Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Go down 
Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Sun May 30, 2010 9:43 am

RIEKE KHAWATIR MENKES PERLAMBAT PEMBAHASAN BPJS
Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
Jumat, 28 Mei 2010 | 22:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi perempuan PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka mengaku masih ada yang mengganjal dalam benaknya terkait gagalnya rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR, Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Endang Sri Rahayu Sedyaningsih, Kamis (27/5/2010) kemarin.

Rieke yang juga anggota Komisi IX --membidangi masalah kesehatan dan tenaga kerja-- ini menegaskan, Menkes kemungkinan tidak tahu adanya sistem jaminan sosial nasional (SJSN). "Adanya peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.02/Menkes/0C0D/I/2010/ tanggal 27 Januari 2010 ini, bukti bahwa Menteri Kesehatan tidak tahu tentang SJSN," kata Rieke dalam perbincangan dengan tribunnews, Jumat (28/5/2010).

Seperti diberitakan kemarin, Gagalnya RDP antara Menkes dengan Komisi IX dikarenakan Peraturan Menteri (Permen) tentang Jaminan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis di Daerah Nomor HK.02.02/Menkes/095/1/2010 yang dibacakan Menkes, dianggap para anggota DPR, bertentangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menkes kemudian diberi waktu mempelajari UU No 40 Tahun 2004. Rieke kemudian menegaskan, dalam Pasal 25 Permenkes ini sangat bertentangan dengan UU SJSN (UU No 40 Tahun 2004). "Saya khawatir, ini bagian dari upaya pemerintah memperlambat pembahasan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Menkes, mau tidak mau harus mencabut Permenkes itu," tandas Rieke.

Ditegaskan lagi, apapun segala macam bentuk perundang-undangan haruslah bersifat secara nasional. Dan tidak boleh berbeda, antara daerah yang satu dengan daerah lain. "Itu harus. Dan soal UU kesehatan ini, seluruh rakyat, harus mendapat jaminan kesejatan yang sama. Kenapa kemudian ada Permenkes? Ini sama saja dengan penghinaan legislasi yang sudah dilakukan oleh DPR. Meskipun itu menjadi hak eksekutif, tapi seperti meledek DPR. Menteri (Menkes) tidak bisa main tandatangani (Permenkes) seperti itu," ujarnya.

"Saya tidak tahu ada motif politik atau tidak terkait kejadian kemarin. Yang jelas, Menkes sudah teledor yang implikasinya bisa akan sangat panjang. Tidak semudah itu saja Menkes mengatakan akan mencabut Permenkes itu. Harusnya, evaluasi sudah dilakukan sejak lama. Dan yang patut diutamakan adalah, sakitnya orang miskin harus lebih dipedulikan," tambahnya dia.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 10, 2010 7:45 pm

JAMINAN SOSIAL TIDAK LINDUNGI SEMUA RAKYAT
Laporan wartawan KOMPAS Ratih P Sudarsono
Kamis, 10 Juni 2010 | 17:33 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai tidak serius untuk mematuhi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). P rogram jaminan sosial yang ada masih parsial, tumpang tindih, dan tidak meng-cover seluruh rakyat Indonesia. "UU SJSN sudah diundangkan tahun 2004, namun hingga saat ini tidak ada badan nasional independen, yang bukan lembaga pemerintah, yang mengatur dan menangani program jaminan sosial yang meng-cover secara universal seluruh rakyat Indonesia. Ini karena pemerintah tidak serius, tidak ada political will, untuk membentuknya," kata Prof Hasbullah Thabrany, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Univer sitas Indonesia, Kamis (10/6/2010).

Hasbullah di Bogor dalam kaitan sebagai salah seorang pembicara dalam Sosisalisasi Undang-undang SJSN di Ruang Rapat I Balaikota. Sosial isi berkaitan rencana Pemko Bogor bekerjasama dengan PT Askes (Perseroan) dalam mengelola dana jaminan kesehatan/biaya rumah sakit bagi karyawan Pemda dan warga miskin Kota Bogor. Ia mengatakan, program jaminan sosial yang ada saat ini berdiri sendiri-sendiri, seperti yang dilaksankan Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Hal itu harus disinkronisasaikan karena UU Nomor 40 Tahun 2004 sudah disahkan. "Dimana undang-undang itu mengharuskan ada satu badan khusus tersendiri dan independen yang mengatur SJSN bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurut Hasbullah, tidak terjadi keadilan sosial kalau hanya pegawai negeri sipil dan militer yang mendapat jaminan kesehatan atau pensiun, yang merupakan bentuk jaminan sosial dari pemeritah. Sebab, apakah dana APBN hanya dimiliki pegawai pemerintah atau milik seluruh rakyat. Di sisi lain UUD 1945 mengamankan bahwa setiap rakyat mempunyai hak mendapat jaminan sosial dari negara. Selain itu, tidak mungkin masalah jaminan sosial rakyat ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah, karena APBD tidak akan mampu mencukupinya. Ia menambahkan, daripada pemerintah bergelut dan pusing dengan tekanan pengeluaran untuk mensubsidi bahan bakar minyak atau listrik, lebih baik konsentrasi penuh membentuk badan , yang lengkap dengan perangkat dan dananya sebagaimana KPK, untuk mengurusi program SJSN ini. "Tidak ada undang-undnag yang mengharuskan pemerintah menggunakan uang negara untuk mensubsidi BBM atau listrik. Tetapi, ada UU yang meng haruskan pemerintah memberi jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui progam SJSN. Mengapa pemerintah sampai saat ini tidak melaksanakann ya? Di Tahiland, pemerintahnya meniadakan subsidi BBM namun seluruh rakyatanya ter-cover dengan program jaminan sosialnnya," tutur Hasbullah Thabrany.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 10, 2010 7:47 pm

MENGGUGAT ARAH SISTIM JAMINAN KESEHATAN
Sabtu, 20 Februari 2010
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Petugas Puskesmas Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terpaksa berkeliling secara rutin untuk mengunjungi lima desa sekitar. Ini disebabkan desa-desa tersebut lokasinya jauh dari puskesmas. Terkadang, pasien mereka bawa ke puskesmas jika membutuhkan tindakan medis lebih lanjut. Ketika orang miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan bila sakit, pemerintah pun ”berbaik hati” untuk membayarinya melalui sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat. Secara politis ini sangat bagus karena rakyat akan melihat bahwa pemerintah telah memerhatikan mereka.

Namun, berita tentang bayi yang disandera karena orangtuanya tidak mampu membayar, atau orang miskin yang ditolak rumah sakit (RS), menunjukkan bahwa dalam praktik masih ada masalah. Dari contoh- contoh kasus yang diberitakan media massa, masalahnya agaknya bukan pada tidak tersedianya dana, tetapi lebih pada birokrasi yang tidak dipahami atau tidak terjangkau oleh orang miskin.
Dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bidang kesehatan, masalah ini tidak dipersoalkan, tetapi justru jumlah dana yang disalurkan yang diperbesar dan cakupan yang diperluas, meliputi juga warga lembaga pemasyarakatan.

Masalah syarat administrasi ini memang pernah dibahas dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan, tetapi lebih dilihat dari kepentingan RS. Masalah kemudahan bagi rakyat yang benar-benar memerlukan kurang dipersoalkan. Terobosan yang akan diambil Menteri Kesehatan, sesuai program 100 hari, adalah membagikan kartu miskin. Bagaimana mekanisme pembagiannya, berapa lama masa berlaku, dan bagaimana mekanisme perpanjangan kartu itu belum diungkapkan.

Di Amerika Serikat (AS), salah satu hal yang memberi tambahan nilai pada akreditasi RS adalah jika rumah sakit memiliki social service department. Tugas bagian ini adalah melakukan verifikasi ke alamat pasien untuk meyakini bahwa pasien benar-benar miskin ketika ada pasien miskin yang tidak memiliki kartu jaminan sosial. Hal serupa barangkali juga dapat diterapkan di sini. Ketika pasien miskin datang tanpa kartu, pertolongan diberikan dulu. Kemudian, petugas rumah sakit (atau dinas sosial) melakukan pengecekan ke alamat pasien untuk memastikan apakah pasien benar-benar orang miskin.

Efisiensi
Problem lain dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah segi efisiensinya. Dalam sistem layanan kesehatan Indonesia yang liberal dan rendah disiplin, masalah ini merupakan titik rawan. Pengharusan menggunakan Diagnostic Related Groups (DRG) dan International Classification of Diseases (ICD) sebagai pedoman belum merupakan jaminan karena banyak dokter belum memahami. Dengan DRG, biaya ditetapkan bukan didasarkan pada tiap tindakan (fee for service), tetapi pada jenis diagnosis, sedangkan penetapan diagnosis mengacu kepada ICD 10.

Selama sistem masih sangat liberal, tarif rumah sakit ditetapkan berbeda-beda sesuai peraturan daerah, serta belum ada mekanisme pengawasan yang efektif, kebutuhan dana Jamkesmas dapat membengkak tanpa peningkatan kualitas pelayanan. Apalagi jika penentuan besaran dana untuk tiap pasien tidak didasari perhitungan aktuaria yang cermat.

Di sisi lain, rumah sakit sulit menghindar dari pola perhitungan berdasarkan fee for service akibat perilaku dokter kurang kooperatif untuk melakukan efisiensi. Maka, perhitungan biaya akan lebih besar daripada ketentuan DRG sehingga mereka merasa rugi kalau menangani pasien miskin.

Dapat dimengerti bila masih saja terjadi ada pasien miskin diminta membayar dengan dalih tindakan itu tak termasuk yang dijamin. Rakyat miskin yang dijanjikan mendapat pengobatan gratis kembali yang menjadi korban. Konsekuensi selanjutnya adalah penurunan mutu layanan.
Tanpa pengawasan terhadap mutu, akan terjadi pembengkakan biaya yang melampaui batas yang ditetapkan DRG. Komplikasi atau efek samping yang terjadi akibat perawatan yang kurang bermutu jadi alasan untuk membengkaknya biaya.

Negara-negara maju yang mempunyai program seperti Jamkesmas, membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi mutu layanan. Di AS ada Institute for Health Care Improvement (IHI), di Inggris ada National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), demikian juga di Australia dan Eropa.

Mereka melakukan penilaian terhadap pelayanan kesehatan bagi yang ditanggung negara dalam segi keamanan, cost-effectiveness, dan manfaat bagi pasien. Lembaga-lembaga pengawas mutu tersebut berisi bukan saja birokrat, tetapi juga tokoh profesi atau universitas dan wakil masyarakat pemakai jasa pelayanan.

Pengelolaan
Dengan berbagai kelemahan di atas, dana Jamkesmas seharusnya dikelola sebagaimana asuransi kesehatan sosial. Senyampang dengan rencana pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jamkesmas seyogianya dilebur ke dalam SJSN dan dianggap sebagai pembayaran premi bagi orang miskin. Jika pengelolaan SJSN benar-benar profesional, ia akan juga melakukan program preventif dan promotif serta menjamin pemerataan akses pelayanan bagi semua orang secara sama (equal) tanpa diskriminasi dan dengan mutu yang terjaga.

Pemerintah lalu tinggal membentuk lembaga pengawas yang mandiri seperti di negara-negara lain tadi. Selain itu, untuk efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan penggabungan antara Jamkesmas dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di daerah-daerah yang mampu sehingga tidak terjadi duplikasi dan pemborosan.

Di AS dan juga Australia, misalnya, beban itu dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Di AS, beban Jamkesmas orang miskin (medicare) ditanggung negara bagian, tetapi Jamkesmas untuk lanjut usia (medicaid) ditanggung pemerintah federal. Di Australia, beban operasional rumah sakit pemerintah (public hospital) 50 persen ditanggung pemerintah dan 50 persen lagi diperoleh dari SJSN.

Dalam program 100 hari KIB II, aspek populis dan ”dermawan” tampaknya yang lebih ingin ditonjolkan dibanding menyiapkan landasan untuk memperbaiki sistem pelaksanaannya secara konseptual sebagai dasar untuk melaksanakan UU SJSN (dijanjikan tahun 2014). Tanpa perbaikan sistem, beban Jamkesmas akan semakin besar tanpa dampak yang berarti bagi rakyat miskin.

Kartono Mohamad Mantan Ketua Umum PB IDI
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 11, 2010 5:28 am

JAMSOSTEK LAYAK PIMPIN SJSN
Suara Pembaruan, Kamis 10 Mei 2010
[JAKARTA] PT Jamsostek dinilai berpeluang menjadi lokomotif perubahan da- lam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) karena kaya pengalaman menyelenggarakan program jaminan sosial. Direktur SDM dan Umum PT Jamsostek Joko Sungkono kepada SP, Rabu (9/6), mengatakan, empat dari lima program SJSN sudah dilaksanakan PT Jamsostek dan hanya jaminan pensiun yang belum. “Saya pikir, PT Jamsostek sudah sangat siap melaksanakan amanat SJSN,” kata Joko.

PT Jamsostek tidak hanya unggul dalam pelayanan bagi pesertanya, tetapi juga memiliki segudang pengalaman dalam mengumpul iuran dari perusahaan (sektor swasta) yang prosesnya jauh lebih rumit dari pada pengelolaan dana APBN. “Sembilan prinsip pelaksanaan SJSN seperti kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan lainnya, menambah keyakinan, kami akan mampu menjadi leader,” kata Joko. PT Jamsostek juga sudah menggunakan model Managed Care yang memberikan proteksi atas risiko finansial akibat sakit secara menyeluruh dengan pelayanan kesehatan berjenjang, serta pelibatan dokter keluarga sebagai pemberi layanan pertama hingga layanan lanjutan.

Berpengalaman
Di samping memiliki infrastruktur kantor dan jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, SDM dan teknologi informasi yang kuat, PT Jamsostek juga berpengalaman selama 32 tahun lebih menyelenggarakan empat program jaminan sosial.
Keempatnya adalah te-naga program jaminan ke-celakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan.
Saat ini, peserta Jamsostek sebesar 29 juta orang, sekitar 8,7 juta merupakan peserta aktif dan sisanya peserta pasif. “Masyarakat tenaga kerja sudah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebagai kebutuhan untuk menjaga ketenangan dalam bekerja dan kepastian masa depan untuk meningkatkan produktivitas,” kata Joko. [E-8]
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 17, 2010 11:58 am

PENGATURAN JAMKESDA BATAL DILAKSANAKAN
Kamis, 17 Juni 2010 | 09:45 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan batal memberlakukan peraturan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah karena Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan tidak menyetujui penerapan aturan tersebut. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri, di Jakarta, Rabu (16/6/2010) menyatakan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 095 tahun 2010 yang diterbitkan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dengan jaminan kesehatan nasional beberapa bulan lalu tidak diapresiasi DPR. "DPR menganggapnya tidak sesuai dengan undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jadi aturan itu akhirnya dicabut," kata Usman Sumantri. Peraturan itu, menurut dia, sedianya mengatur kepesertaan, pembiayaan, pelayanan, pembentukan jejaring dan pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah secara terpadu selaras dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan pemerintah pusat.

"Jaminan kesehatan antardaerah berbeda-beda skema, paket manfaat, pembiayaan dan penyelenggaranya. Pemerintah sebenarnya ingin menyelaraskannya dengan jaminan kesehatan nasional dengan membuat aturan standar. Tapi ternyata tidak disetujui, jadi sekarang kami cuma bisa melakukan pembinaan sambil menunggu undang-undang tentang badan penyelenggara jaminan sosial nasional terbit," katanya. Secara terpisah anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra Surapaty mengatakan, komisi itu menolak rencana pengaturan tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.

"Menurut undang-undang, jaminan sosial harus diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Jamkesda tidak dijalankan oleh BPJS, tidak sesuai dengan undang-undang, jadi mengatur Jamkesda sama dengan melanggar undang-undang," katanya. Dia menambahkan, peraturan menteri kesehatan tentang pelaksanaan jaminan kesehatan daerah juga meliputi pembentukan badan penyelenggara di tingkat provinsi oleh gubernur dan di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. "Ini kan tidak bisa dilakukan menurut undang-undang," katanya. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menunggu undang-undang tentang BPJS terbit untuk memperbaiki penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat. "Akan lebih mudah dan jelas kalau undang-undang BPJS sudah ada," katanya serta menambahkan sampai saat ini DPR RI masih membahas draf rancangan undang-undang tentang BPJS.

Selama ini, sejumlah pemerintah daerah membuat program jaminan kesehatan sendiri untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi sebagian atau seluruh penduduk di wilayah kerjanya. Daerah yang tercatat sudah menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi warganya, menurut Usman, antara lain Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan dan Bali. "Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat sedang menjalankan proses ke arah itu," katanya. Pemerintah daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan dengan cara dan skema mereka sendiri. Model kepesertaan dan paket manfaatnya pun berbeda-beda. Sebagian menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi, namun ada juga yang menyelenggarakannya sendiri.

Menurut Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Chalik Masulili sampai akhir tahun 2009 program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah bagi penduduk yang tidak masuk kuota program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) cakupannya mencapai 10 juta penduduk.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 24, 2010 5:51 am

TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN JAMKESMAS 2008
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan baik dalam hal pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, upaya kesehatan, maupun lingkungan strategis kesehatan, termasuk pengaruh globalisasi. Berbagai kebijakan penting yang perlu menjadi acuan antara lain Pengembangan Desa Siaga, Obat Murah, Apotek Rakyat, Jamkesmas, Poskestren, Mushalla Sehat, dan P4K. Perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) sangat berpengaruh pada bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Upaya pelaksanaan Jamkesmas merupakan perwujudan pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan amanat Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun karena hingga saat ini peraturan pelaksana dan lembaga yang harus dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum terbentuk, Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai wujud pemenuhan hak rakyat atas kesehatan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program Jamkesmas, sebagai salah satu program unggulan Departemen Kesehatan, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan jumlah peserta 36,1 juta penduduk miskin. Untuk tahun 2007 dan 2008, jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang dijamin pemerintah terus meningkat hingga menjadi 76,4 juta jiwa. Peningkatan pemanfaatan program Jamkesmas menunjukkan bahwa tujuan program tersebut telah tercapai.

Sejarah Program Jamkesmas
Penamaan program Jamkesmas mengalami berbagai bentuk perubahan. Awalnya, sebelum program ini menjadi regulasi yang diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, berbagai upaya memobilisasi dana masyarakat dengan menggunakan prinsip asuransi telah dilakukan antara lain dengan program Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM). Dengan memobilisasi masyarakat diharapkan mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan tanpa harus meningkatkan anggaran pemerintah. Konsep yang ditawarkan adalah secara perlahan pembiayaan kesehatan harus ditanggung masyarakat sementara pemerintah akan lebih berfungsi sebagai regulator. Program DUKM secara operasional dijabarkan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Bermula dengan pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) Tahun 1998–2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS–BBM) Tahun 2002–2004. Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 yang disetujui dalam Sidang Umum MPR Tanggal 11 Agustus 2002, telah berhasil meletakkan pondasi pembiayaan dengan sistem jaminan, yang tertera dalam Pasal 34 (2) yaitu negara diberi tugas untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dua tahun kemudian, tepatnya Tanggal 19 Oktober 2004 disahkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang memberi landasan hukum terhadap kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial yang dimaksud di dalam Undang–Undang SJSN adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, termasuk diantaranya adalah kesehatan. Namun sampai saat ini sistem jaminan sosial yang diamanatkan dalam undang–undang tersebut masih belum berjalan karena aturan pelaksanaannya belum ada. Pada Tahun 2005, pemerintah meluncurkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikenal dengan nama program Asuransi Kesehatan Masyakat Miskin (Askeskin). Penyelenggara program adalah PT Askes (Persero), yang ditugaskan Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Program ini merupakan bantuan sosial yang diselenggarakan dalam skema asuransi kesehatan sosial. Setelah dilakukan evaluasi dan dalam rangka efisiensi dan efektivitas, maka pada tahun 2008 dilakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraannya. Perubahan pengelolaan program tersebut adalah dengan pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi pembayaran, yang didukung dengan penempatan tenaga verifikator di setiap rumah sakit. Nama program tersebut juga berubah menjadi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilakukan dengan mengacu pada prinsip–prinsip asuransi :
1. Pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan hanya untuk peningkatan kesehatan masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
3. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang.
4. Pelayanan kesehatan diberikan dengan prinsip portabilitas dan ekuitas.
5. Pengelolaan program dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Program Jamkesmas Tahun 2008
Dengan pertimbangan untuk mengendalikan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta mengingat keterbatasan pendanaan, pengelolaan program Jamkesmas tahun 2008 dilakukan langsung oleh Departemen Kesehatan. Pergantian pihak pengelola dengan tahun–tahun sebelumnya menyebabkan terjadinya perubahan–perubahan dalam pelaksanaannya, sehingga mekanisme pelaksanaan Program Jamkesmas tahun 2008 sebagai berikut:

1. Kepesertaan Jamkesmas
Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Jumlah sasaran peserta sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara nasional oleh Menkes. Berdasarkan Jumlah Sasaran Nasional tersebut Menkes membagi alokasi sasaran kuota Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota wajib menetapkan peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota. Administrasi kepesertaan Jamkesmas meliputi: registrasi, penerbitan dan pendistribusian kartu kepada peserta. Untuk administrasi kepesertaan Departemen Kesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengan kewajiban melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh PT Askes (Persero) untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota.
b. Entry data setiap peserta.
c. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta.
d. PT Askes (Persero) menyerahkan kartu peserta kepada yang berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota keluarga peserta.
e. PT Askes (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta rumah sakit setempat.

2. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan
Setiap peserta Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesmas menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), BKPM/BP4/BKIM dan rumah sakit (RS).
b. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menkes membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat, yang diketahui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi meliputi berbagai aspek pengaturan.
c. Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama. Penggantian biaya pelayanan kesehatan diklaimkan ke Departemen Kesehatan melalui Tim Pengelola Kabupaten/Kota setempat setelah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program ini.
d. RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM melaksanakan pelayanan rujukan lintas wilayah dan biayanya dapat diklaimkan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang bersangkutan ke Departemen Kesehatan. Pelayanan kesehatan RJTL di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan di Rumah Sakit, serta pelayanan RI di Rumah Sakit yang mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya (kecuali pelayanan haemodialisa) dilakukan secara terpadu sehingga biaya pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas Tahun 2008, atau penggunaan sistem INA-DRG (apabila sudah diberlakukan), sehingga dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosa sebagai dasar pengajuan klaim.

Dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas yang dilakukan oleh PPK dilakukan verifikasi, verifikasi terhadap pelayanan di Puskesmas (RJTP, RITP, Persalinan, dan pengiriman spesimen, transportasi dan lainnya) di laksanakan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota, sementara pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dilaksanakan oleh Pelaksana Verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK yang dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi dengan mengacu kepada standar penilaian klaim. Tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah diperolehnya hasil pelaksanaan program Jamkesmas yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Tiap-tiap RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM akan ditempatkan pelaksana verifikasi yang jumlahnya diperhitungkan dari jumlah TT yang tersedia di RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan beban kerja. Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat meliputi: verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan. Pelaksana Verifikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari di RS/BKMM/ BBKPM/BKPM/BP4/BKIM berdasarkan beban kerja di bawah koordinasi Tim Pengelola JAMKESMAS Kabupaten/ Kota.

Pelaksana verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan yang ditugaskan untuk melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK, dengan mengacu kepada standar penilaian klaim, dan memproses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:
a. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
b. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunaan SKTM hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.
c. Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergency.
Pelayanan tersebut meliputi
a. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit, BKMM/ BBKPM /BKPM/BP4/BKIM.
b. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit
c. Pelayanan obat-obatan
d. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik

d. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM dan RS peserta harus menunjukkan kartu peserta. Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero) mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk masyarakat miskin bersifat komprehensif sesuai indikasi medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain:
1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
a) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya baik dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan :  Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan  Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)  Tindakan medis kecil  Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal  Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita  Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN)  Pemberian obat.
b) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi pelayanan :  Akomodasi rawat inap  Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan  Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)  Tindakan medis kecil  Pemberian obat  Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)
c) Persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/dirumah pasien/praktek bidan swasta. d) Pelayanan gawat darurat (emergency). Kriteria/diagnosa gawat darurat, sebagaimana terlampir.

2) Pelayanan kesehatan di RS dan di BKMM/BBKPM/BKPM/ BP4/BKIM:
a) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), dilaksanakan pada Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik, poliklinik spesialis RS Pemerintah, BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM meliputi:  Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum  Rehabilitasi medik  Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik  Tindakan medis kecil dan sedang  Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan  Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/ keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)  Pemberian obat yang mengacu pada Formularium Rumah Sakit  Pelayanan darah  Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulit

b) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RS Pemerintah, meliputi :  Akomodasi rawat inap pada kelas III  Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan  Penunjang diagnostik: laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.  Tindakan medis  Operasi sedang dan besar  Pelayanan rehabilitasi medis  Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)  Pemberian obat mengacu Formularium RS program ini  Pelayanan darah  Bahan dan alat kesehatan habis pakai  Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK)

c) Pelayanan gawat darurat (emergency) kriteria gawat darurat, sebagaimana terlampir

3) Pelayanan Yang Dibatasi (Limitation)
a) Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp 150.000,- berdasarkan resep dokter.
b) Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah. c) Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling murah dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
d) Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi dalam aktivitas sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak berdasarkan harga yang paling efisien dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
e) Pelayanan penunjang diagnostik canggih. Pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus ‘life-saving’ dan kebutuhan penegakkan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh Komite Medik.

4) Pelayanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)
a) Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan
b) Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
c) General check up
d) Prothesis gigi tiruan.
e) Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
f) Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi.
g) Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam h) Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial

3. Tata Laksana Pendanaan
Sumber Dana berasal dari APBN sektor Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dan kontribusi APBD. Pemerintah daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah masing¬-masing Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Program Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial dimana dalam pembayaran kepada rumah sakit dalam bentuk paket, dengan berdasarkan klaim yang diajukan. Khusus untuk BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM pembayaran paket disetarakan dengan tarif paket pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap rumah sakit dan peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.

4. Pengorganisasian
Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesmas terdiri dari Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksana verifikasi di PPK dan PT Askes (Persero). Tim Pengelola Jamkesmas bersifat Internal lintas program Departemen Kesehatan sedangkan Tim koordinasi bersifat lintas Departemen. Tim Pengelola Jamkesmas melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi kegiatan–kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan sumber daya manusia, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi. Tim Pengelola Jamkesmas bersifat internal lintas program di Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain Tim Pengelola juga dibentuk Tim Koordinasi program Jamkesmas, yang bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait dalam berbagai kegiatan antara lain koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian. Dasar Hukum Pelaksanaan program

Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa ’Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan telah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Dasar hukum penyelenggaraan program Jamkesmas adalah:
1. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang–Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun 2008
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jika mencermati peraturan–peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program Jamkesmas telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Menkes memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan negara di bidang kesehatan, dan pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi resiko sosial. Bantuan sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk Jaminan Kesehatan yang penyelengaraannya dalam skema asuransi sosial. Secara umum asuransi kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu asuransi komersial (sukarela) dan asuransi sosial (wajib).

Penyelenggara asuransi komersial biasanya adalah swasta murni, dan dalam menentukan premi dilakukan oleh badan penyelenggara atau pihak asuradur itu sendiri dan berbasis pada kepesertaan sukarela yang tujuannya adalah mencari laba (for profit). Sedangkan asuransi sosial penyelenggaranya adalah BUMN atau suatu badan yang ditunjuk oleh pemerintah, dan dalam penyelenggaraannya ada intervensi pemerintah baik dalam menetapkan tarif maupun menentukan jenis layanan termasuk kepesertaannya, dimana basis utamanya adalah regulasi bukan respon pasar sehingga tidak mencari laba (not for profit).

Negara menggunakan dana yang berasal dari APBN untuk membayar premi peserta. Jika melihat sejarahnya asuransi dapat dipakai pemerintah suatu negara untuk memberikan jaminan sosial (social security) bagi rakyatnya. Pemerintah berperan sebagai penanggung anggota masyarakat, dan anggota masyarakat berkedudukan sebagai tertanggung. Anggota masyarakat diwajibkan membayar iuran yang berfungsi sebagai premi. Dalam program Jamkesmas tersebut, peserta yang merupakan penduduk miskin dan hampir miskin dibayarkan preminya oleh negara. Untuk penyelenggaraan di masa yang akan datang, perlu dilakukan kajian apakah program ini dapat dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan BLU, tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat dapat tercapai.

Daftar Pustaka Prakoso Djoko, Murtika I Ketut, Hukum Asuransi Indonesia, 2004, PT Rineka Cipta, Jakarta, Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta. Republik Indonesia, (2008), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jakarta. Saefuddin Fedyani, Ilyas Yaslis, Managed Care: Mengintegrasikan Penyelenggaraan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI dan PT (Persero) Askes, Jakarta. Thabrany Hasbullah, Asuransi Kesehatan Nasional, Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia, Jakarta.

Disajikan oleh : Sundoyo, SH, Mkes, MHum dan Siti Maimunah Siregar, SH
Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan R.I.
Jalan H.R. Rasuna Blok X5 Kav No. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 24, 2010 6:03 am

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SALAH SATU CARA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
1. A. Pendahuluan
Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin, hal ini dapat digambarkan bahwa angka kematian ibu dan angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup (Susenas, 2003) dan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003).

Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan didalam pelayanan kesehatan terutama yang terkait dengan biaya pelayanan kesehatan, ketimpangan tersebut diantaranya diakibatkan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran swadana (out of pocket). Biaya kesehatan yang mahal dengan pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket semakin mempersulit masyarakat untuk melakukan akses ke palayanan kesehatan.

Selama ini dari aspek pengaturan masalah kesehatan baru di atur dalam tataran Undang-Undang dan peraturan yang ada dibawahnya, tetapi sejak Amandemen UUD 1945 perubahan ke dua dalam Pasal 28H Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Amandemen UUD 1945 perubahan ke tiga Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

Untuk memenuhi dan mewujudkan hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan kewajiban pemerintah penyediaan fasilitas kesehatan sebagai amanat UUD 1945 serta kesehatan adalah merupakan kesehatan merupakan Public Good maka dibutuhkan intervensi dari Pemerintah.

1. B. Jaminan Kesehatan Masyarakat
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997 telah memberikan andil meningkatkan biaya kesehatan berlipat ganda, sehingga menekan akses penduduk, terutama penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah masalah pembiayaan kesehatan dan transportasi. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pelayanan kesehatan yang mendorong peningkatan biaya kesehatan, diantaranya perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket, dan subsidi pemerintah untuk semua lini pelayanan, disamping inflasi di bidang kesehatan yang melebihi sektor lain.

Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 Pemerintah melaksanakan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dimulai dengan pengembangan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS-BK) tahun 1998 – 2001, Program Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PDPSE) tahun 2001 dan Program Kompensasi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Tahun 2002-2004. Program-program tersebut diatas berbasis pada ‘provider’ kesehatan (supply oriented), dimana dana disalurkan langsung ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Provider kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berfungsi ganda yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dan juga mengelola pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Kondisi seperti ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terjadinya defisit di beberapa Rumah Sakit dan sebaliknya dana yang berlebih di Puskesmas, juga menimbulkan fungsi ganda pada PPK yang harus berperan sebagai ‘Payer’ sekaligus ‘Provider’.

Dengan di Undangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan perubahan yang mendasar bagi perasuransian di Indonesia khusunya Asuransi Sosial dimana salah satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dinayatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperolah manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses ke fasilitas kesehatan atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian undang-Undang tersebut belum dapat di implementasikan mengingat aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden sampai dengan saat ini belum satupun diundangkan kecuali Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Belum dapat diimplementasikannya Undang– Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional semakin membuat kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu sulit untuk mendapatkan pelayanan.

Sejak awal agenda 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu telah berupaya untuk mengatasi hambatan dan kendala terkait dengan pelayanan kesehatan khusunya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yaitu kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu dengan nama Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN). PT Askes (Persero) dalam pengelolaan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) didasarkan pada Undang-Undang Nomor ........ tentang Badan Umum Milik Negara dimana dalam Pasal ...... dinyatakan bahwa ................

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu dengan mana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mengacu pada prinsip-prinsip asuransi sosial:
1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu.
2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
3. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.
4. Transparan dan akuntabel.

Pada semester I tahun 2005, penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin dikelola sepenuhnya oleh PT Askes (Persero) meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di RS dengan sasaran sejumlah 36.146.700 jiwa sesuai data BPS tahun 2004. Dalam perjalanannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di semester I tahun 2005, ditemukan permasalahan yang utama yaitu perbedaan data jumlah masyarakat miskin BPS dengan data jumlah masyarakat miskin di setiap daerah disertai beberapa permasalahan lainnya antara lain: program belum tersosialisasi dengan baik, penyebaran kartu peserta belum merata, keterbatasan sumber daya manusia PT Askes (Persero) di lapangan, minimnya biaya operasional dan manajemen di Puskesmas, kurang aktifnya Posyandu dan lain-lain.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pada semester II tahun 2005, mekanisme penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin diubah. Untuk pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskemas melalui bank BRI. PT Askes (Persero) hanya mengelola pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit (RS). Disamping itu sasaran program disesuaikan menjadi 60.000.000 jiwa.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman pelayanan kesehatan di masa lalu dan upaya untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien masih perlu diterapkan mekanisme jaminan kesehatan yang berbasis asuransi sosial. Penyelenggaraan program ini melibatkan beberapa pihak yaitu Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan), Pemerintah Daerah, Pengelola Jaminan Kesehatan (PT.Askes (Persero)), dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit dimana masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan dengan biaya dan mutu yang terkendali.

Berlandaskan pada upaya pengembangan sistem jaminan tersebut pada tahun 2006, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit dikelola sepenuhnya melalui mekanisme asuransi sosial oleh PT Askes (Persero).

Dengan pertimbangan pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabiltas, serta mengingat keterbatasan pendanaan, dilakukan perubahan pengelolaan program Askeskin pada tahun 2008, dengan memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi pembayaraan dengan didukung penempatan tenaga verifikator di setiap Rumah Sakit. Selain itu mulai di berlakukannya Tarif Paket Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit dengan nama program berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Peserta Jamkesmas telah dibagi dalam bentuk Kuota disetiap Kabupaten/Kota berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2006. kuota tersebut menimbulkan persoalan mengingat masih banyak masyarakat miskin di Kabupaten/Kota yang tidak masuk/menjadi peserta Jamkesmas sementara kebijakan Jamkemas adalah bagi masyarakat miskin diluar Kuota yang ditetapkan maka menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Program ini telah berjalan memasuki tahun ke–5 (lima) dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan tidak mampu dan pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Pelaksanaan Jamkesmas 2009 merupakan kelanjutan pelaksanaan Jamkesmas 2008 dengan penyempurnaan dan peningkatan yang mencakup aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, organisasi dan manajemen. Untuk aspek kepesertaan, Jamkesmas mencakup 76,4 juta jiwa dengan dilakukan updating peserta Jamkesmas di Kabupaten/Kota, optimalisasi data masyarakat miskin, termasuk gelandangan, pengemis, anak terlantar dan masyarakat miskin tanpa identitas. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap masyarakat miskin di luar kuota. Dalam program ini, masih melibatkan PT Askes (Persero) yaitu melaksanakan tugas dalam manajemen kepesertaan Jamkesmas, Dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan penerapan sistem Indonesian Diagnosis Related Group (INA–DRG) dalam upaya kendali biaya dan kendali mutu pada seluruh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan sejak 1 Januari 2009.

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu selanjutnya disebut peserta Jamkesmas, sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 yang dijadikan dasar penetapan jumlah sasaran peserta secara Nasional oleh Menteri Kesehatan RI (Menkes) sesuai SK Menkes Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 yang telah ditetapkan nomor, nama dan alamatnya melalui SK Bupati/Walikota tentang penetapan peserta Jamkesmas serta gelandangan, pengemis, anak terlantar, masyarakat miskin yang tidak memiliki identitas, pasien sakit jiwa kronis, penyakit kusta dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menjadi peserta Jamkesmas.

Apabila masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdapat dalam kuota Jamkesmas, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan mekanisme pengelolaannya mengikuti model Jamkesmas, hal tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat miskin terlindungi jaminan kesehatan dan dimasa yang akan datang dapat dicapai universal coverage. Sampai saat ini masyarakat yang sudah ada jaminan kesehatan baru mencapai 50,8% dari kurang labih 230 juta jiwa penduduk, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

KONDISI PENCAPAIAN TARGET JAMINAN KESEHATAN SAMPAI TAHUN 2009
Jenis Jaminan - Jumlah (Juta)
Askes Sosial (PNS) 14,9
Askes Komersial 2,2
Jamsostek 3,9
ASABRI 2,0
Asuransi Lain 6.6
Jamkesmas 76,4
Jamkesmas Daerah 10,8
Jumlah / Total 116,8
Persentase thd Penduduk (tahun 2009 = 230 jt) 50.8%
Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2014 Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan diharapkan sudah terjadi universal coverage untuk itu strategi yang perlu dibangun dalam rangka universal coverage adalah :
1. Peningkatan cakupan peserta Pemda (Pemda)
2. Peningkatan cakupan peserta pekerja formal (formal)
3. Peningkatan cakupan peserta pekerja informal (in-formal)
4. Peningkatan cakupan peserta individual (individu)
Peningkatan cakupan dalam rangka universal coverage tidak mungkin dilakukan dilakukan secara bertahap dengan strategi sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

PENTAHAPAN UNIVERSAL COVERAGE 2014
Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Untuk mencapai Universal Coverage pada tahun 2014 maka perlu ada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal yang paling penting dalam mensinegikan jaminan kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdapat dalam Keputusan Bupati/Walikota akan dibiayai dari APBN, Masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari APBD, Kelompok Pekerja dibiayai dari institusi masing-masing ( PNS, ASABRI, JAMSOSTEK) dan kelompok individu (kaya dan sangat kaya) membiayai diri sendiri dengan asuransi kesehatan komersial atau asuransi kesehatan lainnya. Untuk itu skenario dalam pembiayaan jaminan kesehatan dalam rangka universal coverage dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA MENUJU UNIVERSAL COVERAGE
Sumber : Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sampai saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan menyediakan dana melalui APBD dalam rangka memberikan jamianan kesehatan bagi masyarakatnya diluar kuota Jamkesmas. Namun pelaksanaanya antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain berbeda-beda, sampai saat ini sekurang-kurangnya ada dua nama program dalam pelayanan kesehatan di daerah yaitu Jaminan Kesehatan Daerah dengan Bapel dan Pelayanan Kesehatan Gratis untuk semua penduduk.


1. C. JAMINAN KESEHATAN DAERAH
Bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan keuangan, maka masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas pelayanan kesehatannya di tanggung oleh Pemerintah daerah yang penyelenggaraanya berbeda-beda. Pertanyaan yang harus terjawab adalah “ Dapatkah uang yang disediakan Pemerintah Daerah dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip asuransi sosial seperti Jamkesmas dengan nama Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 22H dinyatakan bahwa daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan sistem jaminan sosial yang didalamnya adalah termasuk jaminan kesehatan.

2. Keputusan Mahkamah Konsititusi dalam Judicial Review pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 diputuskan bahwa :

1. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah pembentukan badan penyelenggara Jaminan Sosial Nasional tingkat Nasional yang berada dipusat.

2. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 karena materi yang terkandung didalamnya telah tertampung dalam Pasal 52 yang apabila diertahankan keberadaanya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

3. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (2) walaupun tidak dimohonkan dalam potitum namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ayat (3) sehingga jika dipertahankan keberadaanya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

4. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 52yang dimohonkan tidak cukup beralasan.

Menyatakan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf B tentang pembagian urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dalam sub bidang pembiayaan kesehatan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan
1). Pengelolaan/penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi,
2). Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ( tugas perbantuan).

Sementara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan melakukan
1). Pengelolaan/penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai dengan kondisi lokal,
2). Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional ( tugas perbantuan).


Dari tigal hal tersebut diatas maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah. Namun demikian agar dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Substansi materi pokok yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah :

1. Peserta dan Kepesertaan :
Dalam Bab ini muatan materi yang perlu diatur adalah hal-hal sebagai berikut :
1. Siapa yang akan menjadi peserta dalam Jamkesda Selatan. Apakah seluruh masyarakat atau hanya masyarakat miskin saja, bagaimana dengan masyarakat yang selama ini sudah memegang premi atau dijamin dengan jaminan kesehatan lain, apakah tetap menjadi peserta dalam Jaminan Kesehatan ini. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Jaminan Kesehatan ada Jaminan Kesehatan bagi PNS, JAMSOSTEK, ASABRI dan Asuransi Komersial Lainnya.

2. Bagaimana mekanisme pendaftaranya
3. Apa bukti/tanda bahwa seseorang adalah sebagai peserta Jamkesda (apakah cukup dengan KTP atau ada bukti khusus)
4. Apakah perlu dilakukan klasifikasi terhadap peserta Jaminan Kesehatan ( masyarakat miskin, masyarakat mampu, masyarakat kaya dengan iur biaya).
5. Apa saja hak dan kewajiban dari Peserta
6. Apakah masyarakat diluar Kabupaten/Kota, boleh menjadi peserta Jamkesda.

7. Pembiayaan :
Dalam Bab Pembiayaan hal –hal yang perludiperhatikan atau yang perlu diatur dalam BAB ini adalah :
1. Premi akan dibayar oleh siapa ( Apakan akan dibayar oleh Pemda) atau peserta tetap akan dikenakan iur biaya
2. Apakah iuran biaya akan dipungut pada saat pelayanan kesehatan atau diawal pada saat menjadi peserta.
3. Berapa besaran premi, besaran premi akan menggambarkan manfaat atau pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta .

1. Bagaimana tatacara pembayaran kepada PPK setelah melakukan pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesda.
2. Pelayanan :

Hal- Hal yang perlu diatur dalam Bab ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah semua jenis pelayanan akan ditanggung oleh jaminan kesehatan ini.
2. Bagaimana dengan system rujukan
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) mana saja yang boleh memberikan pelayanan, apakah hanya Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah saja atau semua fasilitas boleh melayani peserta Jamkesda .
4. Bagaimana dengan peserta yang dirawat di PPK di luar wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota. ( Bagaimana dengan Portabilitas)
5. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BAPEL) /Pengorganisasian

Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Daerah tersebut mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan Jamkesda, untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bab tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Apa tugas pokok dan fungsi dari Bapel tersebut.
2. Apakah Bapel tersebut merupakan UPTD atau LTD dari Pemeritah Daerah atau suatu Badan yang independent.
3. Apakah UPTD atau LTD tersebut secara bertahap akan menjadi PK-BLU atau PK- BLUD.
4. Siapa saja yang boleh duduk dalam Bapel dan bagaimana system penggajiannya.
5. D. Kesejahteraan diwujudkan melalui Jamkesmas

Perlunya dibentuk Pemerintah Republik Indonesia adalah dalam rangka untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) dan untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan), hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke IV “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. dst.

Salah satu unsur kesejahteraan adalah kesehatan, sehingga pembentuk Pemerintah Republik Indonesia sudah menganggap begitu pentingnya masalah kesehatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian dari tujuan dibentuknya suatu Pemerintah Republik Indonesia yaitu dalam rangka untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) dan untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan) dimana salah satu unsur kesejahteraan adalah kesehatan.

Biro Hukum & Organisasi Departemen Kesehatan R.I.
Jalan H.R. Rasuna Blok X5 Kav No. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Thu Jun 24, 2010 9:08 pm

MENKO KESRA MINTA DPR SATU BAHASA SOAL SJSN
Kamis, 24 Juni 2010 - Suara Pembaruan
[JAKARTA] Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, target Millennium Development Goals (MDGs) bisa dicapai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sayangnya, SJSN tidak bisa berjalan karena hingga saat ini RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum disahkan oleh DPR.
"Pemerintah sudah memiliki kesamaan bahasa untuk melaksanakan SJSN. Seharusnya, DPR juga satu bahasa, tidak ada lagi perdebatan. Saat ini, kami hanya memprioritaskan Jamkesmas, namun ke depan, harus berlaku universal coverage agar semua orang dijamin sama tanpa kecuali," kata Menko pada peluncuran “Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak” di Jakarta, Rabu (23/6). Dikatakan, sambil menunggu disahkannya RUU BPJS, pemerintah sedang mengkaji sistem SJSN, apakah bentuk asuransi atau bukan. Disebutkan, hingga saat ini beberapa persoalan sosial sudah bisa diatasi oleh pemerintah, misalnya menurunnya angka kemiskinan dan kesetaraan gender pun meningkat. “Namun, karena belum ada SJSN, penurunan angka inveksi baru HIV serta penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi/balita, belum tercapai sesuai target. Padahal, hal itu merupakan satu dari enam poin penting capaian MDGs, yang tinggal empat tahun lagi,” katanya.

Implementasi
Kendalanya antara lain, masyarakat miskin terlambat mengakses layanan kesehatan atau medis, karena keterbatasan ekonomi. “Di sinilah pentingnya universal coverage melalui implementasi SJSN, sebagaimana amanat UU 40/2004,” katanya. Secara terpisah, Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Muhammad menjelaskan, pengesahan RUU BPJS tahun ini terancam gagal karena masih menjadi rebutan di DPR. Masih terjadi lobi yang begitu kuat dan gencar di DPR soal siapa serta kedudukan dari BPJS yang akan dibentuk. Namun, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima membantah adanya lobi, apalagi berbau uang. Politisi dari partai PDI-P ini mengimbau pada anggota legislatif untuk tidak fragmatis. [D-13]
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:11 am

RS PUBLIK, TUGAS MULIA, BEBAN SEGUNUNG
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:49 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Suasana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (29/3). RSUD Pasar Rebo adalah satu dari 13 badan usaha milik daerah yang terancam dijual karena tidak menyetor dividen ke pos pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berlaku sejak 28 Oktober 2009 membagi pengelolaan rumah sakit menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat.

Rumah sakit publik dikelola pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum nirlaba. Rumah sakit privat dikelola badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau persero dengan tujuan profit. Badan hukum nirlaba menurut UU ini tidak membagi sisa hasil usaha kepada pemilik, tetapi untuk meningkatkan pelayanan; bentuk badan dapat yayasan, perkumpulan, dan perusahaan umum. Dengan kata lain, biaya layanan dapat lebih murah daripada RS privat. UU tersebut membawa konsekuensi perlu pembedaan lebih jelas antara RS publik dan RS privat karena RS publik mendapat fasilitas insentif pajak seperti diatur Pasal 30 bagian (h).

Kepala Divisi Pajak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) Drs Syarifuddin Umar Hani MM, Senin (21/6), mengatakan, definisi RS publik dan RS privat perlu diperjelas. Dia tambahkan, sejumlah anggota Perssi mengeluhkan tidak adanya perbedaan insentif pajak antara RS nirlaba dari RS privat, terutama rumah sakit publik nonpemerintah yang umumnya dimiliki yayasan dan perkumpulan. Bagi RS publik, insentif pajak itu sangat bermakna. ”Dapat kami pakai membeli alat baru dan mengganti yang sudah tua, juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, misalnya, membiayai dokter mengambil spesialisasi. RS pemerintah mendapat dana dari APBN atau APBD, sementara kami harus mencari dana sendiri,” jelas Direktur Keuangan RS Islam Jakarta Drs HS Eko Prijono MM.

Pajak, retribusi, dan izin
RS publik pada tahun 1980-an pernah mendapat insentif keuangan dari pemerintah dengan diberlakukannya tarif sosial, antara lain untuk air PAM dan listrik serta potongan 50 persen untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekarang tarif sosial ditiadakan, pajak badan tidak ada bedanya dari lembaga profit, dan PBB pun tidak mendapat keringanan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2009 mengatur, keringanan PBB hanya untuk perusahaan merugi atau yang kesulitan likuiditas tahun sebelumnya.

Dalam praktik, prosedur mengurus keringanan PBB tak mudah sehingga berkonsekuensi biaya karena butuh waktu dan tenaga tambahan. ”Harapan kami, kalau sudah ditetapkan sebagai badan nirlaba, potongan itu otomatis serta prosedurnya mudah dan transparan seperti mengurus STNK kendaraan yang bisa melalui layanan mobil keliling,” kata Eko. Bagi RS publik seperti RS Islam Jakarta, PBB menjadi beban karena RS berdiri saat harga tanah masih murah. Sekarang, RS Islam berada di tengah kota dan tanahnya luas sehingga PBB-nya pun tinggi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum Sigit Wijayanta PhD mengatakan, pajak RS swasta memang sedikit kompleks. Tetapi, tetap harus ada pembedaan antara RS privat dan RS publik dengan, antara lain, melihat tata kelola dan sistem akuntansi RS. Dia mengakui, tidak adanya beda nyata antara harga dan layanan RS membuat pemerintah ragu memberi keringanan pajak. Di sisi lain, dari penelitian terhadap RS berbasis yayasan keagamaan, terutama yang religius, Sigit menemukan semua melakukan layanan sosial dengan baik. ”Memang harus disaring dengan benar. Selama semua dikembalikan dalam bentuk layanan dan untuk orang miskin, pemerintah harus membantu,” kata Sigit.

Mengurus RS di Indonesia memang rumit. Selain biaya tetap untuk obat, dokter, dan peralatan, RS masih dibebani bermacam pajak, perizinan, dan retribusi yang tidak beda dari usaha komersial. Pajak yang ditarik pemerintah pusat mulai dari pajak penghasilan badan, karyawan, jasa dokter hingga barang dan jasa; pajak pertambahan nilai gedung, barang modal, alat kesehatan dan obat dari apotek untuk pasien rawat jalan; dan PBB.

Selain itu, setidaknya ada 33 jenis perizinan yang harus dibayar, mulai dari izin pengesahan instalasi petir, analisis dampak lalu lintas, pemakaian diesel, truk sampah, reklame (petunjuk jalan ke arah RS), hingga ketenagakerjaan, termasuk tenaga dinas malam. Padahal, rumah sakit sudah pasti harus berjaga 24 jam.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya membolehkan pemerintah provinsi menarik pajak untuk kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kabupaten/kota hanya boleh menarik pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Konflik
Dengan begitu banyak pajak dan retribusi, ketentuan pemberian insentif pajak untuk RS nirlaba dalam UU Rumah Sakit berada dalam situasi berkonflik kepentingan dengan UU perpajakan. ”Retribusi masih sangat banyak dengan alasan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti izin lift, boiler, bejana tekan, instalasi listrik. Tarifnya juga tidak jelas,” kata Sjarifuddin. Dampak tak jelasnya insentif untuk RS publik sudah terlihat. Menurut penelitian pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Prof dr Laksono Trisnantoro dkk, antara tahun 2003 dan 2008 jumlah rumah sakit privat berlipat dua (Grafis). Sementara pada tahun 2002-2008 ada 25 RS yayasan berubah menjadi RS privat. Sebaliknya, hanya lima RS privat menjadi yayasan.

Jumlah sumbangan donatur yang berperan penting dalam pengembangan RS publik nonpemerintah juga menyurut. Penyebabnya, menurut Sigit, antara lain tidak ada insentif pajak, yaitu pajak dikenakan dari penghasilan awal donatur, bukan dari dana sisa setelah dikurangi sumbangan. Faktor lain, suasana yang berbeda dari tahun 1950-an ketika banyak RS publik nonpemerintah berdiri. ”Sekarang, donatur menganggap dokter sudah kaya, jadi tak perlu dibantu,” kata Eko. Dalam situasi seperti ini, kembali pasien yang harus menanggung beban. Semua biaya rumah sakit dikembalikan kepada pasien sehingga biaya pengobatan menjadi mahal dan jangkauan layanan untuk orang miskin semakin terbatas.(Ninuk M Pambudy/Atika Walujani)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL   Fri Jun 25, 2010 8:14 am

SATIMAH BUTUH LAYANAN KESEHATAN
Jumat, 25 Juni 2010 | 07:54 WIB
Kompas/Hendra Agus Setyawan
Oleh Clara Wresti
Satimah sedang menunggu giliran di bagian fisioterapi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Selasa (22/6) adalah hari terakhir nenek sembilan cucu yang tak punya penghasilan itu menjalani terapi terakhir dari 12 terapi yang diperintahkan dokter untuk mengobati tangan kanannya yang nyeri. ”Kalau suruh bayar sendiri, mana punya uang. Paling saya bawa Rp 4.000 buat ongkos pulang-pergi naik (angkutan umum) KWK,” tutur Satimah. Dia kehilangan penghasilan Rp 5.000 per hari dari untung berjualan nasi uduk setelah lahan tempat dia berjualan dimanfaatkan pemiliknya sejak dua tahun lalu. Dengan memegang kartu Keluarga Miskin (Gakin) DKI Jakarta, Satimah bisa berobat gratis di RSUD Koja.

Di Makassar, Sao (40), pedagang sayur di Pasar Wajo, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, mengaku puas dengan pelayanan RS Islam Faisal di Makassar. Dia kembali ke RS publik itu untuk pengobatan tumor kandungan istrinya, Wasuminah (38), sejak dua minggu lalu. Tahun lalu, dia juga berobat ke RS tersebut. Menurut Sao, para perawat cukup terbuka dengan menunjukkan bukti obat-obatan yang digunakan. Selama perawatan, dia hanya membayar Rp 400.000 untuk obat-obat nongenerik yang harus dibeli di luar apotek RS tersebut.

Satimah enggan berobat ke RSUD Koja untuk masalah jantungnya karena petugas kesehatan di bagian jantung kurang ramah dan memilih berobat ke RS Islam Cempaka Putih. Dia tetap mendapat pengobatan gratis di RS publik itu meskipun harus mengeluarkan ongkos transport lebih mahal. Suwarni (64), istri pensiunan kepolisian, yang menderita diabetes kronis, juga memilih RSUD Koja karena biaya berobatnya murah. Peserta asuransi kesehatan Askes ini hanya membayar Rp 19.000 untuk pemeriksaan darah, sementara di RS lain yang juga melayani Askes dia harus membayar tiga kali lipat.

Meski begitu, dia mengeluhkan juga layanan petugas bagian farmasi yang kurang ramah. ”Saya mengerti RS ini pasiennya banyak sekali, sementara petugasnya kurang, tetapi tidak ada salahnya petugas bersikap sopan. Apalagi kepada orang tua seperti saya,” kata Suwarni yang menyebut juga lebih banyak petugas yang melayani dengan baik dan RSUD Koja lumayan baik dan bersih untuk ukuran RS pemerintah.

RS publik
Saat ini Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat sedang menyusun RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai implementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004. Sistem jaminan kesehatan saat ini dianggap tidak menjangkau sebagian besar warga yang tidak tergolong miskin, tetapi akan menghadapi kesulitan besar ketika sakit. Bagi warga kurang mampu, RS publik milik pemerintah atau nonpemerintah yang dikelola yayasan dan perkumpulan adalah tumpuan layanan kesehatan. Sebagai RS publik, rumah sakit tidak mencari keuntungan untuk mengembalikan modal pemilik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mensyaratkan, RS publik dikelola pemerintah pusat dan daerah serta badan usaha nirlaba yang keuntungan dari kegiatan dikembalikan menjadi layanan bagi pasien. Sebagai imbalan, UU menetapkan RS publik mendapat insentif pajak. Dengan demikian, RS publik dapat melayani masyarakat kurang mampu.

RSUD Koja yang berdiri Agustus 1952, misalnya, menjadi favorit warga Jakarta Utara yang memiliki banyak warga miskin, warga asli maupun pendatang. Menurut Direktur Utama RSUD Koja Togi Aswan Sinaga, 73 persen dari total pasien adalah pemegang kartu Gakin, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan Jamkesmas. Merekalah yang membuat RSUD ini berjalan. ”Setiap hari 300-400 pasien (Gakin, SKTM, dan Jamkesmas) berobat ke sini,” papar Togi.

Dengan menangani pasien pemegang kartu Gakin, SKTM, dan Jemksemas, RSUD mendapat penggantian dari pemerintah yang menyubsidi layanan kesehatan warga tidak mampu. Dari 335 tempat tidur, 189 buah untuk pasien kelas III dengan biaya Rp 20.000 per hari. Meski demikian, tiap hari ada 5-6 pasien mengantre untuk bisa rawat inap di kelas III.

Di Makassar, RSI Faisal di Jalan AP Pattarani melayani pasien tak mampu pada tahun 1997 ketika diminta pemerintah daerah melayani 70 pengungsi asal Timor Timur. Tahun 2009, RS itu melayani 3.155 warga miskin, antara lain peserta Jamkesmas. Pada tahun 2007, RSI itu mendapat bantuan pemerintah, gedung tiga lantai untuk perawatan warga tak mampu berkapasitas 68 tempat tidur dan ruang pemeriksaan serta laboratorium.

”Kami mengutamakan penanganan kesehatan. Kartu Jamkesmas bisa ditunjukkan belakangan asal tidak lebih dari 24 jam,” kata Direktur RSI Faisal Prof Dr dr Arifuddin Djuanna SpOG(K) pekan lalu. RSI yang yayasannya diketuai mantan Wapres Jusuf Kalla itu juga menerapkan subsidi silang untuk pasien tak mampu selain dari Jamkesmas.

Di Medan, Sumatera Utara, RS Santa Elisabet, yang beroperasi sejak tahun 1930 dan terbuka untuk semua, dari awal sudah menetapkan diri sebagai rumah sakit nirlaba. Sampai kini, 20 persen dari 260 tempat tidur RS itu disediakan bagi warga kurang mampu meskipun belum diikutkan program Jamkesmas oleh pemerintah. Tarifnya Rp 110.000 per hari untuk kelas III dan gratis untuk kelas IV. ”Untuk biaya operasional, kami menerapkan subsidi silang,” kata Alfred C Satyo, Kepala Humas RS Santa Elisabet, di kantornya, Selasa (22/6).

Insentif pemerintah
Dengan bentuk badan usaha nirlaba dan mendapat tugas sosial tetapi harus dapat membiayai dan mengembangkan diri, RS publik layak mendapat insentif dari pemerintah. Sebagai RSUD, Koja mendapat bantuan APBD DKI Jakarta sebesar 40 persen dari biaya operasional. Sisanya, seperti untuk gaji pegawai non-pegawai negeri sipil (PNS), obat, gizi dan pelayanan, dibiayai dari pendapatan RS. Dari 691 pegawai di RSUD Koja, 225 di antaranya PNS. ”Yang PNS digaji berdasarkan gelar, jabatan, dan masa kerja oleh pemerintah. Yang non-PNS dibayar berdasar UMR,” jelas Togi.

Gaji rendah ini membuat RSUD Koja kesulitan mencari tenaga dokter spesialis sehingga hanya tersedia satu dokter di tiap bidang. Bahkan ada dokter spesialis yang bersifat konsulen, datang seminggu dua kali. ”Kami sudah mencoba memberi insentif 45 persen dari tindakan oleh dokter. Tetapi, karena biaya tindakan juga murah, maka uang yang didapat dokter juga sedikit,” tambah Togi. RSUD menetapkan biaya dokter spesialis Rp 10.000, sementara layanan sama di RS privat di Jakarta bisa di atas Rp 150.000 per konsultasi.

Dokter-dokter pun semakin tua dan beberapa menjelang pensiun. Permintaan tenaga dokter kepada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Dinas Kesehatan DKI belum berhasil. Peralatan juga semakin tua, begitu pun ruang perawatan kelas III banyak yang bocor. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo sudah mengunjungi RS tersebut dan sepakat merenovasi, tetapi sampai kini belum terwujud.

Sikap mental pasien pun tak membantu. Ada yang pura-pura miskin, tetapi juga ada yang pura-pura mampu. Ketika tagihan kelas II datang, mereka mengajukan SKTM, sementara yang pemerintah mengganti perawatan kelas III. ”Pasien sudah pasang badan, terserah mau diapakan. Kalau sudah begitu, rumah sakit mau bagaimana?” keluh Togi. Itu pun masih ditambah dengan percaloan SKTM.

Karena itu, pemerintah harus menyusun basis data pemegang Jamkesmas dan Gakin serta setiap warga dengan nama dan alamat jelas. Selain itu, insentif perpajakan bagi RS publik akan sangat membantu RS meningkatkan layanannya. Bagi warga kurang mampu seperti Saiful (29) dari Tugu Utara, Koja, RSUD tetap dibutuhkan. ”Ibaratnya naik metromini atau taksi. Kalau mau nyaman, naik taksi. Kalau cari murah ya naik metromini. Yang penting tempat yang dituju tercapai. Dapat obat dan sembuh,” kata dia. (RIZ/MHF/NMP)
Back to top Go down
 
UU RI No. 40 Th. 2004 tentang SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Back to top 
Page 1 of 7Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Similar topics
-
» Saint John Bosco (2004) (ENGLISH)
» Mirchi [2004] [DvdRip] [Hot Hindi Movie] [Www.DesiDhamal.Com]
» 2004 Rules on Notary Public
» Clarification on Section 6.3 of Budget Circular No. 2004-5A
» Supermodel handprints: Victoria's Secret Fashion Show 2004!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: