Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Apr 16, 2011 2:38 pm

JUTAAN PENDUDUK TAK PUNYA ASURANSI KESEHATAN
Sabtu, 16 April 2011 | 07:28 WIB
Jakarta, Kompas - Setidaknya 41 persen dari 237 juta warga negara Indonesia belum mempunyai jaminan kesehatan. Padahal, jaminan kesehatan merupakan perlindungan yang mendasar. Meski awalnya bisa membayar, mereka yang tak memiliki jaminan kesehatan bisa jatuh miskin jika sakitnya berat. Hal itu terungkap dalam diskusi panel bertajuk ”Sampai Di mana Universal Health Coverage?” yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jumat (15/4) di Jakarta.

Salah satu pembicara, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan, sebanyak 59 persen warga negara mempunyai jaminan kesehatan. Namun, jaminan kesehatan itu dalam berbagai bentuk, antara lain asuransi kesehatan untuk pegawai negeri, asuransi kesehatan komersial, Jamsostek, ASABRI, jaminan kesehatan masyarakat, dan jamkes daerah.

Pemerintah berupaya agar masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan semakin besar. ”Salah satunya memperbesar kepesertaan tenaga kerja. Untuk jaminan kesehatan, pemerintah menambahkan jaminan persalinan universal,” kata Usman. Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, komitmen pemerintah semakin diragukan dalam menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lebih dari enam tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN disahkan, sistem itu tak kunjung diimplementasikan. Sistem ini meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kematian.

RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibutuhkan untuk melaksanakan SJSN masih dalam proses dan makin sempit waktu pembahasannya. ”Ada tata tertib di DPR, sebuah rancangan undang-undang bisa dibahas dua kali masa sidang dengan tambahan satu kali masa sidang,” katanya. Anggota DPR periode ini mempunyai kesempatan satu kali lagi untuk membahas RUU BPJS pada masa sidang Mei mendatang. Waktu untuk membahas RUU itu hanya 47 hari. Jika tidak selesai, RUU BPJS baru dapat dibahas kembali oleh anggota DPR periode mendatang.

Rieke menilai, jamkesmas dan jamkesda bukan jaminan sosial, melainkan bantuan sosial yang bisa berubah sesuai kebutuhan politik. ”Jaminan sosial harus berdasarkan konstitusi dan diberikan tanpa diskriminasi. Kalau sekarang hanya untuk orang miskin. Apa harus miskin dulu baru mendapatkan bantuan dari pemerintah? Seharusnya jaminan sosial bisa menjadi pelampung penyelamat warga dari kemiskinan,” kata Rieke. Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial Said Iqbal mengatakan, presiden seharusnya menjadi bagian terdepan dalam berbagai gerakan dan upaya pelaksanaan SJSN jika pemerintah menginginkan seluruh warga negara terproteksi. (INE)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Apr 16, 2011 5:09 pm

MENKES: SEMUA PASIEN RAWAT KELAS III AKAN DIJAIN PEMERINTAH
Jumat, 15/04/2011 13:17 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Jakarta, Bila selama ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, petugas RS harus menanyakan apakah pasien memiliki kartu miskin atau Jamkesmas, maka sebentar lagi petugas RS tak perlu lagi menanyakan hal tersebut, karena semua pasien rawat kelas III akan dijamin oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan, dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH Dr. PH dalam sambutan acara Peringatan Ulang Tahun ke-50 RSUP Fatmawati, Jakarta, Jumat (15/4/2011). Menurut Menkes, dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, seluruh rumah sakit baik swasta maupun pemerintah harus menyiapkan fasilitas Rawat Inap Kelas III secara proporsional.

Untuk rumah sakit pemerintah, minimal 25 persen dan rumah sakit swasta minimal 10 persen dari jumlah seluruh tempat tidur rawat inap yang ada disediakan untuk pelayanan kelas III. "Petugas rumah sakit tidak perlu lagi menanyakan apakah pasien miskin atau tidak dan meminta kartu Jamkesmas karena semua pasien yang masuk perawatan di kelas III akan dijamin oleh pemerintah," jelas Menkes. Namun menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, dr Supriyantoro, Sp.P,MARS, kebijakan tersebut belum bisa berlaku untuk semua rumah sakit.

"Karena anggarannya besar, itu belum bisa berlaku untuk semua rumah sakit. Yang baru bisa adalah Jampersal (Jaminan Persalinan), kalau untuk penyakit yang lain baru di daerah diperbatasan," jelas dr Supriyantoro. Menurut dr Supriyantoro, dengan adanya dana yang dipersiapkan untuk penambahan pelayanan kelas III di seluruh rumah sakit Indonesia, ada sekitar 600 hingga 700 rumah sakit pemerintah dan pemda yang sudah mengajukan penambahan tempat tidur.

Selain itu, dr Supriyantoro juga menjelaskan bahwa pelayanan kelas III ini tidak bisa diterapkan 100 persen pada semua rumah sakit. "Menkes kan tadi menyampaikan, untuk RS pemerintah minimal 25 persen dan RS swasta minimal 10 persen (untuk pelayanan kelas III). Kalau nanti semua pasien kelas III sudah ditanggung oleh pemerintah, maka ini akan jadi beban kalau 100 persen dijadikan kelas III," lanjut dr Supriyantoro.

Untuk di RSUP Fatmawati sendiri, dr Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, Direktur Utama RSUP Fatmawati mengatakan bahwa RSUP Fatmawati telah menambahkan pelayanan kelas III, yang awalnya 51 persen menjadi 63 persen dari keseluruhan tempat tidur yang ada. "Kami menambahkan kapasitas tempat tidur yaitu dari 624 tempat tidur menjadi 750 tempat tidur," jelas dr Andi.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Apr 30, 2011 7:01 am

JAMINAN KESEHATAN DAERAH: SALING TOLONG UNTUK YANG SAKIT
Lusia Kus Anna | Jumat, 29 April 2011 | 06:19 WIB Kompas/Defri Werdiono
Aura Nur Azizah (5) masih tergolek lemah di Ruang Flamboyan B Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (24/4). Bersama neneknya, Ruth Mursiti (47), gadis kecil ini telah lima kali menjalani operasi akibat tumor otak. Semua biaya perawatan kini ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Daerah Kota Balikpapan. Yuli Kumalasari (27), warga Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, bersyukur. Anaknya, Hanif Nur Hidayat (2), tiga bulan lalu lolos dari kematian akibat diare parah. ”Berat badannya turun dari 17 kilogram jadi 13 kilogram dalam beberapa hari sehingga harus dirawat di RSUD Purbalingga,” kata Yuli, pekan lalu. Oleh Gregorius M Finesso dan Defri Werdiono

Semula Yuli cemas tak punya biaya. Suaminya, Suripto (30), hanya buruh proyek bangunan di Jakarta. Beruntung, Yuli terdaftar sebagai peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Strata II untuk golongan pascamiskin. Alhasil, ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya rawat inap dan obat-obatan bagi Hanif.
Purbalingga termasuk daerah pelopor penerapan asuransi jaminan kesehatan, mulai tahun 2001. Berbeda dengan model Jaring Pengaman Sosial-Bidang Kesehatan yang diterapkan sebelumnya, semangat JPKM adalah peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan.

Semula, JPKM dibagi dalam tiga strata. Strata I untuk keluarga miskin, strata II untuk keluarga pascamiskin, dan strata III untuk keluarga mampu. Dengan semangat subsidi silang, iuran premi peserta strata I digratiskan, strata II membayar separuhnya (mulai tahun 2011 membayar 60 persen), sedangkan peserta strata III membayar penuh. Menurut Kepala Seksi JPKM Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Muslimin, seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, besaran premi meningkat. Tahun 2001, premi per keluarga per tahun ditetapkan Rp 25.000, tahun 2005 Rp 33.750. Tahun 2007, premi menjadi Rp 100.000, dan tahun lalu Rp 120.000 per keluarga per tahun. Kepesertaan terus meningkat. Kalau tahun 2001 ada 67.707 keluarga, pada 2005 jumlahnya menjadi 106.126 keluarga.

Sejak pemerintah pusat meluncurkan program Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) yang kemudian diubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), peserta JPKM strata I ditanggung anggaran pemerintah pusat.
Ada 5.400 kader kesehatan yang bertugas menyosialisasikan JPKM, menarik premi dari peserta, serta membantu mengurus proses pelayanan kesehatan warga. Pembayaran premi dapat diangsur. Bahkan, di beberapa desa dilakukan dengan jimpitan beras yang dijual setelah terkumpul. Uang dikelola Badan Penyelenggara (Bapel) JPKM yang bersifat nirlaba. Dana kemudian disalurkan ke puskesmas, puskesmas rawat inap, poliklinik desa, dan RSUD.

Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga menunjukkan, sebanyak 49,57 persen penduduk terlindungi Jamkesmas, 25,12 persen mengikuti JPKM, 6,32 persen ikut Askes PNS, 1,04 persen Jamsostek, dan 0,16 persen dijamin Asabri/Polri. Yang tak terlindungi tinggal 17,79 persen. Sementara itu, di Kabupaten Banjarnegara, tetangga Purbalingga, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan diberlakukan mulai tahun 2011. Banjarnegara memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jamkesda dan Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jamkesda.

Menurut Bupati Banjarnegara Djasri, ada 37.000 penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara yang belum tercakup program Jamkesmas. Untuk itu perlu dana Rp 2,2 miliar per tahun. Mereka dijadikan peserta Jamkesda Pratama. Warga nonkategori miskin di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, diwajibkan ikut program Jamkesda Madya. Premi dibayar sendiri Rp 100.000 per keluarga. Warga kelas ekonomi menengah ke atas wajib jadi peserta Jamkesda Utama dengan premi Rp 100.000 per orang.

Djasri menyatakan, pelayanan kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari puskesmas atau klinik pelayanan swasta. Jika penyakit tak bisa ditangani di puskesmas atau klinik, baru dirujuk ke RSUD atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Bapel Jamkesda. Jika dibutuhkan, rujukan bisa sampai ke rumah sakit pemerintah kelas B dan kelas A serta rumah sakit swasta. Ketua Bapel Jamkesda Kabupaten Banjarnegara Ary Gunawan menambahkan, mulai 2010 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memotong gaji pegawai negeri sipil sebesar Rp 50.000 per tahun.

Ditanggung APBD
Aura Nur Azizah (5), Selasa (24/4), masih tergolek lemah di Ruang Flamboyan B Rumah Sakit Umum Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kalimantan Timur. Anak pasangan Rudi Nurmuhlis (27) dan Hastuti (27) ini sudah empat bulan menjalani perawatan akibat tumor otak dan menjalani lima kali operasi. Biaya perawatan saat ini mencapai Rp 116 juta. Padahal, Rudi hanya pegawai di sebuah lembaga pembiayaan (leasing) kendaraan, dan Hastuti ibu rumah tangga. Untunglah, semua biaya ditanggung oleh Jamkesda yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan. Sejumlah keluarga dari pasien yang dirawat di RSU Kanujoso Djatiwibowo ataupun di Puskesmas Klandasan Ilir, saat ditemui Kompas, mengakui, proses pengurusan Jamkesda tidak berbelit- belit. Hal itu dibenarkan Indrawati Budiana, Kepala Puskesmas Klandasan Ilir.

Dinas Kesehatan Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Jamkesda, telah menyiapkan mulai dari sosialisasi, penyediaan Jamkesda Center di rumah sakit, hingga penempatan papan-papan pemberitahuan alur pengurusan Jamkesda di setiap tempat layanan kesehatan. Sejak tahun 2010 UPTD Jamkesda merekrut 54 kader yang bertugas di setiap kelurahan. Salah satu tugas mereka adalah melakukan jemput bola agar seluruh penduduk bisa menjadi peserta Jamkesda. Program ini dimulai Oktober 2006 di Kota Balikpapan.

Ada 11 rumah sakit umum dan swasta plus 26 puskesmas yang memberikan pelayanan bagi peserta Jamkesda Balikpapan. Rata-rata klaim yang diajukan RSU Kanujoso Djatiwibowo mencapai Rp 1 miliar per bulan. ”Pemerintah Kota berkomitmen menjamin karena kesehatan menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Balikpapan Balerina. Tahun 2011 Pemerintah Kota Balikpapan menganggarkan Rp 30 miliar, separuh dari dana APBD untuk dinas kesehatan, bagi Jamkesda. Anggaran tahun 2007 Rp 20 miliar dan tahun 2006 Rp 11 miliar.

Peserta Jamkesda berjumlah 269.768 jiwa dari total 621.608 penduduk Balikpapan. Sisanya dijamin oleh Jamkesmas, asuransi kesehatan swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan. ”Bisa dikatakan, semua warga Balikpapan tercakup jaminan kesehatan,” kata Andi Sri Juliarty, Kepala UPTD Jamkesda Kota Balikpapan. Jamkesda menjamin hampir semua penyakit, termasuk HIV/ AIDS, kegawatdaruratan, operasi sampai kriteria sedang, biaya cuci darah sampai Rp 550.000 per pengobatan, pemeriksaan penunjang, CT scan, obat generik, dan persalinan sampai anak kedua.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan P Triwulaningsih, ada rencana untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan. Ke depan, pengembangan UPTD Jamkesda Balikpapan akan diarahkan menjadi lembaga teknis daerah yang langsung bertanggung jawab kepada wali kota. Pola pengelolaan keuangan (PPK) diarahkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Dinas kesehatan sudah melakukan survei kemampuan bayar masyarakat. Hasilnya, kemampuan masyarakat bervariasi, mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 12.000 per bulan. ”Proses menuju PPK BLUD baru tahap persiapan administrasi. Diharapkan bisa terealisasi tahun 2012,” katanya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jul 28, 2011 7:49 pm

MENKES APRESIASI KONSEP I-KLINIK DI MASJID
Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan e-health secara bertahap. Tercatat 6 RS pilot project yang akan mengimplementasikan sistem ini, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RS Persahabatan, RS Ibu dan Anak Harapan Kita, RS Jantung Harapan Kita, RS Fatmawati, dan RS Kanker Dharmais. Secara teknis, sistem ini diharapkan dapat terintegrasi di seluruh rumah sakit di Indonesia. Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat membuka seminar e-health bertema ”Peluncuran Gagasan i-Klinik di Masjid-masjid se-Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Bangsa” di Gedung Jamsostek, Jakarta (27/07). Acara dihadiri Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), H. Hotbonar Sinaga; Presidium ICMI Sugiharto, SE, MBA; Koordinator Bidang Kesjakes DPP ICMI, DR. dr. Fachmi Idris, M. Kes; dan pakar kesehatan, Prof. Farid Anfasha Moeloek, Sp.OG (K). Menkes menuturkan, e-health merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan industri pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, dan kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di RS, klinik, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi, dan pasien sebagai konsumen. E-health merupakan terobosan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan. Pada tahap awal, implementasi e-health ditujukan untuk menjembatani komunikasi informasi medis antar RS, dan RS dengan Kemkes secara realtime, sehingga informasi medis tersebut dapat digunakan bersama, tambah Menkes. “Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di RS dan sangat bermanfaat bagi Kemkes dalam hal kecepatan dan keakuratan data untuk keperluan kebijakan yang akan diambil”, ujar Menkes.

Sistem informasi melalui teknologi internet sudah menjadi sarana komunikasi yang penting dan efektif. Masyarakat telah banyak merasakan manfaat aplikasi e-learning dalam bidang pendidikan, e-commerce dalam bidang bisnis, dan e-government. Di bidang kesehatan, lahirnya konsep e-health menjawab tantangan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang praktis, efektif dan efisien, kata Menkes. Menkes memberikan apresiasi kepada ICMI yang akan mengeluarkan program unggulan I-Masjid yang terdiri dari i-Klinik, i-Learning, i-Mart, dan i-Net. Keempat program ini bertujuan untuk mengaktualisasi fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Program i-Klinik yang akan diluncurkan oleh ICMI bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, sarana informasi kesehatan dan pendidikan pola hidup sehat. Peluncuran program i-Klinik diharapkan mampu mempercepat pencapaian target MDGs.

Melalui i-Klinik akan dijalankan program penilaian status kesehatan pribadi, program pengendalian penyakit, pendidikan kesehatan, imunisasi, pemeliharaan kesehatan bayi dan Balita, UKS, kesehatan wanita, lansia, pemeliharaan gigi dan mulut, dan lainnya. Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim yang besar. Kondisi ini mendorong pada banyaknya mesjid sebagai tempat peribadatannya. Peluang perluasan pemberdayaan peran mesjid ini direncanakan akan diluncurkan ICMI pada bulan Agustus mendatang. Peluncuran program i-Masjid ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani oleh ICMI dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Koperasi Khairu Ummah, selaku badan otonom ICMI yang akan melaksanakan program i-Masjid. Selaras dengan hal tersebut, gagasan ini sudah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) yang memiliki 999 masjid di seluruh Indonesia. Menkes berharap, dengan adanya program i-Klinik di masjid-masjid dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan sehingga visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dapat tercapai.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021) 52907416-9, faksimili: (021)52960661, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): 021-500567, atau alamat e-mail kontak@depkes.go.id
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jul 28, 2011 7:50 pm

TNI MANUNGGAL MASUK DESA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT
Untuk menanggulangi masalah kesehatan dan mewujudkan akselerasi pembangunan kesehatan di daerah bermasalah kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun kemitraan dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan empat prioritas utama, yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Peningkatan status gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta tidak menular; dan Penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat membuka Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-87 di Jakarta (27/07). Hadir dalam acara ini KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota penyelenggara TMMD ke-87 dan pejabat dari lingkungan Kemkes dan TNI AD. “Kementerian Kesehatan memiliki 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan yang salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan penganggulangan bencana serta krisis kesehatan. Hal ini merupakan upaya fasilitasi agar masyarakat mau, tahu dan mampu untuk hidup sehat berdasarkan potensi yang dimiliki.”, ujar Menkes.

Menurut Menkes, kegiatan TMMD diharapkan dapat menjadi daya ungkit dan membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah, serta terjadi sinergi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah terpencil dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK). ”Karena itu, adanya koordinasi dan kerjasama bidang kesehatan dan TMMD dapat mewujudkan percepatan pembangunan kesehatan masyarakat dalam mencapai target MDG’s 2015”, tegas Menkes.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai wujud Operasi Bakti TNI merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana. Kementerian Kesehatan sejak tahun 1980 telah terlibat dalam kegiatan TMMD, yang dulu dikenal dengan sebutan TNI ABRI Masuk Desa (AMD). Tahun 1999, AMD berubah menjadi TMMD menyusul dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang pemisahan secara kelembagaan POLRI dan ABRI.

Sampai dengan Rakornis TMMD ke-87 tahun 2011 ini, Kemkes telah berperan aktif dalam penyelengaraan TMMD dengan memberikan kontribusi. Dukungan yang diberikan berupa obat-obatan untuk mendukung setiap pelaksanaan TMMD. Sementara dukungan Dinas Kesehatan berupa pengobatan massal kepada masyarakat di lokasi sasaran TMMD secara cuma-cuma Selain itu pada setiap pelaksanaan TMMD telah dibangun beberapa sasaran fisik antara lain sarana pengobatan berupa Puskesmas, Polindes dan Posyandu. Kemkes bersama dengan Kementerian lain yang terkait tetap rutin dalam mendukung terselenggaranya program TMMD, diantaranya beras dari Kemsos, semen dari Kementerian Perindustrian, paket buku pelajaran tingkat SD sampai dengan SMU/sederajat dari Kemdiknas, dan bibit pohon dari Kemtan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-500567, 30413700, atau e-mail kontak@depkes.go.id.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Sep 01, 2011 10:22 am

KLINIK KELILING UNTUK KAUM MARJINAL
Lusia Kus Anna | Kamis, 1 September 2011 | 09:34 WIB
Tergerak hatinya, dr Michael Leksodimulyo (43) melepas jabatannya sebagai anggota staf direksi di Rumah Sakit Adi Husada, Surabaya, Jawa Timur. Sangat berbeda dengan pekerjaannya dulu, ia kini sibuk menyusuri perkampungan kumuh di tepi rel kereta api, kolong jembatan, hingga lokalisasi pelacuran. Sebagai dokter relawan yang mengemban misi solidaritas kemanusiaan, kini hanya satu tujuan terlintas di benaknya: layanan kesehatan juga harus dapat menjangkau masyarakat termarjinalkan. Mereka yang sering kali terlupakan akibat ketidakberdayaan ekonomi dan akses kesehatan. Menurut dia, layanan kesehatan sebaiknya dilakukan dengan pola jemput bola, sebisa mungkin didekatkan dengan obyek atau pasien. Prinsipnya, dokter mendatangi pasien. Bukan sebaliknya, dokter berpangku tangan menunggu pasien, seperti terjadi saat ini. Dari pemikiran ini, Michael lalu menjalankan klinik keliling melalui lembaga tempat dia mengabdi sekarang, yaitu Yayasan Pondok Kasih, Surabaya. Klinik keliling ini memberikan layanan pengobatan umum dan gigi bagi masyarakat di kantong-kantong kemiskinan. Sejak berdiri awal 2009, klinik keliling telah melayani warga miskin di 87 titik di Surabaya dan sekitarnya. Tempat yang dia pilih pun beragam, mulai dari kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Benowo, permukiman kumuh di bawah jembatan Tol Dupak, hingga kawasan lokalisasi Gang Dolly. Saat ini ada 36 tim anggota relawan, termasuk enam dokter umum dan empat dokter gigi, yang aktif melakukan layanan klinik keliling. Jumlah pasiennya sekitar 8.500 orang per bulan. Mereka adalah para gelandangan, pengemis, pemulung, waria, tukang becak, hingga wanita tunasusila. Seluruh layanan kesehatan dan pengobatan cuma-cuma alias gratis. ”Layanan (kesehatan) bagi yang mampu sudah banyak. Mereka pun bisa datang sendiri ke rumah sakit. Namun, tidak demikian halnya dengan kaum miskin. Sedikit saat ini yang mau mengurusi mereka. Ini menyedihkan. Padahal, mereka juga sama-sama hamba Tuhan,” ucap Michael di sela-sela penganugerahan penghargaan Sang Teladan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meninggalkan karier
Berkat pengabdiannya, Michael dianugerahi penghargaan Sang Teladan Favorit pilihan masyarakat. Michael terpilih dari 857 kandidat se-Tanah Air dalam program penganugerahan bidang kesehatan yang diinisiasi perusahaan obat Decolgen. Segala upayanya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada kaum miskin, tidaklah terlepas dari perjumpaan Michael dengan Hana Amalia Vandayani, yang kini Ketua Yayasan Pondok Kasih. Dia bercerita, suatu ketika dia diajak Hana mengunjungi kantong kemiskinan di Kota Surabaya. Saat itu, dia masih menjabat sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Adi Husada, Undaan. ”Dalam perjalanan, tiba-tiba ada wanita tua yang cacat, kumal, bau, dan berkeringat. Tiba-tiba, Ibu Hana turun dari mobilnya dan mengusap wajah serta keringatnya dengan gaunnya yang mewah. Wanita itu lalu dirangkul, diusap, dan diberi makanan. Melihat ini, hati saya menangis dan bergetar,” ujar Michael dengan mata berkaca-kaca mengenang kejadian itu. Peristiwa ini pun mengubah jalan hidupnya. Dia kemudian memutuskan meninggalkan kariernya sebagai salah satu anggota direksi RS Adi Husada lalu bergabung di Pondok Kasih. Dia merasa terpanggil menjadi dokter bagi kaum miskin. ”Memberikan sesuatu kepada sesama jangan hanya didasarkan pada belas kasihan, melainkan cinta. Dengan cinta kasih, kita lega mencurahkan segalanya, baik tenaga maupun waktu,” tuturnya. Saat ini, program klinik kelilingnya terus berkembang. Layanannya pun terus meluas hingga pesisir Jawa Timur. Michael dan Yayasan Pondok Kasih telah mendirikan 10 klinik dan pos (sub) klinik permanen di sejumlah titik di Kota Surabaya. Salah satu klinik ini berada di permukiman Gang Dolly, yang terkenal dengan reputasi prostitusinya.

Kawasan Gang Dolly
Michael ternyata juga tidak melulu memberikan layanan kesehatan. Cakupan program bakti sosialnya semakin meluas. Di Gang Dolly, misalnya, selain program penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan berkala, timnya juga memberikan layanan perawatan dan peningkatan gizi bagi anak-anak dari para perempuan tunasusila di daerah ini. ”Keberadaan anak-anak ini sangat menyedihkan. Mereka tidak punya bapak, keberadaan mereka pun umumnya tidaklah diinginkan. Tidak ada yang peduli dengan mereka, pemerintah juga. Kami coba bertindak melakukan sesuatu,” ujarnya. Program peningkatan gizi bagi anak usia balita ini dia terapkan pula di titik-titik lain. Dengan demikian, selain pengobatan gratis, dia dan timnya juga kerap memberikan bantuan makanan sehat dan susu ke sejumlah kantong kemiskinan yang memiliki banyak anak usia balita kurang gizi. Total rata-rata 4.500 anak usia balita yang teratasi program ini per bulan.Dalam perkembangannya, Michael menyadari, para pasiennya yang juga masyarakat miskin tidak bisa selamanya hanya mengandalkan bantuan. Untuk itu, digagas pula program yang mendorong kemandirian warga. Yayasan Pondok Kasih melakukan kegiatan pelatihan membuat kerajinan tangan, misalnya sulaman.
”Ini, misalnya, diikuti para mantan pengemis. Mereka kami latih dan diberikan pula modal Rp 500.000 per orang. Lalu, hasil produksinya kami pasarkan ke luar negeri lewat link kami (Yayasan Pondok Kasih),” tuturnya. Michael mendapat dana untuk pengobatan gratis dan berbagai program pemberdayaan warga dari hasil sumbangan masyarakat, khususnya pengusaha lokal, ditambah bantuan dari luar negeri yang masuk melalui Yayasan Pondok Kasih. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga sehari-hari, Michael bercerita, ia masih sering menjadi pembawa acara pada acara pernikahan dan program di radio serta televisi lokal di Surabaya. Menurut dia, sebagai dokter, materi bukanlah segala-galanya untuk dicari. Prinsipnya, cinta kasih bukanlah untuk diperlihatkan, melainkan diberikan kepada sesama. ”Dengan cara ini, tidak akan ada lagi orang miskin. Mereka menjadi orang-orang yang ’kaya’. Ya, kaya cinta kasih dari sesama,” tuturnya kemudian.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Mon Sep 05, 2011 12:40 pm

JAMKESMAS, JAMPERSAL & BOK JADI PRIORITAS ANGGARAN KESEHATAN
Senin, 05/09/2011 12:33 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Tahun depan anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan akan sedikit dinaikkan. Dana tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk program Jamkesmas, Jampersal dan juga BOK. Anggaran kesehatan untuk tahun 2012 naik sebesar 1,99 persen, dengan begitu total dana untuk kesehatan sekitar 2,3 persen dari total APBN. Saat ini anggaran kesehatan masih menjadi urutan nomor 6 dibandingkan dengan anggaran sektor lainnya. Namun angka ini masih belum memenuhi amanat UU Kesehatan yang mengharuskan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Sedangkan berdasar standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) anggaran untuk kesehatan sebesar 5-15 persen. Meski begitu dana kesehatan ini nantinya akan diprioritaskan untuk program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masuarakat), Jampersal (Jaminan Persalinan) serta BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). "Prioritasnya untuk memperbaiki cakupan dari Jamkesmas serta untuk memperbaiki penyerapan dari BOK karena saat ini masih kurang dari 50 persen," ujar Menkes dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DrPH disela-sela acara halal bi halal Kementerian Kesehatan di gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (5/9/2011).

Menkes menuturkan dana itu nantinya juga untuk penanganan kesehatan di daerah terpencil serta penyakit tidak menular, dalam hal ini bukan untuk pengobatan melainkan untuk usaha promotif dan preventifnya. "Karena ada daerah yang besar tapi penduduknya sedikit, kalau kita taruh 1 dokter belum tentu semua masyarakat bisa kesana. Kadang kalau kita tugaskan dokter umum, masyarakat nanya dokter spesialisnya mana," ujar Menkes. Saat ini juga sedang dilakukan analisis pekerjaan untuk melihat kebanyakan tenaga kesehatan ada di daerah mana sehingga nantinya bisa dilakukan redistribusi, serta melatih atau mendidik orang dalam misalnya untuk urusan administrasi sehingga tidak perlu merekrut orang baru.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Sep 06, 2011 4:41 pm

CAKUPAN JAMKESMAS AKAN DIPERLUAS
Lusia Kus Anna | Selasa, 6 September 2011 | 09:26 WIB
Jakarta, Kompas - Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 memperluas cakupan peserta program jaminan kesehatan masyarakat dalam menyusul kenaikan anggaran negara. Penambahan peserta berasal dari sektor informal sebesar lebih dari 30 juta jiwa ini merupakan bagian dari tahapan menuju Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2014. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Senin (5/9), di Jakarta, mengatakan, tahun 2012 anggaran negara pada Kementerian Kesehatan mencapai Rp 28 triliun, meningkat dibanding tahun ini Rp 26 triliun. Namun, secara persentase, diakui malah berkurang. Dari 2,2 persen, turun menjadi 1,9 persen. Endang mengakui hal ini masih jauh dari standar yang ditetapkan badan dunia untuk kesehatan (WHO) bahwa anggaran negara minimal 5 persen dari APBN. Meski demikian, peningkatan anggaran itu sedikitnya dapat digunakan bagi program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan persalinan (Jampersal). Dari jumlah peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa ditambah sekitar 30 juta jiwa. ”Penambahan dilakukan secara bertahap dari sektor informal,” ucap Endang. Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tini Suryanti Suhandi menambahkan, kenaikan anggaran juga digunakan untuk menambah dana program jaminan persalinan. Dari Rp 350 miliar menjadi Rp 500 miliar. ”Hal ini sudah diusulkan ke Badan Anggaran DPR,” ucapnya. Karena itu, ia berharap usulan penambahan dana bagi Jampersal ini disetujui. Program ini juga sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan milenium (MDGs). Sebagai gambaran, prevalensi angka kematian ibu (AKI) di Indonesia saat ini 228 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2015, MDGs menargetkan AKI turun menjadi 102 per 100.000.

Tidak moratorium
Sementara itu, terkait moratorium penerimaan pegawai negeri sipil, Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih mengatakan, hal ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan, seperti penyuluh kesehatan, dokter, perawat/bidan, dan dosen di daerah. Menurut dia, jumlah tenaga kesehatan tidak bisa mendasarkan pada jumlah penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata (jumlah kecil-kecil dan menyebar) dan kondisi geografis di luar Jakarta membuat warga kesulitan mengakses tenaga kesehatan. Lebih lanjut, moratorium tetap berlaku bagi penerimaan karyawan bidang administratif. ”Yang lainnya distop. Kami juga sedang melakukan analisis pekerjaan dan beban kerja untuk melihat kalau ada kelebihan di bagian mana. Kalau butuh tenaga yang membutuhkan keahlian, ya, ditingkatkan kemampuannya, bukan penerimaan lagi,” ucap Endang. Moratorium PNS bertujuan mengurangi belanja negara yang sebagian besar digunakan menggaji pegawai. Efisiensi anggaran juga dilakukan dengan pengetatan di dinas luar kota. (ICH)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Nov 11, 2011 6:44 pm

PUSKESMAS PONED, AGAR TAK ADA LAGI IBU DAN BAYI MENINGGAL
Jumat, 11/11/2011 17:32 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Saat ini angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB) di Indonesia masih terbilang tinggi. Salah satu cara yang dilakukan untuk membantu menurunkannya adalah dengan menggalakkan Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar). Puskesmas PONED adalah puskemas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk melakukan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta termasuk dalam Puskemas yang harus siap 24 jam. "Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi, jadi saat ini sedang digalakkan Puskesmas PONED," ujar Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kemenkes dr Bambang Sardjono, MPH dalam acara temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (11/11/2011). dr Bambang menuturkan ada kriterianya untuk mengembangkan Puskesmas PONED seperti diutamakan dari puskesmas perawatan dan sudah berfungsi menolong persalinan, dapat dijangkau dengan waktu tempuh paling lama 2 jam dengan transportasi umum setempat dan minimal terdiri dari 1 dokter, 1 bidan dan 1 orang perawat yang tinggal di sekitar lokasi Puskesmas.

dr Bambang menuturkan saat ini ada 1.558 Puskesmas PONED tapi hanya 1.330 yang aktif, diharapkan nantinya akan bisa terbentuk sebanyak 1.998 Puskesmas PONED. Karena setiap kabupaten diharapkan ada 4 Puskesmas PONED. Sementara itu Direktur Bina Kesehatan Anak Kemenkes dr Kirana Pritasari, MQIH mengungkapkan beberapa hal bisa menjadi penyebab kematian ibu maupun bayi. Misalnya terjadi komplikasi yang tidak ditangani dengan baik maka dalam waktu 2 jam bisa menjadi gawat dan menyebabkan kematian. Sedangkan pada bayi jika terjadi asfiksia (kekurangan oksigen saat lahir) dalam hitungan menit saja bisa menyebabkan kematian. Untuk itu diharapkan dengan adanya Puskesmas PONED ini bisa membantu mengatasi kegawatdaruratan saat melahirkan. "Puskesmas PONED ini membantu ibu agar tidak terlambat ditolong ke rumah sakit, karena ibunya sudah dipasang infus atau kondisinya sudah distabilkan jadi begitu sampai rumah sakit rujukan bisa langsung dioperasi," ujar dr Kirana.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Nov 11, 2011 6:47 pm

PUSKESMAS BISA DETEKSI ANAK KORBAN KEKERASAN
Jumat, 11/11/2011 17:02 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Kekerasan yang terjadi pada anak kadang tidak terdeteksi. Karenanya beberapa Puskesmas kini sudah dilengkapi dengan tenaga terlatih yang bisa membantu mendeteksi kekerasan terhadap anak. Sudah ada 460 Puskesmas yang bisa mendeteksi anak korban kekerasan. Puskesmas ini biasanya terdiri dari tenaga kesehatan yang telah diberikan pelatihan untuk mampu melakukan deteksi, pelaporan dan rujukan terhadap kasus kekerasan dan juga penelantaran anak. Puskesmas ini sudah dikembangkan sejak tahun 2005, dan diperkirakan 230 Kabupaten atau sekitar 460-an Puskesmas yang sudah bisa melakukan deteksi terhadap kekerasan pada anak. "Umumnya kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak tak terkecuali ibunya sendiri. Jadi kalau si ibu yang bawa ke Puskesmas kadang ia tidak cerita dengan lengkap," ujar Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemkes, dr Kirana Pritasari, MQIH dalam acara temu media di Gedung Kemenkes, Jumat, (11/11/2011). dr Kirana menuturkan untuk mendeteksinya para tenaga kesehatan ini diberikan pelatihan bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak seperti adanya luka yang tidak lazim di tubuh anak.

Misalnya ada anak dalam sebulan sering ke Puskesmas dengan tubuh biru-biru lebam yang dibilang akibat jatuh, patah tulang di tempat yang tidak biasa dialami anak, luka bakar di daerah punggung atau anak yang takut sekali setiap kali datang ke Puskesmas. Jika tenaga kesehatan ini tidak terlatih untuk mendeteksi kekerasan pada anak, maka seringkali terjadi diagnosis yang keliru, misalnya luka bakar hanya diobati saja tanpa ada pemantauan lebih lanjut. "Jika kekerasan yang terjadi pada anak bersifat kompleks seperti pelecehan seksual, maka akan dirujuk ke rumah sakit karena disana ada psikolog dan dokter kejiwaannya untuk menangani lebih lanjut," ujar dr Kirana. Salah satu hak dari anak-anak adalah mendapatkan proteksi atau perlindungan yang tidak hanya dalam hal kesehatan tapi juga dari segala macam bentuk kekerasan. Untuk itu meski angka kekerasan pada anak nantinya sudah menurun, Puskesmas ini akan tetap diper
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
View previous topic View next topic Back to top 
Page 5 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: