Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:28 pm

BPJS Kesehatan Kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Advertorial - Okezone

MINGGU, 1 SEPTEMBER 2013 10:29 wib

JKN (Foto: dok Kemenkes)
JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memeroleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, JKN akan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan mulai Januari 2014 nanti, pemerintah perlu segera berbenah, antara lain dengan beroperasionalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum publik yang akan menyelenggarakan JKN tersebut.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Drg. Usman Sumantri, MSc, beroperasinya BPJS merupakan implementasi dari diberlakukannya UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Dengan telah diundangkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka JKN akan diakselerasi untuk upaya pencapaian kepesertaan bagi seluruh penduduk. Begitu pula dalam waktu singkat, hal-hal terkait dengan proses transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan sudah selesai,” ujarnya.

Usman menambahkan, ada dua kelompok peserta yang dikelola BPJS Kesehatan, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

“Pada tahap awal pelaksanaan JKN, jumlah peserta PBI berjumlah 86,4 juta jiwa, termasuk tambahan 10 juta peserta dari tahun 2012. Jumlah ini bukan berarti penduduk miskin naik, tetapi pemerintah ingin melindungi masyarakat yang rentan bisa jadi miskin jika sakit," paparnya.

Pihaknya berharap, dengan persiapan yang sangat baik dan terencana, kelahiran BPJS dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Dengan begitu beroperasinya BPJS kesehatan diharapkan sudah dapat di deklarasikan oleh Presiden di Januari 2014,"katanya. (ind)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Deretan Pelayanan Kesehatan yang Tak Dijamin Jamkesnas
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 18:49 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
MESKI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dari preventif sampai kuratif. Nyatanya,ada juga pelayanan kesehatan yang tak dijamin oleh JKN. Benarkah?

Ya, pelayanan kesehatan JKN yang berjalan per tanggal 1 januari 2013 tak serta merta semua ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Akan tetapi, ada juga pengecualian dari peserta pelayanan kesehatan JKN.

Nah, apa saja pelayanan yang tak dijamin oleh JKN itu. Berikut,Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan kesehatan Kementerian Nasional membantu menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan yang tak dijamin.

- Peserta JKN harus menjalani sesuai prosedur untuk mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan JKN. Misalnya harus berobat ke rumah sakit sesuai rujukan dokter.
- Pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS
- Pelayanan bertujuan kosmetik
- Pelayanan genereal check up, pengobatan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan atau pengobatan untuk mengatasi impotensi
- Pelayanan kesehatan pada terjadi saat terjadi bencana, pasien bunuh diri, penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri, dan akibat mengonsumsi narkoba.

Sementara itu, ada juga pelayanan kesehatan yang dibatasi untuk peserta JKN, seperti, pemberian kaca mata, alat bantu dengar, alat bantu gerak seperti tongkat penyangga, kursi roda dan korset . (ind)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Bagaimana Cara Jadi Peserta Jamkesnas?
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 18:45 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
MANFAAT dari Jaminan Kesehatan Nasional bisa dirasakan masyarakat per-tanggal 1 Januari 2014 nanti. Tetapi manfaat tersebut dapat dirasakan sejauh mereka membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Terdapat tiga cara agar seseorang bisa menjadi peserta JKN. Pertama ialah pekerja didaftarkan oleh perusahaan, mendaftarkan sendiri secara individu atau kelompok dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) . Di mana dari kedua cara itu, mereka harus memberikan iuran sebesar lima persen dari penghasilannya untuk digunakan sebagai pengobatan saat diperlukan.

"Cara pertama menjadi peserta JKN ialah penerima upah atau para karyawan akan didaftarkan oleh ke BPJS. Kemudian, dari pekerja menanggung dua persen dari penghasilannya per bulan, dan sisa tiga persen ditutupi oleh perusahaan. Kedua untuk non-penerima upah, mereka mendaftarkan diri mereka ke BPJS kesehatan cabang terdekat untuk mendapat perlindungan kesehatan untuk keluarganya. Contoh non-penerima upah itu seperti tukang becak, supir dan lain-lain, "kata Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan kesehatan Kementerian Kesehatan Nasional kepada khalayak media dalam acara yang bertema Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Kamis, (22/8/2013).

Sementara itu, tambah dia, ada pengecualian untuk fakir miskin, cacat total atau masyarakat yang tak mampu membayar iuran yaitu pemerintah akan menanggung pembayarannya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Pada prinsipnya, bagi yang tidak mampu membayar iuran, iuran akan dibayar pemerintah. Di mana per bulannya mereka akan menerima iuran sebesar 19.225 ribu per bulan. Tetapi untuk menjadi peserta pada cara ketiga ini, peserta PBI ditetapkan oleh pemerintah mana-mana orang yang tidak mampu. Mereka bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI,"tutup Drg. Usman. (ind)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Apa Saja Manfaat Jamkesnas?
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 16:15 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
BANYAK manfaat yang didapat seseorang bila mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014. Selain memberikan manfaat jaminan kesehatan perorangan, Jamkesnas ternyata juga menjamin pelayanan lima anggota keluarga lainnya.

Hal ini seperti diungkap Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Nasional. Dia menjelaskan bahwa seseorang akan mendapat manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup dari awal pengobatan sampai bahan medis sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Selain itu, beragam manfaat lainnya pun bisa Anda rasakan.

Untuk mengetahuinya, Drg Usman Sumantri membantu memberikan pemahaman mengenai manfaat JKN:

- Peserta jaminan kesehatan mendapat jaminan kesehatan meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

-Menjamin kesehatan medis dari administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis seseorang sampai non-medis seperti akomodasi dan ambulan.

-Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, kemudian pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan medis.

-Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Di mana pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan, penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan skrining kesehatan. Kemudian, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertam sesuai dengan keluhan penyakit.

-Menjamin pelayanan kesehatan sebanyak lima anggota keluarga, termasuk pembayar iuran. (ind)
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Back to top 
Page 7 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Supermodel handprints: Victoria's Secret Fashion Show 2004!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: