Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Nov 24, 2011 4:35 pm

SWASTA DIDORONG PERLUAS LAYANAN JAMKESMAS
Lusia Kus Anna | Kamis, 24 November 2011 | 06:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengajak rumah sakit-rumah sakit swasta meningkatkan jumlah layanan kelas III. Rumah sakit swasta juga diminta bekerja sama menerima pasien dengan layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Asuransi Kesehatan. "Saat ini, baru 300-an rumah sakit yang ikut program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Askes. Kami harap peranan swasta di sini diperluas," ucap Endang di sela pertemuan bulanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan, Rabu (23/11/2011), di Jakarta. Perluasan peranan swasta di bidang kesehatan, termasuk memudahkan akses warga terhadap pengobatan yang baik, mutlak diperlukan. Kebutuhan layanan rumah sakit pada masa datang akan bertambah seiring lonjakan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan peningkatan usia hidup. Jumlah rumah sakit saat ini 1.716 unit (sebagian besar swasta) dan setiap tahun meningkat. Namun, ini belum diiringi pemerataan distribusi layanan kesehatan serta kebutuhan tenaga medis dokter spesialis dan perawat terlatih yang memadai.

Tenaga dokter
Endang berharap peningkatan jumlah rumah sakit swasta juga memerhatikan sumber daya dokter dan perawat. Banyak rumah sakit swasta membajak dokter dan perawat dari rumah sakit pemerintah. Kebutuhan akan rumah sakit, diakui Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan James T Riady, belum didukung kebutuhan dokter dan perawat. Setiap tahun, 4.000-6.000 dokter diwisuda, tetapi tak mengimbangi pertambahan 4 juta jiwa per tahun. Ihwal dukungan terhadap peran rumah sakit swasta, Endang akan mengupayakan bebas pajak bagi peralatan rumah sakit berteknologi tinggi yang masih dikategorikan barang mewah. Menurut James, produk domestik bruto Indonesia saat ini sekitar 800 miliar dollar AS. Sekitar 2 persen untuk pengeluaran kesehatan. (ICH)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Mon Nov 28, 2011 2:37 pm

MENKES INSTRUKSIKAN RS PEMERINTAH DAN SWASTA TAMBAH KAPASITAS KELAS III
Jakarta, 28 Desember 2011
Di Indonesia, belum semua rumah sakit (RS) memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas. Dari 1.870 RS, baru 1.080 RS yang menerima peserta Jamkesmas. Ke depannya, semua RS baik pemerintah maupun swasta diharapkan menerima peserta Jamkesmas. Untuk itu, kapasitas kelas III agar ditambah. Ada kenaikan sejak awal pelaksanaan program Jamkesmas ditahun 2008 yang hanya berjumlah 856 RS. Jumlah ini akan terus bertambah setiap saat. Dengan bertambahnya RS, maka semakin memudahkan akses bagi peserta Jamkesmas, dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Demikian pernyataan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara RS yang akan menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, di Bandung, (28/12).

“Saya minta ada tambahan kelas III, bukan hanya di RS swasta, tetapi RS vertikal dan RS pemerintah daerah. RS swasta harus menambah kelas III dari 10 persen menjadi 15 persen atau 20 persen, saat ini sedang dalam pembahasan berapa kira-kira bisa sediakan kelas III,” ujar Menkes. Menkes berharap ada komunikasi antar RS sehingga pasien yang tidak bisa tertampung pada satu RS tidak dibiarkan begitu saja, namun dicarikan RS lain yang masih kosong. Ketersediaan tempat tidur, khususnya kelas III agar dipasang di depan RS. “Seperti di tempat parkir dicantumkan berapa tempat yang masih kosong,” paparnya. Sementara itu di Jabar, menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar, dr, Alma Lucyati, M.Kes., pada awal 2011 dari 224 RS baru 133 RS atau 54,51 persen yang melayani Jamkesmas. Dengan demikian, tidak semua masyarakat yang membutuhkan perawatan bisa tertampung karena terbatasnya tempat tidur di RS. “Kebutuhan tempat tidur sebanyak 10.000 tempat tidur, sementara yang tersedia di RS pemerintah dan beberapa RS swasta baru 4.000 tempat tidur. Namun dengan RS swasta membuka diri terhadap pelayanan Jamkesmas ada tambahan 6.000 tempat tidur sehingga ada 10.000 tempat tidur bagi peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal,” paparnya Kadinkes. Ditambahkan, dari sekitar 43 juta penduduk Jabar, baru 54,3 persen yang ter-cover jaminan kesehatan. Dari jumlah tersebut 25 persen dijamin Jamkesmas dan 16 persen dijamin Jamkesda. Jumlah penduduk yang belum ter-cover jaminan sekitar 44 persen.

“Jabar harus menata sarana. Saat ini ada 1.444 Puskesmas, 147 diantaranya Pukesmas perawatan dengan 20 tempat tidur,”tambah dr. Alma. Sekda Provinsi Jabar, Lex Laksama yang mewakli Gubernur Jabar mengatakan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas masih belum optimal. Penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan respon terhadap dinamika karateristik dan kondisi geografis penduduk Jabar. “Menyadari pentingnya penanganan yang lebih optimal untuk keberhasilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jabar, khususnya masyarakat miskin secara simultan harus dilakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan akses masyarakat termasuk masyarakat miskin ke fasilitas kesehatan, penyusunan standar pelayanan medis dan membenahi sistem rujukan di tingkat kabupaten /kota,” tegasnya. Menkes mengapresiasi RS yang telah memberi pelayanan kepada peserta Jamkesmas di Provinsi Jawa Barat dan berterima kasih atas kesediaan RS yang akan menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jamkesmas. Dengan demikian, akses pelayanan kepada peserta Jamkesmas lebih merata dan terjangkau.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52960661, 5223002 Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Mon Jan 16, 2012 8:07 am

MEMPERSIAPKAN JAMINAN KESEHATAN
Lusia Kus Anna | Senin, 28 November 2011 | 08:38 WIB
Komps.com - RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional telah disahkan DPR tanggal 28 Oktober 2011. Lembaga yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan harus telah beroperasi pada tahun 2014. Ada waktu dua tahun untuk mempersiapkan diri. Lembaga itu adalah BPJS I, yang memikul tugas tidak ringan. BPJS I memerlukan dukungan banyak pihak terkait untuk memenuhi harapan rakyat. Untuk itu, diperlukan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres), yang sudah harus selesai dan dipahami oleh berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan, menjelang tahun 2014. Yang juga sangat penting sebenarnya adalah tersedianya pemberi pelayanan kesehatan (health care providers) yang mampu memberikan layanan sesuai dengan yang termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Membangun sistem
Salah satu hal yang mungkin tidak mudah adalah bagaimana kita mempersiapkan kerja pemberi pelayanan kesehatan. Mulai dari tata cara rawat jalan tingkat pertama ke dokter umum dan puskesmas hingga pelayanan rujukan ke dokter spesialis ataupun keperluan rawat inap di rumah sakit. Pengelolaan meliputi aspek jumlah kecukupan sampai pemahaman terhadap prosedur pelayanan yang harus dilakukan. Mereka harus dapat bekerja sama dengan BPJS I, terkait dengan pembiayaan, prosedur pelayanan, penyelenggaraan administrasi, termasuk juga pencatatan dan pelaporannya. Yang pasti semua ini berbeda dengan apa yang sudah berjalan selama ini. Di dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kebutuhan medik dengan menerapkan konsep managed–care. Konsep tersebut mengintegrasikan sistem pelayanan (delivery of care) dan pembiayaan (financing of care), antara lain dengan menerapkan konsep pelayanan dokter keluarga, rujukan, dan pembayaran pradana (prospective payment system). Termasuk dalam pembayaran pradana ini antara lain adalah capitation, yaitu pembayaran pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan jumlah jiwa/kapita yang dilayani. Ada juga DRG’s (diagnostic related groups), yaitu pembayaran pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan diagnosis penyakit. Konsep managed care juga menerapkan daftar dan plafon harga obat (DPHO) sehingga kebebasan profesi yang selama ini dinikmati para dokter bisa (terasa) dibatasi. Kalau prinsip–prinsip tersebut bisa disadari sebagai cara untuk menumbuhkan efisiensi dalam mewujudkan kualitas pelayanan dan pengendalian biaya kesehatan secara proporsional, pembatasan profesi itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan, bisa jadi justru dirasakan sebagai kewajiban menjaga kelangsungan program jaminan kesehatan. Tidak berlebih, yang akan kita bangun adalah sebuah sistem pelayanan kesehatan, bagaimana kita mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medik, yang mutu dan biaya pelayanan kesehatan dapat terkendali.

Tugas pemerintah
Persiapan itu selayaknya dilakukan secepatnya. Terkait dengan berbagai PP dan perpres dan kecukupan jumlah sarana kesehatan, tanggung jawab berada pada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jumlah tempat tidur rumah sakit perlu diperhitungkan untuk dapat memenuhi kebutuhan rawat inap. Jumlah puskesmas—meskipun relatif cukup banyak—masih memerlukan perhatian terhadap keberadaan dokternya. Kabarnya, masih banyak puskesmas yang belum ada dokternya. Puskesmas bisa dilengkapi dengan sarana rawat inap sederhana, sebelum merujuk pasien ke rumah sakit. Selain itu, juga kemampuan mediknya—baik dari aspek teknologi kedokteran maupun tingkat keahlian yang dimiliki sarana pelayanan kesehatan kita—juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, seluruh kebutuhan medik terpenuhi. Jumlah dokter umum dan spesialis serta personel paramedis juga perlu tersedia dalam jumlah memadai. Semua pihak wajib melaksanakan tugas sesuai dengan sistem pelayanan dan pembiayaan yang ditetapkan untuk BPJS I. Untuk itu diperlukan sosialisasi konsep dalam waktu yang cukup. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi membiarkan waktu berjalan tanpa usaha membangun sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang efisien dan efektif (managed health care concept) sebagaimana termaktub dalam UU No 40/2004. Apa yang akan terjadi sesungguhnya adalah sebuah reformasi sistem pelayanan kesehatan kita.

Dampak positif
Apabila semua dapat dipersiapkan dengan baik, akan besar dampak positif yang dapat kita nikmati. Investasi di bidang sarana kesehatan akan berkembang lebih cepat sehingga. baik jumlah maupun tingkat keahlian dan teknologi kedokterannya, akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan dan tarif yang terkendali akan mewujudkan efisiensi. Investasi di bidang kesehatan ini antara lain dari aspek tenaga kerja. Jumlah dokter dan paramedis yang masih banyak diperlukan membuka lebar kesempatan kerja angkatan muda. Namun, perlu disadari bahwa semuanya harus berjalan secara bertahap, tidak sekali jadi. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya peserta program jaminan kesehatan, juga sangat penting. Ini agar mereka bersedia ikut membangun sistem, tidak hanya ingin kebutuhannya terpenuhi.

Sulastomo Ketua Tim SJSN 2001–2004
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Jan 17, 2012 8:05 am

PERSIAPAN BPJS-RS KELAS III WAJIB DITAMBAH
Tuesday, 17 January 2012 Seputar Indonesia
JAKARTA – DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan penambahan fasilitas tempat tidur kelas III di rumah sakit (RS) secara masif pada 2012 ini. Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran mengingatkan, Kemenkes harus melakukan hal tersebut baik di rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun RS swasta.Langkah ini untuk mendukung persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Januari 2014. Pihaknya meminta rumah sakit pemerintah di daerah agar bisa menambah tempat tidur kelas III hingga 50%. Selain RS pemerintah,RS swasta juga akan diwajibkan menambah jumlah tempat tidur kelas III, yang saat ini baru sekitar 10% dan diharapkan mencapai 25% mulai 2012 ini. ”Saat ini tercatat ada 114.000 tempat tidur bagi pasien kelas III yang disediakan 1.080 RS penerima dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di seluruh Indonesia. Jumlah itu dinilai masih kurang dan akan ditingkatkan hingga dua kali lipat,”kata dia kepada SINDO di Jakarta kemarin. Ke depan, kata dia, seluruh pasien di kelas III akan ditanggung pemerintah lewat Jaminan Kesehatan Nasional.Karena itu,Kemenkes harus segera berkoordinasi, baik dengan RS pemerintah maupun swasta untuk menyinergikan penambahan kasur tersebut dalam upaya persiapan kebijakan seluruh fasilitas RS kelas III gratis. Selain penambahan fasilitas tempat tidur untuk kelas III,

Herlini juga mengimbau agar Kemenkes dapat berkoordinasi dengan pengelola RS swasta agar dapat menerima pasien peserta jaminan kesehatan,yakni Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Asuransi Kesehatan (Askes). ”Karena baru sekitar 300 RS swasta yang melayani pasien jaminan kesehatan dari total 700 RS swasta di Indonesia. Diharapkan Kemenkes melakukan persiapan yang matang menuju BPJS Kesehatan mulai tahun ini. Jangan sampai menjadi kagetanketika sudah mendekati 2014 masih banyak perangkat persiapan BPJS Kesehatan yang belum terlaksanakan,” tandasnya. Dia menegaskan,dengan ditandatanganinya UU BPJS oleh pemerintah dan DPR, hal tersebut menjadi titik pijak awal bangsa Indonesia menuju terwujudnya jaminan sosial menyeluruh bagi seluruh rakyat tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi, sesuai amanat UUD 1945Pasal28Hayat(3) danPasal 34 ayat (2), serta UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengutarakan, pemberi pelayanan kesehatan sejak 2010 sampai 2014, dengan denominator fixed 1.371 rumah sakit yang terdiri atas rumah sakit pemerintah maupun swasta sebesar 75% pada 2010,80% pada 2011,85% pada 2012,90% pada 2013,dan 95% pada 2014. Sedangkan jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin diharapkan dapat dilayani di 9.001 puskesmas pada 2014.Jumlah ini terus meningkat mulai 2010 dan baru bisa dilayani di 8.471 puskesmas, pada 2011 di 8.608 puskesmas, pada 2012 bisa dilayani di 8.737 puskesmas, dan pada 2013, ada 8.869 puskesmas yang siap melayani Jamkesmas. ”Saat ini sudah kami siapkan pelayanan yang harus disiapkan. Kami juga kini sedang membuat aturan baru, selain meminta rumah sakit swasta melayani Jamkesmas, juga agar menambah kapasitas rawat inap untuk kelas III,” tuturnya. radi saputro
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Feb 03, 2012 8:23 pm

TAK ADA NEGARA BANGKRUT KARENA MENOLONG KESEHATAN RAKYAT
Jumat, 03/02/2012 17:02 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Saat ini mayoritas penduduk Indonesia belum memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang baik oleh negara. Padahal ahli ekonomi kesehatan menuturkan tidak ada negara yang bakrut karena menolong kesehatan rakyatnya. "Tidak pernah ada negara yang jadi bangkrut karena menolong kesehatan rakyatnya," ujar Prof dr Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH selaku pakar enokomi kesehatan dalam acara temu media mengenai Penanganan Kanker Menyeluruh di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (3/2/2012). Prof Hasbullah menuturkan saat ini bagi-bagi uang untuk bensin dan foya-foya bisa dilakukan, tapi masa buat orang sakit mau dibiarkan meninggal. Jadi tidak benar kalau negara tidak sanggup. "Ya memang bisa jadi pemborosan, tapi kan teman-teman sudah bentuk tim yang bisa saling koreksi agar sistemnya lebih cost efektif. Lagipula yang sakit juga tidak banyak," ujar Prof Hasbullah yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Biaya kesehatan seperti kanker memang tidaklah murah, ditambah dengan biaya perjalanan pasien dan keluarga untuk menemui dokter serta menjalani terapi. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki perlindungan keuangan dalam menghadapi risiko penyakit kanker yang bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. "Sakit tidak bisa dicegah 100 persen dan kadang sakit ini tidak bisa diobati sendiri karena bebannya sangat mahal, karenanya lingkungan harus bantu. Terlebih yang sakit tidak banyak, kalau digotong rame-rame dengan gotong royong maka negara enggak akan bangkrut," ungkapnya. Kalau di Indonesia kanker relevan dengan istilah kantong kering. Karena pengobatan kanker tidak hanya butuh biaya obat saja tetapi juga biaya rumah tangga yang habis selama perawatan, transportasi dan biaya nginap. Hal ini karena rumah sakit kanker cuma ada di kota besar jadi butuh biaya lain-lain juga diluar obat dan rumah sakit. "Biaya pelayanan kanker kelihatannya besar, tapi kalau punya sistem asuransi yang baik hal itu bisa diatasi karena yang butuh biaya pengobatan ratusan juta tidak banyak," ujar Dr Ronald Hukom, SpPD, KHOM.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Sep 05, 2012 8:29 pm

IDI PERSOALKAN IURAN BPJS KESEHATAN
Wednesday, 05 September 2012
JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai besaran iuran penerima bantuan BPJS Kesehatan sebesar Rp22.000 terlalu rendah. Namun, bagi pemerintah besaran tersebut sudah sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti mengatakan besaran tersebut sudah cukup untuk membiayai sejumlah kebutuhan seperti biaya obat, rumah sakit, rawat inap, ICU, ICCU, akomodasi, serta biaya dokter yang bertugas di klinik BPJS. “Kita sudah kalkulasi,iuran sebesar itu cukup untuk biaya operasional BPJS Kesehatan termasuk biaya dokter,” ungkap Wamenkes di Jakarta kemarin. Menurut dia, besaran iuran tersebut telah disesuaikan dengankemampuananggaranyang dimiliki pemerintah. Karena itu, Wamenkes menekankan agar IDI tidak keliru memahami besaran iuran bagi peserta penerima bantuan iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah. Wamenkes menyebutkan, iuran tersebut akan diperuntukkan bagi 96,4 juta jiwa. Untuk meng-cover jumlah tersebut, pemerintah dikabarkan telah menyediakan anggaran sebesar Rp25,68 triliun pada 2014. Dia meyakini keberatan para dokter terhadap besaran iuran BPJS terkait dengan kesalahan persepsi. Karena itu, pihaknya bersedia untuk membicarakan persoalan besaran iuran pemerintah bagi penerima bantuan BPJS dengan dokter yang tergabung dalam IDI.“Istilahnya ini perlu dibicarakan,”terangnya. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Priyo Sidipratomo mengatakan, pihaknya akan menggelar mogok kerja atau praktik jika pemerintah tetap bersikukuh menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin sebesar Rp22.000 per orang setiap bulan.Rencana aksi mogok kerja tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap rencana pemerintah menetapkan iuran BPJS yang dinilai jauh dari rasional, serta diyakini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun,pihaknya menjamin aksi mogok tidak akan dilakukan saat bertugas di layanan gawat darurat.Menurut dia,jika dilihat dari sisi keekonomian dan profesionalitas besaran iuran BPJS harusnya dipatok Rp60.000 per orang. Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menekankan agar pemerintah tidak hanya berkutat pada persoalan penetapan besaran premi peserta BPJS, karena masih banyak sarana penunjang operasional BPJS di daerah seperti rumah sakit dan tempat tidur dan yang belum siap. Bahkan, sejumlah daerah belum memahami program BPJS yang ditargetkan beroperasi pada awal Januari 2014. andi setiawan
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Sep 06, 2012 1:45 pm

JANGAN SAMPAI DOKTER MOGOK
Penulis : Sandro Gatra | Kamis, 6 September 2012 | 10:45 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta melibatkan seluruh stakeholder dalam penentuan besaran iuran premi program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin meskipun penentuan itu sepenuhnya menjadi ranah pemerintah. Pelibatan semua pihak dinilai dapat mencegah terjadinya kisruh pascapenetapan besaran.
"Jangan sampai dokter sebagai gate keepers BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan mogok," kata Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf alias Noriyu di Jakarta, Kamis ( 6/9/2012 ). Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengancam akan mogok kerja atau praktik jika pemerintah memaksakan besaran iuran premi jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin hanya Rp 22.000 per orang. Angka ini dinilai jauh dari rasional dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan. Noriyu berharap Komisi IX DPR dilibatkan dalam pembahasan peraturan pendukung UU BPJS terutama mengenai besaran premi. Dia mengaku memahami penolakan besaran premi Rp 22 ribu perorang lantaran dianggap tidak sesuai dengan nilai keekonomian dan profesionalitas dokter. Dokter spesialis kejiwaan itu menambahkan, besaran premi harus bisa menengahi kepentingan masyarakat. Pasalnya, kata dia, disisi lain ada penolakan dari pekerja untuk membayar iuran seperti diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Rencananya, pekerja diminta membayar 2 persen dari gaji bulanan. "Ini dapat pertentangan dari pekerja. Mereka berharap pemerintah tidak mewajibkan semua pekerja membayar iuran jaminan kesehatan. Belum semua pekerja mampu membayar iuran. Jadi besaran premi harus bisa menengahi kepentingan elemen masyarakat. Yang satu minta premi tinggi, yang satu enggak mau bayar iuran," pungkas politisi Partai Demokrat itu. Seperti diberitakan, IDI menyebut angka nominal rasional premi yang sesuai dari sisi keekonomian dan profesionalitas sebesar Rp 60.000 per orang. Menurut pihak IDI, besaran subsidi bagi orang miskin di bidang layanan kesehatan sangat minim. Akibatnya, bisa "memaksa" petugas medis bekerja di bawah standar layanan medis.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Oct 25, 2012 11:27 am

PEMERINTAH PUNYA DANA JAMINAN KESEHATAN
Kamis, 25 Oktober 2012 | 06:24 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah menetapkan premi jaminan kesehatan bagi warga miskin Rp 22.000 per orang per bulan. Jika jumlah warga miskin yang ditanggung 100 juta orang, tiap tahun pemerintah memberikan subsidi Rp 26,4 triliun. Nilai premi ini dinilai sejumlah pihak terlalu rendah. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya mutu layanan kesehatan. Padahal, rencana belanja negara dalam APBN 2013 Rp 1.657,9 triliun. ”Pelaksanaan jaminan kesehatan semesta bukan soal dana, melainkan kemauan pemerintah,” kata Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development Sugeng Bahagijo di Jakarta, Rabu (24/10). Tim Bank Dunia, lanjut Sugeng, mengusulkan besaran premi Rp 36.000 per orang per bulan. Jika separuh penduduk ditanggung dalam jaminan ini, pemerintah mengeluarkan subsidi Rp 60 triliun tiap tahun. ”Pemerintah sangat mampu menyediakan itu,” ujarnya. Sumber dana bisa dari pengalihan subsidi BBM yang pada 2012 saja mencapai Rp 123 triliun. Pemerintah juga bisa mencari sumber pajak baru, seperti pajak dari transaksi keuangan, kenaikan cukai rokok, atau efisiensi dana sektor kesehatan. Sugeng menilai rendahnya subsidi untuk jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah menunjukkan masih dianaktirikannya sektor kesehatan dibandingkan anggaran pendidikan. Padahal, kesehatan dan pendidikan saling terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Jenderal Komisi Anggaran Independen Abdul Waidl mendesak pemerintah lebih terbuka terhadap peta jalan penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta yang akan diselenggarakan pada 2014. (MZW)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Dec 29, 2012 10:25 am

KARTU JAKARTA SEHAT
Jakarta, 29 Desember 2012 - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta ternyata menyebabkan para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan kebanjiran pasien. Pasien jadi membludak di rumah sakit yang beralamat di Jalan Kyai Caringin, Gambir Jakarta Pusat ini. "Memang, saat ini ada suatu perubahan kinerja (dengan penerapan KJS), tapi semuanya harus kita sikapi dengan wise. Saya sehari kalau menangani 200 pasien saja nggak apa-apa. Lha ini sehari bisa 700, bahkan hari Senin dan Selasa bisa 1.200 pasien," ungkap Direktur Utama RSUD Tarakan, Koesmedi, kepada detikcom, Jumat (28/12/2012). Tenaga medis didorong berusaha ekstra dalam menangani banyak pasien. Kondisi ini berisiko terhadap penanganan pasien. Bukan tidak mungkin, potensi kesalahan penanganan dan malpraktik menjadi bertambah lantaran tenaga medis kelelahan. Koesmedi juga membenarkan bahwa pasca penerapan KJS, ruang kelas tiga di rumah sakitnya menjadi penuh dijejali pasien. Pasien yang tidak tertampung di ruang kelas tiga akhirnya dirawat di ruang IGD. "Membludak sih iya pasti, ya ini kan lagi euforia.Yang penting pasien ditangani sesuai standar, yang penting ditangani. Sekarang syaratnya KTP dan rujukan saja, tapi pasien kalau kita tolak pasti ribut," ujar Koesmedi. Koesmedi menyatakan perlu adanya perbaikan terhadap sistem KJS agar pasien tidak menumpuk di rumah sakit. Seharusnya, sebagian besar pasien bisa ditangani di Puskesmas-puskesmas wilayah setempat. Di samping itu, perlu ada upaya edukasi kepada masyarakat bahwa berobat tidak harus ke rumah sakit, cukup di Puskesmas. "Ini semua sistemnya harus diperbaiki, baik sistem rujukannya, sistem rumah sakit, juga sistem pelayanan. Masyarakat itu kan kadang ke Puskesmas saja bisa tapi malah ke rumah sakit. Penyakit itu 60% bisa disembuhin di Puskesmas, nggak usah ke rumah sakit. Perlu edukasi agar masyarakat tidak kebakaran jenggot semua lari ke rumah sakit," tutur Koesmedi. (ndr/ndr)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jan 23, 2013 6:28 pm

JAMINAN KESEHATAN SOSIAL JANGAN ASAL ASALAN
Penulis : Lusia Kus Anna | Rabu, 23 Januari 2013 | 14:33 WIB
Kompas.com - Kurang dari setahun lagi, yakni pada 1 Januari 2014 pemerintah akan menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan asuransi tersebut masyarakat akan dijamin pembiayaannya ketika sakit. Diharapkan layanan yang diberikan bermutu, bukan asal-asalan. Ancaman akan pelayanan kesehatan yang asal jadi itu, menurut Prof.dr.Hasbullah Thabrany, bisa muncul jika dana yang ada tidak memadai. Akibatnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan akan menyediakan layanan yang tidak berkualitas. "Masyarakat memang sudah lama menantikan adanya jaminan kesehatan sosial, tetapi jangan yang asal. Harus bermutu. Lebih baik bayar sedikit lebih mahal tetapi kualitasnya dijamin," kata Hasbullah dalam forum SEHATi Bicara yang diadakan oleh Novartis Indonesia di Jakarta, Rabu (23/1/13). Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan yang bermutu berarti semua penyakit harus dijamin, jika diperlukan obat maka tersedia obat yang berkualitas dan menyembuhkan, ada alat medis yang memadai, serta tenaga kesehatan melayani pasiennya dengan empatik. "Ukuran keberhasilannya adalah jika 75 persen peserta SJSN merasa puas," imbuh guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini. Untuk memastikan mutu layanan kesehatan tersebut, menurut drg.Usman Sumantri, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, saat ini Kemenkes sudah menyiapkan peta jalan sesuai dengan Pepres No.12 tahun 2013 tengang jaminan kesehatan. "Layanan yang bermutu berarti layanan yang sesuai standar. Karena itu Kemenkes sudah menyiapkan berbagai strategi," kata Usman. Upaya tersebut, lanjut Usman, antara lain pembangunan infrastruktur Puskesmas dan perbaikan Puskesmas, penyediaan tempat tidur di rumah sakit, kesiapan teknologi dan tenaga medis, termasuk dalam hal pengadaan obat dan perpajakannya. "Kami pastikan pada awal-awal pelaksaan SJSN ini pemerintah akan memonitor secara ketat. Peserta jaminan kesehatan sosial juga bisa mengajukan komplen jika ada yang dirasa kurang," katanya. Hasbullah menambahkan, meski banyak pihak yang merasa skeptis dengan kemampuan pemerintah melaksanakan SJSN, namun dengan potensi yang dimiliki ia yakin tanganan yang dihadapi bisa diselesaikan. Penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional sudah menjadi kebutuhan kita semua. "Dengan SJSN masyarakat tidak lagi harus menghadapi ketidakpastian dan risiko ketika sakit. Sehingga tidak ada lagi sadikin alias sakit sedikit langsung miskin," katanya.
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
View previous topic View next topic Back to top 
Page 6 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: