Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Sat Mar 27, 2010 8:19 am

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

(5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

(6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

(7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

(Cool asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

(9) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

(10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

(11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

(12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 4
Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 19
Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur sendiri pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dimaksudkan agar tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “obat generik” adalah obat generik dengan menggunakan nama Internasional Non Propertery Name (INN).

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan
intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan kesehatan masyarakat (public health emergency of international concern/PHEIC) harus dipertimbangkan kemanfaatan (benefit sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system) demi untuk kepentingan nasional.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “teknologi kesehatan” dalam ketentuan ini adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.

Ayat (2)
Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) yang bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (nonmaleficence) dan keadilan (justice).

Ayat (3)
Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.

Ayat (4)
Hewan percobaan harus dipilih dengan mengutamakan hewan dengan sensitivitas neurofisiologik yang paling rendah (nonsentient organism) dan hewan yang paling rendah pada skala evolusi. Keberhati-hatian (caution) yang wajar harus diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus dihormati.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan bagi pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/atau bahan senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta membahayakan ketahanan nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” dalam ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan pengobatan tradisional yang dilakukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya. Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang relevan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sel punca” dalam ketentuan ini adalah sel dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu memperbaharui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bencana” dalam ketentuan ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana dan pascabencana.

Ayat (2)
Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” dalam ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan, jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya.

Ayat (3)
Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup.

Pasal 91

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam ketentuan ini adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara. Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam ketentuan ini adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan faktor IX dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” dalam ketentuan ini termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan darah transfusi.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase
tumbuh kembang:
a. Fase janin;
b. Ibu Hamil;
c. Anak-anak;
d. Remaja;
e. Dewasa; dan
f. Lanjut Usia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk donor kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah kebutaan dan pendengaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesehatan matra” dalam ketentuan ini adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kesehatan lapangan” dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.

Yang dimaksud dengan “kesehatan kelautan dan bawah air” dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah air.

Yang dimaksud dengan “kesehatan kedirgantaraan” dalam ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik) dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap orang secara langsung atau tidak langsung.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
Ali Alkatiri
Administrator
Administrator
avatar

Number of posts : 1088
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-08-27

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Sat Mar 27, 2010 8:20 am

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam ketentuan ini adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, British farmakope, international farmakope.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan iniadalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan pengolahan makanan dan minuman.

Pasal 113

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.

Pasal 114
Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.

Pasal 115

Ayat (1)
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Ayat (2)
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi anak.
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan ini adalah asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko gizi lebih dan gizi kurang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Ayat (1)
Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memudahkan penularan penyakit pada orang lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kepentingan pelayanan publik” dalam ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan
efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari APBN dan APBD.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50635063
Back to top Go down
http://www.ilunifk83.com
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 8:56 pm

MENINDAK LANJUTI UU KESEHATAN
Jumat, 26 Maret 2010 | 04:17 WIB
Kompas.com - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memasukkan berbagai aspek kesehatan reproduksi, jauh lebih maju dibandingkan dengan UU No 23/1992 tentang Kesehatan yang direvisi. Meski demikian, masih ada pasal-pasal dalam bab kesehatan reproduksi yang belum cukup memenuhi Komitmen Kairo yang ditandatangani Pemerintah Indonesia tahun 1994.

Istilah ’kesehatan seksual’ sudah dipakai. Ini kemajuan luar biasa,” ujar Direktur Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Dr Zahidup Hugue di Jakarta, saat memberikan sambutan mengenai dialog hak-hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi terkait pembuatan peraturan pelaksanaan (PP) UU No 36/2009. ”PP itu harus sudah ada bulan Oktober 2010,” kata Ninuk Widyantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan yang menyelenggarakan dialog itu di Jakarta, Selasa.

Dialog dimaksudkan untuk menyatukan pandangan, khususnya mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994, hak seksual dan hak atas kesehatan reproduksi adalah dua hal penting yang menegaskan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan (yang tidak monolitik sifatnya), kesetaraan jender, termasuk kesetaraan di antara manusia, termasuk yang berbeda orientasi seksualnya.

Dr Huque mengingatkan posisi strategis reformasi UU Kesehatan, sampai-sampai Presiden Obama menunda kunjungannya ke Indonesia. ”Di AS, reformasi UU Kesehatan akan memberi jaminan pemenuhan hak kesehatan atas 32 juta warga, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi,” kata Dr Huque. Adrienne Germain dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional, yang mengunjungi Indonesia secara reguler sejak tahun 1974, mengingatkan komponen inti ICPD mencakup pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender, serta akses kepada pelayanan dan pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan seksual remaja.

Beberapa isu dalam pasal tentang bab mengenai kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan memperlihatkan, seksualitas senantiasa menjadi wilayah pertarungan politik sekaligus alat kontrol penguasa. Politik kebertubuhan, mengutip Ketua Komnas Perempuan 2004-2009 Kamala Chandrakirana, memasuki wilayah paling strategis, yakni keberwargaan bangsa.

Pasal-pasal itu juga berpotensi melanggar hak kesehatan yang bersifat universal dan merupakan hak asasi warga negara. Selain itu juga menjadi sandungan upaya mengurangi angka kematian ibu melahirkan (AKI). Inilah yang ditekankan oleh Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Di antaranya bab aborsi aman yang hanya diberikan kepada pasangan sudah menikah dan ganjalan pasal moral dan agama. ”Bagaimana dengan inses di dalam keluarga yang atas nama moral memaksa korban mempertahankan kehamilannya?” tanya Zumrotin.

Ia juga mempertanyakan pasal konseling dan mengingatkan, tak setiap orang bisa menjadi konselor trauma untuk masalah sangat peka itu. ”Harus ada pelatihan khusus,” ujar dia. Peraturan dalam UU yang menyebutkan penghentian kehamilan hanya bisa dilakukan sebelum usia enam minggu juga dipertanyakan Zumrotin. ”Bagaimana dengan kelainan janin yang berujung pada kecacatan? Apakah sudah bisa dideteksi pada usia enam minggu itu? Para dokter ahli kandungan harus diajak dalam pembuatan peraturan pemerintah terkait hal itu.”

Isu kekerasan
Pasal mengenai aborsi juga mengabaikan pengalaman perempuan yang terpaksa menghentikan kehamilannya oleh sebab-sebab yang akarnya struktural. Terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif menyumbang 10 sampai 50 persen AKI. Adrienne mengingatkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam isu kesehatan reproduksi. Ia mengungkap hasil riset sejumlah lembaga yang menyatakan, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual. ”Kekerasan terhadap perempuan meningkat saat hamil,” ujarnya. Dr Ramona dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengingatkan, pada peraturan dan sikap kelompok-kelompok masyarakat yang atas nama moral mengancam pelayanan kesehatan reproduksi. ”Klinik kami berkurang dari 14 menjadi sembilan karena berbagai ancaman,” ujar dia.

Menurut Adrienne, paket kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mencakup informasi dan edukasi, kontrasepsi, akses kepada aborsi legal dan aman, kesehatan ibu, diagnosis infeksi seksual menular dan HIV, serta kepedulian dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan koersi. Sayangnya, ”Pencitraan kesehatan reproduksi menakutkan karena karena seksualitas disempitkan menjadi persoalan infeksi menular seksual,” ungkap Rachel Arini (17) yang mengeluhkan keterbatasan akses remaja pada pelayanan kesehatan reproduksi.

Dasar pencapaian
Terkait pencapaian target Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015, Adrienne mengingatkan, MDG-5, yakni meningkatkan kesehatan ibu, merupakan dasar pencapaian seluruh target MDGs lainnya. Target MDG-5 adalah mengurangi AKI sampai 75 persen dari rasio pada tahun 1990-2015. Target lain adalah mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi tahun pada tahun

AKI merupakan indikator utama pembangunan manusia. AKI dan kesehatan ibu merupakan indikator berbagai persoalan penting pembangunan.
Di Indonesia, angkanya berkisar antara 228/100.000 kelahiran hidup (data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI) dan 420 per 100.000 kelahiran hidup (data Bank Pembangunan Asia), atau masih 2,3 perempuan meninggal per hari terkait kehamilannya.

(Maria Hartiningsih)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 8:58 pm

DITUNGGU UU KESEHATAN PRO RAKYAT
Jumat, 23 Oktober 2009 | 10:25 WIB
BANJARMASIN, KOMPAS.com — Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit yang akan diterapkan dinilai cukup bagus dan berpihak kepada rakyat menengah ke bawah. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depkes Budi Sampurno di Banjarmasin, Jumat (23/10), mengatakan, UU Kesehatan dan RS berpihak kepada rakyat karena setiap lembaga kesehatan dan RS tidak boleh menolak pasien miskin.

Bukan itu saja, bagi RS atau lembaga kesehatan yang tidak mematuhi isi UU tersebut, akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas bagi RS yang menolak pasien miskin, UU Kesehatan dan RS yang kini dalam tahap sosialisasi akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

RS dan lembaga kesehatan selain tidak boleh menolak pasien miskin, juga tidak boleh meminta uang jaminan biaya perawatan pada saat kondisi pasian darurat.

Budi menuturkan, UU itu prorakyat karena pelayanan kesehatan adalah hak semua orang. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib memberikan hak tersebut. Selain memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah juga berkewajiban menpersiapkan sarana dan prasarana sumber daya manusia, seperti tenaga medis. Isi UU Kesehatan dan RS itu dinilai prorakyat karena selain mengatur soal ancaman pidana juga mengatur besaran alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Alokasi jaminan kesehatan terhadap masyarakat nantinya akan diambil dari APBN sebesar lima persen dan APBD sebesar 10 persen, katanya. Dengan adanya UU itu, WNI yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak usah takut dalam meminta pelayanan kesehatan kepada pihak RS setempat.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:00 pm

UU KESEHATAN DINILAI MENGANCAM PERAWAT
Rabu, 19 Mei 2010 | 06:23 WIB
Tenggarong, Kompas - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang perawat berpraktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangan. Apabila aturan itu diterapkan secara kaku, perawat di daerah yang tidak terjangkau dokter dan apoteker di Kalimantan Timur terancam hukuman pidana.

Demikian penilaian perawat Misran (41), terpidana kasus kefarmasian, saat dihubungi dari Kota Samarinda, Selasa (18/5). Misran adalah Kepala Puskesmas Pembantu Kualasamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Misran divonis tiga bulan penjara dan denda Rp 2 juta oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 11 November 2009. Perawat kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, tahun 1969 itu dianggap terbukti membuka praktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangannya. Namun, Misran dirinya melakukan itu karena menganggap daerah kerjanya sulit dijangkau dokter dan apoteker. Putusan banding Pengadilan Tinggi Kaltim, bahkan, memperkuat vonis itu.

Merasa vonis itu merugikan dan mengancam perawat di daerah terpencil, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Misran dan sejumlah perawat juga mengajukan uji materi UU Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal itu menyebutkan, praktik kefarmasian, antara lain, meliputi pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat termasuk obat daftar G, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berbekal keahlian dan kewenangan yang dalam penjelasan disebut tenaga kefarmasian.

”Apabila perawat menyimpan dan membeli obat itu salah. Padahal kalau tidak mengobati pasien meskipun obatnya tidak ada itu pun salah,” kata Misran.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kaltim drg Suharsono mengatakan, ada 654 perawat yang menjadi kepala puskesmas pembantu dan bertugas di daerah terpencil. ”Apabila aturan itu [UU Kesehatan] ditegakkan tanpa mempertimbangan kondisi, banyak perawat bisa dipidana,” katanya.

Secara terpisah di Jakarta, Presiden Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Dani Pratomo, dalam jumpa pers, Selasa di Jakarta, mengatakan, pelayanan kefarmasian, termasuk pemberian obat, khususnya obat keras, harus mengikuti aturan. Obat merupakan komoditas khusus. Penyimpangan aturan mengakibatkan penyimpanan dan penyerahan obat dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang.

”Kami berempati terhadap kasus yang dihadapi Misran, tetapi pelonggaran aturan tidak boleh
terjadi. Jika obat keras dibuat lebih bebas pemberiannya, tidak ada yang mengontrol,” ujarnya.

(BRO/INE)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:02 pm

UU KESEHATAN ANCAM PERAWAT DAERAH TERPENCIL
Laporan wartawan KOMPAS Ambrosius Harto
Selasa, 11 Mei 2010 | 17:46 WIB
SAMARINDA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang perawat memberi obat daftar G seperti antibiotik dan obat bius kepada pasien. Namun, apabila aturan itu diterapkan secara kaku, 654 perawat sekaligus kepala pusat kesehatan masyarakat pembantu di daerah terpencil yang tidak terjangkau dokter di Kalimantan Timur terancam hukuman pidana.

Demikian penjelasan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur drg Suharsono di kantornya di Kota Samarinda, Selasa (11/5/2010). "Apabila aturan itu ditegakkan tanpa mempertimbangan kondisi masyarakat, banyak perawat bisa kena," katanya.

Kondisi itulah yang menimpa Misran, Kepala Puskesmas Pembantu Kualasamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengadilan Negeri Tenggarong, 11 November 2009, memvonis Misran hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp 2 juta. Misran dinyatakan terbukti membuka praktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangan.

Meskipun belum ditahan, akibat vonis itu, Misran mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan uji materiil UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi. Misran saat ditemui akhir bulan lalu mengatakan, UU Kesehatan tidak memberi keadilan bagi perawat di daerah terpencil yang tidak ada dokter dan tenaga apoteker.

Misran berargumen UU Kesehatan membatasi perawat cuma bisa memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas. Padahal kerap terjadi situasi darurat p erawat dituntut memberikan obat-obatan daftar G guna menyelamatkan pasien saat dokter dan apoteker tidak ada.

Misran berpijak pada Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. "Itulah alasan saya mengajukan uji materiil," katanya waktu itu.

Suharsono mengatakan, upaya Misran didukung perawat di Kaltim. Perawat ternyata merasa terancam dan tidak nyaman bertugas akibat kejadian yang menimpa Misran. Bahkan sejumlah perawat seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara secara tertulis mengancam mogok bertugas apabila UU Kesehatan diterapkan secara kaku.

Untuk itu, lanjut Suharsono, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang diterbitkan 2010 ini mungkin bisa dijadikan pedoman para perawat seperti Misran. Peraturan itu mengandung pernyataan dalam keadaan darurat dan di daerah terpencil yang tidak disentuh dokter perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.

"Namun sebaiknya ada peraturan pemerintah yang lebih rinci tetapi tidak bertentangan dari Undang-Undang Kesehatan yang bisa dijadikan pedoman perawat," kata Suharsono.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:06 pm

PEMBERIAN OBAT DAFTAR G HANYA OLEH YANG BERWENANG
Jumat, 7 Mei 2010 | 09:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian obat yang termasuk dalam kategori berbahaya tanpa adanya kewenangan dan keahlian dapat membahayakan masyarakat. Obat harus diberikan secara aman dan efektif oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sehingga memiliki efek terapis yang maksimal.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sri Indrawati, dalam sidang uji materi UU No 36/2009 tentang Kesehatan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/5/2010) kemarin.

Sri bilang, pihak yang berwenang dalam memberikan obat harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan obat yang berpotensi untuk membahayakan pasien.
Ia memaparkan, bila obat diberikan secara salah, maka dapat terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Untuk itu, pemerintah memohon kepada MK untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Uji materi UU Kesehatan diajukan oleh Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kutai Kaltanegara, Kalimantan Timur, Misran, karena sejumlah pasal dalam UU Kesehatan tersebut dinilai tak memberikan keadilan bagi perawat di daerah terpencil.

Tiga norma dari UU Kesehatan yang diujimaterikan ke MK adalah Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 190 ayat (1). Menurut Misran, berbagai pasal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah terpencil di mana tidak ada dokter dan tenaga apoteker.

Hal ini karena para perawat hanya dibatasi untuk memberikan obat bebas dan obat terbatas, sedangkan obat yang termasuk daftar G (Gevaarlijk/berbahaya), seperti antibiotika dan analgetika, tidak bisa diberikan perawat.

Padahal, kerap terjadi situasi darurat di daerah terpencil di mana tidak terdapat dokter dan proses rujukan pasien ke rumah sakit terkendala karena faktor geografis, biaya, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi.

Sedangkan dalam situasi darurat tersebut, tenaga keperawatan bisa dituntut untuk memberikan obat-obat yang termasuk daftar G untuk menyelamatkan pasien.

"Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan SDM atau tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan," katanya.

Untuk itu, Misran menginginkan agar MK memutuskan sejumlah pasal UU Kesehatan yang diujimaterikan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan antara lain dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Isi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Misran sendiri pernah divonis 3 bulan penjara oleh karena dalam Puskesmas Bantuannya yang dipimpinnya terdapat sejumlah obat daftar G. Padahal, kenyataan di lapangan adalah seluruh Puskesmas Bantuan di wilayah Kutai Kartanegara tidak memiliki tenaga dokter.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Thu Jun 17, 2010 6:18 am

MENKO KESRA:
RS Dilarang Tolak Pasien Miskin
Rabu, 16 Juni 2010 | 13:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kembali mengingatkan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia agar tidak menolak pasien miskin. "Rumah sakit tidak boleh menolak pasien miskin," kata Agung Laksono pada pembukaan Munas ke-4 Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), di Jakarta, Rabu (16/6/2010).

Menurut dia, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena mereka tidak memiliki uang muka. Bahkan, kata dia, dirinya mengharapkan adanya pelayanan kesehatan terbaik yang diberikan oleh rumah sakit kepada mereka yang tidak mampu. "Apalagi sekarang ini sudah ada jaminan kesehatan masyarakat dari pemerintah untuk warga miskin," katanya.

Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada rumah sakit yang menolak pasien miskin dan minta instansi terkait untuk melakukan pengawasan. Ia juga mengharapkan seluruh rumah sakit bersama-sama dengan pemerintah untuk terus menjaga dan memperkuat kemandirian guna menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan berkualitas yang mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar kesejahteraan rakyat segera terwujud," katanya.
Back to top Go down
 
UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Amendments to the Revised IRR through GPPB Resolution No. 06-2009
» UPDATED[MediaFire]3 Idiots o 2009 o 550MB o X264 DVDRiP o English SubTitles o
» Shopping as explained by GPPB Resolution 09-2009
» GPPB Resolution No. 12-2009
» pre-audit per COA CIR 2009-002

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: