Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:16 am

MENJAMIN AKSES PELAYANAN KESEHATAN WARGA
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:42 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA
Surono menawarkan mobilnya. Pegawai perusahaan swasta itu terpaksa menjual mobil satu-satunya untuk membiayai kemoterapi putranya yang menderita kanker.
Di tengah mahalnya biaya pengobatan, apalagi untuk penyakit berat, seperti kanker atau gangguan jantung, sakit bisa membuat sebuah keluarga menjadi bangkrut. Bagi mereka yang status ekonominya lebih rendah terpaksa pasrah menanti ajal. Di negara maju yang memiliki jaminan sosial kesehatan, hal seperti ini tidak perlu terjadi. Sistem memungkinkan warga yang sakit mendapatkan pengobatan sesuai dengan yang diperlukan.

Prof Dr dr Hasbullah Thabrany, ahli ekonomi kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, memperkirakan, saat ini di Indonesia baru sekitar 50 persen penduduk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Sebagian besar (sekitar 76 juta penduduk) memperoleh lewat jaminan kesehatan masyarakat yang disediakan pemerintah untuk penduduk miskin.

Sebagian lain dijamin asuransi kesehatan bagi pegawai negeri (sekitar 16 juta), asuransi sosial tenaga kerja (sekitar 4 juta), dan asuransi kesehatan swasta maupun dijamin perusahaan (sekitar 5 juta). Selain itu, sejumlah pemerintah daerah memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya, seperti di Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh serta Kabupaten Jembrana, Bali.

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki undang-undang untuk menjamin kesejahteraan sosial warganya, termasuk kesehatan, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya, UU yang diundangkan pada Oktober 2004 itu hingga kini belum ada tanda-tanda dilaksanakan.

Hal yang bisa mendorong pelaksanaan UU SJSN, menurut Hasbullah, adalah tekanan masyarakat seperti saat peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu. Serikat pekerja berunjuk rasa minta pelaksanaan jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, tekanan hukum, seperti gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial, beranggotakan 54 organisasi massa serikat buruh, serikat tani dan serikat nelayan seluruh Indonesia, terhadap Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, dan sejumlah menteri, terkait tidak terlaksananya jaminan sosial untuk rakyat sebagaimana amanat UU SJSN. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 10 Juni 2010.

Menurut anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dari 10 peraturan pemerintah dan sembilan peraturan presiden yang diamanatkan UU SJSN, pemerintah baru menerbitkan satu peraturan presiden, yaitu tentang tata kerja dan organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut dr Surya Chandra Surapaty, anggota Komisi IX DPR, untuk mendorong pelaksanaan UU SJSN, DPR mengajukan hak inisiatif berupa RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Surya Chandra, yang juga Ketua Tim Kerja RUU BPJS, diharapkan RUU yang kini diharmonisasi di Badan Legislasi bisa dibawa ke rapat paripurna 12 Juli dan pada 16 Agustus terbit amanat presiden untuk menentukan mitra pembahasan RUU BPJS. Ditargetkan pembahasan RUU ini selesai pada Desember 2010.

”BPJS harus dibentuk dengan UU, seperti amanat Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN. Selama UU BPJS belum ada, sulit bagi empat badan yang ditunjuk UU SJSN menyesuaikan diri menjadi BPJS. Semua fraksi di DPR sepakat melebur empat BPJS, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan PT Asuransi Kesehatan (Askes), sebagai lembaga tunggal berbentuk badan hukum publik wali amanah, bukan sebagai BUMN atau BUMN khusus. BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui DJSN,” kata Surya Chandra.

Badan ini akan mengelola iuran masyarakat. Iuran penduduk miskin dibayar pemerintah. Ada lima jaminan yang akan dikelola, yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. BPJS bersifat nirlaba, keuntungan tidak disetorkan kepada pemerintah, tetapi untuk pengembangan program bagi kepentingan peserta.

Prioritas
Nantinya seluruh penduduk wajib menjadi peserta program jaminan sosial, tetapi pelaksanaannya bertahap. Prioritasnya pengadaan jaminan kesehatan. Diharapkan dalam lima tahun seluruh penduduk Indonesia tercakup jaminan kesehatan. Sistem jaminan sosial akan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan nasional karena sistem ini menuntut tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, merata di semua daerah. Sistem ini akan memaksa berlakunya sistem rujukan berjenjang, mulai dari dokter keluarga/puskesmas, rumah sakit daerah, hingga rumah sakit pusat. Sistem ini juga akan memaksa dokter meresepkan obat secara rasional dengan obat yang sudah ditentukan, termasuk obat generik.

Namun, syarat terlaksananya sistem jaminan sosial adalah data kependudukan yang lengkap dan detail, ada nama, tidak hanya menyebut jumlah. Hal ini menjadi tantangan karena sensus penduduk pada Mei lalu masih dipertanyakan kesahihannya. Menurut Hasbullah, BPJS sebaiknya satu badan supaya efisien dan tidak ada perbedaan untuk seluruh penduduk. Pelaksanaannya bertahap. Misalnya, setiap perusahaan diwajibkan menyediakan asuransi kesehatan untuk pegawai. Adapun sektor informal dijamin negara dengan premi sebesar Rp 14.500 per orang. ”Ini harga keekonomian yang layak bagi tenaga medik dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau pemerintah bersedia membayar untuk sektor migas, mengapa bagi sektor kesehatan tidak dilakukan,” katanya.

Kekhawatiran pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk membayar iuran penduduk miskin sebenarnya tidak perlu. Sistem ini bersifat subsidi silang. Penduduk dikenai iuran sesuai dengan penghasilan dan akan menerima manfaat sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman PT Askes, hanya 25 persen jumlah peserta yang sakit per tahun dan yang dirawat inap hanya 0,6 persen jumlah peserta.

Pengelolaan
Direktur Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof Dr dr Laksono Trisnantoro mempertanyakan kemampuan badan penyelenggara yang berdasarkan RUU BPJS hanya satu lembaga. ”Bagaimana kapasitas manajemen satu lembaga yang akan mengelola dana sekitar Rp 300 triliun-Rp 500 triliun dan menyangkut berbagai aspek yang sarat politik, mulai dari asuransi kesehatan sampai ke jaminan pensiun,” katanya.

Seharusnya UU SJSN menjadi UU payung sebagaimana Social Security Act di AS. Kemudian, disusun UU khusus tentang asuransi kesehatan yang, antara lain, mengatur sumber dana, baik pemerintah pusat maupun daerah, pengaturan menyangkut peran Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan, pengawasan mutu dan manajemen pelayanan, biaya terkait pelayanan, pembayaran bagi tenaga kesehatan, distribusi sarana dan tenaga kesehatan, dan sebagainya.

Terlepas dari perdebatan itu, rakyat Indonesia menunggu kemauan politik pemerintah untuk benar-benar melaksanakan SJSN. Dengan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, minimal akses penduduk pada pelayanan kesehatan, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa meningkat dan menjadi modal bangsa untuk maju. (Atika Walujani/Ninuk M Pambudy
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:17 am

SISTIM KESEHATAN HARUS PRO ORANG MISKIN
Rabu, 15 April 2009 | 04:57 WIB
Jakarta, Kompas - Sistem kesehatan seharusnya proorang miskin. Pekerjaan rumah pemerintahan mendatang adalah memperkuat subsistem kesehatan: pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, subsistem obat, dan komitmen politik. Hal itu dikatakan mantan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Azrul Azwar saat diskusi publik Evaluasi Hasil Pembangunan Sektor Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu di Jakarta, Selasa (14/4). Diskusi publik oleh Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Majelis Nasional KAHMI itu selain menampilkan Azrul juga menghadirkan Hakim Sorimuda Pohan dari Komisi IX DPR, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta, dan Fauzi Kasim dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Sistem kesehatan yang pro- orang miskin, menurut Azrul, biayanya terjangkau oleh orang miskin, program pembangunan sarana dan fasilitas diutamakan untuk orang miskin, misalnya membangun banyak puskesmas, program diprioritaskan pada program penanggulangan masalah kesehatan orang miskin, dana kesehatan harus lebih banyak diberikan ke daerah-daerah yang penduduk miskinnya banyak, masyarakat di bawah juga dilibatkan dalam program-program itu, dan melaksanakan program- program kesehatan masyarakat yang mengutamakan kesehatan masyarakat nonpersonal, seperti air minum dan gizi.

”Kita harus back to basic. Perkuat subsistem yang mendukung pembiayaan, ketenagaan, subsistem obat, dan komitmen politik harus kuat. Program pegawai tidak tetap itu sudah pas, tetapi sekarang kok tidak diwajibkan sehingga puskesmas di daerah kekurangan dokter,” kata Azrul.

Kurang tepat
Azrul menyatakan, program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dijalankan secara konseptual kurang tepat. ”Menggratiskan biaya kesehatan tanpa konsep itu salah. Kalau mau pelayanan kesehatan bisa dijangkau masyarakat miskin harus program kesehatan dengan kendali,” katanya.

Sementara itu, Fauzi memprihatinkan bahan baku obat yang hampir 100 persen impor. Ketersediaan obat pun sangat kurang, terutama obat HIV/AIDS, tuberkulosis, dam malaria. ”Padahal, orang dengan AIDS tak bisa terlambat minum obat, sementara stok ARV sempat kurang beberapa waktu lalu,” katanya. (LOK)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:21 am

TOLAK PASIEN, RS BISA DIPIDANA
Selasa, 23 Juni 2009 | 23:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Terbitnya peraturan daerah (perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah yang disahkan DPRD DKI Jakarta, Selasa, berimplikasi kepada pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi kepada rumah sakit yang menolak pasiennya. Aturan itu tertuang dalam pasal 63 di mana setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam perda tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp50 juta. Gubernur DKI Fauzi Bowo menyebut aturan itu masih memerlukan penyempurnaan dalam aturan pendukungnya. "Itu harus lebih rinci kita formulasikan, tapi saya sependapat harus ada sanksi yang efektif," kata gubernur seusai rapat paripurna.

Rapat Paripurna DPRD DKI tentang penyampaian kata akhir fraksi terhadap rancangan Perda Sistem Kesehatan Daerah dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dani Anwar dan dihadiri oleh Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur DKI Prijanto. Dalam perda itu tertulis, bagi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang dilengkapi dengan pelayanan unggulan maupun praktik dokter spesialis yang menolak rujukan dari puskesmas, rumah bersalin atau dokter perorangan dikenakan sanksi pidana.

Begitu juga bagi semua penyedia layanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang memiliki perjanjian dengan pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Seluruh fraksi di DPRD yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kebangkitan Reformasi, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui pengesahan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Daerah itu

Namun ketujuh fraksi tersebut menekankan agar Pemprov DKI melakukan penyempurnaan perda terhadap catatan yang diberikan dan bertindak tegas dalam implementasi sanksi pidana di pasal 63 perda tersebut. DPRD juga meminta agar adanya perda tersebut menjamin tidak ada lagi pasien gakin yang ditolak oleh rumah sakit. Terkait dengan tuntutan DPRD, gubernur menjamin bahwa dengan adanya aturan, maka pihaknya akan bersikap tegas terhadap para pelanggar, terutama bagi rumah sakit yang menolak atau menelantarkan pasien. "Peraturan memang harus ada sanksi. Kalau peraturan tidak ada sanksi bukan peraturan namanya," tegasnya.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 9:29 pm

MEMPERKECIL KESENJANGAN
Jumat, 25 Juni 2010 | 10:27 WIB
KOMPAS.com - Setiap orang ingin hidup sehat. Namun ketika penyakit datang, tingkat ekonomi individu sangat berperan apakah dia dapat segera kembali sehat atau justru berujung pada kematian. Di Indonesia, sudah ada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang salah satunya mengamanatkan pemberian jaminan kesehatan untuk semua warga yang belum dijalankan sampai saat ini.

Undang-undang ini, seperti disebut mantan Ketua Tim SJSN Sulastomo, adalah untuk memberi cakupan perlindungan menyeluruh bagi warga karena sistem Askeskin, Jamkesmas, dan pengobatan gratis oleh sejumlah pemerintah daerah belum menjangkau semua warga (Kompas, 26/12/2009). Hal ini terutama akan sangat dirasakan mereka yang tidak masuk kategori miskin, tetapi juga tidak kaya.

Dalam diskusi di Bappenas awal Januari lalu, Aparnaa Somanathan, health economist untuk Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, membandingkan data kesehatan sejumlah negara di Asia dan Pasifik. Meskipun Indonesia membuat capaian dalam penurunan angka kematian bayi, tetapi kesenjangan antara yang kaya dan miskin masih lebar. Begitu juga dalam kesehatan anak balita.

Seperti juga negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya, Indonesia menerapkan pajak langsung secara progresif tetapi kurang progresif bagi kebutuhan dasar. Biaya yang dikeluarkan dari kantong sendiri juga progresif, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan. Situasi itu menyebabkan layanan kesehatan juga menyebar berdasarkan distribusi biaya yang dikeluarkan individu. Ini sejalan dengan temuan penelitian Prof Dr dr Laksono Trisnantoro dan kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada.

Dalam lima tahun terakhir (2003-2008), pertumbuhan tertinggi adalah pada rumah sakit privat berbadan hukum persero, yaitu dari 49 RS menjadi 85 RS. Sementara rumah sakit publik berbentuk yayasan hanya bertambah 9 RS dan milik perkumpulan hanya bertambah 2 RS.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada RS berukuran kecil (kurang dari 50 tempat tidur, tertinggi di Jakarta) dan menengah (50-150 tempat tidur). Menurut penelitian tim UGM tersebut, pertumbuhan terbesar RS privat terjadi di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Data itu, menurut penelitian ini, mengindikasikan, insentif untuk menjadi RS swasta bermotif laba lebih besar daripada insentif untuk RS publik berbadan hukum nirlaba. (Ninuk MP)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Jun 30, 2010 6:52 am

JAMINAN SOSIAL
MUI DIMINTA KELUARKAN FATWA
Rabu, 30 Juni 2010 | 04:08 WIB
Jakarta, Kompas - Tak cukup hanya menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini Komite Aksi Jaminan Sosial juga meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang komprehensif. Langkah ini adalah upaya mendorong pemerintah agar lebih serius menyediakan jaminan sosial. Demikian salah satu hasil silaturahim Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (29/6). KAJS terdiri dari 58 elemen serikat buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.

Dari KAJS hadir antara lain Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KEP Bekasi Abdullah, Sekretaris Jenderal KAJS Said Iqbal, aktivis Koalisi Serikat Buruh Non-Konfederasi (Kobar) Indra Munaswar, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Adapun dari MUI hadir KH Kholil Ridwan, KH Ma’aruf Amin, Hj Tuti Alawiyah, KH Umar Shihab, dan KH Amrullah Ahmad.

Dalam pertemuan dijelaskan alasan agar UU Nomor 40/2004 harus segera dijalankan. Pelaksanaan SJSN bertahap, menurut Iqbal, dapat meningkatkan produktivitas dan menghapus diskriminasi perlindungan masyarakat. Selama ini, pemerintah hanya menjamin kesehatan bagi pensiun PNS dan TNI/Polri.
Menurut Ma’aruf, MUI pada dasarnya mendukung SJSN karena membawa kemaslahatan masyarakat. Masalah jaminan sosial sangat esensial sehingga pimpinan MUI berjanji akan mempelajari alasan pemerintah belum juga melaksanakannya.

”Dalam konsep Islam, ada tanggung jawab sosial atau kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau pemerintah tidak sanggup, masyarakat pun terlibat. Fatwa bisa saja dibuat, tetapi harus ada yang meminta,” ujar Ma’aruf. Said menegaskan, KAJS segera mengirim surat kepada MUI. Dalam surat itu, KAJS meminta secepatnya MUI mengeluarkan fatwa, yang menyatakan pemerintah wajib menyediakan jaminan sosial untuk melindungi rakyat tanpa diskriminasi. (ham)

Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jul 09, 2010 6:12 pm

JAMINAN KESEHATAN, "UNIVERSAL COVERAGE" BUKAN HAL MUSTAHIL
Kamis, 29 April 2010 | 09:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan setiap masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jaminan atau asuransi kesehatan secara penuh seperti halnya di Amerika Serikat dan beberapa negera lain sebenarnya dapat diwujudkan. Sayangnya, jaminan kesehatan bagi setiap penduduk atau "universal coverage" di tanah air masih sulit dilaksanakan karena belum ada niat baik dari pemerintah. Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (Pamjaki), Prof Hasbullah Thabrany, dalam diskusi media forum bertema Universal Coverage Health Mengacu pada Obama yang digelar Sanofi-Aventis, Selasa (27/4) kemarin.

Menurut Hasbulah, salah satu upaya mewujudkan universal coverage adalah dengan menambah anggaran Rp 36 triliun per tahun untuk meningkatkan plafon dan menambah jumlah kepesertaan asuransi kesehatan, khususnya untuk sektor informal. "Ini hanya 3,5 persen dari APBN. Lebih rendah dari yang diperintahkan undang-undang kesehatan yakni sebesar 5 persen. Pemerintah sebenarnya mampu, tetapi belum ada kemauan," ungkap Hasbullah.

Anggaran tersebut, papar Hasbullah, adalah perhitungan berdasarkan riset keekonomian yang telah dilakukan pihaknya. Anggaran Rp 36 triliun ini nantinya dapat menanggung sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal, termasuk kalangan masyarakat miskin. Untuk mewujudkan asuransi yang cukup ideal, kata Hasbullah, pemerintah harus membiayai asuransi sebesar Rp.20.000 per bulan per orang. Sedangkan plafon jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin (jamkesmas) yang ditanggung pemerintah saat ini hanya Rp 6.000 per orang per bulan sehingga nilainya terlalu kecil.

"Bila pemerintah punya kemauan politik, dapat membiayai Rp.20.000 per orang untuk sekitar 150 juta warga Indonesia yang bekerja di sektor informal. Dengan begitu, universal coverage dapat dicapai, tetapi tidak mengorbankan provider termasuk industri farmasi," ungkap peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.

Untuk kalangan pekerja atau sektor formal, kata Hasbullah, program jaminan kesehatan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pemotongan gaji dan subsidi dari perusahaan tempat mereka bekerja. "Yang bekerja di sektor formal dapat dipotong gajinya dua persen dan untuk tiga persennya ditanggung pemerintah," ujarnya Kewajiban negara untuk memberikan layanan kesehatan sebenarnya telah digariskan dalam UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, amendemen UUD 45 pada 11 Agustus 2001 juga telah menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jul 15, 2010 11:55 am

SIAPA PELAKSANA JAMINAN SOSIAL?
Kamis, 15 Juli 2010 | 02:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang mengenai jaminan sosial sudah dikeluarkan, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004. Jaminan sosial yang akan diterima oleh masyarakat, menurut undang-undang ini, adalah jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Memang sangat ideal.
Seandainya UU ini dapat dilaksanakan sepenuhnya, rakyat Indonesia tak perlu khawatir tidak akan dapat membayar biaya pengobatan kalau ia sakit. Ia akan mendapat dana tunai ketika memasuki usia tua, menerima santunan kalau mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Kalaupun belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, seandainya jaminan kesehatan saja yang didahulukan, UU ini sudah akan sangat menolong. Sekarang ini yang paling terasa mendesak dirasakan rakyat adalah jaminan kesehatan.

Dengan dilaksanakannya jaminan kesehatan sesuai dengan UU itu, kelak tak ada lagi pasien disandera rumah sakit karena tak sanggup bayar. Tak perlu lagi orang menjual harta benda atau berutang untuk biaya pengobatan. UU ini memang membahas jaminan kesehatan secara lebih panjang lebar dibandingkan dengan jaminan lainnya.

Tidak wajib
Berbeda dengan negara lain yang sudah melaksanakan sistem jaminan sosial, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Indonesia tidak mewajibkan setiap penduduk Indonesia menjadi peserta sistem jaminan ini. Ini merupakan celah kelemahannya. Pegawai negeri, pegawai swasta, dan pekerja formal lainnya memang wajib ikut dalam sistem ini. Mereka membayar iuran kepada sistem ini yang dipotong dari gajinya. Orang miskin juga membayar iuran yang dibayarkan oleh negara. Namun, pekerja lepas, pekerja mandiri, termasuk nelayan dan petani, atau yang tidak bekerja, tidak diwajibkan. Mereka masih harus membiayai sendiri secara langsung kalau sakit atau mengalami kecelakaan. Jumlah mereka cukup besar yang, jika tidak disertakan, dapat menimbulkan masalah tersendiri.

Pada negara lain yang melaksanakan SJSN, undang-undangnya sejak awal menyatakan bahwa setiap orang wajib ikut sistem ini meski pelaksanaannya dilakukan bertahap seperti Jerman pada masa Bismarck, Yugoslavia, sebelum pecah, Singapura, dan Belanda. Memang masih akan tetap ada kelompok yang belum tercakup, seperti pencari suaka dan imigran di Belanda karena Belanda terkenal sebagai penampung ”baik hati” bagi kelompok ini. Di Indonesia mungkin kelompok yang terpencil atau terasing akan menjadi kantong-kantong yang tak tercakup. Untuk mereka, iuran seharusnya dibayar oleh negara sehingga mereka juga berhak menikmati jaminan sosial ini.

Badan penyelenggara
Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan ditugasi menyelenggarakan jaminan sosial ini. UU SJSN menyatakan bahwa Jamsostek, Asabri, Taspen, dan Askes ditunjuk sebagai badan penyelenggara SJSN. Di sisi lain, Pasal 5 Ayat 4 menyatakan bahwa ”dalam hal diperlukan” dapat dibentuk badan penyelenggara baru melalui undang-undang. Saat ini DPR sedang bersiap membahas RUU tentang Badan Penyelenggara SJSN ini. Tak jelas apakah RUU ini hanya akan mengukuhkan keempat BUMN tadi atau karena ada ”hal diperlukan” akan membentuk badan baru di luar yang empat tadi.

Pasal 5 mungkin dulu merupakan hasil kompromi tarik-menarik di antara pihak-pihak yang berkepentingan sehingga terkesan mendua. Di satu sisi mengesahkan empat BUMN sebagai penyelenggara, di sisi lain ingin membentuk badan yang baru. Di negara lain tarik-menarik semacam itu tidak terjadi, kecuali mungkin di AS yang liberal. Di Inggris hanya ada satu badan penyelenggara, yaitu National Health System (NHS). Di Belanda juga hanya satu, yaitu Ziekenfonds, yang berada di bawah pengawasan Dewan Asuransi Kesehatan Sosial Di Jerman ada satu, yaitu Krankenkassen, serta di Singapura ada Central Provident Fund (CPF).

Indonesia sebaiknya juga hanya mempunyai satu badan penyelenggara jaminan sosial. Jika ada lebih dari satu, akan terjadi inefisiensi, kompetisi yang tidak sehat, serta mempersulit pengawasan. Apalagi dalam UU SJSN disebutkan bahwa keempat BUMN tadi boleh memperluas cakupan dan kepesertaan (penjelasan Pasal 5 Ayat 4), kemungkinan tumpang tindih dan persaingan lahan akan mudah terjadi. Pada ujungnya ini tidak menguntungkan peserta.

Bagi penyedia layanan, seperti rumah sakit dan dokter, melakukan hubungan kerja dengan satu badan penyelenggara juga akan lebih mudah dibandingkan dengan lebih dari satu badan. Karena badan ini bukan berupa BUMN, sebaiknya ia berada langsung di bawah Presiden. Kalau berupa BUMN, ia akan harus mengikuti ketentuan dalam UU BUMN termasuk sifat for-profit dan kesempatan memanfaatkan dananya untuk investasi di bidang lain.

Salah satu tugas berat bagi badan ini adalah mengajak agar semua penduduk, termasuk mereka yang bukan pekerja formal, agar menjadi peserta SJSN. Tidak hanya meyakinkan mereka agar ikut, tetapi juga harus memikirkan mekanisme pengumpulan iuran dari mereka. Yugoslavia (sebelum pecah) menganut pola Inggris: setiap orang diwajibkan ikut jaminan sosial dan iuran diambil dari pajak mereka. Namun, sebagai negara komunis, semua perusahaan praktis milik negara. Tak ada perorangan pemilik pabrik sehingga iuran tidak dapat dikumpulkan melalui pajak atau majikan. Jadi, bagi buruh industri, iuran mereka sebagian dibayar negara dan sebagian dibayar dari potongan upah buruh. Tahap berikutnya dikenakan pada petani. Mereka diharuskan ikut koperasi petani dan iuran ditarik melalui koperasi. Demikian pula untuk pekerja mandiri, ada koperasi mereka.

Kalau mekanisme seperti itu diterapkan bagi pekerja lepas dan mandiri di Indonesia, diperlukan kerja keras karena citra koperasi di Indonesia sudah telanjur tidak baik. Diperlukan upaya ekstra untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap koperasi, dan juga terhadap badan penyelenggara jaminan sosial. Bagi badan penyelenggara jaminan sosial, perluasan cakupan peserta ke kelompok pekerja nonformal merupakan ”tugas suci” agar seluruh rakyat dapat menikmati jaminan sosial.

Badan pengawas
Pasal 51 UU SJSN menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang. Namun, bagi sebuah badan penyelenggara jaminan sosial yang memberikan pelayanan kepada peserta, yang harus diawasi bukan hanya pengelolaan keuangan. Juga hal di luar itu.

Efisiensi, keefektifan, pemerataan, perlakuan yang adil bagi peserta, dan mutu layanan juga perlu diawasi. Oleh karena itu, di banyak negara pengawasan dilakukan oleh lembaga lain yang dibentuk berdasarkan UU dan terdiri dari bukan hanya wakil pemerintah (terutama mengenai keuangan), tetapi juga dari kalangan akademisi, kelompok profesi, dan wakil dari pembayar iuran (konsumen). Mungkin dalam membahas UU tentang badan penyelenggara nanti, DPR perlu juga memikirkan hal ini.

Kartono Mohamad Mantan Ketua PB IDI
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jul 16, 2010 5:23 am

SJSN TIMBULKAN KASTANISASI EKONOMI
[JAKARTA] Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang tertuang dalam UU 40/2004, sebenarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seluruh rakyat (universal coverage), mulai dari kesehatannya hingga kematian. Sayangnya, hingga saat ini, belum juga dilaksanakan, karena masih menjadi kontroversi di kalangan pengambil kebijakan, baik soal substansinya sendiri maupun siapa badan pengelolanya. Beberapa organisasi masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Jaminan Sosial Nasional Pro Rakyat juga telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitutisi atas Pasal 17 mengenai kepesertaan. Para penuntut terdiri dari tiga orang pengguna jamkesmas, seorang peserta askes, seorang buruh pengguna jamsostek, seorang pembayar pajak, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Institut For Global Justice (IGJ), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Semua Warga Negara
Menurut mereka, jika Pasal 17 diterapkan, SJSN bisa menimbulkan kastanisasi ekonomi dan kastanisasi warga negara. Sebab, pemerintah hanya membayar bagi yang masuk ke dalam klasifikasi miskin dan tidak mampu, sedangkan bagi masyarakat yang di luar klasifikasi diwajibkan membayar sendiri iurannya.
Tanggung jawab negara yang seharusnya menanggung semua warga negara justru dibalik. Warga negara berkewajiban membayar premi dan pemerintah berhak memungut iuran dari rakyat. “Bias konsep pemerintah ini melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan amanat UUD 1945,” kata Hermawanto, pengacara koalisi tersebut di Jakarta, Selasa (13/7). Dikatakan, meskipun premi orang miskin dan tidak mampu ditanggung oleh negara, namun hanya sekali saja pada tahap pertama. Premi berikutnya dibayar sendiri. Pembayaran premi itu pun, hanya untuk jaminan kesehatan, belum hari tua atau kematian. Padahal, UU SJSN sama sekali tidak mewajibkan pemerintah untuk menjamin satu jenis jaminan saja. "Konsep asuransi adalah konsep pembayaran. Kalau mereka tidak bayar premi, maka mereka tidak lagi ditanggung. Artinya, tidak akan ada jaminan hari tua, apalagi kematian. Orang miskin dilarang tua dan mati, karena tidak ada jaminan," kata Hermawanto. [D-13]
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Wed Aug 04, 2010 8:22 am

BURUH JUGA TUNTUT JAMKESMAS
Selasa, 3 Agustus 2010 | 18:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Jaminan Sosial Pro Rakyat mengeluarkan petisi bersama yang menuntut agar Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaminan Kesehatan Masyarakat segera diterbitkan. Dengan Perpu Jamkesmas tersebut, diharapkan para buruh juga mendapat kepastian jaminan kesehatan. Dalam keterangan tertulis yang dibagikan di forum publik "Buruh Juga Butuh Jamkesmas" Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Selasa (3/8/2010), pemerintah dituntut untuk segera mengatasi persoalan kesehatan dengan menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) dan menunda pelaksanaan Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menggantinya dengan Perpu Jamkesmas.

Hal itu dikarenakan, UU SJSN tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, dalam pasal 17 ayat 2 UU SJSN disebutkan bahwa setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya. Pasal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang karena negara justru melimpahkan beban dan tanggung jawabnya kepada warga dan sektor swasta yakni perusahaan.

"Kita akan judicial review ke MK yang perlu dukungan bahwa seluruh rakyat itu butuh Jamkesmas tanpa terkecuali," ujar seorang anggota Koalisi Jaminan Sosial Pro Rakyat saat menyampaikan aspirasinya dalam forum. Selain itu, dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa para pekerja juga membutuhkan pembebasan biaya kesehatan melalui Jamkesmas. Karena, pelayanan kesehatan bagi para buruh dan PNS dinilai jauh berbeda dengan rakyat miskin yang ditanggung program Jamkesmas.

Perusahaan asuransi negara yang menerima iuran para buruh tersebut, yakni Jamsostek dan PT Askes tidak membebaskan 100 persen biaya kesehatan dan tidak melayani semua jenis penyakit. "Belum lagi tetap harus bayar iuran tanggung di rumah sakit. Kalau Jamkesmas kan pemerintah yang bayar. Tidak ada potong gaji pada buruh lagi," ujar Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Kota, Marlo Sitompul yang juga hadir dalam forum.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Tue Aug 10, 2010 6:50 am

SISTIM JAMINAN SOSIAL DIPERTANYAKAN
Senin, 9 Agustus 2010 | 21:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Aksi Jaminan Sosial yang beranggotakan 58 elemen serikat pekerja/serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi mahasiswa kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan sistem jaminan sosial nasional. Pemerintah telah membentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang beranggotakan 15 orang sejak tahun 2008 namun sampai kini belum juga menyelesaikan regulasi pendukung pelaksanaan SJSN.

Tidak ada alasan bagi pemerintah menunda-nunda pelaksanaan SJSN
Para aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) kembali menggugat komitmen pemerintah dalam diskusi terbuka di Jakarta, Senin (9/8/2010). Proses hukum terhadap 11 pejabat negara yang bertanggung jawab menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN juga terus berjalan.

Sekretaris Jenderal KAJS Said Iqbal mengatakan, pemerintah harus menghapus jaminan sosial yang diskriminatif. Program jaminan kesehatan masyarakat yang berbentuk bantuan sosial, karena pemerintah menanggung premi sepenuhnya, harus ditingkatkan menjadi jaminan sosial untuk lebih memberikan kepastian bagi masyarakat. "Tidak ada alasan bagi pemerintah menunda-nunda pelaksanaan SJSN. Sistem jaminan sosial yang tidak diskriminatif justru dapat meningkatkan produktivitas masyarakat karena mereka tidak perlu khawatir jatuh miskin kalau sakit," kata Iqbal.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, salah satu elemen pendukung KAJS, menambahkan, proses gugatan warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah memasuki babak baru. Kuasa hukum seluruh tergugat mulai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Ketua DPR Marzuki Alie, kecuali Menteri Keuangan, juga mulai menghadiri persidangan.

Dalam persidangan terakhir, Senin (2/8/2010), majelis hakim menyarankan untuk berdamai. Kedua belah pihak bersedia berdamai melalui mediasi dari pengadilan dengan hakim mediator Marzuki Nainggolan. Ketua Tim Pembela Rakyat untuk Jaminan Sosial Surya Tjandra menjelaskan, kedua pihak akan menyampaikan draf proposal perdamaian dalam mediasi tersebut. Surya memperkirakan, pemerintah akan menjelaskan kenapa belum juga melaksanakan SJSN dalam mediasi perdamaian tersebut.

"Sementara saat ini, kami terus beraudiensi dengan manajemen empat badan penyedia jaminan sosial (BPJS), komisi yudisial, mahkamah konstitusi, dan DJSN untuk mengetahui apa masalah mereka dalam menjalankan SJSN. Tentu ada solusi dari masalah itu agar SJSN yang tidak diskriminatif bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera berjalan," kata Surya.

Berkait pembahasan rancangan undang-undang BPJS yang tengah berlangsung di DPR, KAJS menolak tegas wacana pembentukan BPJS tunggal. Menurut Iqbal, pemerintah harus tetap mempertahankan keberadaan empat BPJS yang ada, PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Taspen (Persero). "Pemerintah hanya perlu memperluas kepesertaan dan menambah jenis program yang dijalankan," kata Iqbal.

Kurang serius
Menurut Timboel, peranan DJSN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/2008 juga kurang produktif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sampai saat ini belum pernah menerima DJSN. "DJSN itu bertugas menyinkronisasi dan mengharmonisasikan peraturan dan regulasi di bidang jaminan sosial. Presiden harus serius dengan keppres-nya dan menegur mereka," ujar Timboel.
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Back to top 
Page 2 of 7Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Supermodel handprints: Victoria's Secret Fashion Show 2004!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: