Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 24, 2010 9:08 pm

MENKO KESRA MINTA DPR SATU BAHASA SOAL SJSN
Kamis, 24 Juni 2010 - Suara Pembaruan
[JAKARTA] Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, target Millennium Development Goals (MDGs) bisa dicapai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya, SJSN tidak bisa berjalan karena hingga saat ini RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum disahkan oleh DPR.
"Pemerintah sudah memiliki kesamaan bahasa untuk melaksanakan SJSN. Seharusnya, DPR juga satu bahasa, tidak ada lagi perdebatan. Saat ini, kami hanya memprioritaskan Jamkesmas, namun ke depan, harus berlaku universal coverage agar semua orang dijamin sama tanpa kecuali," kata Menko pada peluncuran “Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak” di Jakarta, Rabu (23/6). Dikatakan, sambil menunggu disahkannya RUU BPJS, pemerintah sedang mengkaji sistem SJSN, apakah bentuk asuransi atau bukan. Disebutkan, hingga saat ini beberapa persoalan sosial sudah bisa diatasi oleh pemerintah, misalnya menurunnya angka kemiskinan dan kesetaraan gender pun meningkat. “Namun, karena belum ada SJSN, penurunan angka inveksi baru HIV serta penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi/balita, belum tercapai sesuai target. Padahal, hal itu merupakan satu dari enam poin penting capaian MDGs, yang tinggal empat tahun lagi,” katanya.

Implementasi
Kendalanya antara lain, masyarakat miskin terlambat mengakses layanan kesehatan atau medis, karena keterbatasan ekonomi. “Di sinilah pentingnya universal coverage melalui implementasi SJSN, sebagaimana amanat UU 40/2004,” katanya. Secara terpisah, Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Muhammad menjelaskan, pengesahan RUU BPJS tahun ini terancam gagal karena masih menjadi rebutan di DPR. Masih terjadi lobi yang begitu kuat dan gencar di DPR soal siapa serta kedudukan dari BPJS yang akan dibentuk. Namun, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima membantah adanya lobi, apalagi berbau uang. Politisi dari partai PDI-P ini mengimbau pada anggota legislatif untuk tidak fragmatis. [D-13]
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:11 am

RS PUBLIK, TUGAS MULIA, BEBAN SEGUNUNG
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:49 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Suasana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (29/3). RSUD Pasar Rebo adalah satu dari 13 badan usaha milik daerah yang terancam dijual karena tidak menyetor dividen ke pos pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berlaku sejak 28 Oktober 2009 membagi pengelolaan rumah sakit menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

Rumah sakit publik dikelola pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum nirlaba. Rumah sakit privat dikelola badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau persero dengan tujuan profit. Badan hukum nirlaba menurut UU ini tidak membagi sisa hasil usaha kepada pemilik, tetapi untuk meningkatkan pelayanan; bentuk badan dapat yayasan, perkumpulan, dan perusahaan umum. Dengan kata lain, biaya layanan dapat lebih murah daripada RS privat. UU tersebut membawa konsekuensi perlu pembedaan lebih jelas antara RS publik dan RS privat karena RS publik mendapat fasilitas insentif pajak seperti diatur Pasal 30 bagian (h).

Kepala Divisi Pajak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) Drs Syarifuddin Umar Hani MM, Senin (21/6), mengatakan, definisi RS publik dan RS privat perlu diperjelas. Dia tambahkan, sejumlah anggota Perssi mengeluhkan tidak adanya perbedaan insentif pajak antara RS nirlaba dari RS privat, terutama rumah sakit publik nonpemerintah yang umumnya dimiliki yayasan dan perkumpulan. Bagi RS publik, insentif pajak itu sangat bermakna. ”Dapat kami pakai membeli alat baru dan mengganti yang sudah tua, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, misalnya, membiayai dokter mengambil spesialisasi. RS pemerintah mendapat dana dari APBN atau APBD, sementara kami harus mencari dana sendiri,” jelas Direktur Keuangan RS Islam Jakarta Drs HS Eko Prijono MM.

Pajak, retribusi, dan izin
RS publik pada tahun 1980-an pernah mendapat insentif keuangan dari pemerintah dengan diberlakukannya tarif sosial, antara lain untuk air PAM dan listrik serta potongan 50 persen untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekarang tarif sosial ditiadakan, pajak badan tidak ada bedanya dari lembaga profit, dan PBB pun tidak mendapat keringanan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2009 mengatur, keringanan PBB hanya untuk perusahaan merugi atau yang kesulitan likuiditas tahun sebelumnya.

Dalam praktik, prosedur mengurus keringanan PBB tak mudah sehingga berkonsekuensi biaya karena butuh waktu dan tenaga tambahan. ”Harapan kami, kalau sudah ditetapkan sebagai badan nirlaba, potongan itu otomatis serta prosedurnya mudah dan transparan seperti mengurus STNK kendaraan yang bisa melalui layanan mobil keliling,” kata Eko. Bagi RS publik seperti RS Islam Jakarta, PBB menjadi beban karena RS berdiri saat harga tanah masih murah. Sekarang, RS Islam berada di tengah kota dan tanahnya luas sehingga PBB-nya pun tinggi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Sigit Wijayanta PhD mengatakan, pajak RS swasta memang sedikit kompleks. Tetapi, tetap harus ada pembedaan antara RS privat dan RS publik dengan, antara lain, melihat tata kelola dan sistem akuntansi RS. Dia mengakui, tidak adanya beda nyata antara harga dan layanan RS membuat pemerintah ragu memberi keringanan pajak. Di sisi lain, dari penelitian terhadap RS berbasis yayasan keagamaan, terutama yang religius, Sigit menemukan semua melakukan layanan sosial dengan baik. ”Memang harus disaring dengan benar. Selama semua dikembalikan dalam bentuk layanan dan untuk orang miskin, pemerintah harus membantu,” kata Sigit.

Mengurus RS di Indonesia memang rumit. Selain biaya tetap untuk obat, dokter, dan peralatan, RS masih dibebani bermacam pajak, perizinan, dan retribusi yang tidak beda dari usaha komersial. Pajak yang ditarik pemerintah pusat mulai dari pajak penghasilan badan, karyawan, jasa dokter hingga barang dan jasa; pajak pertambahan nilai gedung, barang modal, alat kesehatan dan obat dari apotek untuk pasien rawat jalan; dan PBB.

Selain itu, setidaknya ada 33 jenis perizinan yang harus dibayar, mulai dari izin pengesahan instalasi petir, analisis dampak lalu lintas, pemakaian diesel, truk sampah, reklame (petunjuk jalan ke arah RS), hingga ketenagakerjaan, termasuk tenaga dinas malam. Padahal, rumah sakit sudah pasti harus berjaga 24 jam.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya membolehkan pemerintah provinsi menarik pajak untuk kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kabupaten/kota hanya boleh menarik pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Konflik
Dengan begitu banyak pajak dan retribusi, ketentuan pemberian insentif pajak untuk RS nirlaba dalam UU Rumah Sakit berada dalam situasi berkonflik kepentingan dengan UU perpajakan. ”Retribusi masih sangat banyak dengan alasan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti izin lift, boiler, bejana tekan, instalasi listrik. Tarifnya juga tidak jelas,” kata Sjarifuddin. Dampak tak jelasnya insentif untuk RS publik sudah terlihat. Menurut penelitian pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof dr Laksono Trisnantoro dkk, antara tahun 2003 dan 2008 jumlah rumah sakit privat berlipat dua (Grafis). Sementara pada tahun 2002-2008 ada 25 RS yayasan berubah menjadi RS privat. Sebaliknya, hanya lima RS privat menjadi yayasan.

Jumlah sumbangan donatur yang berperan penting dalam pengembangan RS publik nonpemerintah juga menyurut. Penyebabnya, menurut Sigit, antara lain tidak ada insentif pajak, yaitu pajak dikenakan dari penghasilan awal donatur, bukan dari dana sisa setelah dikurangi sumbangan. Faktor lain, suasana yang berbeda dari tahun 1950-an ketika banyak RS publik nonpemerintah berdiri. ”Sekarang, donatur menganggap dokter sudah kaya, jadi tak perlu dibantu,” kata Eko. Dalam situasi seperti ini, kembali pasien yang harus menanggung beban. Semua biaya rumah sakit dikembalikan kepada pasien sehingga biaya pengobatan menjadi mahal dan jangkauan layanan untuk orang miskin semakin terbatas.(Ninuk M Pambudy/Atika Walujani)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:14 am

SATIMAH BUTUH LAYANAN KESEHATAN
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:54 WIB
Kompas/Hendra Agus Setyawan
Oleh Clara Wresti
Satimah sedang menunggu giliran di bagian fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Selasa (22/6) adalah hari terakhir nenek sembilan cucu yang tak punya penghasilan itu menjalani terapi terakhir dari 12 terapi yang diperintahkan dokter untuk mengobati tangan kanannya yang nyeri. ”Kalau suruh bayar sendiri, mana punya uang. Paling saya bawa Rp 4.000 buat ongkos pulang-pergi naik (angkutan umum) KWK,” tutur Satimah. Dia kehilangan penghasilan Rp 5.000 per hari dari untung berjualan nasi uduk setelah lahan tempat dia berjualan dimanfaatkan pemiliknya sejak dua tahun lalu. Dengan memegang kartu Keluarga Miskin (Gakin) DKI Jakarta, Satimah bisa berobat gratis di RSUD Koja.

Di Makassar, Sao (40), pedagang sayur di Pasar Wajo, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, mengaku puas dengan pelayanan RS Islam Faisal di Makassar. Dia kembali ke RS publik itu untuk pengobatan tumor kandungan istrinya, Wasuminah (38), sejak dua minggu lalu. Tahun lalu, dia juga berobat ke RS tersebut. Menurut Sao, para perawat cukup terbuka dengan menunjukkan bukti obat-obatan yang digunakan. Selama perawatan, dia hanya membayar Rp 400.000 untuk obat-obat nongenerik yang harus dibeli di luar apotek RS tersebut.

Satimah enggan berobat ke RSUD Koja untuk masalah jantungnya karena petugas kesehatan di bagian jantung kurang ramah dan memilih berobat ke RS Islam Cempaka Putih. Dia tetap mendapat pengobatan gratis di RS publik itu meskipun harus mengeluarkan ongkos transport lebih mahal. Suwarni (64), istri pensiunan kepolisian, yang menderita diabetes kronis, juga memilih RSUD Koja karena biaya berobatnya murah. Peserta asuransi kesehatan Askes ini hanya membayar Rp 19.000 untuk pemeriksaan darah, sementara di RS lain yang juga melayani Askes dia harus membayar tiga kali lipat.

Meski begitu, dia mengeluhkan juga layanan petugas bagian farmasi yang kurang ramah. ”Saya mengerti RS ini pasiennya banyak sekali, sementara petugasnya kurang, tetapi tidak ada salahnya petugas bersikap sopan. Apalagi kepada orang tua seperti saya,” kata Suwarni yang menyebut juga lebih banyak petugas yang melayani dengan baik dan RSUD Koja lumayan baik dan bersih untuk ukuran RS pemerintah.

RS publik
Saat ini Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat sedang menyusun RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004. Sistem jaminan kesehatan saat ini dianggap tidak menjangkau sebagian besar warga yang tidak tergolong miskin, tetapi akan menghadapi kesulitan besar ketika sakit. Bagi warga kurang mampu, RS publik milik pemerintah atau nonpemerintah yang dikelola yayasan dan perkumpulan adalah tumpuan layanan kesehatan. Sebagai RS publik, rumah sakit tidak mencari keuntungan untuk mengembalikan modal pemilik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mensyaratkan, RS publik dikelola pemerintah pusat dan daerah serta badan usaha nirlaba yang keuntungan dari kegiatan dikembalikan menjadi layanan bagi pasien. Sebagai imbalan, UU menetapkan RS publik mendapat insentif pajak. Dengan demikian, RS publik dapat melayani masyarakat kurang mampu.

RSUD Koja yang berdiri Agustus 1952, misalnya, menjadi favorit warga Jakarta Utara yang memiliki banyak warga miskin, warga asli maupun pendatang. Menurut Direktur Utama RSUD Koja Togi Aswan Sinaga, 73 persen dari total pasien adalah pemegang kartu Gakin, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan Jamkesmas. Merekalah yang membuat RSUD ini berjalan. ”Setiap hari 300-400 pasien (Gakin, SKTM, dan Jamkesmas) berobat ke sini,” papar Togi.

Dengan menangani pasien pemegang kartu Gakin, SKTM, dan Jemksemas, RSUD mendapat penggantian dari pemerintah yang menyubsidi layanan kesehatan warga tidak mampu. Dari 335 tempat tidur, 189 buah untuk pasien kelas III dengan biaya Rp 20.000 per hari. Meski demikian, tiap hari ada 5-6 pasien mengantre untuk bisa rawat inap di kelas III.

Di Makassar, RSI Faisal di Jalan AP Pattarani melayani pasien tak mampu pada tahun 1997 ketika diminta pemerintah daerah melayani 70 pengungsi asal Timor Timur. Tahun 2009, RS itu melayani 3.155 warga miskin, antara lain peserta Jamkesmas. Pada tahun 2007, RSI itu mendapat bantuan pemerintah, gedung tiga lantai untuk perawatan warga tak mampu berkapasitas 68 tempat tidur dan ruang pemeriksaan serta laboratorium.

”Kami mengutamakan penanganan kesehatan. Kartu Jamkesmas bisa ditunjukkan belakangan asal tidak lebih dari 24 jam,” kata Direktur RSI Faisal Prof Dr dr Arifuddin Djuanna SpOG(K) pekan lalu. RSI yang yayasannya diketuai mantan Wapres Jusuf Kalla itu juga menerapkan subsidi silang untuk pasien tak mampu selain dari Jamkesmas.

Di Medan, Sumatera Utara, RS Santa Elisabet, yang beroperasi sejak tahun 1930 dan terbuka untuk semua, dari awal sudah menetapkan diri sebagai rumah sakit nirlaba. Sampai kini, 20 persen dari 260 tempat tidur RS itu disediakan bagi warga kurang mampu meskipun belum diikutkan program Jamkesmas oleh pemerintah. Tarifnya Rp 110.000 per hari untuk kelas III dan gratis untuk kelas IV. ”Untuk biaya operasional, kami menerapkan subsidi silang,” kata Alfred C Satyo, Kepala Humas RS Santa Elisabet, di kantornya, Selasa (22/6).

Insentif pemerintah
Dengan bentuk badan usaha nirlaba dan mendapat tugas sosial tetapi harus dapat membiayai dan mengembangkan diri, RS publik layak mendapat insentif dari pemerintah. Sebagai RSUD, Koja mendapat bantuan APBD DKI Jakarta sebesar 40 persen dari biaya operasional. Sisanya, seperti untuk gaji pegawai non-pegawai negeri sipil (PNS), obat, gizi dan pelayanan, dibiayai dari pendapatan RS. Dari 691 pegawai di RSUD Koja, 225 di antaranya PNS. ”Yang PNS digaji berdasarkan gelar, jabatan, dan masa kerja oleh pemerintah. Yang non-PNS dibayar berdasar UMR,” jelas Togi.

Gaji rendah ini membuat RSUD Koja kesulitan mencari tenaga dokter spesialis sehingga hanya tersedia satu dokter di tiap bidang. Bahkan ada dokter spesialis yang bersifat konsulen, datang seminggu dua kali. ”Kami sudah mencoba memberi insentif 45 persen dari tindakan oleh dokter. Tetapi, karena biaya tindakan juga murah, maka uang yang didapat dokter juga sedikit,” tambah Togi. RSUD menetapkan biaya dokter spesialis Rp 10.000, sementara layanan sama di RS privat di Jakarta bisa di atas Rp 150.000 per konsultasi.

Dokter-dokter pun semakin tua dan beberapa menjelang pensiun. Permintaan tenaga dokter kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Dinas Kesehatan DKI belum berhasil. Peralatan juga semakin tua, begitu pun ruang perawatan kelas III banyak yang bocor. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah mengunjungi RS tersebut dan sepakat merenovasi, tetapi sampai kini belum terwujud.

Sikap mental pasien pun tak membantu. Ada yang pura-pura miskin, tetapi juga ada yang pura-pura mampu. Ketika tagihan kelas II datang, mereka mengajukan SKTM, sementara yang pemerintah mengganti perawatan kelas III. ”Pasien sudah pasang badan, terserah mau diapakan. Kalau sudah begitu, rumah sakit mau bagaimana?” keluh Togi. Itu pun masih ditambah dengan percaloan SKTM.

Karena itu, pemerintah harus menyusun basis data pemegang Jamkesmas dan Gakin serta setiap warga dengan nama dan alamat jelas. Selain itu, insentif perpajakan bagi RS publik akan sangat membantu RS meningkatkan layanannya. Bagi warga kurang mampu seperti Saiful (29) dari Tugu Utara, Koja, RSUD tetap dibutuhkan. ”Ibaratnya naik metromini atau taksi. Kalau mau nyaman, naik taksi. Kalau cari murah ya naik metromini. Yang penting tempat yang dituju tercapai. Dapat obat dan sembuh,” kata dia. (RIZ/MHF/NMP)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:16 am

MENJAMIN AKSES PELAYANAN KESEHATAN WARGA
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:42 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA
Surono menawarkan mobilnya. Pegawai perusahaan swasta itu terpaksa menjual mobil satu-satunya untuk membiayai kemoterapi putranya yang menderita kanker.
Di tengah mahalnya biaya pengobatan, apalagi untuk penyakit berat, seperti kanker atau gangguan jantung, sakit bisa membuat sebuah keluarga menjadi bangkrut. Bagi mereka yang status ekonominya lebih rendah terpaksa pasrah menanti ajal. Di negara maju yang memiliki jaminan sosial kesehatan, hal seperti ini tidak perlu terjadi. Sistem memungkinkan warga yang sakit mendapatkan pengobatan sesuai dengan yang diperlukan.

Prof Dr dr Hasbullah Thabrany, ahli ekonomi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, memperkirakan, saat ini di Indonesia baru sekitar 50 persen penduduk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Sebagian besar (sekitar 76 juta penduduk) memperoleh lewat jaminan kesehatan masyarakat yang disediakan pemerintah untuk penduduk miskin.

Sebagian lain dijamin asuransi kesehatan bagi pegawai negeri (sekitar 16 juta), asuransi sosial tenaga kerja (sekitar 4 juta), dan asuransi kesehatan swasta maupun dijamin perusahaan (sekitar 5 juta). Selain itu, sejumlah pemerintah daerah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya, seperti di Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh serta Kabupaten Jembrana, Bali.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang untuk menjamin kesejahteraan sosial warganya, termasuk kesehatan, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya, UU yang diundangkan pada Oktober 2004 itu hingga kini belum ada tanda-tanda dilaksanakan.

Hal yang bisa mendorong pelaksanaan UU SJSN, menurut Hasbullah, adalah tekanan masyarakat seperti saat peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu. Serikat pekerja berunjuk rasa minta pelaksanaan jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, tekanan hukum, seperti gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial, beranggotakan 54 organisasi massa serikat buruh, serikat tani dan serikat nelayan seluruh Indonesia, terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan sejumlah menteri, terkait tidak terlaksananya jaminan sosial untuk rakyat sebagaimana amanat UU SJSN. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 10 Juni 2010.

Menurut anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dari 10 peraturan pemerintah dan sembilan peraturan presiden yang diamanatkan UU SJSN, pemerintah baru menerbitkan satu peraturan presiden, yaitu tentang tata kerja dan organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut dr Surya Chandra Surapaty, anggota Komisi IX DPR, untuk mendorong pelaksanaan UU SJSN, DPR mengajukan hak inisiatif berupa RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Surya Chandra, yang juga Ketua Tim Kerja RUU BPJS, diharapkan RUU yang kini diharmonisasi di Badan Legislasi bisa dibawa ke rapat paripurna 12 Juli dan pada 16 Agustus terbit amanat presiden untuk menentukan mitra pembahasan RUU BPJS. Ditargetkan pembahasan RUU ini selesai pada Desember 2010.

”BPJS harus dibentuk dengan UU, seperti amanat Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN. Selama UU BPJS belum ada, sulit bagi empat badan yang ditunjuk UU SJSN menyesuaikan diri menjadi BPJS. Semua fraksi di DPR sepakat melebur empat BPJS, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan PT Asuransi Kesehatan (Askes), sebagai lembaga tunggal berbentuk badan hukum publik wali amanah, bukan sebagai BUMN atau BUMN khusus. BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui DJSN,” kata Surya Chandra.

Badan ini akan mengelola iuran masyarakat. Iuran penduduk miskin dibayar pemerintah. Ada lima jaminan yang akan dikelola, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. BPJS bersifat nirlaba, keuntungan tidak disetorkan kepada pemerintah, tetapi untuk pengembangan program bagi kepentingan peserta.

Prioritas
Nantinya seluruh penduduk wajib menjadi peserta program jaminan sosial, tetapi pelaksanaannya bertahap. Prioritasnya pengadaan jaminan kesehatan. Diharapkan dalam lima tahun seluruh penduduk Indonesia tercakup jaminan kesehatan. Sistem jaminan sosial akan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional karena sistem ini menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, merata di semua daerah. Sistem ini akan memaksa berlakunya sistem rujukan berjenjang, mulai dari dokter keluarga/puskesmas, rumah sakit daerah, hingga rumah sakit pusat. Sistem ini juga akan memaksa dokter meresepkan obat secara rasional dengan obat yang sudah ditentukan, termasuk obat generik.

Namun, syarat terlaksananya sistem jaminan sosial adalah data kependudukan yang lengkap dan detail, ada nama, tidak hanya menyebut jumlah. Hal ini menjadi tantangan karena sensus penduduk pada Mei lalu masih dipertanyakan kesahihannya. Menurut Hasbullah, BPJS sebaiknya satu badan supaya efisien dan tidak ada perbedaan untuk seluruh penduduk. Pelaksanaannya bertahap. Misalnya, setiap perusahaan diwajibkan menyediakan asuransi kesehatan untuk pegawai. Adapun sektor informal dijamin negara dengan premi sebesar Rp 14.500 per orang. ”Ini harga keekonomian yang layak bagi tenaga medik dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau pemerintah bersedia membayar untuk sektor migas, mengapa bagi sektor kesehatan tidak dilakukan,” katanya.

Kekhawatiran pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk membayar iuran penduduk miskin sebenarnya tidak perlu. Sistem ini bersifat subsidi silang. Penduduk dikenai iuran sesuai dengan penghasilan dan akan menerima manfaat sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman PT Askes, hanya 25 persen jumlah peserta yang sakit per tahun dan yang dirawat inap hanya 0,6 persen jumlah peserta.

Pengelolaan
Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof Dr dr Laksono Trisnantoro mempertanyakan kemampuan badan penyelenggara yang berdasarkan RUU BPJS hanya satu lembaga. ”Bagaimana kapasitas manajemen satu lembaga yang akan mengelola dana sekitar Rp 300 triliun-Rp 500 triliun dan menyangkut berbagai aspek yang sarat politik, mulai dari asuransi kesehatan sampai ke jaminan pensiun,” katanya.

Seharusnya UU SJSN menjadi UU payung sebagaimana Social Security Act di AS. Kemudian, disusun UU khusus tentang asuransi kesehatan yang, antara lain, mengatur sumber dana, baik pemerintah pusat maupun daerah, pengaturan menyangkut peran Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan, pengawasan mutu dan manajemen pelayanan, biaya terkait pelayanan, pembayaran bagi tenaga kesehatan, distribusi sarana dan tenaga kesehatan, dan sebagainya.

Terlepas dari perdebatan itu, rakyat Indonesia menunggu kemauan politik pemerintah untuk benar-benar melaksanakan SJSN. Dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, minimal akses penduduk pada pelayanan kesehatan, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa meningkat dan menjadi modal bangsa untuk maju. (Atika Walujani/Ninuk M Pambudy
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:17 am

SISTIM KESEHATAN HARUS PRO ORANG MISKIN
Rabu, 15 April 2009 | 04:57 WIB
Jakarta, Kompas - Sistem kesehatan seharusnya proorang miskin. Pekerjaan rumah pemerintahan mendatang adalah memperkuat subsistem kesehatan: pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, subsistem obat, dan komitmen politik. Hal itu dikatakan mantan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Azrul Azwar saat diskusi publik Evaluasi Hasil Pembangunan Sektor Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta, Selasa (14/4). Diskusi publik oleh Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Majelis Nasional KAHMI itu selain menampilkan Azrul juga menghadirkan Hakim Sorimuda Pohan dari Komisi IX DPR, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta, dan Fauzi Kasim dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Sistem kesehatan yang pro- orang miskin, menurut Azrul, biayanya terjangkau oleh orang miskin, program pembangunan sarana dan fasilitas diutamakan untuk orang miskin, misalnya membangun banyak puskesmas, program diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan orang miskin, dana kesehatan harus lebih banyak diberikan ke daerah-daerah yang penduduk miskinnya banyak, masyarakat di bawah juga dilibatkan dalam program-program itu, dan melaksanakan program- program kesehatan masyarakat yang mengutamakan kesehatan masyarakat nonpersonal, seperti air minum dan gizi.

”Kita harus back to basic. Perkuat subsistem yang mendukung pembiayaan, ketenagaan, subsistem obat, dan komitmen politik harus kuat. Program pegawai tidak tetap itu sudah pas, tetapi sekarang kok tidak diwajibkan sehingga puskesmas di daerah kekurangan dokter,” kata Azrul.

Kurang tepat
Azrul menyatakan, program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dijalankan secara konseptual kurang tepat. ”Menggratiskan biaya kesehatan tanpa konsep itu salah. Kalau mau pelayanan kesehatan bisa dijangkau masyarakat miskin harus program kesehatan dengan kendali,” katanya.

Sementara itu, Fauzi memprihatinkan bahan baku obat yang hampir 100 persen impor. Ketersediaan obat pun sangat kurang, terutama obat HIV/AIDS, tuberkulosis, dam malaria. ”Padahal, orang dengan AIDS tak bisa terlambat minum obat, sementara stok ARV sempat kurang beberapa waktu lalu,” katanya. (LOK)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:21 am

TOLAK PASIEN, RS BISA DIPIDANA
Selasa, 23 Juni 2009 | 23:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Terbitnya peraturan daerah (perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah yang disahkan DPRD DKI Jakarta, Selasa, berimplikasi kepada pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi kepada rumah sakit yang menolak pasiennya. Aturan itu tertuang dalam pasal 63 di mana setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam perda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp50 juta. Gubernur DKI Fauzi Bowo menyebut aturan itu masih memerlukan penyempurnaan dalam aturan pendukungnya. "Itu harus lebih rinci kita formulasikan, tapi saya sependapat harus ada sanksi yang efektif," kata gubernur seusai rapat paripurna.

Rapat Paripurna DPRD DKI tentang penyampaian kata akhir fraksi terhadap rancangan Perda Sistem Kesehatan Daerah dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar dan dihadiri oleh Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur DKI Prijanto. Dalam perda itu tertulis, bagi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang dilengkapi dengan pelayanan unggulan maupun praktik dokter spesialis yang menolak rujukan dari puskesmas, rumah bersalin atau dokter perorangan dikenakan sanksi pidana.

Begitu juga bagi semua penyedia layanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang memiliki perjanjian dengan pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Seluruh fraksi di DPRD yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kebangkitan Reformasi, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui pengesahan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Daerah itu

Namun ketujuh fraksi tersebut menekankan agar Pemprov DKI melakukan penyempurnaan perda terhadap catatan yang diberikan dan bertindak tegas dalam implementasi sanksi pidana di pasal 63 perda tersebut. DPRD juga meminta agar adanya perda tersebut menjamin tidak ada lagi pasien gakin yang ditolak oleh rumah sakit. Terkait dengan tuntutan DPRD, gubernur menjamin bahwa dengan adanya aturan, maka pihaknya akan bersikap tegas terhadap para pelanggar, terutama bagi rumah sakit yang menolak atau menelantarkan pasien. "Peraturan memang harus ada sanksi. Kalau peraturan tidak ada sanksi bukan peraturan namanya," tegasnya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 9:29 pm

MEMPERKECIL KESENJANGAN
Jumat, 25 Juni 2010 | 10:27 WIB
KOMPAS.com - Setiap orang ingin hidup sehat. Namun ketika penyakit datang, tingkat ekonomi individu sangat berperan apakah dia dapat segera kembali sehat atau justru berujung pada kematian. Di Indonesia, sudah ada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang salah satunya mengamanatkan pemberian jaminan kesehatan untuk semua warga yang belum dijalankan sampai saat ini.

Undang-undang ini, seperti disebut mantan Ketua Tim SJSN Sulastomo, adalah untuk memberi cakupan perlindungan menyeluruh bagi warga karena sistem Askeskin, Jamkesmas, dan pengobatan gratis oleh sejumlah pemerintah daerah belum menjangkau semua warga (Kompas, 26/12/2009). Hal ini terutama akan sangat dirasakan mereka yang tidak masuk kategori miskin, tetapi juga tidak kaya.

Dalam diskusi di Bappenas awal Januari lalu, Aparnaa Somanathan, health economist untuk Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, membandingkan data kesehatan sejumlah negara di Asia dan Pasifik. Meskipun Indonesia membuat capaian dalam penurunan angka kematian bayi, tetapi kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih lebar. Begitu juga dalam kesehatan anak balita.

Seperti juga negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, Indonesia menerapkan pajak langsung secara progresif tetapi kurang progresif bagi kebutuhan dasar. Biaya yang dikeluarkan dari kantong sendiri juga progresif, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan. Situasi itu menyebabkan layanan kesehatan juga menyebar berdasarkan distribusi biaya yang dikeluarkan individu. Ini sejalan dengan temuan penelitian Prof Dr dr Laksono Trisnantoro dan kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam lima tahun terakhir (2003-2008), pertumbuhan tertinggi adalah pada rumah sakit privat berbadan hukum persero, yaitu dari 49 RS menjadi 85 RS. Sementara rumah sakit publik berbentuk yayasan hanya bertambah 9 RS dan milik perkumpulan hanya bertambah 2 RS.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada RS berukuran kecil (kurang dari 50 tempat tidur, tertinggi di Jakarta) dan menengah (50-150 tempat tidur). Menurut penelitian tim UGM tersebut, pertumbuhan terbesar RS privat terjadi di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Data itu, menurut penelitian ini, mengindikasikan, insentif untuk menjadi RS swasta bermotif laba lebih besar daripada insentif untuk RS publik berbadan hukum nirlaba. (Ninuk MP)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jun 30, 2010 6:52 am

JAMINAN SOSIAL
MUI DIMINTA KELUARKAN FATWA
Rabu, 30 Juni 2010 | 04:08 WIB
Jakarta, Kompas - Tak cukup hanya menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini Komite Aksi Jaminan Sosial juga meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang komprehensif. Langkah ini adalah upaya mendorong pemerintah agar lebih serius menyediakan jaminan sosial. Demikian salah satu hasil silaturahim Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (29/6). KAJS terdiri dari 58 elemen serikat buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Dari KAJS hadir antara lain Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KEP Bekasi Abdullah, Sekretaris Jenderal KAJS Said Iqbal, aktivis Koalisi Serikat Buruh Non-Konfederasi (Kobar) Indra Munaswar, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Adapun dari MUI hadir KH Kholil Ridwan, KH Ma’aruf Amin, Hj Tuti Alawiyah, KH Umar Shihab, dan KH Amrullah Ahmad.

Dalam pertemuan dijelaskan alasan agar UU Nomor 40/2004 harus segera dijalankan. Pelaksanaan SJSN bertahap, menurut Iqbal, dapat meningkatkan produktivitas dan menghapus diskriminasi perlindungan masyarakat. Selama ini, pemerintah hanya menjamin kesehatan bagi pensiun PNS dan TNI/Polri.
Menurut Ma’aruf, MUI pada dasarnya mendukung SJSN karena membawa kemaslahatan masyarakat. Masalah jaminan sosial sangat esensial sehingga pimpinan MUI berjanji akan mempelajari alasan pemerintah belum juga melaksanakannya.

”Dalam konsep Islam, ada tanggung jawab sosial atau kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, masyarakat pun terlibat. Fatwa bisa saja dibuat, tetapi harus ada yang meminta,” ujar Ma’aruf. Said menegaskan, KAJS segera mengirim surat kepada MUI. Dalam surat itu, KAJS meminta secepatnya MUI mengeluarkan fatwa, yang menyatakan pemerintah wajib menyediakan jaminan sosial untuk melindungi rakyat tanpa diskriminasi. (ham)

Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jul 09, 2010 6:12 pm

JAMINAN KESEHATAN, "UNIVERSAL COVERAGE" BUKAN HAL MUSTAHIL
Kamis, 29 April 2010 | 09:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan atau asuransi kesehatan secara penuh seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negera lain sebenarnya dapat diwujudkan. Sayangnya, jaminan kesehatan bagi setiap penduduk atau "universal coverage" di tanah air masih sulit dilaksanakan karena belum ada niat baik dari pemerintah. Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Pamjaki), Prof Hasbullah Thabrany, dalam diskusi media forum bertema Universal Coverage Health Mengacu pada Obama yang digelar Sanofi-Aventis, Selasa (27/4) kemarin.

Menurut Hasbulah, salah satu upaya mewujudkan universal coverage adalah dengan menambah anggaran Rp 36 triliun per tahun untuk meningkatkan plafon dan menambah jumlah kepesertaan asuransi kesehatan, khususnya untuk sektor informal. "Ini hanya 3,5 persen dari APBN. Lebih rendah dari yang diperintahkan undang-undang kesehatan yakni sebesar 5 persen. Pemerintah sebenarnya mampu, tetapi belum ada kemauan," ungkap Hasbullah.

Anggaran tersebut, papar Hasbullah, adalah perhitungan berdasarkan riset keekonomian yang telah dilakukan pihaknya. Anggaran Rp 36 triliun ini nantinya dapat menanggung sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, termasuk kalangan masyarakat miskin. Untuk mewujudkan asuransi yang cukup ideal, kata Hasbullah, pemerintah harus membiayai asuransi sebesar Rp.20.000 per bulan per orang. Sedangkan plafon jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin (jamkesmas) yang ditanggung pemerintah saat ini hanya Rp 6.000 per orang per bulan sehingga nilainya terlalu kecil.

"Bila pemerintah punya kemauan politik, dapat membiayai Rp.20.000 per orang untuk sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal. Dengan begitu, universal coverage dapat dicapai, tetapi tidak mengorbankan provider termasuk industri farmasi," ungkap peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Untuk kalangan pekerja atau sektor formal, kata Hasbullah, program jaminan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan gaji dan subsidi dari perusahaan tempat mereka bekerja. "Yang bekerja di sektor formal dapat dipotong gajinya dua persen dan untuk tiga persennya ditanggung pemerintah," ujarnya Kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan sebenarnya telah digariskan dalam UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, amendemen UUD 45 pada 11 Agustus 2001 juga telah menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jul 15, 2010 11:55 am

SIAPA PELAKSANA JAMINAN SOSIAL?
Kamis, 15 Juli 2010 | 02:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang mengenai jaminan sosial sudah dikeluarkan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004. Jaminan sosial yang akan diterima oleh masyarakat, menurut undang-undang ini, adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Memang sangat ideal.
Seandainya UU ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, rakyat Indonesia tak perlu khawatir tidak akan dapat membayar biaya pengobatan kalau ia sakit. Ia akan mendapat dana tunai ketika memasuki usia tua, menerima santunan kalau mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Kalaupun belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, seandainya jaminan kesehatan saja yang didahulukan, UU ini sudah akan sangat menolong. Sekarang ini yang paling terasa mendesak dirasakan rakyat adalah jaminan kesehatan.

Dengan dilaksanakannya jaminan kesehatan sesuai dengan UU itu, kelak tak ada lagi pasien disandera rumah sakit karena tak sanggup bayar. Tak perlu lagi orang menjual harta benda atau berutang untuk biaya pengobatan. UU ini memang membahas jaminan kesehatan secara lebih panjang lebar dibandingkan dengan jaminan lainnya.

Tidak wajib
Berbeda dengan negara lain yang sudah melaksanakan sistem jaminan sosial, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia tidak mewajibkan setiap penduduk Indonesia menjadi peserta sistem jaminan ini. Ini merupakan celah kelemahannya. Pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja formal lainnya memang wajib ikut dalam sistem ini. Mereka membayar iuran kepada sistem ini yang dipotong dari gajinya. Orang miskin juga membayar iuran yang dibayarkan oleh negara. Namun, pekerja lepas, pekerja mandiri, termasuk nelayan dan petani, atau yang tidak bekerja, tidak diwajibkan. Mereka masih harus membiayai sendiri secara langsung kalau sakit atau mengalami kecelakaan. Jumlah mereka cukup besar yang, jika tidak disertakan, dapat menimbulkan masalah tersendiri.

Pada negara lain yang melaksanakan SJSN, undang-undangnya sejak awal menyatakan bahwa setiap orang wajib ikut sistem ini meski pelaksanaannya dilakukan bertahap seperti Jerman pada masa Bismarck, Yugoslavia, sebelum pecah, Singapura, dan Belanda. Memang masih akan tetap ada kelompok yang belum tercakup, seperti pencari suaka dan imigran di Belanda karena Belanda terkenal sebagai penampung ”baik hati” bagi kelompok ini. Di Indonesia mungkin kelompok yang terpencil atau terasing akan menjadi kantong-kantong yang tak tercakup. Untuk mereka, iuran seharusnya dibayar oleh negara sehingga mereka juga berhak menikmati jaminan sosial ini.

Badan penyelenggara
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan ditugasi menyelenggarakan jaminan sosial ini. UU SJSN menyatakan bahwa Jamsostek, Asabri, Taspen, dan Askes ditunjuk sebagai badan penyelenggara SJSN. Di sisi lain, Pasal 5 Ayat 4 menyatakan bahwa ”dalam hal diperlukan” dapat dibentuk badan penyelenggara baru melalui undang-undang. Saat ini DPR sedang bersiap membahas RUU tentang Badan Penyelenggara SJSN ini. Tak jelas apakah RUU ini hanya akan mengukuhkan keempat BUMN tadi atau karena ada ”hal diperlukan” akan membentuk badan baru di luar yang empat tadi.

Pasal 5 mungkin dulu merupakan hasil kompromi tarik-menarik di antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga terkesan mendua. Di satu sisi mengesahkan empat BUMN sebagai penyelenggara, di sisi lain ingin membentuk badan yang baru. Di negara lain tarik-menarik semacam itu tidak terjadi, kecuali mungkin di AS yang liberal. Di Inggris hanya ada satu badan penyelenggara, yaitu National Health System (NHS). Di Belanda juga hanya satu, yaitu Ziekenfonds, yang berada di bawah pengawasan Dewan Asuransi Kesehatan Sosial Di Jerman ada satu, yaitu Krankenkassen, serta di Singapura ada Central Provident Fund (CPF).

Indonesia sebaiknya juga hanya mempunyai satu badan penyelenggara jaminan sosial. Jika ada lebih dari satu, akan terjadi inefisiensi, kompetisi yang tidak sehat, serta mempersulit pengawasan. Apalagi dalam UU SJSN disebutkan bahwa keempat BUMN tadi boleh memperluas cakupan dan kepesertaan (penjelasan Pasal 5 Ayat 4), kemungkinan tumpang tindih dan persaingan lahan akan mudah terjadi. Pada ujungnya ini tidak menguntungkan peserta.

Bagi penyedia layanan, seperti rumah sakit dan dokter, melakukan hubungan kerja dengan satu badan penyelenggara juga akan lebih mudah dibandingkan dengan lebih dari satu badan. Karena badan ini bukan berupa BUMN, sebaiknya ia berada langsung di bawah Presiden. Kalau berupa BUMN, ia akan harus mengikuti ketentuan dalam UU BUMN termasuk sifat for-profit dan kesempatan memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang lain.

Salah satu tugas berat bagi badan ini adalah mengajak agar semua penduduk, termasuk mereka yang bukan pekerja formal, agar menjadi peserta SJSN. Tidak hanya meyakinkan mereka agar ikut, tetapi juga harus memikirkan mekanisme pengumpulan iuran dari mereka. Yugoslavia (sebelum pecah) menganut pola Inggris: setiap orang diwajibkan ikut jaminan sosial dan iuran diambil dari pajak mereka. Namun, sebagai negara komunis, semua perusahaan praktis milik negara. Tak ada perorangan pemilik pabrik sehingga iuran tidak dapat dikumpulkan melalui pajak atau majikan. Jadi, bagi buruh industri, iuran mereka sebagian dibayar negara dan sebagian dibayar dari potongan upah buruh. Tahap berikutnya dikenakan pada petani. Mereka diharuskan ikut koperasi petani dan iuran ditarik melalui koperasi. Demikian pula untuk pekerja mandiri, ada koperasi mereka.

Kalau mekanisme seperti itu diterapkan bagi pekerja lepas dan mandiri di Indonesia, diperlukan kerja keras karena citra koperasi di Indonesia sudah telanjur tidak baik. Diperlukan upaya ekstra untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap koperasi, dan juga terhadap badan penyelenggara jaminan sosial. Bagi badan penyelenggara jaminan sosial, perluasan cakupan peserta ke kelompok pekerja nonformal merupakan ”tugas suci” agar seluruh rakyat dapat menikmati jaminan sosial.

Badan pengawas
Pasal 51 UU SJSN menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang. Namun, bagi sebuah badan penyelenggara jaminan sosial yang memberikan pelayanan kepada peserta, yang harus diawasi bukan hanya pengelolaan keuangan. Juga hal di luar itu.

Efisiensi, keefektifan, pemerataan, perlakuan yang adil bagi peserta, dan mutu layanan juga perlu diawasi. Oleh karena itu, di banyak negara pengawasan dilakukan oleh lembaga lain yang dibentuk berdasarkan UU dan terdiri dari bukan hanya wakil pemerintah (terutama mengenai keuangan), tetapi juga dari kalangan akademisi, kelompok profesi, dan wakil dari pembayar iuran (konsumen). Mungkin dalam membahas UU tentang badan penyelenggara nanti, DPR perlu juga memikirkan hal ini.

Kartono Mohamad Mantan Ketua PB IDI
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: