Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Jan 17, 2012 8:05 am

PERSIAPAN BPJS-RS KELAS III WAJIB DITAMBAH
Tuesday, 17 January 2012 Seputar Indonesia
JAKARTA – DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan penambahan fasilitas tempat tidur kelas III di rumah sakit (RS) secara masif pada 2012 ini. Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran mengingatkan, Kemenkes harus melakukan hal tersebut baik di rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun RS swasta.Langkah ini untuk mendukung persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Januari 2014. Pihaknya meminta rumah sakit pemerintah di daerah agar bisa menambah tempat tidur kelas III hingga 50%. Selain RS pemerintah,RS swasta juga akan diwajibkan menambah jumlah tempat tidur kelas III, yang saat ini baru sekitar 10% dan diharapkan mencapai 25% mulai 2012 ini. ”Saat ini tercatat ada 114.000 tempat tidur bagi pasien kelas III yang disediakan 1.080 RS penerima dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di seluruh Indonesia. Jumlah itu dinilai masih kurang dan akan ditingkatkan hingga dua kali lipat,”kata dia kepada SINDO di Jakarta kemarin. Ke depan, kata dia, seluruh pasien di kelas III akan ditanggung pemerintah lewat Jaminan Kesehatan Nasional.Karena itu,Kemenkes harus segera berkoordinasi, baik dengan RS pemerintah maupun swasta untuk menyinergikan penambahan kasur tersebut dalam upaya persiapan kebijakan seluruh fasilitas RS kelas III gratis. Selain penambahan fasilitas tempat tidur untuk kelas III,

Herlini juga mengimbau agar Kemenkes dapat berkoordinasi dengan pengelola RS swasta agar dapat menerima pasien peserta jaminan kesehatan,yakni Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Asuransi Kesehatan (Askes). ”Karena baru sekitar 300 RS swasta yang melayani pasien jaminan kesehatan dari total 700 RS swasta di Indonesia. Diharapkan Kemenkes melakukan persiapan yang matang menuju BPJS Kesehatan mulai tahun ini. Jangan sampai menjadi kagetanketika sudah mendekati 2014 masih banyak perangkat persiapan BPJS Kesehatan yang belum terlaksanakan,” tandasnya. Dia menegaskan,dengan ditandatanganinya UU BPJS oleh pemerintah dan DPR, hal tersebut menjadi titik pijak awal bangsa Indonesia menuju terwujudnya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi, sesuai amanat UUD 1945Pasal28Hayat(3) danPasal 34 ayat (2), serta UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengutarakan, pemberi pelayanan kesehatan sejak 2010 sampai 2014, dengan denominator fixed 1.371 rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit pemerintah maupun swasta sebesar 75% pada 2010,80% pada 2011,85% pada 2012,90% pada 2013,dan 95% pada 2014. Sedangkan jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin diharapkan dapat dilayani di 9.001 puskesmas pada 2014.Jumlah ini terus meningkat mulai 2010 dan baru bisa dilayani di 8.471 puskesmas, pada 2011 di 8.608 puskesmas, pada 2012 bisa dilayani di 8.737 puskesmas, dan pada 2013, ada 8.869 puskesmas yang siap melayani Jamkesmas. ”Saat ini sudah kami siapkan pelayanan yang harus disiapkan. Kami juga kini sedang membuat aturan baru, selain meminta rumah sakit swasta melayani Jamkesmas, juga agar menambah kapasitas rawat inap untuk kelas III,” tuturnya. radi saputro
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Feb 03, 2012 8:23 pm

TAK ADA NEGARA BANGKRUT KARENA MENOLONG KESEHATAN RAKYAT
Jumat, 03/02/2012 17:02 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang baik oleh negara. Padahal ahli ekonomi kesehatan menuturkan tidak ada negara yang bakrut karena menolong kesehatan rakyatnya. "Tidak pernah ada negara yang jadi bangkrut karena menolong kesehatan rakyatnya," ujar Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH selaku pakar enokomi kesehatan dalam acara temu media mengenai Penanganan Kanker Menyeluruh di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (3/2/2012). Prof Hasbullah menuturkan saat ini bagi-bagi uang untuk bensin dan foya-foya bisa dilakukan, tapi masa buat orang sakit mau dibiarkan meninggal. Jadi tidak benar kalau negara tidak sanggup. "Ya memang bisa jadi pemborosan, tapi kan teman-teman sudah bentuk tim yang bisa saling koreksi agar sistemnya lebih cost efektif. Lagipula yang sakit juga tidak banyak," ujar Prof Hasbullah yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Biaya kesehatan seperti kanker memang tidaklah murah, ditambah dengan biaya perjalanan pasien dan keluarga untuk menemui dokter serta menjalani terapi. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki perlindungan keuangan dalam menghadapi risiko penyakit kanker yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. "Sakit tidak bisa dicegah 100 persen dan kadang sakit ini tidak bisa diobati sendiri karena bebannya sangat mahal, karenanya lingkungan harus bantu. Terlebih yang sakit tidak banyak, kalau digotong rame-rame dengan gotong royong maka negara enggak akan bangkrut," ungkapnya. Kalau di Indonesia kanker relevan dengan istilah kantong kering. Karena pengobatan kanker tidak hanya butuh biaya obat saja tetapi juga biaya rumah tangga yang habis selama perawatan, transportasi dan biaya nginap. Hal ini karena rumah sakit kanker cuma ada di kota besar jadi butuh biaya lain-lain juga diluar obat dan rumah sakit. "Biaya pelayanan kanker kelihatannya besar, tapi kalau punya sistem asuransi yang baik hal itu bisa diatasi karena yang butuh biaya pengobatan ratusan juta tidak banyak," ujar Dr Ronald Hukom, SpPD, KHOM.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 05, 2012 8:29 pm

IDI PERSOALKAN IURAN BPJS KESEHATAN
Wednesday, 05 September 2012
JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai besaran iuran penerima bantuan BPJS Kesehatan sebesar Rp22.000 terlalu rendah. Namun, bagi pemerintah besaran tersebut sudah sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tersebut sudah cukup untuk membiayai sejumlah kebutuhan seperti biaya obat, rumah sakit, rawat inap, ICU, ICCU, akomodasi, serta biaya dokter yang bertugas di klinik BPJS. “Kita sudah kalkulasi,iuran sebesar itu cukup untuk biaya operasional BPJS Kesehatan termasuk biaya dokter,” ungkap Wamenkes di Jakarta kemarin. Menurut dia, besaran iuran tersebut telah disesuaikan dengankemampuananggaranyang dimiliki pemerintah. Karena itu, Wamenkes menekankan agar IDI tidak keliru memahami besaran iuran bagi peserta penerima bantuan iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah. Wamenkes menyebutkan, iuran tersebut akan diperuntukkan bagi 96,4 juta jiwa. Untuk meng-cover jumlah tersebut, pemerintah dikabarkan telah menyediakan anggaran sebesar Rp25,68 triliun pada 2014. Dia meyakini keberatan para dokter terhadap besaran iuran BPJS terkait dengan kesalahan persepsi. Karena itu, pihaknya bersedia untuk membicarakan persoalan besaran iuran pemerintah bagi penerima bantuan BPJS dengan dokter yang tergabung dalam IDI.“Istilahnya ini perlu dibicarakan,”terangnya. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Priyo Sidipratomo mengatakan, pihaknya akan menggelar mogok kerja atau praktik jika pemerintah tetap bersikukuh menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin sebesar Rp22.000 per orang setiap bulan.Rencana aksi mogok kerja tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap rencana pemerintah menetapkan iuran BPJS yang dinilai jauh dari rasional, serta diyakini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun,pihaknya menjamin aksi mogok tidak akan dilakukan saat bertugas di layanan gawat darurat.Menurut dia,jika dilihat dari sisi keekonomian dan profesionalitas besaran iuran BPJS harusnya dipatok Rp60.000 per orang. Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menekankan agar pemerintah tidak hanya berkutat pada persoalan penetapan besaran premi peserta BPJS, karena masih banyak sarana penunjang operasional BPJS di daerah seperti rumah sakit dan tempat tidur dan yang belum siap. Bahkan, sejumlah daerah belum memahami program BPJS yang ditargetkan beroperasi pada awal Januari 2014. andi setiawan
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Sep 06, 2012 1:45 pm

JANGAN SAMPAI DOKTER MOGOK
Penulis : Sandro Gatra | Kamis, 6 September 2012 | 10:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta melibatkan seluruh stakeholder dalam penentuan besaran iuran premi program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin meskipun penentuan itu sepenuhnya menjadi ranah pemerintah. Pelibatan semua pihak dinilai dapat mencegah terjadinya kisruh pascapenetapan besaran.
"Jangan sampai dokter sebagai gate keepers BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan mogok," kata Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf alias Noriyu di Jakarta, Kamis ( 6/9/2012 ). Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengancam akan mogok kerja atau praktik jika pemerintah memaksakan besaran iuran premi jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin hanya Rp 22.000 per orang. Angka ini dinilai jauh dari rasional dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan. Noriyu berharap Komisi IX DPR dilibatkan dalam pembahasan peraturan pendukung UU BPJS terutama mengenai besaran premi. Dia mengaku memahami penolakan besaran premi Rp 22 ribu perorang lantaran dianggap tidak sesuai dengan nilai keekonomian dan profesionalitas dokter. Dokter spesialis kejiwaan itu menambahkan, besaran premi harus bisa menengahi kepentingan masyarakat. Pasalnya, kata dia, disisi lain ada penolakan dari pekerja untuk membayar iuran seperti diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Rencananya, pekerja diminta membayar 2 persen dari gaji bulanan. "Ini dapat pertentangan dari pekerja. Mereka berharap pemerintah tidak mewajibkan semua pekerja membayar iuran jaminan kesehatan. Belum semua pekerja mampu membayar iuran. Jadi besaran premi harus bisa menengahi kepentingan elemen masyarakat. Yang satu minta premi tinggi, yang satu enggak mau bayar iuran," pungkas politisi Partai Demokrat itu. Seperti diberitakan, IDI menyebut angka nominal rasional premi yang sesuai dari sisi keekonomian dan profesionalitas sebesar Rp 60.000 per orang. Menurut pihak IDI, besaran subsidi bagi orang miskin di bidang layanan kesehatan sangat minim. Akibatnya, bisa "memaksa" petugas medis bekerja di bawah standar layanan medis.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Oct 25, 2012 11:27 am

PEMERINTAH PUNYA DANA JAMINAN KESEHATAN
Kamis, 25 Oktober 2012 | 06:24 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah menetapkan premi jaminan kesehatan bagi warga miskin Rp 22.000 per orang per bulan. Jika jumlah warga miskin yang ditanggung 100 juta orang, tiap tahun pemerintah memberikan subsidi Rp 26,4 triliun. Nilai premi ini dinilai sejumlah pihak terlalu rendah. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya mutu layanan kesehatan. Padahal, rencana belanja negara dalam APBN 2013 Rp 1.657,9 triliun. ”Pelaksanaan jaminan kesehatan semesta bukan soal dana, melainkan kemauan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development Sugeng Bahagijo di Jakarta, Rabu (24/10). Tim Bank Dunia, lanjut Sugeng, mengusulkan besaran premi Rp 36.000 per orang per bulan. Jika separuh penduduk ditanggung dalam jaminan ini, pemerintah mengeluarkan subsidi Rp 60 triliun tiap tahun. ”Pemerintah sangat mampu menyediakan itu,” ujarnya. Sumber dana bisa dari pengalihan subsidi BBM yang pada 2012 saja mencapai Rp 123 triliun. Pemerintah juga bisa mencari sumber pajak baru, seperti pajak dari transaksi keuangan, kenaikan cukai rokok, atau efisiensi dana sektor kesehatan. Sugeng menilai rendahnya subsidi untuk jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah menunjukkan masih dianaktirikannya sektor kesehatan dibandingkan anggaran pendidikan. Padahal, kesehatan dan pendidikan saling terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal Komisi Anggaran Independen Abdul Waidl mendesak pemerintah lebih terbuka terhadap peta jalan penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta yang akan diselenggarakan pada 2014. (MZW)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Dec 29, 2012 10:25 am

KARTU JAKARTA SEHAT
Jakarta, 29 Desember 2012 - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta ternyata menyebabkan para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan kebanjiran pasien. Pasien jadi membludak di rumah sakit yang beralamat di Jalan Kyai Caringin, Gambir Jakarta Pusat ini. "Memang, saat ini ada suatu perubahan kinerja (dengan penerapan KJS), tapi semuanya harus kita sikapi dengan wise. Saya sehari kalau menangani 200 pasien saja nggak apa-apa. Lha ini sehari bisa 700, bahkan hari Senin dan Selasa bisa 1.200 pasien," ungkap Direktur Utama RSUD Tarakan, Koesmedi, kepada detikcom, Jumat (28/12/2012). Tenaga medis didorong berusaha ekstra dalam menangani banyak pasien. Kondisi ini berisiko terhadap penanganan pasien. Bukan tidak mungkin, potensi kesalahan penanganan dan malpraktik menjadi bertambah lantaran tenaga medis kelelahan. Koesmedi juga membenarkan bahwa pasca penerapan KJS, ruang kelas tiga di rumah sakitnya menjadi penuh dijejali pasien. Pasien yang tidak tertampung di ruang kelas tiga akhirnya dirawat di ruang IGD. "Membludak sih iya pasti, ya ini kan lagi euforia.Yang penting pasien ditangani sesuai standar, yang penting ditangani. Sekarang syaratnya KTP dan rujukan saja, tapi pasien kalau kita tolak pasti ribut," ujar Koesmedi. Koesmedi menyatakan perlu adanya perbaikan terhadap sistem KJS agar pasien tidak menumpuk di rumah sakit. Seharusnya, sebagian besar pasien bisa ditangani di Puskesmas-puskesmas wilayah setempat. Di samping itu, perlu ada upaya edukasi kepada masyarakat bahwa berobat tidak harus ke rumah sakit, cukup di Puskesmas. "Ini semua sistemnya harus diperbaiki, baik sistem rujukannya, sistem rumah sakit, juga sistem pelayanan. Masyarakat itu kan kadang ke Puskesmas saja bisa tapi malah ke rumah sakit. Penyakit itu 60% bisa disembuhin di Puskesmas, nggak usah ke rumah sakit. Perlu edukasi agar masyarakat tidak kebakaran jenggot semua lari ke rumah sakit," tutur Koesmedi. (ndr/ndr)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:28 pm

JAMINAN KESEHATAN SOSIAL JANGAN ASAL ASALAN
Penulis : Lusia Kus Anna | Rabu, 23 Januari 2013 | 14:33 WIB
Kompas.com - Kurang dari setahun lagi, yakni pada 1 Januari 2014 pemerintah akan menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan asuransi tersebut masyarakat akan dijamin pembiayaannya ketika sakit. Diharapkan layanan yang diberikan bermutu, bukan asal-asalan. Ancaman akan pelayanan kesehatan yang asal jadi itu, menurut Prof.dr.Hasbullah Thabrany, bisa muncul jika dana yang ada tidak memadai. Akibatnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan akan menyediakan layanan yang tidak berkualitas. "Masyarakat memang sudah lama menantikan adanya jaminan kesehatan sosial, tetapi jangan yang asal. Harus bermutu. Lebih baik bayar sedikit lebih mahal tetapi kualitasnya dijamin," kata Hasbullah dalam forum SEHATi Bicara yang diadakan oleh Novartis Indonesia di Jakarta, Rabu (23/1/13). Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan yang bermutu berarti semua penyakit harus dijamin, jika diperlukan obat maka tersedia obat yang berkualitas dan menyembuhkan, ada alat medis yang memadai, serta tenaga kesehatan melayani pasiennya dengan empatik. "Ukuran keberhasilannya adalah jika 75 persen peserta SJSN merasa puas," imbuh guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini. Untuk memastikan mutu layanan kesehatan tersebut, menurut drg.Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, saat ini Kemenkes sudah menyiapkan peta jalan sesuai dengan Pepres No.12 tahun 2013 tengang jaminan kesehatan. "Layanan yang bermutu berarti layanan yang sesuai standar. Karena itu Kemenkes sudah menyiapkan berbagai strategi," kata Usman. Upaya tersebut, lanjut Usman, antara lain pembangunan infrastruktur Puskesmas dan perbaikan Puskesmas, penyediaan tempat tidur di rumah sakit, kesiapan teknologi dan tenaga medis, termasuk dalam hal pengadaan obat dan perpajakannya. "Kami pastikan pada awal-awal pelaksaan SJSN ini pemerintah akan memonitor secara ketat. Peserta jaminan kesehatan sosial juga bisa mengajukan komplen jika ada yang dirasa kurang," katanya. Hasbullah menambahkan, meski banyak pihak yang merasa skeptis dengan kemampuan pemerintah melaksanakan SJSN, namun dengan potensi yang dimiliki ia yakin tanganan yang dihadapi bisa diselesaikan. Penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional sudah menjadi kebutuhan kita semua. "Dengan SJSN masyarakat tidak lagi harus menghadapi ketidakpastian dan risiko ketika sakit. Sehingga tidak ada lagi sadikin alias sakit sedikit langsung miskin," katanya.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:55 pm

SIAPA SAJA YANG JADI PRIORITAS PESERTA SJSN?
Agus Nia - detikHealth Rabu, 23/01/2013 18:26 WIB
Jakarta, Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya mulai diimplementasikan awal 2014 mewajibkan para pesertanya membayar iuran. Layaknya subsidi silang, besaran yang dibayarkan pesertanya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Dalam program itu, warga yang mampu memberikan iuran kepada Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) beberapa persen dari penghasilannya. Sementara itu, warga yang tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sakit dapat dibiayai oleh BPJS dengan catatan membayar iuran ketika telah memperoleh penghasilan.

Lantas, siapa sajakah yang menjadi prioritas utama peserta SJSN?
"Prioritas peserta Jamkesnas adalah Pegawai Negeri Sipil dan perusahaan swasta lainnya," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Drg. Usman Sumantri saat diskusi SEHATi Bicara di Resto Harum Manis, Jl KH Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013). Menurut Drg. Usman terdapat 4 peserta prioritas yang akan dijadikan peserta Jamkesnas. Mereka adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PNS yang sebelumnya menggunakan PT Askes akan berubah menjadi badan publik bernama BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi nantinya Jamkesmas akan pindah ke BPJS. Jamkesda akan tetap ada, namun mengikuti perkembangannya nanti Jamkesda dimungkinkan akan hilang dan masuk ke Jamkesnas," kata Drg. Usman.

2. TNI-Polri
TNI-Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta akan turut menjadi peserta Jamkesnas. Namun besar iuran masih belum dapat ditentukan. Drg. Usman mengatakan akan memperbaiki infrasturktur dan pelayanan kesehatan yang ada apabila program ini telah berjalan. "Beberapa di antaranya tengah dibahas dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk di antaranya adalah peningkatan infrastuktur layanan kesehatan. Bersama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dalam menyiapkan Rumah Sakit (RS) Pratama untuk memperluas akses kesehatan, dan membangun Puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit baru," kata Drg. Usman. Sementara itu, Puskesmas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat akan diperbaiki. Akan diupayakan pula pengaliran air dan listrik selama 24 jam di Puskesmas, penyediaan kekurangan tempat tidur di RS, serta kesiapan teknologi dan tenaga medis diberbagai klinik, Puskesmas, dan rumah sakit.

3. Tenaga Kerja Pemegang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
JPK Jamsostek merupakan program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun akan lebih diupayakan mengajak warga untuk memeriksakan diri ke klinik atau puskesmas terdekat ketika sakit, sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit besar untuk penyakit tertentu. "Infrastruktur dan pelayanan di klinik dan puskesmas akan diperbaiki dengan minimal terdapat tiga dokter jaga setiap harinya. Peserta tidak perlu ke rumah sakit ketika sakit, peserta baru akan dirujuk bila dalam kondisi darurat (emergency) atau berdasarkan rujukan dari dokter jaga dari puskesmas," kata Usman.

4. Karyawan Perusahaan Swasta
Perusahaan swasta dapat mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, di tempat yang sama menyebut besaran iuran yang nantinya akan dibayarkan peserta sekitar 5 persen berdasarkan perhitungan rata-rata nasional iuran yang disetorkan karyawan pada Jamsostek sebelumnya. "Rata-rata nasional iuran di Jamsostek sekitar 5,6 persen dari gaji, maka dimungkinkan besar iuran bagi peserta non-PBI sebesar 5 persen. Pembagiannya bisa saja 3-2, 3 persen dibayarkan perusahaan dan 2 persen dibayarkan individu. Namun, hal ini masih belum tuntas dibahas oleh para pengusaha dan buruh," kata Hasbullah. Di tahun pertama SJSN diharapkan melayani sekitar 140 juta penduduk yang terdiri dari kelompok masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan berserta keluarga, serta pegawai swasta dan keluarga yang telah mengikuti asuransi yang dikelola swasta.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:57 pm

3 HAL INI PERLU DITINGKATKAN JELANG PELAKSANAAN SJSN AWAL 2014
Agus Nia - detikHealth Rabu, 23/01/2013 13:11 WIB
Jakarta, Awal 2014 mendatang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan dilaksanakan. Nah, menjelang pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu melihat tiga hal yang perlu ditingkatkan. "Untuk pelayanan kesehatan, peraturannya tidak boleh asal jadi, begitu pun dengan iurannya," kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany saat ditemui dalam diskusi SEHATi yang membahas mengenai kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia di Resto Harum Manis, Jl KH Mas Mansyur, Karet, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2013). Menurut Hasbullah, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan bila BPJS telah menjalankan jaminan kesehatan nasional pada awal 2014 mendatang. Tiga hal tersebut adalah:

1. Harus memberikan obat yang berkualitas.
2. Dokter dan perawat perlu memberikan pelayanan dengan senyum dan ramah.
3. Ruangan yang ada di klinik, puskesmas, dan rumah sakit harus nyaman.

Menurut Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan,
Drg Usman Sumantri, masih terdapat kendala dalam melancarkan sistem ini. Kendala tersebut khususnya adalah dalam penetapan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau bagi rakyat yang tidak mampu. Dilansir dari web resmi Menkokesra.go.id diperkirakan alokasi dana bagi 86 juta warga miskin mencapai Rp 20 triliun lebih. "Sekarang Kemenkeu tengah memperhitungkan kepastian dana yang bakal dikucurkan untuk BPJS. Awalnya dana yang diajukan sebesar Rp 22 ribu per bulan untuk 91 juta penduduk," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR. Agung Laksono saat pemberian bantuan dana pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (18/1) sore.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 04, 2013 5:26 pm

Jaminan Kesehatan Nasional Terancam Gagal
Advertorial - Okezone

RABU, 4 SEPTEMBER 2013 14:01 wib

KEBEKUAN sikap penentu anggaran di Indonesia dapat menggagalkan Jaminan Sosial, menghancurkan tiang utama negara.

Indonesia adalah negara dengan bangsa (pemerintah dan rakyatnya) yang tergolong pelit terhadap dirinya sendiri. Untuk hidup produktif dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, suatu bangsa harus sehat dan produktif.

Sehat dan produktif tidak ada diberikan Tuhan secara gratis, bangsa itu sendiri haru investasi –jer basuki mawa bea. Negara-negara yang telah berbudaya dan mempunyai ekonomi menengah ke atas menghabiskan 6-18% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kesehatan. Negara paling boros adalah Amerika Serikat yang membangun sistem kesehatannya dengan dominasi asuransi komersial yang menghabiskan 18% PDB untuk kesehatan.

Borosnya Amerika disebabkan karena dominasi asuransi komersial. Negara-negara Eropa Barat menghabiskan 8-10% PDB saja dengan kinerja yang lebih baik dari Amerika. Mekanisme pendanaan yang menopang sistem kesehatan di Eropa Barat adalah asuransi sosial. Negara besar yang baru tumbuh (emerging countries) seperti China dan India telah mencapai belanja kesehatan 5% PDB. Indonesia dalam 40 tahun terakhir hanya membelanjakan 2-3% PDB untuk kesehatan. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih “omdo”, omong doang untuk mengutamakan kesehatan. Bukti sahihnya adalah proporsi belanja Pemerintah untuk kesehatan yang dalam 40 tahun terakhir masih sekitar 1% PDB.

Ketertinggalan Indonesia bertambah parah dengan salah urusnya sistem jaminan kesehatan yang tahun depan mulai dikoreksi. Indonesia telah menerapkan sistem asuransi sosial untuk memobilisasi dana menjamin kesehatan pegawai negeri sejak 45 tahun yang lalu. Jadi, jika Indonesia bisa menjamin seluruh penduduk tahun 2018, artinya perlu waktu 50 tahun untuk Indonesia menjamin seluruh penduduknya. Korea Selatan hanya memerlukan 12 tahun saja. Kesalahan masa lalu adalah menyerahkan penyelenggaraan asuransi sosial kepada PT (Persero). Ini keajaiban dunia. Pungutan wajib dikelola oleh perusahaan. Kekeliruan selama 20 tahun itu, akhirnya dikoreksi. Kekeluriuan itu dikoreksi dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam UU SJSN diatur program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2004 yang baru akan dilaksanakan tahun 2014, tertunda 10 tahun. Dengan perjuangan dan kawalan besar pekerja yang dikoordinir KAJS—Komite Aksi Jaminan Sosal—akhirnya UU BPJS dilahirkan tahun 2011. Jika UU SJSN mengatur JKN, UU BPJS mengatur badan yang akan mengelolanya, yang tidak lagi PT Persero, tetapi suatu Badan Hukum Publik, sama dengan badan hukum Pemerintahan dan badan hukum Bank Indonesia.

• Mekanisme Asuransi dan Kecakupan

Dalam mengejar ketertinggalan Indonesia, setelah UUD 45 diamendemen untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, maka Indonesia memilih mekanisme asuransi sosial dalam pengu . Mekanisme asuransi sosial ini merupakan pilihan yang paling tepat untuk Indonesia saat ini. Sayang sebagian pihak, termasuk sebagian kecil akademisi, tidak memahami utuh konsep asuransi sosial. Mekanisme pajak seperti yang diterapkan di Inggris, Itali, Spanyol, Malaysia dan Hong Kong belum layak di Indonesia karena pemilik NPWP—dus mungkin bayar pajak—baru sekitar 20 juta orang dari sekitar 110 juta angkatan kerja.

Mekanisme asuransi sosial mengharuskan jaminan yang akan diberikan dihitung secara benar untuk menghasilkan program yang ditetapkan. Hitungan para ahli sudah dilakukan yang menghasilkan besaran iuran Rp 25.500 per orang per bulan untuk penduduk miskin dan tidak mampu. Tetapi, yang bayar bukan penduduk itu. Pemerintah yang diwajibkan bayar untuk mereka. Besaran iuran tersebut adalah besaran untuk layanan di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah. Dus, masih ada aliran dana Pemerintah dan pemda ke fasilitas kesehatan tersebut. Iuran yang bebasis harga keekonomian, yang diselenggarakan fasilitas kesehatan swasta seharusnya sekitar Rp 50.000 per orang per bulan.

Para ahli telah menghitung dan mengkonversi iuran tersebut dengan upah pekerja Indonesia dan menghasilkan kecukupan iuran minimal adalah 5% upah sebulan dengan batas upah untuk perhitungan iuran 3 (tiga) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besaran iuran yang diperhitungkan para ahli tersebut belum memperhitungkan koreksi rendahnya kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Besaran iuran tersebut baru memperhitungkan transfer (mekanisme asuransi) beban perusahaan dan perorangan kepada BPJS untuk memiliki daya beli dan daya tawar yang kuat. Besaran tersebut harus terus ditingkatkan untuk mengoreksi ketertinggalan Indonesia. Sebagai contoh, Pemerintah Muangtai membayar iuran per orang per bulan untuk semua penduduk di sektor informal sebesar Rp 80.000, jika dikurs ke Rupiah.

Apabila iuran ke BPJS sudah sampai harga keekonomian, maka dengan sendirinya maldistribusi dokter dan fasilitas kesehatan akan terkoreksi. Banyak pejabat dan tokoh bersikap naif dengan menyatakan bahwa ancama JKN adalah maldistribusi fasilitas kesehatan. Terjadinya maldistribusi fasilitas kesehatan yang memang kita alami sekarang adalah akibat sistem kesehatan sekarang yang berbasis mekanisme pasar.
Dokter dan rumah sakit swasta tidak akan hidup di daerah yang daya beli masyarakat dan daya beli pemdanya rendah. Maka JKN akan mengoreksi hal itu dengan mewajibkan Pemerintah membayar iuran ke BPJS berbasis hitungan per orang per bulan penduduk yang ada di seluruh daerah. Maka pembayaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Pemerintah ke BPJS merupakan suatu mekanisme aliran dana dari pusat ke daerah yang paling efektif.
Karena penduduk yang dijamin ada di daerah, hak mereka dibayar oleh Pemerintah pusat. Jika mereka sakit, mereka akan berobat di daerah itu. Maka pemda dan investor swasta yang cerdik akan memanfaatkan peluang ini untuk membangun fasilitas kesehatan di daerah. Dengan sendirinya akan terjadi redistribusi tenaga dan fasilitas kesehatan.

• Belenggu dan paranoia keterbatasan fiskal

Sayangnya konsep JKN belum difahami banyak pengambil keputusan anggaran dan iuran JKN. Pemerintah di luar Kementrian Kesehatan masih terjebak pada belenggu dan paranoia fiskal. Bahkan dalam pertemuan di Komisi IX DPR, Wakil Menteri Keuangan dengan jelas menyatakan bahwa mengalokasikan 5% APBN untuk kesehatan sesuai perintah UU Kesehatan tidak mungkin. Ucapan Wamen tersebut merupkan cermin terbelenggunya pemikiran pembuat anggaran dan tidak fahamnya ketertinggalan Indonesia. Jika prilaku ini masih terus dipertahankan, maka besar harapan bangsa ini akan terus menjadi bangsa kuli yang diperdagangkan Pemerintah untuk menarik investor asing dengan gaji rendah dan jaminan sosial asal ada.

Ruang Fiskal Indonesia masih sangat besar. Rasio penerimaan pajak kita baru sekitar 13% PDB. Kebocoran dana pajak masih sering terdengar. Negara menengah lain sudah mencapai rasio pajak 18-20%. Setelah menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyatnya, rasio pajak Muangtai naik dari 13% menjadi sekitar 18%. Rakyat menyadari bahwa Pemerintah perduli dengannya. Negara maju mencapai rasio pajak 20-30%. Jika saja Pemerintah konsisten menggunakan penerimaan cukai rokok yang tahun 2012 mencapai Rp 77 Triliun untuk iuran jaminan kesehatan, sesungguhnya tidak ada masalah fiskal. Tetapi, Pemerintah hanya mengalokasikan sekitar Rp 20 Triliun untuk 86,4 juta penduduk (dengan iuran Rp 19.225 per orang per bulan seperti banayk diberitakan). Inggris, Taiwan dan Australia melakukan hal itu. Konsep cukai rokok adalah konsep denda bagi orang yang mengkonsumsi rokok yang membahayakan kesehatan. Maka seharusnya, penerimaan cukai rokok untuk mendanai kesehatan. Tetapi, di Indonesia, hasil cukai rokok bisa dibilang digunakan untuk mensubsidi BBM yang dinikmati kelas menengah keatas. Padahal, yang memasukan cukai rokok adalah 70% penduduk tersmiskan, yang memperkaya tiga orang terkaya Indonesia. Inilah paradoks Indonesia. Jadi, jelas sekali masih terjadi malpraktik anggaran di Indonesia. Anggaran Negara belum berpihak kepada rakyat kecil.

• Perilaku Buruk Sebagian Pengusaha dan Sebagian Pekerja

Sangat disayangkan bahwa Pemerintah masih sangat pelit untuk rakyat kecil, yang terkena racun rokok dan tidak dibantu biaya berobatnya. Padahal mereka penyumbang cukai rokok. Hasil penelititan Abdullah Ahsan dari Lembaga Demografi UI menunjukkan bahwa kelas menengah kebawah mengutamakan belanja rokok setelah belanja beras.

Gaya Tripartit Mempengaruhi Pejabat Tinggi Merusak Tatanan Negara dan Merendahkan Martabat Pekerja

Bukan daging yang mencerdaskan atau pendidikan yang menambah pengetahuan. Pelitnya Pemerintah ternyata disambut oleh liciknya sebagian pengusaha yang meminta iuran JKN cukup 3%saja sampai batas maksimum upah Rp 2 juta. Lebih cilaka lagi, sebagian tokoh pekerja juga memalukan dan merendahkan martabat dirinya dengan meminta agar pekerja tidak ikut mengiur, karena selama ini mereka tidak mengiur. Iuran JKN yang dibayar pekerja, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, adalah untuk dirinya, istri atau suaminya, dan sampa 3 orang anak. Istri/suami dan anak adalah pilihan pekerja. Memalukan dan sungguh merendahkan martabat pekerja jika untuk menjamin kesehatan anggota keluarganya, pekerja meminta majikan yang menanggung. Anggaplah majikan menangngung pekerjanya dan porsi iuran pekerja adalah tanggung jawab pekerja untuk anggota keluarganya. Tetapi besaran atau prosentase iuran tidak boleh dibedakan bagi pekerja yang sudah berkeluraga dan yang belum. Sebab status lajang hanya sementara. Disitulah solidaritas sosial diwujudkan.

Di seluruh dunia, umumnya iuran jaminan sosial dibayar bersama separuh-separuh antara pekerja dan pemberi kerja. Itulah wujud solidaritas sosial, wujud tanggung jawab bersama, dan wujud kepedulian keluarga. Di Singapura, iuran untuk jaminan kesehatan yang besarnya 6-8% ditanggung 50:50 antara pekerja dan pemberi kerja. Di Korea Selatan juga demikian, dengan iuran maksium dalam undang-undangnya 8% upah. Di Taiwan, besar iuran yang sekitar 5% gaji juga ditanggung bersama.

Kekeliruan penetapan iuran merupakan ancaman terbesar gagalnya JKN. Jika iuran dinegosiasi atau ditetapkan dengan melobi Menteri terkait atau menetapkan dengan mengikuti saja tuntutan pemberi kerja dan pekerja, maka JKN akan menjadi produk inferior. Pekerja akan sangat dirugikan, karena jika iuran tidak memadai, tidak ada dokter dan RS swasta yang mau melayani perserta. Jikapun ada, maka kemungkinan besara hanya dokter dan RS yang selama ini tidak laku dan tidak memberikan layanan yang bagus yang akan minta dikontrak oleh BPJS. Yang rugi adalah pekerja dan keluarganya. Banyak perusahaan yang selama ini sudah mengalokasikan satu bulan gaji untuk belanja kesehatan karyawannya. Satu bulan gaji sama dengan 1/12 atau sekitar 8% gaji. Jadi, bagi mereka iuran 6% pun sesungguhnya menguntungkan. Soal pembagian porsi pekerja dan pemberi kerja silahkan saja dirundingkan oleh lembaga bipartit atau tripartit. Tetapi, besaranya iuran bukan barang yang dirundingkan, tetapi dihitung kecukupannya.

• Berlian 100 Karat Sebagai Barang Karatan

Diharapkan pejabat Pemerintah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya. Sejarah akan mencatat pejabat-pejabat yang memperjuangkan kualitas JKN baik dan pejabat-pejabat yang tidak perduli masa depan JKN dan masa depan bangsa. Indonesia menghadapi awan tebal dan hitam yang memblokir pandangan jauh pemimpin-pemimpinya. Akibatnya mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan (visi). Banyak yang terbelenggu pada sair-sair rutin ‘tidak ada anggaran atau tidak ada kapasitas fiskal”. Padahal anggaran adalah alat pencapaian visi-misi dan tujuan. Jika kita sepakat tujuan menjamin seluruh penduduk untuk mencegah pemiskinan karena sakit dan meningkatkan produktifitas, sebagaimana telah dilakukan Malaysia, Muangtai, Taiwan, Korea Selatan dan negara maju lainnya sejak puluhan tahun lalu, maka anggaran harus dicari. Mekanismenya sudah diatur dalam UU SJSN, yaitu mekanisme asuransi sosial—bukan dari APBN. Dana APBN hanya untuk mambatun iuran penduduk miskin dan tidak mampu, sebaiknya keluarga pekerja bukan penerima upah, atau yang sering dikenal dengan sektor informal.

Dengan demikian Pemeirntah akan ditantang untuk mengurangi kemiskinan dan memperbanyak lapangan kerja di sektor formal. Semakin sedikit yang miskin dan semakin banyak lapangan kerja di sektor formal, semakin sedikit kewajiban Pemerintah membayar iuran. Dana untuk membuka lapangan kerja tersebut dapat diambil dari dana pekerja itu sendiri, yaitu dana Jaminan Sosial.
Begitulah dunia maju membangun negerinya. Dana pekerja dikumpulkan melalui sistem jaminan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk investasi di dalam negeri dan imbal hasilnya akan kembali ke pekerja dengan tingkat yang jauh diatas imbal hasil deposito. Maka betul kata Faisal Basri, sistem jaminan sosial adalah darah segara pembangunan. Sayangnya, banyak pandangan para pejabat yang tertutup kabut tebal. Sistem Jaminan Sosial Nasional ditelantarkan 10 tahun, dan sampai kinipun belum tampak gegap gempitanya. Masalahnya, Jaminan Sosial yang berbasis iuran wajib (SJSN) yang di negara lain diperlakuan sebagai Berlian 100 Karat (sangat berharga), di Indonesia diperlakukan sebagai barang karatan. Tidak mendapat perhatian baik.

Tengok saja sosialisasi SJSN. Berapa dana yang dikucurkan Pemerintah dan calon BPJS (PT Askes dan PT Jamsostek)? Nyaris tak terdengar. Padahal, sosialisasi besar-besaran (pemasaran sosial) adalah investasi yang sangat efektif dan efisien. Apabila Pemerintah mangganggarkan Rp 1 Triliu untuk sosialisasi SJSN, sehingga SJSN difahami lebih dari Keluarga Berencana di jaman pak Harto, maka tiap tahun Dana Amanat (dana jaminan sosial) yang terkumpul dapat mencapai Rp 100 Triliun. Tiap tahun!! Suatu nilai yang cukup besar untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Jika kita mau JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhasil membangun bangsa, maka kita harus ubah mind set kita. (Oleh : Prof Hasbullah Thabrany (Guru Besar Universitas Indonesia) (ind)
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Back to top 
Page 6 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Supermodel handprints: Victoria's Secret Fashion Show 2004!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: