Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:55 pm

SIAPA SAJA YANG JADI PRIORITAS PESERTA SJSN?
Agus Nia - detikHealth Rabu, 23/01/2013 18:26 WIB
Jakarta, Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya mulai diimplementasikan awal 2014 mewajibkan para pesertanya membayar iuran. Layaknya subsidi silang, besaran yang dibayarkan pesertanya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Dalam program itu, warga yang mampu memberikan iuran kepada Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) beberapa persen dari penghasilannya. Sementara itu, warga yang tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sakit dapat dibiayai oleh BPJS dengan catatan membayar iuran ketika telah memperoleh penghasilan.

Lantas, siapa sajakah yang menjadi prioritas utama peserta SJSN?
"Prioritas peserta Jamkesnas adalah Pegawai Negeri Sipil dan perusahaan swasta lainnya," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Drg. Usman Sumantri saat diskusi SEHATi Bicara di Resto Harum Manis, Jl KH Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013). Menurut Drg. Usman terdapat 4 peserta prioritas yang akan dijadikan peserta Jamkesnas. Mereka adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PNS yang sebelumnya menggunakan PT Askes akan berubah menjadi badan publik bernama BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi nantinya Jamkesmas akan pindah ke BPJS. Jamkesda akan tetap ada, namun mengikuti perkembangannya nanti Jamkesda dimungkinkan akan hilang dan masuk ke Jamkesnas," kata Drg. Usman.

2. TNI-Polri
TNI-Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta akan turut menjadi peserta Jamkesnas. Namun besar iuran masih belum dapat ditentukan. Drg. Usman mengatakan akan memperbaiki infrasturktur dan pelayanan kesehatan yang ada apabila program ini telah berjalan. "Beberapa di antaranya tengah dibahas dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk di antaranya adalah peningkatan infrastuktur layanan kesehatan. Bersama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam menyiapkan Rumah Sakit (RS) Pratama untuk memperluas akses kesehatan, dan membangun Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit baru," kata Drg. Usman. Sementara itu, Puskesmas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat akan diperbaiki. Akan diupayakan pula pengaliran air dan listrik selama 24 jam di Puskesmas, penyediaan kekurangan tempat tidur di RS, serta kesiapan teknologi dan tenaga medis diberbagai klinik, Puskesmas, dan rumah sakit.

3. Tenaga Kerja Pemegang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
JPK Jamsostek merupakan program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun akan lebih diupayakan mengajak warga untuk memeriksakan diri ke klinik atau puskesmas terdekat ketika sakit, sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit besar untuk penyakit tertentu. "Infrastruktur dan pelayanan di klinik dan puskesmas akan diperbaiki dengan minimal terdapat tiga dokter jaga setiap harinya. Peserta tidak perlu ke rumah sakit ketika sakit, peserta baru akan dirujuk bila dalam kondisi darurat (emergency) atau berdasarkan rujukan dari dokter jaga dari puskesmas," kata Usman.

4. Karyawan Perusahaan Swasta
Perusahaan swasta dapat mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, di tempat yang sama menyebut besaran iuran yang nantinya akan dibayarkan peserta sekitar 5 persen berdasarkan perhitungan rata-rata nasional iuran yang disetorkan karyawan pada Jamsostek sebelumnya. "Rata-rata nasional iuran di Jamsostek sekitar 5,6 persen dari gaji, maka dimungkinkan besar iuran bagi peserta non-PBI sebesar 5 persen. Pembagiannya bisa saja 3-2, 3 persen dibayarkan perusahaan dan 2 persen dibayarkan individu. Namun, hal ini masih belum tuntas dibahas oleh para pengusaha dan buruh," kata Hasbullah. Di tahun pertama SJSN diharapkan melayani sekitar 140 juta penduduk yang terdiri dari kelompok masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan berserta keluarga, serta pegawai swasta dan keluarga yang telah mengikuti asuransi yang dikelola swasta.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:57 pm

3 HAL INI PERLU DITINGKATKAN JELANG PELAKSANAAN SJSN AWAL 2014
Agus Nia - detikHealth Rabu, 23/01/2013 13:11 WIB
Jakarta, Awal 2014 mendatang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan dilaksanakan. Nah, menjelang pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu melihat tiga hal yang perlu ditingkatkan. "Untuk pelayanan kesehatan, peraturannya tidak boleh asal jadi, begitu pun dengan iurannya," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany saat ditemui dalam diskusi SEHATi yang membahas mengenai kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia di Resto Harum Manis, Jl KH Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013). Menurut Hasbullah, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan bila BPJS telah menjalankan jaminan kesehatan nasional pada awal 2014 mendatang. Tiga hal tersebut adalah:

1. Harus memberikan obat yang berkualitas.
2. Dokter dan perawat perlu memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah.
3. Ruangan yang ada di klinik, puskesmas, dan rumah sakit harus nyaman.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan,
Drg Usman Sumantri, masih terdapat kendala dalam melancarkan sistem ini. Kendala tersebut khususnya adalah dalam penetapan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bagi rakyat yang tidak mampu. Dilansir dari web resmi Menkokesra.go.id diperkirakan alokasi dana bagi 86 juta warga miskin mencapai Rp 20 triliun lebih. "Sekarang Kemenkeu tengah memperhitungkan kepastian dana yang bakal dikucurkan untuk BPJS. Awalnya dana yang diajukan sebesar Rp 22 ribu per bulan untuk 91 juta penduduk," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR. Agung Laksono saat pemberian bantuan dana pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (18/1) sore.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:26 pm

Jaminan Kesehatan Nasional Terancam Gagal
Advertorial - Okezone

RABU, 4 SEPTEMBER 2013 14:01 wib

KEBEKUAN sikap penentu anggaran di Indonesia dapat menggagalkan Jaminan Sosial, menghancurkan tiang utama negara.

Indonesia adalah negara dengan bangsa (pemerintah dan rakyatnya) yang tergolong pelit terhadap dirinya sendiri. Untuk hidup produktif dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, suatu bangsa harus sehat dan produktif.

Sehat dan produktif tidak ada diberikan Tuhan secara gratis, bangsa itu sendiri haru investasi –jer basuki mawa bea. Negara-negara yang telah berbudaya dan mempunyai ekonomi menengah ke atas menghabiskan 6-18% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kesehatan. Negara paling boros adalah Amerika Serikat yang membangun sistem kesehatannya dengan dominasi asuransi komersial yang menghabiskan 18% PDB untuk kesehatan.

Borosnya Amerika disebabkan karena dominasi asuransi komersial. Negara-negara Eropa Barat menghabiskan 8-10% PDB saja dengan kinerja yang lebih baik dari Amerika. Mekanisme pendanaan yang menopang sistem kesehatan di Eropa Barat adalah asuransi sosial. Negara besar yang baru tumbuh (emerging countries) seperti China dan India telah mencapai belanja kesehatan 5% PDB. Indonesia dalam 40 tahun terakhir hanya membelanjakan 2-3% PDB untuk kesehatan. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih “omdo”, omong doang untuk mengutamakan kesehatan. Bukti sahihnya adalah proporsi belanja Pemerintah untuk kesehatan yang dalam 40 tahun terakhir masih sekitar 1% PDB.

Ketertinggalan Indonesia bertambah parah dengan salah urusnya sistem jaminan kesehatan yang tahun depan mulai dikoreksi. Indonesia telah menerapkan sistem asuransi sosial untuk memobilisasi dana menjamin kesehatan pegawai negeri sejak 45 tahun yang lalu. Jadi, jika Indonesia bisa menjamin seluruh penduduk tahun 2018, artinya perlu waktu 50 tahun untuk Indonesia menjamin seluruh penduduknya. Korea Selatan hanya memerlukan 12 tahun saja. Kesalahan masa lalu adalah menyerahkan penyelenggaraan asuransi sosial kepada PT (Persero). Ini keajaiban dunia. Pungutan wajib dikelola oleh perusahaan. Kekeliruan selama 20 tahun itu, akhirnya dikoreksi. Kekeluriuan itu dikoreksi dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU SJSN diatur program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2004 yang baru akan dilaksanakan tahun 2014, tertunda 10 tahun. Dengan perjuangan dan kawalan besar pekerja yang dikoordinir KAJS—Komite Aksi Jaminan Sosal—akhirnya UU BPJS dilahirkan tahun 2011. Jika UU SJSN mengatur JKN, UU BPJS mengatur badan yang akan mengelolanya, yang tidak lagi PT Persero, tetapi suatu Badan Hukum Publik, sama dengan badan hukum Pemerintahan dan badan hukum Bank Indonesia.

• Mekanisme Asuransi dan Kecakupan

Dalam mengejar ketertinggalan Indonesia, setelah UUD 45 diamendemen untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, maka Indonesia memilih mekanisme asuransi sosial dalam pengu . Mekanisme asuransi sosial ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk Indonesia saat ini. Sayang sebagian pihak, termasuk sebagian kecil akademisi, tidak memahami utuh konsep asuransi sosial. Mekanisme pajak seperti yang diterapkan di Inggris, Itali, Spanyol, Malaysia dan Hong Kong belum layak di Indonesia karena pemilik NPWP—dus mungkin bayar pajak—baru sekitar 20 juta orang dari sekitar 110 juta angkatan kerja.

Mekanisme asuransi sosial mengharuskan jaminan yang akan diberikan dihitung secara benar untuk menghasilkan program yang ditetapkan. Hitungan para ahli sudah dilakukan yang menghasilkan besaran iuran Rp 25.500 per orang per bulan untuk penduduk miskin dan tidak mampu. Tetapi, yang bayar bukan penduduk itu. Pemerintah yang diwajibkan bayar untuk mereka. Besaran iuran tersebut adalah besaran untuk layanan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah. Dus, masih ada aliran dana Pemerintah dan pemda ke fasilitas kesehatan tersebut. Iuran yang bebasis harga keekonomian, yang diselenggarakan fasilitas kesehatan swasta seharusnya sekitar Rp 50.000 per orang per bulan.

Para ahli telah menghitung dan mengkonversi iuran tersebut dengan upah pekerja Indonesia dan menghasilkan kecukupan iuran minimal adalah 5% upah sebulan dengan batas upah untuk perhitungan iuran 3 (tiga) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besaran iuran yang diperhitungkan para ahli tersebut belum memperhitungkan koreksi rendahnya kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Besaran iuran tersebut baru memperhitungkan transfer (mekanisme asuransi) beban perusahaan dan perorangan kepada BPJS untuk memiliki daya beli dan daya tawar yang kuat. Besaran tersebut harus terus ditingkatkan untuk mengoreksi ketertinggalan Indonesia. Sebagai contoh, Pemerintah Muangtai membayar iuran per orang per bulan untuk semua penduduk di sektor informal sebesar Rp 80.000, jika dikurs ke Rupiah.

Apabila iuran ke BPJS sudah sampai harga keekonomian, maka dengan sendirinya maldistribusi dokter dan fasilitas kesehatan akan terkoreksi. Banyak pejabat dan tokoh bersikap naif dengan menyatakan bahwa ancama JKN adalah maldistribusi fasilitas kesehatan. Terjadinya maldistribusi fasilitas kesehatan yang memang kita alami sekarang adalah akibat sistem kesehatan sekarang yang berbasis mekanisme pasar.
Dokter dan rumah sakit swasta tidak akan hidup di daerah yang daya beli masyarakat dan daya beli pemdanya rendah. Maka JKN akan mengoreksi hal itu dengan mewajibkan Pemerintah membayar iuran ke BPJS berbasis hitungan per orang per bulan penduduk yang ada di seluruh daerah. Maka pembayaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemerintah ke BPJS merupakan suatu mekanisme aliran dana dari pusat ke daerah yang paling efektif.
Karena penduduk yang dijamin ada di daerah, hak mereka dibayar oleh Pemerintah pusat. Jika mereka sakit, mereka akan berobat di daerah itu. Maka pemda dan investor swasta yang cerdik akan memanfaatkan peluang ini untuk membangun fasilitas kesehatan di daerah. Dengan sendirinya akan terjadi redistribusi tenaga dan fasilitas kesehatan.

• Belenggu dan paranoia keterbatasan fiskal

Sayangnya konsep JKN belum difahami banyak pengambil keputusan anggaran dan iuran JKN. Pemerintah di luar Kementrian Kesehatan masih terjebak pada belenggu dan paranoia fiskal. Bahkan dalam pertemuan di Komisi IX DPR, Wakil Menteri Keuangan dengan jelas menyatakan bahwa mengalokasikan 5% APBN untuk kesehatan sesuai perintah UU Kesehatan tidak mungkin. Ucapan Wamen tersebut merupkan cermin terbelenggunya pemikiran pembuat anggaran dan tidak fahamnya ketertinggalan Indonesia. Jika prilaku ini masih terus dipertahankan, maka besar harapan bangsa ini akan terus menjadi bangsa kuli yang diperdagangkan Pemerintah untuk menarik investor asing dengan gaji rendah dan jaminan sosial asal ada.

Ruang Fiskal Indonesia masih sangat besar. Rasio penerimaan pajak kita baru sekitar 13% PDB. Kebocoran dana pajak masih sering terdengar. Negara menengah lain sudah mencapai rasio pajak 18-20%. Setelah menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya, rasio pajak Muangtai naik dari 13% menjadi sekitar 18%. Rakyat menyadari bahwa Pemerintah perduli dengannya. Negara maju mencapai rasio pajak 20-30%. Jika saja Pemerintah konsisten menggunakan penerimaan cukai rokok yang tahun 2012 mencapai Rp 77 Triliun untuk iuran jaminan kesehatan, sesungguhnya tidak ada masalah fiskal. Tetapi, Pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp 20 Triliun untuk 86,4 juta penduduk (dengan iuran Rp 19.225 per orang per bulan seperti banayk diberitakan). Inggris, Taiwan dan Australia melakukan hal itu. Konsep cukai rokok adalah konsep denda bagi orang yang mengkonsumsi rokok yang membahayakan kesehatan. Maka seharusnya, penerimaan cukai rokok untuk mendanai kesehatan. Tetapi, di Indonesia, hasil cukai rokok bisa dibilang digunakan untuk mensubsidi BBM yang dinikmati kelas menengah keatas. Padahal, yang memasukan cukai rokok adalah 70% penduduk tersmiskan, yang memperkaya tiga orang terkaya Indonesia. Inilah paradoks Indonesia. Jadi, jelas sekali masih terjadi malpraktik anggaran di Indonesia. Anggaran Negara belum berpihak kepada rakyat kecil.

• Perilaku Buruk Sebagian Pengusaha dan Sebagian Pekerja

Sangat disayangkan bahwa Pemerintah masih sangat pelit untuk rakyat kecil, yang terkena racun rokok dan tidak dibantu biaya berobatnya. Padahal mereka penyumbang cukai rokok. Hasil penelititan Abdullah Ahsan dari Lembaga Demografi UI menunjukkan bahwa kelas menengah kebawah mengutamakan belanja rokok setelah belanja beras.

Gaya Tripartit Mempengaruhi Pejabat Tinggi Merusak Tatanan Negara dan Merendahkan Martabat Pekerja

Bukan daging yang mencerdaskan atau pendidikan yang menambah pengetahuan. Pelitnya Pemerintah ternyata disambut oleh liciknya sebagian pengusaha yang meminta iuran JKN cukup 3%saja sampai batas maksimum upah Rp 2 juta. Lebih cilaka lagi, sebagian tokoh pekerja juga memalukan dan merendahkan martabat dirinya dengan meminta agar pekerja tidak ikut mengiur, karena selama ini mereka tidak mengiur. Iuran JKN yang dibayar pekerja, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, adalah untuk dirinya, istri atau suaminya, dan sampa 3 orang anak. Istri/suami dan anak adalah pilihan pekerja. Memalukan dan sungguh merendahkan martabat pekerja jika untuk menjamin kesehatan anggota keluarganya, pekerja meminta majikan yang menanggung. Anggaplah majikan menangngung pekerjanya dan porsi iuran pekerja adalah tanggung jawab pekerja untuk anggota keluarganya. Tetapi besaran atau prosentase iuran tidak boleh dibedakan bagi pekerja yang sudah berkeluraga dan yang belum. Sebab status lajang hanya sementara. Disitulah solidaritas sosial diwujudkan.

Di seluruh dunia, umumnya iuran jaminan sosial dibayar bersama separuh-separuh antara pekerja dan pemberi kerja. Itulah wujud solidaritas sosial, wujud tanggung jawab bersama, dan wujud kepedulian keluarga. Di Singapura, iuran untuk jaminan kesehatan yang besarnya 6-8% ditanggung 50:50 antara pekerja dan pemberi kerja. Di Korea Selatan juga demikian, dengan iuran maksium dalam undang-undangnya 8% upah. Di Taiwan, besar iuran yang sekitar 5% gaji juga ditanggung bersama.

Kekeliruan penetapan iuran merupakan ancaman terbesar gagalnya JKN. Jika iuran dinegosiasi atau ditetapkan dengan melobi Menteri terkait atau menetapkan dengan mengikuti saja tuntutan pemberi kerja dan pekerja, maka JKN akan menjadi produk inferior. Pekerja akan sangat dirugikan, karena jika iuran tidak memadai, tidak ada dokter dan RS swasta yang mau melayani perserta. Jikapun ada, maka kemungkinan besara hanya dokter dan RS yang selama ini tidak laku dan tidak memberikan layanan yang bagus yang akan minta dikontrak oleh BPJS. Yang rugi adalah pekerja dan keluarganya. Banyak perusahaan yang selama ini sudah mengalokasikan satu bulan gaji untuk belanja kesehatan karyawannya. Satu bulan gaji sama dengan 1/12 atau sekitar 8% gaji. Jadi, bagi mereka iuran 6% pun sesungguhnya menguntungkan. Soal pembagian porsi pekerja dan pemberi kerja silahkan saja dirundingkan oleh lembaga bipartit atau tripartit. Tetapi, besaranya iuran bukan barang yang dirundingkan, tetapi dihitung kecukupannya.

• Berlian 100 Karat Sebagai Barang Karatan

Diharapkan pejabat Pemerintah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya. Sejarah akan mencatat pejabat-pejabat yang memperjuangkan kualitas JKN baik dan pejabat-pejabat yang tidak perduli masa depan JKN dan masa depan bangsa. Indonesia menghadapi awan tebal dan hitam yang memblokir pandangan jauh pemimpin-pemimpinya. Akibatnya mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan (visi). Banyak yang terbelenggu pada sair-sair rutin ‘tidak ada anggaran atau tidak ada kapasitas fiskal”. Padahal anggaran adalah alat pencapaian visi-misi dan tujuan. Jika kita sepakat tujuan menjamin seluruh penduduk untuk mencegah pemiskinan karena sakit dan meningkatkan produktifitas, sebagaimana telah dilakukan Malaysia, Muangtai, Taiwan, Korea Selatan dan negara maju lainnya sejak puluhan tahun lalu, maka anggaran harus dicari. Mekanismenya sudah diatur dalam UU SJSN, yaitu mekanisme asuransi sosial—bukan dari APBN. Dana APBN hanya untuk mambatun iuran penduduk miskin dan tidak mampu, sebaiknya keluarga pekerja bukan penerima upah, atau yang sering dikenal dengan sektor informal.

Dengan demikian Pemeirntah akan ditantang untuk mengurangi kemiskinan dan memperbanyak lapangan kerja di sektor formal. Semakin sedikit yang miskin dan semakin banyak lapangan kerja di sektor formal, semakin sedikit kewajiban Pemerintah membayar iuran. Dana untuk membuka lapangan kerja tersebut dapat diambil dari dana pekerja itu sendiri, yaitu dana Jaminan Sosial.
Begitulah dunia maju membangun negerinya. Dana pekerja dikumpulkan melalui sistem jaminan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk investasi di dalam negeri dan imbal hasilnya akan kembali ke pekerja dengan tingkat yang jauh diatas imbal hasil deposito. Maka betul kata Faisal Basri, sistem jaminan sosial adalah darah segara pembangunan. Sayangnya, banyak pandangan para pejabat yang tertutup kabut tebal. Sistem Jaminan Sosial Nasional ditelantarkan 10 tahun, dan sampai kinipun belum tampak gegap gempitanya. Masalahnya, Jaminan Sosial yang berbasis iuran wajib (SJSN) yang di negara lain diperlakuan sebagai Berlian 100 Karat (sangat berharga), di Indonesia diperlakukan sebagai barang karatan. Tidak mendapat perhatian baik.

Tengok saja sosialisasi SJSN. Berapa dana yang dikucurkan Pemerintah dan calon BPJS (PT Askes dan PT Jamsostek)? Nyaris tak terdengar. Padahal, sosialisasi besar-besaran (pemasaran sosial) adalah investasi yang sangat efektif dan efisien. Apabila Pemerintah mangganggarkan Rp 1 Triliu untuk sosialisasi SJSN, sehingga SJSN difahami lebih dari Keluarga Berencana di jaman pak Harto, maka tiap tahun Dana Amanat (dana jaminan sosial) yang terkumpul dapat mencapai Rp 100 Triliun. Tiap tahun!! Suatu nilai yang cukup besar untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jika kita mau JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhasil membangun bangsa, maka kita harus ubah mind set kita. (Oleh : Prof Hasbullah Thabrany (Guru Besar Universitas Indonesia) (ind)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:28 pm

BPJS Kesehatan Kelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Advertorial - Okezone

MINGGU, 1 SEPTEMBER 2013 10:29 wib

JKN (Foto: dok Kemenkes)
JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memeroleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, JKN akan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan mulai Januari 2014 nanti, pemerintah perlu segera berbenah, antara lain dengan beroperasionalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum publik yang akan menyelenggarakan JKN tersebut.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Drg. Usman Sumantri, MSc, beroperasinya BPJS merupakan implementasi dari diberlakukannya UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Dengan telah diundangkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka JKN akan diakselerasi untuk upaya pencapaian kepesertaan bagi seluruh penduduk. Begitu pula dalam waktu singkat, hal-hal terkait dengan proses transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan sudah selesai,” ujarnya.

Usman menambahkan, ada dua kelompok peserta yang dikelola BPJS Kesehatan, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI. Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Sedangkan peserta non-PBI, terdiri dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

“Pada tahap awal pelaksanaan JKN, jumlah peserta PBI berjumlah 86,4 juta jiwa, termasuk tambahan 10 juta peserta dari tahun 2012. Jumlah ini bukan berarti penduduk miskin naik, tetapi pemerintah ingin melindungi masyarakat yang rentan bisa jadi miskin jika sakit," paparnya.

Pihaknya berharap, dengan persiapan yang sangat baik dan terencana, kelahiran BPJS dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Dengan begitu beroperasinya BPJS kesehatan diharapkan sudah dapat di deklarasikan oleh Presiden di Januari 2014,"katanya. (ind)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Deretan Pelayanan Kesehatan yang Tak Dijamin Jamkesnas
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 18:49 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
MESKI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan dari preventif sampai kuratif. Nyatanya,ada juga pelayanan kesehatan yang tak dijamin oleh JKN. Benarkah?

Ya, pelayanan kesehatan JKN yang berjalan per tanggal 1 januari 2013 tak serta merta semua ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Akan tetapi, ada juga pengecualian dari peserta pelayanan kesehatan JKN.

Nah, apa saja pelayanan yang tak dijamin oleh JKN itu. Berikut,Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan kesehatan Kementerian Nasional membantu menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan yang tak dijamin.

- Peserta JKN harus menjalani sesuai prosedur untuk mendapat fasilitas kesehatan yang diberikan JKN. Misalnya harus berobat ke rumah sakit sesuai rujukan dokter.
- Pelayanan diluar fasilitas kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS
- Pelayanan bertujuan kosmetik
- Pelayanan genereal check up, pengobatan alternatif, pengobatan untuk mendapatkan keturunan atau pengobatan untuk mengatasi impotensi
- Pelayanan kesehatan pada terjadi saat terjadi bencana, pasien bunuh diri, penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri sendiri, dan akibat mengonsumsi narkoba.

Sementara itu, ada juga pelayanan kesehatan yang dibatasi untuk peserta JKN, seperti, pemberian kaca mata, alat bantu dengar, alat bantu gerak seperti tongkat penyangga, kursi roda dan korset . (ind)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Bagaimana Cara Jadi Peserta Jamkesnas?
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 18:45 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
MANFAAT dari Jaminan Kesehatan Nasional bisa dirasakan masyarakat per-tanggal 1 Januari 2014 nanti. Tetapi manfaat tersebut dapat dirasakan sejauh mereka membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Terdapat tiga cara agar seseorang bisa menjadi peserta JKN. Pertama ialah pekerja didaftarkan oleh perusahaan, mendaftarkan sendiri secara individu atau kelompok dan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) . Di mana dari kedua cara itu, mereka harus memberikan iuran sebesar lima persen dari penghasilannya untuk digunakan sebagai pengobatan saat diperlukan.

"Cara pertama menjadi peserta JKN ialah penerima upah atau para karyawan akan didaftarkan oleh ke BPJS. Kemudian, dari pekerja menanggung dua persen dari penghasilannya per bulan, dan sisa tiga persen ditutupi oleh perusahaan. Kedua untuk non-penerima upah, mereka mendaftarkan diri mereka ke BPJS kesehatan cabang terdekat untuk mendapat perlindungan kesehatan untuk keluarganya. Contoh non-penerima upah itu seperti tukang becak, supir dan lain-lain, "kata Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan kesehatan Kementerian Kesehatan Nasional kepada khalayak media dalam acara yang bertema Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Kamis, (22/8/2013).

Sementara itu, tambah dia, ada pengecualian untuk fakir miskin, cacat total atau masyarakat yang tak mampu membayar iuran yaitu pemerintah akan menanggung pembayarannya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Pada prinsipnya, bagi yang tidak mampu membayar iuran, iuran akan dibayar pemerintah. Di mana per bulannya mereka akan menerima iuran sebesar 19.225 ribu per bulan. Tetapi untuk menjadi peserta pada cara ketiga ini, peserta PBI ditetapkan oleh pemerintah mana-mana orang yang tidak mampu. Mereka bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI,"tutup Drg. Usman. (ind)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:29 pm

Apa Saja Manfaat Jamkesnas?
Qalbinur Nawawi - Okezone

KAMIS, 22 AGUSTUS 2013 16:15 wib

Sosialisasi Jamkesnas (Foto: Qalbi/Okezone)
BANYAK manfaat yang didapat seseorang bila mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014. Selain memberikan manfaat jaminan kesehatan perorangan, Jamkesnas ternyata juga menjamin pelayanan lima anggota keluarga lainnya.

Hal ini seperti diungkap Drg.Usman Sumantri. M. PH selaku Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Nasional. Dia menjelaskan bahwa seseorang akan mendapat manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup dari awal pengobatan sampai bahan medis sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Selain itu, beragam manfaat lainnya pun bisa Anda rasakan.

Untuk mengetahuinya, Drg Usman Sumantri membantu memberikan pemahaman mengenai manfaat JKN:

- Peserta jaminan kesehatan mendapat jaminan kesehatan meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

-Menjamin kesehatan medis dari administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis seseorang sampai non-medis seperti akomodasi dan ambulan.

-Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, kemudian pelayanan transfusi darah sesuai kebutuhan medis.

-Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Di mana pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan, penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan skrining kesehatan. Kemudian, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertam sesuai dengan keluhan penyakit.

-Menjamin pelayanan kesehatan sebanyak lima anggota keluarga, termasuk pembayar iuran. (ind)
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
View previous topic View next topic Back to top 
Page 7 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: