Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Aug 10, 2010 12:10 pm

AKHIR TAHUN BPJS BERDIRI, JAMKESMAS TETAP JALAN
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tak mengganggu program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pemerintah berencana tetap menjalankan program Jamkesmas bagi masyarakat miskin yang tak mampu membayar iuran. 'Satu badan baru dibentuk untuk meneruskan Jamkesmas,'' kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, kepada wartawan usai rakor RUU BPJS di Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, Selasa (10/Cool. Selain itu, dua badan lain, PT Jamsostek dan PT Askes, juga tetap akan mengurusi masalah kesehatan. Badan yang mengurusi program Jamkesmas, nantinya akan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan.

Namun, ketiga badan tersebut mempunyai cakupan yang berbeda. Mustafa menjelaskan, BLU yang nantinya BLU Jamkesmas akan melayani masyarakat miskin. ''BLU itu untuk menampung strata warga miskin yang tidak mampu membayar iuran sendiri,'' jelasnya. Sementara, PT Jamsostek akan melayani kesehatan bagi para tenaga kerja. Sedangkan PT Askes, memberi layanan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Sep 09, 2010 11:27 am

PEMERINTAH PRIORITASKAN KESEHATAN
Kamis, 9 September 2010 | 09:34 WIB
Jakarta, Kompas - Pemerintah sepakat memulai Sistem Jaminan Sosial Nasional secara bertahap dan menempatkan jaminan kesehatan sebagai prioritas. Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nantinya disepakati tidak tunggal. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono seusai rapat koordinasi persiapan menghadapi proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), Rabu (8/9). Rancangan UU BPJS merupakan inisiatif DPR dan telah disampaikan kepada eksekutif.

Agung Laksono mengatakan, dari lima jaminan sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian, pemerintah memfokuskan pada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan dipandang penting dan mendasar. Apalagi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan baru 50 persen dari jumlah penduduk. Itu pun sebagian besar (76,4 juta jiwa) merupakan peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi orang miskin.

BPJS tidak tunggal
Di samping itu, Agung Laksono juga mengatakan, sistem yang digunakan ialah asuransi sosial. Pelaksana jaminan nantinya adalah BPJS yang tidak tunggal.
Sebagai tambahan, konsep tersebut berbeda dengan RUU BPJS inisiatif DPR yang menginginkan adanya BPJS tunggal yang bentuk badan hukumnya wali amanah.
”Jumlah BPJS masih dalam pembahasan. Setidaknya ada dua badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah melaksanakan jaminan kesehatan (PT Askes dan PT Jamsostek) akan menjadi BPJS. Program Jamkesmas yang dilakukan oleh pemerintah akan dilepas dan dilimpahkan kepada BPJS baru,” ujar Agung. Dia mengungkapkan, pembicaraan masih bersifat umum. Hal teknis akan diselesaikan oleh tim teknis.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih berpendapat, tidak masalah berapa jumlah BPJS yang menyelenggarakan jaminan. ”Hal terpenting adalah rakyat terjamin. Jika seseorang berpindah pekerjaan dan daerah, dia harus tetap memiliki jaminan,” ujarnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengungkapkan, dua BUMN, yakni PT Askes dan PT Jamsostek, sudah memenuhi kriteria sebagai BPJS. Untuk menyesuaikan dengan misi sosial yang diemban, terbuka kemungkinan perubahan kedua perseroan terbatas tersebut menjadi perum. ”Peleburan badan-badan tersebut menjadi wali amanah akan terbentur sejumlah masalah, mulai dari kepemilikan dana, perubahan aset, pegawai, hingga status,” ungkapnya. (INE)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Oct 16, 2010 9:11 am

JUMLAH PESERTA JAMKESMAS 2011 TIDAK DIKURANGI
Jumat, 15/10/2010 AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Pemerintah berencana memperbaharui data peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2011. Meski data orang miskin dari BPS menurun, jumlah peserta Jamkesmas tidak akan dikurangi. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jumat (15/10/2010). "Jumlah orang miskin menurut BPS berkurang 15,9 juta jiwa, menjadi 60,5 juta jiwa. Namun sasaran Jamkesmas yang akan datang tetap 76,4 juta jiwa," ungkapnya.

Pemenuhan selisih sebanyak 15,9 juta itu nantinya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Di antaranya, pasien penyakit kronis akan diprioritaskan masuk dalam pendataan tersebut. Perluasan sasaran penerima Jamkesmas sudah dilakukan sejak tahun 2010. Perluasan itu mencakup masyarakat miskin penghuni panti sosial, penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta korban bencana pasca tanggap darurat.

Sementara dana yang telah disalurkan untuk program Jamkesmas mencapai Rp 2,8 triliun, dari Rp 4,1 triliun yang dianggarkan pada tahun 2010. Jumlah itu belum termasuk Rp 1 triliun untuk pelayanan dasar di Puskesmas. Efisiensi pembiayaan rawat inap juga tercatat pada tahun 2010. Jika pada tahun 2009 rata-rata biaya rawat inap mencapai Rp 322 ribu/hari, hingga Juni tahun ini biaya rawat inap yang ditanggung Jamkesmas turun menjadi Rp 319 ribu/hari.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Oct 16, 2010 9:13 am

CUCI DARAH DAN CAESAR PALING SERING DITANGGUNG JAMKESMAS
Jumat, 15/10/2010 17:13 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Jenis tindakan yang paling sering ditanggung Jamkesmas untuk rawat jalan di rumah sakit adalah cuci darah atau dialisis. Sementara untuk rawat inap, paling sering adalah persalinan dengan operasi caesar. Antara bulan Januari hingga Juli 2009, tindakan bedah caesar pada pasien tanggungan Jamkesmas tercatat sebanyak 27.355 kasus atau sekitar 9,81 persen. Angka ini paling tinggi dibanding jenis tindakan lain pada layanan rawat inap. Tindakan untuk persalinan normal hanya menempati urutan ke-5 dengan 9.866 kasus atau 3,06 persen. Sementara persalinan dengan bedah caesar yang disertai komplikasi berada di urutan ke-9 dengan 6.749 kasus atau 2,23 persen.

"Memang seharusnya demikian, persalinan normal tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Cukup di layanan kesehatan dasar seperti puskesmas," ungkap Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Jumat (15/10/2010). Usman mengatakan rujukan untuk bersalin ke rumah sakit baru diberikan jika terdapat penyulit dalam proses persalinan. Menurutnya, Jamkesmas tidak akan sanggup membiayai jika semua orang ingin bersalin di rumah sakit.

Sementara itu untuk rawat jalan, tindakan yang paling sering ditanggung Jamkesmas adalah cuci darah untuk penderita gagal ginjal kronis. Meski tidak menjalani rawat inap, tindakan tersebut dilakukan secara rutin dalam jangka panjang sehingga jumlahnya sangat tinggi. Antara bulan Januari hingga Juli 2009, Jamkesmas membiayai 183.948 kasus cuci darah atau 7,03 persen dari total seluruh tindakan untuk rawat jalan. Urutan berikutnya adalah tindakan USG Vascular untuk memonitor perdaran darah, yakni 45.266 kasus atau 1,73 persen.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Oct 19, 2010 8:09 pm

JAMKESMAS, CUCI DARAH KASUS TERBANYAK
2010-10-19 Suara Pembaruan
[JAKARTA] Kasus cuci darah menduduki posisi pertama dari 10 besar pemanfaatan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dari Januari-Juni 2009, tercatat 183.948 atau 7,0% dari total kunjungan rawat jalan tindak lanjut di rumah sakit, adalah kasus cuci darah. Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prijo Sidipratomo, banyaknya kasus cuci darah di kalangan masyarakat bawah yang didanai pemerintah melalui Jamkesnas, karena berkaitan dengan epidimiologi, antara lain hipertensi dan diabetes yang insiden cukup besar di Indonesia.

”Kedua penyakit ini bisa berujung pada gagal ginjal, apalagi terjadi kombinasi. Keduanya juga berkaitan dengan pola hidup, seperti kurang tidur, kurang berolahraga, dan makanan tidak sehat,” katanya kepada SP di Jakarta, Senin (18/10). Terlebih di daerah urban atau perkotaan yang tingkat stres tinggi, kasus ini cukup tinggi. Namun, beberapa waktu terakhir hal yang sama bahkan sudah terjadi di daerah pedesaan.

“Penderita diabetes tidak hanya orang mampu, tetapi juga orang miskin. Jadi kalau kasusnya kelihatan banyak sekarang bukan mustahil,” ujarnya.
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) Kementerian Kesehatan (Kemkes) Usman Sumantri mengatakan, kasus cuci darah menduduki posisi pertama dari 10 besar pemanfaatan pelayanan kesehatan jamkesmas. ”Angka 183.948 kasus selama semester I 2009 lalu, menunjukkan memang paling banyak digunakan adalah hemodialisis. Baru enam bulan saja demikian, kalau setahun angkanya bisa naik dua kali lipat,” katanya

Kemkes mencatat, per Juni 2010, proporsi penduduk Indonesia yang telah mempunyai jaminan kesehatan adalah 56,03% atau 132 juta penduduk, sisanya 43,97% penduduk belum memanfaatkan fasilitas ini. Dari Angka tersebut, Jamkesmas berkontribusi 57,78%, Jamkesda 20,83%, Askes 2,45%, Jamsostek 3,33%, dan asuransi swasta lain 5,61%. Jamkesmas menanggung semua semua jenis penyakit, kecuali yang bukan berindikasi medis, seperti, kosmetik, protesa gigi palsu, medical chek up, sunat, upaya mendapatkan turunan atau bayi tabung. Setelah cuci darah, operasi ceaser untuk persalinan menduduki porsi tertinggi, yakni 27.355 kasus atau 9,81% dari total kunjungan rawat inap. [D-13]
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Oct 21, 2010 10:11 am

AKSES JAMKESMAS HARUS MERATA
Rabu, 20 Oktober 2010 | 04:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS - Belum semua pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat bisa memanfaatkan jaminan tersebut. Sebab, akses kesehatan bagi masyarakat belum merata. Di sisi lain, jaminan itu dinilai telah mampu memberikan proteksi kepada orang miskin. Sementara itu, untuk proteksi jangka panjang dan agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi, implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) didorong untuk dipercepat.

Demikian benang merah pendapat sejumlah pengamat kesehatan terkait kinerja pemerintah bidang kesehatan selama satu tahun, khususnya program Jamkesmas. Jamkesmas merupakan salah satu kebijakan yang dikedepankan pemerintah. Cakupan Jamkesmas yaitu 76,4 juta orang dengan anggaran Rp 5,1 triliun. Prof Ascobat Gani dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, akhir pekan lalu, mengatakan, semangat Jamkesmas untuk memberikan proteksi bagi masyarakat miskin sudah tepat, mengingat UUD 45 yang mengamanatkan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu menjadi tanggung jawab negara. Akan tetapi, pelayanan Jamkesmas saja belum memadai.

Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan itu sendiri.
”Penduduk di daerah tertinggal dan terpencil yang tidak ada dokter dan fasilitas kesehatan, akses pelayanan kesehatannya sulit. Mereka sulit menggunakan kartu Jamkesmas-nya dan tidak terproteksi. Terutama yang di luar Jawa,” katanya. Sebagai contoh, sekitar 20 persen dari 8.000-an puskesmas tak ada dokternya (Kompas, 5/10/2010). Pengamat kesehatan sekaligus mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kartono Mohamad mengatakan, sulit menilai apakah Jamkesmas berhasil atau tidak. ”Cukup populis, iya,” ujarnya. Jumlah uang untuk Jamkesmas terus meningkat. Namun, ketepatan sasaran dan keakuratan pendataan masih dipertanyakan. ”Masih ada berita orang miskin ditolak di rumah sakit,” ujarnya. Dia berpandangan, Kementerian Kesehatan perlu membuat audit khusus Jamkesmas. Tidak hanya aspek kebenaran penggunaan dana dan verifikasinya, tetapi juga dampak terhadap pasien yang ditangani terkait mutu layanan. Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch mengatakan, seharusnya Jamkesmas tak dikelola Kementerian Kesehatan karena rawan korupsi. ”Idealnya, dikelola pihak lain. Kementerian Kesehatan mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Percepat SJSN
Ascobat mengatakan, jika pemerintah menginginkan seluruh warga negara terproteksi, jawabannya terletak pada implementasi SJSN yang di dalamnya termasuk jaminan kesehatan. Lebih dari lima tahun sejak Undang-Undang No 40/2004 tentang SJSN terbit, sistem itu tak kunjung diimplementasikan. RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) masih dalam proses. ”Proses RUU BPJS perlu dipercepat seiring pemerintah segera menyiapkan fasilitas kesehatan dasar agar lebih merata,” ujarnya. (INE)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sun Oct 24, 2010 12:05 pm

PESERTA AKTIF JAMSOSTEK SUDAH 9,12 JUTA
Antara 24 Oktober 2010
Jakarta (ANTARA) - Jumlah peserta aktif program jamsostek terus meningkat yakni sampai dengan September 2010 mencapai 9,12 juta orang, tahun lalu sekitar 8 juta, sementara peserta nonaktif 21,83 juta orang. Siaran pers PT Jamsostek yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan jumlah perusahaan yang aktif mendaftarkan pekerja sudah mencapai 129.293 perusahaan dan yang nonaktif 89.394 perusahaan. Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, ketika dihubungi mengatakan, Target penambahan kepesertaan tenaga kerja tahun 2010 sebanyak 2.794.665 orang, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 2.321.430 orang atau sudah mencapai 83,07 persen.

Target penambahan kepesertaan perusahaan di tahun 2010 adalah 23.166 perusahaan, realisasi sampai dengan September 2010 sebanyak 18.102 perusahaan atau 78,14 persen dari target setahun. Pembayaran jaminan sampai dengan September 2010 untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebanyak 70.853 kasus dengan jumlah pembayarannya Rp294,045 miliar. Jumlah Jaminan kematian (JK) yang dituntaskan sebanyak 11.331 kasus dengan jumlah pembayaran Rp178,249 miliar, jaminan hari tua (JHT) sebanyak 667.906 kasus dengan jumlah pembayaran Rp4,492 triliun. Total kasus dan pembayaran jaminan JKK, JHT dan JK sampai dengan September 2010 sebanyak 750.090 kasus dengan nilai Rp4,965 triliun.

Sementara untuk jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) sampai dengan September 2010 sebanyak 8.895.501 kasus atau kunjungan dengan jumlah pembayaran Rp515.724 miliar. PT Jamsostek (persero) dalam pelaksanaan program JPK di seluruh Indonesia telah bekerja sama dengan pelaksana pelayanan kesehatan sebanyak 2.813 unit, 530 rumah sakit, 269 apotik dan 270 optik. Jumlah tertanggung yang mengikuti program JPK sampai dengan September 2010 sebanyak 4,7 juta orang. Siaran pers itu menyebutkan bahwa realisasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sampai dengan September 2010 telah mencapai Rp122,814 miliar dari anggaran tahun 2010 sebesar Rp328,002 miliar atau 37,44 persen dari anggaran total penggunaan dana.

Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) untuk tahun 2010 dialokasikan sebesar Rp105 miliar sampai dengan September 2010 telah disalurkan kepada 3.164 tenaga kerja peserta jamsostek sebesar Rp63,281 miliar atau 60,27 persen. Pinjaman koperasi karyawan untuk tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp5,250 miliar, dan telah tersalurkan sampai dengan September 2010 sebesar Rp534 juta untuk 11 unit koperasi atau 13,73 persen. Menurut Hotbonar, rendahnya tingkat penyaluran koperasi dikarenakan masalah persyaratan pinjaman koperasi dimana pinjaman di atas Rp50 juta mengharuskan adanya agunan, sementara asset koperasi rata-rata milik perusahaan. Penyaluran pinjaman provider pelayanan kesehatan sudah mencapai Rp325 juta kepada enam unit "provider" pelayanan kesehatan. Jika mengacu pada anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp2 miliar maka baru tersalurkan 16,25 persen.

Sementara bantuan tidak bergulir seperti bantuan ambulans sampai dengan September 2010 baru tersalurkan tiga ambulans. Penyaluran hibah untuk pelayanan kesehatan cuma-cuma tahun 2010 dianggarkan Rp3,025 miliar, sampai dengan September 2010 tersalurkan 49 kegiatan sebesar Rp985 juta atau 32,65 persen.
Bantuan untuk pusat pelayanan kesehatan (PPK) tahun 2010 dianggarkan Rp3,820 miliar, sampai dengan September 2010 tersalurkan kepada 23 PPK sebesar Rp696 juta atau 18,22 persen Bantuan beasiswa jamsostek tahun 2010 dianggarkan Rp29,604 miliar, terealisasi sampai dengan September 2010 sebesar Rp20,008 miliar kepada 8.337 anak tenaga kerja peserta jamsostek atau 67,59 persen. Untuk bantuan pelatihan tenaga kerja tahun 2010 dianggarkan Rp1,5 miliar sampai dengan September 2010 telah direalisasikan sebesar Rp314 juta untuk 2009 tenaga kerja atau 20,93 persen

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) posisi September 2010 untuk program kemitraan tersalurkan pinjaman untuk usaha kecil menengah sebanyak 158 mitra binaan dengan jumlah dana yang tersalurkan Rp4,352 miliar. Sementara hibah untuk program bina lingkungan yang diperuntukkan bagi musibah bencana alam, sarana umum dan ibadah, pendidikan dan latihan, serta kesehatan telah tersalurkan Rp2,223 miliar.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sat Oct 30, 2010 11:47 am

SISTEM JAMINAN SOSIAL STAGNAN
Sabtu, 30 Oktober 2010 | 03:34 WIB
Jakarta, Kompas - Sudah enam tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh DPR pada 19 Oktober 2004. Namun, implementasi undang-undang tersebut tak banyak berkembang atau stagnan. Hal itu terungkap dalam dialog Pro dan Kontra Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan Universitas Katolik Atma Jaya, Jumat (29/10) di Jakarta.

Salah seorang pembicara, pakar ekonomi kesehatan dari Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan, ada 11 ayat dalam UU SJSN yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan untuk pelaksanaan. Namun, belum ada satu peraturan pemerintah pun yang terbit. ”Tanpa menunggu RUU BPJS (Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) disahkan, sebetulnya rancangan peraturan pemerintah dapat diterbitkan,” ujarnya.

Sejauh ini yang baru dilakukan ialah membentuk Dewan Sistem Jaminan Sosial. Padahal, yang diperlukan ialah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat dan itu dapat dilaksanakan bertahap. ”Sebetulnya ada hal-hal sudah bisa dilakukan, setidaknya oleh lembaga yang ada. Untuk jaminan kesehatan, misalnya, Jamsostek sebetulnya sudah bisa menjamin untuk jantung, cuci darah, dan kanker. Askes, misalnya, seharusnya sudah dapat menjamin anak ketiga. Pensiun juga seharusnya sudah dapat diwajibkan kepada pengusaha yang punya karyawan lebih dari 500 orang. Sudah bisa, tetapi ditunda-tunda. Kemauan politis untuk memihak kepada rakyat yang masih kurang,” ujarnya.

Hasbullah mengatakan, Undang-Undang SJSN tidak sempurna. Terkadang terdapat perbedaan pendapat untuk implementasinya. Perbedaan pendapat itu, antara lain, terkait jumlah BPJS dan bentuk badan hukumnya. Pertentangan itu sebetulnya dapat diselesaikan jika pemerintah kompak berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan rakyat. ”Selama UU SJSN itu tidak dilaksanakan, ada ratusan orang yang meninggal karena sakit dan tidak punya jaminan kesehatan. Ini benar-benar soal kemauan politik pemerintah. DPR juga perlu berinisiatif untuk mendengar semua usulan dari berbagai kementerian, tidak hanya dari satu atau dua orang,” ujarnya.

Semangat sudah ada
Direktur Operasi Pelayanan PT Jamsostek Achmad Ansyori mengatakan, semangat untuk perlindungan sosial sudah ada, tetapi belum benar-benar dirasakan manfaatnya. Terlebih lagi dengan adanya dikotomi tajam antara yang mendesak agar UU SJSN segera dilaksanakan dan yang sebaliknya malah mengajukan uji materi UU SJSN ke Mahkamah Konstitusi. ”Banyak hal yang dapat dikritisi dari UU SJSN, tetapi jangan sampai menghambat implementasi SJSN,” ujarnya.

Presidium Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Web Warouw mengatakan, UU SJSN tidak memberikan banyak kemajuan dalam hal perlindungan sosial kepada masyarakat, mengingat yang diurus hanya sebatas fakir miskin dan pekerja formal. Sektor nonformal, perempuan, dan anak belum tercakup. Masyarakat juga harus ikut membayar iuran. DKR bersama sejumlah elemen lain mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. (INE)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Jan 04, 2011 5:48 am

LAYANAN KESEHATAN DIPERLUAS
Monday, 03 January 2011 Seputar Indonesia
JAKARTA(SINDO) – Pemerintah bertekad akan memprioritaskan layanan kesehatan bagi rakyat miskin dan terpencil pada 2011.Program ini fokus pada pemberian akses layanan yang selama ini jangkauannya belum maksimal. Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan,melalui langkah ini,diharapkan akses pelayanan kepada masyarakat yang paling membutuhkan bisa didekatkan. “Utamanya masyarakat miskin dan terpencil. Itu prioritas utama, tentunya akses kesehatan itu yang bermutu,yang cukup SDM-nya dengan jalur layanan rujukan yang baik,” kata Menkes seusai pelantikan pejabat eselon II Kementerian Kesehatan di Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Menkes mengungkapkan, prioritas tersebut berbeda dengan program 2010 yang lebih memprioritaskan pelayanan di rumah sakit. Karena itu, pada tahun ini peningkatan pelayanan kesehatan akan dilakukan lebih ke hulu, yakni lewat tindakan preventif. “Tahun 2010 kemarin kita mendahulukan apa yang tak bisa ditunggu orang, yaitu pelayanan bagi orang sakit.Pelayanan rumah sakit semua kita tingkatkan, tidak boleh menolak pasien,Jamkesmas harus bagus dan sebagainya.

Sekarang kita mulai yang lebih hulu lagi dari puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, sehingga program preventif berjalan, masyarakat tidak mudah sakit,”ujar dia. Selain melakukan perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas, menurut Endang, menyebut juga akan dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi warga seperti Desa Siaga atau Posyandu. Sementara itu, sejak bulan Januari 2011 ini,Menkes juga memastikan bahwa program persalinan gratis akan dimulai yang merupakan bagian dari Jamkesmas.

Saat ini, kementerian sedang menyusun pedoman dari program tersebut dan juga menyiapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. “Yang agak rumit itu bagaimana mendistribusikan uangnya. Ini merupakan bagian dari Jamkesmas. Apakah uangnya nanti akan diturunkan lewat puskesmas, tapi sepertinya nanti uangnya akan dikirimkan ke kabupaten,”katanya.

Layanan persalinan gratis itu disebut Menkes akan berbentuk paket, yakni mulai dari pemeriksaan selama kehamilan,proses persalinan, pemeriksaan seusai persalinan dan termasuk pemasangan KB karena layanan persalinan gratis akan dibatasi untuk jumlah anak tertentu. Anggota DPR Komisi IX Okky Asokawaty mengakui prioritas Menkes perlu langkah lanjutan. Salah satunya pelayanan puskesmas berbasis masyarakat. Program ini perlu didukung Dewan Kelurahan agar penyaluran dana pelayanan kesehatan bisa maksimal sehingga ketersediaan alat kesehatan dan pelayanan berbasis masyarakat bisa terwujud.

”Puskesmas yang saya lihat di DKI Jakarta sudah memiliki ruang rawat inap dan kamar bersalin meskipun belum mencapai 50%. Saya sempat bertemu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan akan mengusahakan ketersediaan alat serta sarana kesehatan di puskesmas hingga 50%,”kata Okky. Menurutdia,peningkatanlayanan di tingkat puskesmas akan mempercepat akses layanan dari warga kurang mampu dan terpencil. Sebab, sebagian besar di daerah,akses kesehatan baru pada tahap puskesmas, belum sampai rumah sakit.

Karena itu, dia mengusulkan perlunya ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawatdi puskesmas.Dia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk mencukupi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut. Dia menilai positif rencana penggunaan 70% anggaran Kemenkes dari APBN untuk daerah asalkan penyalurannya benar-benar sampai. Menurut dia, daerah, khususnya Indonesia timur,masih harus sangat diperhatikan, masih banyak masalah.”

Perlu dicermati agar Kemenkes memperjuangkan dana APBN yang sesuai,”ungkapnya lagi. Anggota Fraksi PPP itu menilai program Jamkesmas perlu disinkronkan dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sebab tidak ada salahnya Kemenkes turut mengontrol pemerintah daerah untuk concern yang sama karena tidak semua pemerintah daerah serius terhadap pengawasan Jamkesda.” Kemenkes harus ikut mendesak Pemerintah Propinsi agar menyediakan dana APBD untuk keperluan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat,”imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenkes selama ini fokus pada layanan kesehatan bagi warga miskin melalui program Jamkesmas. Program ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu agar bisa berobat gratis di kelas III.Hanya,kendalanya sering masyarakat bawah tidak bisa mengakses layanan tersebut dengan berbagai kendala. (dyah pamela)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Mar 03, 2011 8:11 am

MEREKA TERGELETAK DI SELASAR RS MENUNGGU KEPASTIAN
Rabu, 2 Maret 2011 | 06:24 WIB Kompas/Fransisca Romana Ninik
Derap langkah orang berlalu lalang, semilir angin dari ujung lorong, dan tempias air hujan sudah menjadi sahabat Wati (37) selama dua bulan ini. Beralas tikar lusuh, Wati tiduran di selasar unit gawat darurat anak RS Cipto Mangunkusumo.Tak ada ruang rawat inap bagi Wati. Saat ditemui, Selasa (1/3) sore, ia sudah tidak bisa melangkah ke mana-mana karena tumor di lutut bagian dalam sudah sebesar kol. Akhirnya, sepanjang hari ia hanya tiduran di selasar itu, di bawah blower penyejuk udara, ditemani sang suami, Dana (40).

Tidak jauh dari tempat Wati berbaring juga terbaring Oding (54) ditemani beberapa kerabatnya. Sudah sebulan terakhir Oding tidur beralas karpet di ujung selasar tersebut karena tak ada kamar rawat inap baginya. Seperti Wati, Oding juga sudah tidak bisa beranjak ke mana-mana. Tumor di perut dan gangguan di kedua ginjalnya membuat pria itu hanya bisa tergolek. Makan pun ia sudah enggan.

”Katanya ruangan untuk rawat inap penuh. Jadwal operasi pun belum pasti, padahal kaki istri saya harus segera diamputasi karena tumornya semakin besar. Kalau harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit, saya tidak punya biaya,” kata Dana yang berasal dari Desa Cihideung, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani.Istrinya adalah pasien Jamkesmas. Ia dirujuk dari Kuningan untuk segera diamputasi. Semua persyaratan untuk mendapatkan kamar sudah dilengkapi.

Tumor di kaki Wati sudah muncul sejak setahun lalu dan memburuk dalam empat bulan terakhir. ”Baunya sudah tidak enak. Sakitnya juga sudah tidak tertahankan. Kalau sudah sakit, saya sampai kejang,” ujarnya. Oleh pihak rumah sakit, ia sudah diperiksa, diambil sampel tumornya, dan dirontgen. Akan tetapi, sejak datang pada 6 Januari hingga kemarin, belum ada kepastian kapan tumor itu bisa diangkat.

Tidak sanggup
Pilihan untuk tinggal di selasar rumah sakit terpaksa diambilnya karena ia tidak punya sanak saudara di Jakarta. Untuk tinggal di rumah singgah yang menempel di belakang RSCM, ia tidak sanggup karena yang tersedia hanya di lantai dua. Sementara ia harus menggendong istrinya untuk menuju tempat tersebut. ”Di sini banyak debu. Belum lagi kalau hujan, airnya tempias dan lantainya basah. Hari pertama saya datang, istri saya tidur di bangku kantin itu karena tempat tidur dan kursi roda di UGD tidak bisa kami pakai,” kata Dana.

Karena tidak bekerja, untuk makan sehari-hari mereka hanya mengandalkan pemberian orang yang kebetulan bersimpati dengan kondisi mereka. ”Lapar bisa saya tahan, yang penting ada kepastian, kapan bisa dioperasi,” tutur Wati. Hal senada dituturkan Endi (27), putra Oding. Untuk bolak-balik ke rumahnya di Kampung Bojong Bitung, Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Tangerang, tidak ada biaya. Akhirnya, tak ada pilihan lain selain tinggal di sudut selasar itu karena ayahnya pun sudah tidak bisa banyak bergerak.

”Saya juga ikut tidur di sini, tetapi kalau pagi-pagi sudah dibangunkan dan hanya ayah saya yang boleh tidur di situ,” kata Endi. Sama seperti Wati, Oding menggunakan Jamkesmas untuk berobat. Endi sudah pernah membawa ayahnya bolak-balik dari Legok ke RSCM, tetapi akibatnya kondisi ayahnya justru semakin lemah. Tubuhnya kurus kering karena tidak ada makanan yang bisa dicerna dengan baik. Tidak ada infus untuk menopang kondisi tubuh Oding. Jika keluarganya datang membesuk dan membawa makanan, Endi sering berbagi dengan Wati dan Dana.

Terbatas
Kepala Bagian Perencanaan RSCM dr A Antaria, saat dihubungi, mengatakan, jumlah ruang rawat inap di RSCM memang terbatas. Apalagi, rumah sakit itu menerima pasien rujukan dari berbagai daerah yang jumlahnya bisa mencapai ribuan.”Bukan karena mereka pasien Jamkesmas lalu dinomorduakan, tetapi barangkali memang ruangannya benar-benar penuh. Pasien tumor tentu tidak bisa dicampur dengan pasien penyakit jantung, misalnya. Bangsalnya sendiri-sendiri karena infeksi bisa cepat menular,” ujar Antaria.

Ia menambahkan, kemungkinan pasien-pasien itu memang tidak ada indikasi untuk dirawat inap dan bisa dengan berobat jalan. Jika ada pasien yang harus rawat inap, merekalah yang mendapatkan prioritas kamar.Memang ada rumah singgah yang disediakan bagi keluarga pasien rawat jalan. Akan tetapi, kapasitasnya hanya 18 kamar sehingga selalu penuh. Banyak pula kamar kontrakan ditawarkan bagi pasien rawat jalan yang tempat tinggalnya jauh.

Bagi Dana, boro-boro mengontrak kamar, untuk makan sehari-hari saja ia mengandalkan belas kasihan orang lain. ”Kami datang ke sini naik bus, sampai-sampai istri saya terpaksa lari-lari untuk naik bus dan kakinya bertambah parah. Saya pikir, setelah datang membawa semua persyaratan, ia akan dirawat, lalu dioperasi dan sembuh. Tetapi, ternyata tidak semudah itu,” ungkap Dana. Wati, Dana, dan keluarga Oding kini hanya bisa berharap ada kemurahan agar bisa mendapatkan perawatan yang layak.


Last edited by gitahafas on Sat Mar 05, 2011 6:18 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Back to top 
Page 3 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Supermodel handprints: Victoria's Secret Fashion Show 2004!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: