangguan mental, beberapa faktor harus dipertimbangkan termasuk hal yang fisiologis, psikologis dan khas terhadap individu tersebut. Faktor-faktor itu dapat berupa retardasi mental, gangguan kepribadian, kepribadian sosiopatik, psikoneurosis, psikosis dan gangguan organik otak.
Salah satu hal penting dalam penentuan disabilitas adalah hendaya (impairment) yang dapat ditentukan secara medis. WHO memberikan definisi hendaya sebagai keadaan abnormalitas atau hilangnya fungsi psikologis, fisiologis, atau struktur anatomis. Bertolak belakang dengan definisi disabilitas, hendaya didefinisikan sebagai terdapatnya penyakit spesifik yang cukup parah untuk mendukung kesimpulan bahwa penurunan fungsi telah terjadi.

Hendaya harus dapat ditunjukkan dengan teknik diagnostik laboratorium dan klinis yang sesuai standar. Bukti objektif hendaya fisik atau mental diperlukan karena gejala belaka tidak mencukupi untuk penetapan disabilitas. Temuan pemeriksaan fisik dan laboratorium harus dapat memastikan kelainan yang menyebabkan munculnya gejala tesebut.

Penetuan hendaya tergantung pada adanya kelainan anatomi dan gangguan fungsi fisiologis ataupun psikologis. Dalam membuat penilaian, dokter menentukan derajat dan sifat cedera atau penyakit dan apakah keadaan tersebut akan stabil atau malah berlanjut setelah rehabilitasi maksimal. Dokter harus juga memperhitungkan efisiensi pasien dalam hal aktivitas sehari-hari, baik di rumah ataupun di tempat kerja.

Hendaya ditentukan dengan pengukuran objektif dan digubah menjadi nilai numerik. Faktor yang dihitung adalah kehilangan integritas struktur, patologi, nyeri dan temuan klinis memastikan diagnosis yang menyertakan perubahan anatomis, patologi dan gangguan fungsi. Gejala klinis dapat berupa nyeri, bengkak dan beberapa gerakan seperti lompat, melempar dan lain-lain. Juga disertakan dalam penilaian hendaya yaitu kemampuan fisik°™mendorong, menarik, menggenggam, melangkah, menjangkau, berjalan dan menaiki tangga. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah sebagai berikut: apakah keterbatasan disebabkan oleh penyakitnya, apakah timbulnya masalah lain dapat dicegah atau seluas apakah masalah itu muncul? Kapasitas mental dan fungsi tubuh pasien harus dinilai dan akhirnya dokter harus menetapkan apakah hendaya bersifat permanen atau sementara.

Dasar untuk menentukan hendaya dalam aktivitas harian adalah kemampuan mengurus diri sendiri, kemampuan komunikasi, berjalan, dan lain sebagainya.
Saat menilai hendaya, dokter menggunakan seluruh cara untuk mendiagnosis penyakit termasuk data laboratotium dan radiografik. Jika memungkinkan, kapasitas fungsional diukur dan disajikan secara kuantitatif dan menghindari pendapat yang subjektif sebisa mungkin. Hendaya adalah kesimpulan dari seluruh temuan klinis yang mengarah ke penentuan gangguan fungsi yang permanen atau sementara.

Hendaya berat adalah gangguan yang sangat membatasi kemampuan fisik atau mental untuk melakukan kegiatan dasar sehari-hari. Kegiatan dasar ini diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan sebagian besar pekerjaan lain, yaitu berjalan, mengangkat, memegang, berdiri, melihat, mendengar, berbicara; kapasitas mental; kemampuan interaksi sosial dengan pekerja lain; dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kerja.

Tabel 37-1. Kebutuhan Fisik Kerja
Kerja sangat ringan
Duduk
Mengangkat °‹10 pon
Mengangkat atau membawa benda kecil sewaktu-waktu
Berjalan atau berdiri sewaktu-waktu
Keterampilan tangan

Kerja ringan
Mengangkat °‹20 pon
Sering mengangkat atau membawa benda °‹10 pon
Sering berjalan atau berdiri
Duduk dengan gerakan tarik/dorong pada tangan atau kaki

Kerja menengah
Mengangkat °‹50 pon
Sering mengangkat atau membawa benda °‹25 pon

Kerja berat Mengangkat °‹100 pon
Sering mengangkat atau membawa benda °‹50 pon

Kerja sangat berat Mengangkat >100 pon
Sering mengangkat atau membawa benda >50 pon

Diperlukannya bukti objektif juga berarti bahwa kesimpulan oleh dokter secara personal bahwa pasien tersebut tidak dapat bekerja tidak menentukan adanya disabilitas. Hal ini merupakan kesalahpahaman yang umum di mana dokter dan pasien mempunyai definisi disabilitas yang dapat berasal dari kebijakan individu atau menurut Social Security (Tabel 37-2).

Peraturan Social Security berisi daftar hendaya dari setiap sistem mayor tubuh. Dalam setiap kategori dituliskan berbagai penyakit yang spesifik diikuti dengan temuan yang harus didapatkan untuk menegakkan diagnosis dan pengukuran tingkat keparahan penyakit yang dapat memperkirakan bahwa terjadi hendaya yang menyebabkan cacat (Tabel 37-3). Oleh karena tidak mungkin untuk mendaftarkan semua penyakit, peraturan tersebut memiliki konsep tingkat ekuivalensi medis. Berdasarkan konsep ini, berbagai kelainan yang tidak didaftarkan dapat dipertimbangkan ekuivalen secara medis dengan kelainan yang telah terdaftar.

Dalam hal ini, bukti diagnosis yang ditetapkan berbeda, namun bukti klinis yang ditetapkan untuk menentukan hendaya adalah serupa. Dengan penggunaan daftar berbagai hendaya yang mempunyai kriteria spesifik, maka penentuan disabilitas dapat lebih objektif dan seragam, tetapi juga dapat menimbulkan masalah pada beberapa kasus yang tidak memenuhi kriteria.

Sebagai kesimpulan, dalam menentukan derajat disabilitas, sejumlah kondisi merupakan faktor-faktor sebagai berikut:
- Individu tersebut terus-menerus tinggal sebatas di dalam rumah
- Individu tersebut berada di bawah pengobatan rutin (terus-menerus, mingguan, atau bulanan) oleh dokter yang terdaftar
- Adanya cedera tubuh yang dihasilkan dari kecelakaan
- Disabilitas dimulai dalam beberapa hari setelah kecelakaan
- Cedera atau kesakitan akan menimbulkan ketidakmampuan yang menyeluruh dan terus-menerus bagi pasien atau menjadi masalah yang berulang kali kambuh.

Akhirnya, beberapa hal berikut harus ditentukan:
- Apakah terjadi cedera akibat kecelakaan?
- Apakah hendaya fisik yang ada berhubungan kausal dengan cedera tersebut?
- Apa sifat dan tingkat keparahan cedera tersebut?
- Bagaimana luka tersebut ditangani?
- Apakah semua usaha pengobatan telah dilakukan?
- Apakah perbaikannya statis dan telah mencapai potensi maksimalnya?
- Apakah rehabilitasi selanjutnya akan bermanfaat dalam mengurangi derajat disabilitas?
- Bagaimana peluang untuk penyesuaian kembali dalam pekerjaan?
- Apa akibat hendaya fisik permanen tersebut?
- Apakah terdapat kehilangan kemampuan dasar dalam menggunakan bagian tubuh yang mengalami hendaya?
- Apakah terdapat disabilitas yang permanen?

Tabel 37-2. Tingkat keputusan dalam proses penentuan dan pertimbangan disabilitas
1. Penentuan yang memenuhi syarat oleh Social Security District Office
2. Keputusan awal disabilitas oleh State Disability Determination Services (DDS)
3. Pertimbangan kembali DDS terhadap penyangkalan adanya disabilitas
4. Dengar pendapat Administrasi Law Judge (ALJ)
5. Tinjauan Social Security Appeals Council
6. Pengadilan federal

Tabel 37-3. Langkah-langkah proses penentuan disabilitas
1. Apakah pasien terlibat dalam aktivitas yang pada hakekatnya menguntungkan?
2. Apakah terdapat hendaya yang parah?
3. Apakah hendaya tersebut sesuai atau melebihi kriteria yang terdaftar? (Untuk klaim Social Security)
4. Apakah pasien dapat menjalankan pekerjaannya sebelumnya?
5. Apakah pasien dapat melakukan pekerjaan lain?

Gibofsky A, Hirsh HL. Impaired and disabled patients. In: Sanbar SS, Gibofsky A, Firestone MH, Leblang TR. Legal Medicine, American College of Legal Medicine Textbook Committee, 3rd ed. St.Louis: Mosby; 1995. p. 531-3.

copyright(c)2006 FKUI
link_forensik_ku.webs.com/hukumkesehatan.htm -
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 8:03 pm

RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN
Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan di dukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus kasus yang merugikan pasien. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila profesi kesehatan ramai diperbincangkan baik di kalangan intelektual maupun masyarakat awam dan kalangan pemerhati kesehatan. Keadaan seperti ini menunjukkan suatu gejala, bahwa dunia kedokteran mulai dilanda krisis etik medik, bahkan juga krisis ketrampilan medik yang tidak dapat diselesaikan dengan kode etik semata mata, melainkan harus diselesaikan dengan cara yang lebih luas lagi, yaitu harus diselesaikan melalui jalur hukum. ( Koeswadji, 1986:17 )

Dilihat dari sudut Hukum Perdata, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada transaksi terapeutik. Penegasan mengenai hubungan ini sebagai suatu perjanjian ( transaksi ) dapat dilihat pada alinea pertama Kode Etik Kedokteran Indonesia ( KODEKI ). Kode Etik Kedokteran ini diberi label etik profesi dan dikukuhkan melalui SK MenKes RI Nomor 80/DPK/I/K/1969, kemudian disempurnakan melalui Musyawarah Kerja Nasional ( MuKerNas ) Etik Kedokteran II tanggal 14 - 16 desember 1981, untuk selanjutnya ditetapkan dengan SK MenKes Nomor 434/Menkes/SK/X/1983.

Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian ( transaksi ) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan berupa perjanjian Terapeutik, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rutten bahwa perjanjian tidak lain adalah kesepakatan ( Van Dunne, 1987:67 )

Secara yuridis kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban pada masing masing pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak diluar apa yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dilihat dari sudut Hukum Pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Sejauh mana kesalahan itu terjadi, apakah benar peristiwa yang terjadi pada pasien merupakan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter? Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan melalui pendekatan medik. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh seorang dokter, yaitu berupa langkah langkah atau tindakan terapeutik dan diagnostik yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi. ( Koeswadji, 1984:3 )

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya, apabila dia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam praktiknya, seorang dokter yang berhadapan dengan pasien dalam upayanya melakukan diagnosa dan terapi untuk penyembuhan, didasarkan pada kemampuan tertinggi yang dimilikinya. Atas dasar kemampuan tersebut, dokter mengadakan suatu diagnosa dan kemudian mencari terapinya. Apakah dia akan berhasil untuk menetapkan suatu diagnosa dan terapi yang tepat, sangat tergantung dari pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya. Selain itu perlu diperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi diagnosa dan terapi yang dilakukan, seperti keadaan fisik pasien dan komplikasi yang timbul tanpa dapat diperhitungkan terlebih dahulu.

Menurut Senoadji ( 1983:6 ), hal ini menunjukkan bahwa suatu diagnosa atau terapi yang kurang tepat tidak demikian saja dapat dipertanggungjawabkan dokter apabila ia dengan pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya telah mengikuti Zorgvuldigheid yang diperlukan. Oleh karenanya untuk dapat dipidana harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan dan atau kelalaian berat atau Zware Schuld yang berakibat fatal atau serius terhadap pasien. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 3 Februari 1913 yang menyatakan; bahwa untuk ketentuan Pasal 307 w.v.s Belanda sama dengan Pasal 359 KUHP Indonesia dibutuhkan pembuktian culpa lata atau kesalahan berat untuk medikus dan bukan culpa levis ( Ameln 1991:91 )

Sumber: Buku Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter - Dr. Bahder Johan Nasution S.H, S.M, M.Hum
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Sun Jun 27, 2010 9:07 pm

PERJANJIAN TERAPEUTIK
Perjanjian atau Transaksi Terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, obyek perjanjian dalam Transaksi Terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya tang tepat untuk kesembuhan pasien.
Jadi secara umum, apa yang diatur dalam perjanjian menurut Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diatur juga atau berlaku pula dalam Perjanjian Terapeutik. Hanya saja dalam Perjanjian Terapeutik, ada kekhususan tertentu, yaitu tentang ikrar atau cara mereka mengadakan perjanjian, sebab dalam Perjanjian Terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan pasien ketempat praktik atau ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada Perjanjian Terapeutik.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi:
1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dikenal adanya 2 macam perjanjian,yaitu:
1. Inspanningsverbintenis
Yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.

2. Resultaatverbintenis
Yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu resultaat, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian inspanningsverbintenis atau perikatan upaya, sebab dalam konsep ini seorang dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai standar profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Jika seorang pasien atau keluarganya menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban kewajiban kontraktualnya, pasien tersebut dapat mengguguat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar mereka memenuhi syarat syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immateriil atas kerugian yang dideritanya. Jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata dapat dijadikan dasar gugatannya walaupun tidak ada hubungan kontraktual. Gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, dapat diterima jika terdapat fakta fakta yang mendukung bahwa kerugian pasien mempunyai sebab akibat dengan tindakan seorang dokter, gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dapat diajukan, terlepas dari ada atau tidak adanya kontrak yang mewujudkan suatu perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Informed Consent atau dokter menggunakan obat secara keliru atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pada umumnya pasien tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dideritanya merupakan akibat dari kesalahan dan atau kelalaian dokter dalam perawatan atau dalam pelayanan kesehatan. Kesulitan dalam pembuktian ini karena pasien tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai terapi dan diagnosa yang dialaminya atau yang dilakukan dokter kepadanya.

Selain menyangkut aspek hukum perdata, transaksi terapeutik juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul bila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan, berakibat atau menyebabkan pasien mati atau menderita cacat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 359, 360 dan 361 KUHP. Apabila hal ini terjadi, maka sanksinya bukan hanya suatu ganti rugi yang berupa materi, akan tetapi juga dapat merupakan hukuman badan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Untuk kepentingan hukum dan perlindungan profesi dokter, sebagai pembelaan dirinya dokter yang bersangkutan dapat mengajukan Medical Record atau Informed Consent untuk dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan menggunakan Medical Record, hakim dapat mengetahui terapi apa saja yang telah dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, apakah terapi tersebut sudah sesuai dengan standar profesi atau tidak, sehingga dengan demikian hakim dapat menentukan apakah perbuatan dokter dilakukan dengan sengaja atau tidak, apakah dokter tersebut dapat dipersalahkan atau tidak.
Sedangkan dari Informed Consent dapat diketahui apakah dalam melakukan terapi medis tersebut, dokter sudah bekerja sesuai dengan apa yang disetujui oleh pasien. Dengan demikian hakim dapat pula mengetahui apakah perbuatan atau tindakan dokter melanggar hukum atau tidak, sehingga dapat terlihat salah atau tidaknya dokter dalam melakukan perawatan.

Namun demikian, bukti surat saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dokter yang bersangkutan tidak bersalah. Bukti surat tersebut harus pula ditunjang dengan alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi ahli.
Secara teoritis mungkin mudah memberikan pengertian tentang kesalahan, dimana kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari kesengajaan ( dolus ) dan kelalaian ( culpa ). Dalam praktiknya, akan timbul permasalahan tentang kesalahan ini, terutama yang menyangkut dengan kesalahan dan atau kelalaian dalam bidang pelayanan kesehatan. Kesulitan akan timbul untuk menentukan adanya suatu kelalaian karena dari semula perbuatan atau akibat yang timbul dalam suatu peristiwa tidak dikehendaki oleh pembuatnya. Pada hakikatnya kelalaian baru ada apabila dapat dibuktikan adanya kekurang hati hatian. Kesalahan dokter dalam melaksanakan tugasnya sebagian besar terjadi karena kelalaian, sedangkan karena kesengajaan jarang terjadi.

Terhadap kesalahan dokter yang bersifat melanggar tata nilai sumpah atau kaidah etika profesi, pemeriksaan dan tindakan, dilakukan oleh Organisasi IDI, dan atau atasan langsung yang berwenang ( yaitu pihak DepKes ). Pemeriksaan dibantu oleh perangkat Majelis Kode Etik Kedokteran ( MKEK ) atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran ( P3EK ). Lembaga ini merupakan badan non struktural DepKes yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 554/MenKes/Per/XII/1982. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan etik kedokteran kepada MenKes, menyelesaikan persoalan etik kedokteran dengan memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan Pasal 54 ayat ( 1 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Sumber: Buku Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter - Dr. Bahder Johan Nasution S.H, S.M, M.Hum
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Hukum Kesehatan   Mon Jun 28, 2010 5:35 am

STANDAR PROFESI MEDIS
Pasal 53 ayat ( 2 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak hak pasien. Dokter termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan ketentuan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan dokter dalam melaksanakan profesinya adalah melakukan tindakan medis. Dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perawatan atau tindakan medis, harus mengikuti standar profesi serta menghormati hak hak pasien.

Standar profesi tersebut menurut penjelasan Pasal 53 ayat ( 2 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, berlaku sebagai pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan profesi secara baik dan benar. Apabila dokter melakukan kelalaian dalam melaksanakan profesinya dan akibat dari kelalaian itu menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, pasien berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat ( 2 ) UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Pekerjaan profesi kedokteran dilandasi oleh dua prinsip perilaku pokok, yaitu kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan psien dan tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya dan sebagai manifestasi dari dua prinsip perilaku pokok diatas, dokter wajib menghargai hak pasien. Hak tersebut terdiri dari hak untuk dirawat, diobati, ditangani oleh dokter yang dalam mengambil keputusan profesional secara klinik dan etis dilakukan secara bebas. Hak lain yang wajib dihargai dari pasien adalah hak untuk dilindungi rahasia pribadinya yang telah dipercayakannya kepada dokter.

Seorang dokter yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan, sekalipun dia disatu pihak mempunyai otonomi profesi, namun dilain pihak kemandirian dokter berdasarkan otonomi tersebut perlu dikendalikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dari peraturan tersebut adalah standar pelayanan medis.

Menurut Koeswadji ( 1992:104 ), standar profesi adalah niat atau itikad baik dokter yang didasari oleh etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Wewenang untuk menentukan hal hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dalam suatu kegiatan profesi, merupakan tanggung jawab profesi itu sendiri. Dalam rangka menunjang kemandirian dan pelaksanaan profesi kedokteran dalam pelayanan kesehatan, Pemerintah menetapkan berlakunya standar pelayanan medis di rumah sakit dan standar pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan medis tersebut merupakan tonggak utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis di Indonesia. Tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis ini adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Ditinjau dari segi hukum kesehatan, standar pelayanan medis ini mempunyai tujuan ganda. Di satu pihak bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran, sedang dilain pihak bertujuan melindungi anggota profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar. Disamping itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengawasan praktik dokter, pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Standar pelayanan medis ini merupakan hukum yang mengikat para pihak yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu untuk mengatur pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kelalaian staf medis dalam melakukan tindakan medis. Dalam kaitannya dengan profesi dokter diperlukan standar pelayanan medis yang mencakup standar ketenangan, standar prosedur, standar sarana dan standar hasil yang diharapkan. Selain itu standar pelayanan medis ini tidak saja untuk mengukur mutu pelayanan, tetapi juga berfungsi untuk kepentingan pembuktian di pengadilan apabila timbul sengketa.
Standar pelayanan medis dapat selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, dengan demikian standar pelayanan medis tersebut dapat diubah, diganti dan disesuaikan dengan perkembangan dan situasi serta kondisi yang bersangkutan.

Sumber: Buku Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter - Dr. Bahder Johan Nasution S.H, S.M, M.Hum

Back to top Go down
 
Hukum Kesehatan
View previous topic View next topic Back to top 
Page 3 of 5Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» hukum memutihkan gigi
» hukum memakai barang bajakan
» FATWA MUI: HARAMKAN RAMBUT GIMBAL-ALASANYA???. BAGAIMANA SEBENARNYA HUKUM MEMELIHARA RAMBUT BAGI PRIA???
» hukum usaha kredit barang
» hukum melukis menurut islam

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: