Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN

Go down 
AuthorMessage
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 8:56 pm

MENINDAK LANJUTI UU KESEHATAN
Jumat, 26 Maret 2010 | 04:17 WIB
Kompas.com - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memasukkan berbagai aspek kesehatan reproduksi, jauh lebih maju dibandingkan dengan UU No 23/1992 tentang Kesehatan yang direvisi. Meski demikian, masih ada pasal-pasal dalam bab kesehatan reproduksi yang belum cukup memenuhi Komitmen Kairo yang ditandatangani Pemerintah Indonesia tahun 1994.

Istilah ’kesehatan seksual’ sudah dipakai. Ini kemajuan luar biasa,” ujar Direktur Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Dr Zahidup Hugue di Jakarta, saat memberikan sambutan mengenai dialog hak-hak atas kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi terkait pembuatan peraturan pelaksanaan (PP) UU No 36/2009. ”PP itu harus sudah ada bulan Oktober 2010,” kata Ninuk Widyantoro dari Yayasan Kesehatan Perempuan yang menyelenggarakan dialog itu di Jakarta, Selasa.

Dialog dimaksudkan untuk menyatukan pandangan, khususnya mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994, hak seksual dan hak atas kesehatan reproduksi adalah dua hal penting yang menegaskan dukungan terhadap pemberdayaan perempuan (yang tidak monolitik sifatnya), kesetaraan jender, termasuk kesetaraan di antara manusia, termasuk yang berbeda orientasi seksualnya.

Dr Huque mengingatkan posisi strategis reformasi UU Kesehatan, sampai-sampai Presiden Obama menunda kunjungannya ke Indonesia. ”Di AS, reformasi UU Kesehatan akan memberi jaminan pemenuhan hak kesehatan atas 32 juta warga, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi,” kata Dr Huque. Adrienne Germain dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional, yang mengunjungi Indonesia secara reguler sejak tahun 1974, mengingatkan komponen inti ICPD mencakup pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan jender, serta akses kepada pelayanan dan pendidikan kesehatan seksual dan kesehatan seksual remaja.

Beberapa isu dalam pasal tentang bab mengenai kesehatan reproduksi dalam UU Kesehatan memperlihatkan, seksualitas senantiasa menjadi wilayah pertarungan politik sekaligus alat kontrol penguasa. Politik kebertubuhan, mengutip Ketua Komnas Perempuan 2004-2009 Kamala Chandrakirana, memasuki wilayah paling strategis, yakni keberwargaan bangsa.

Pasal-pasal itu juga berpotensi melanggar hak kesehatan yang bersifat universal dan merupakan hak asasi warga negara. Selain itu juga menjadi sandungan upaya mengurangi angka kematian ibu melahirkan (AKI). Inilah yang ditekankan oleh Zumrotin K Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Di antaranya bab aborsi aman yang hanya diberikan kepada pasangan sudah menikah dan ganjalan pasal moral dan agama. ”Bagaimana dengan inses di dalam keluarga yang atas nama moral memaksa korban mempertahankan kehamilannya?” tanya Zumrotin.

Ia juga mempertanyakan pasal konseling dan mengingatkan, tak setiap orang bisa menjadi konselor trauma untuk masalah sangat peka itu. ”Harus ada pelatihan khusus,” ujar dia. Peraturan dalam UU yang menyebutkan penghentian kehamilan hanya bisa dilakukan sebelum usia enam minggu juga dipertanyakan Zumrotin. ”Bagaimana dengan kelainan janin yang berujung pada kecacatan? Apakah sudah bisa dideteksi pada usia enam minggu itu? Para dokter ahli kandungan harus diajak dalam pembuatan peraturan pemerintah terkait hal itu.”

Isu kekerasan
Pasal mengenai aborsi juga mengabaikan pengalaman perempuan yang terpaksa menghentikan kehamilannya oleh sebab-sebab yang akarnya struktural. Terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif menyumbang 10 sampai 50 persen AKI. Adrienne mengingatkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam isu kesehatan reproduksi. Ia mengungkap hasil riset sejumlah lembaga yang menyatakan, satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual. ”Kekerasan terhadap perempuan meningkat saat hamil,” ujarnya. Dr Ramona dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengingatkan, pada peraturan dan sikap kelompok-kelompok masyarakat yang atas nama moral mengancam pelayanan kesehatan reproduksi. ”Klinik kami berkurang dari 14 menjadi sembilan karena berbagai ancaman,” ujar dia.

Menurut Adrienne, paket kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mencakup informasi dan edukasi, kontrasepsi, akses kepada aborsi legal dan aman, kesehatan ibu, diagnosis infeksi seksual menular dan HIV, serta kepedulian dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan koersi. Sayangnya, ”Pencitraan kesehatan reproduksi menakutkan karena karena seksualitas disempitkan menjadi persoalan infeksi menular seksual,” ungkap Rachel Arini (17) yang mengeluhkan keterbatasan akses remaja pada pelayanan kesehatan reproduksi.

Dasar pencapaian
Terkait pencapaian target Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 2015, Adrienne mengingatkan, MDG-5, yakni meningkatkan kesehatan ibu, merupakan dasar pencapaian seluruh target MDGs lainnya. Target MDG-5 adalah mengurangi AKI sampai 75 persen dari rasio pada tahun 1990-2015. Target lain adalah mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi tahun pada tahun

AKI merupakan indikator utama pembangunan manusia. AKI dan kesehatan ibu merupakan indikator berbagai persoalan penting pembangunan.
Di Indonesia, angkanya berkisar antara 228/100.000 kelahiran hidup (data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI) dan 420 per 100.000 kelahiran hidup (data Bank Pembangunan Asia), atau masih 2,3 perempuan meninggal per hari terkait kehamilannya.

(Maria Hartiningsih)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 8:58 pm

DITUNGGU UU KESEHATAN PRO RAKYAT
Jumat, 23 Oktober 2009 | 10:25 WIB
BANJARMASIN, KOMPAS.com — Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit yang akan diterapkan dinilai cukup bagus dan berpihak kepada rakyat menengah ke bawah. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depkes Budi Sampurno di Banjarmasin, Jumat (23/10), mengatakan, UU Kesehatan dan RS berpihak kepada rakyat karena setiap lembaga kesehatan dan RS tidak boleh menolak pasien miskin.

Bukan itu saja, bagi RS atau lembaga kesehatan yang tidak mematuhi isi UU tersebut, akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU tersebut. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas bagi RS yang menolak pasien miskin, UU Kesehatan dan RS yang kini dalam tahap sosialisasi akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

RS dan lembaga kesehatan selain tidak boleh menolak pasien miskin, juga tidak boleh meminta uang jaminan biaya perawatan pada saat kondisi pasian darurat.

Budi menuturkan, UU itu prorakyat karena pelayanan kesehatan adalah hak semua orang. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat wajib memberikan hak tersebut. Selain memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah juga berkewajiban menpersiapkan sarana dan prasarana sumber daya manusia, seperti tenaga medis. Isi UU Kesehatan dan RS itu dinilai prorakyat karena selain mengatur soal ancaman pidana juga mengatur besaran alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Alokasi jaminan kesehatan terhadap masyarakat nantinya akan diambil dari APBN sebesar lima persen dan APBD sebesar 10 persen, katanya. Dengan adanya UU itu, WNI yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak usah takut dalam meminta pelayanan kesehatan kepada pihak RS setempat.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:00 pm

UU KESEHATAN DINILAI MENGANCAM PERAWAT
Rabu, 19 Mei 2010 | 06:23 WIB
Tenggarong, Kompas - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang perawat berpraktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangan. Apabila aturan itu diterapkan secara kaku, perawat di daerah yang tidak terjangkau dokter dan apoteker di Kalimantan Timur terancam hukuman pidana.

Demikian penilaian perawat Misran (41), terpidana kasus kefarmasian, saat dihubungi dari Kota Samarinda, Selasa (18/5). Misran adalah Kepala Puskesmas Pembantu Kualasamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Misran divonis tiga bulan penjara dan denda Rp 2 juta oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 11 November 2009. Perawat kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, tahun 1969 itu dianggap terbukti membuka praktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangannya. Namun, Misran dirinya melakukan itu karena menganggap daerah kerjanya sulit dijangkau dokter dan apoteker. Putusan banding Pengadilan Tinggi Kaltim, bahkan, memperkuat vonis itu.

Merasa vonis itu merugikan dan mengancam perawat di daerah terpencil, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Misran dan sejumlah perawat juga mengajukan uji materi UU Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal itu menyebutkan, praktik kefarmasian, antara lain, meliputi pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat termasuk obat daftar G, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berbekal keahlian dan kewenangan yang dalam penjelasan disebut tenaga kefarmasian.

”Apabila perawat menyimpan dan membeli obat itu salah. Padahal kalau tidak mengobati pasien meskipun obatnya tidak ada itu pun salah,” kata Misran.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kaltim drg Suharsono mengatakan, ada 654 perawat yang menjadi kepala puskesmas pembantu dan bertugas di daerah terpencil. ”Apabila aturan itu [UU Kesehatan] ditegakkan tanpa mempertimbangan kondisi, banyak perawat bisa dipidana,” katanya.

Secara terpisah di Jakarta, Presiden Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Dani Pratomo, dalam jumpa pers, Selasa di Jakarta, mengatakan, pelayanan kefarmasian, termasuk pemberian obat, khususnya obat keras, harus mengikuti aturan. Obat merupakan komoditas khusus. Penyimpangan aturan mengakibatkan penyimpanan dan penyerahan obat dilakukan oleh mereka yang tidak berwenang.

”Kami berempati terhadap kasus yang dihadapi Misran, tetapi pelonggaran aturan tidak boleh
terjadi. Jika obat keras dibuat lebih bebas pemberiannya, tidak ada yang mengontrol,” ujarnya.

(BRO/INE)
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:02 pm

UU KESEHATAN ANCAM PERAWAT DAERAH TERPENCIL
Laporan wartawan KOMPAS Ambrosius Harto
Selasa, 11 Mei 2010 | 17:46 WIB
SAMARINDA, KOMPAS.com - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang perawat memberi obat daftar G seperti antibiotik dan obat bius kepada pasien. Namun, apabila aturan itu diterapkan secara kaku, 654 perawat sekaligus kepala pusat kesehatan masyarakat pembantu di daerah terpencil yang tidak terjangkau dokter di Kalimantan Timur terancam hukuman pidana.

Demikian penjelasan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur drg Suharsono di kantornya di Kota Samarinda, Selasa (11/5/2010). "Apabila aturan itu ditegakkan tanpa mempertimbangan kondisi masyarakat, banyak perawat bisa kena," katanya.

Kondisi itulah yang menimpa Misran, Kepala Puskesmas Pembantu Kualasamboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengadilan Negeri Tenggarong, 11 November 2009, memvonis Misran hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp 2 juta. Misran dinyatakan terbukti membuka praktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangan.

Meskipun belum ditahan, akibat vonis itu, Misran mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan uji materiil UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi. Misran saat ditemui akhir bulan lalu mengatakan, UU Kesehatan tidak memberi keadilan bagi perawat di daerah terpencil yang tidak ada dokter dan tenaga apoteker.

Misran berargumen UU Kesehatan membatasi perawat cuma bisa memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas. Padahal kerap terjadi situasi darurat p erawat dituntut memberikan obat-obatan daftar G guna menyelamatkan pasien saat dokter dan apoteker tidak ada.

Misran berpijak pada Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. "Itulah alasan saya mengajukan uji materiil," katanya waktu itu.

Suharsono mengatakan, upaya Misran didukung perawat di Kaltim. Perawat ternyata merasa terancam dan tidak nyaman bertugas akibat kejadian yang menimpa Misran. Bahkan sejumlah perawat seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara secara tertulis mengancam mogok bertugas apabila UU Kesehatan diterapkan secara kaku.

Untuk itu, lanjut Suharsono, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang diterbitkan 2010 ini mungkin bisa dijadikan pedoman para perawat seperti Misran. Peraturan itu mengandung pernyataan dalam keadaan darurat dan di daerah terpencil yang tidak disentuh dokter perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya.

"Namun sebaiknya ada peraturan pemerintah yang lebih rinci tetapi tidak bertentangan dari Undang-Undang Kesehatan yang bisa dijadikan pedoman perawat," kata Suharsono.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Tue Jun 08, 2010 9:06 pm

PEMBERIAN OBAT DAFTAR G HANYA OLEH YANG BERWENANG
Jumat, 7 Mei 2010 | 09:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian obat yang termasuk dalam kategori berbahaya tanpa adanya kewenangan dan keahlian dapat membahayakan masyarakat. Obat harus diberikan secara aman dan efektif oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan sehingga memiliki efek terapis yang maksimal.

Demikian dikatakan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sri Indrawati, dalam sidang uji materi UU No 36/2009 tentang Kesehatan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (6/5/2010) kemarin.

Sri bilang, pihak yang berwenang dalam memberikan obat harus diatur secara tegas agar tidak terjadi penyalahgunaan obat yang berpotensi untuk membahayakan pasien.
Ia memaparkan, bila obat diberikan secara salah, maka dapat terjadi bahaya seperti resistensi obat, kecacatan permanen, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Untuk itu, pemerintah memohon kepada MK untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Uji materi UU Kesehatan diajukan oleh Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kutai Kaltanegara, Kalimantan Timur, Misran, karena sejumlah pasal dalam UU Kesehatan tersebut dinilai tak memberikan keadilan bagi perawat di daerah terpencil.

Tiga norma dari UU Kesehatan yang diujimaterikan ke MK adalah Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 190 ayat (1). Menurut Misran, berbagai pasal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah terpencil di mana tidak ada dokter dan tenaga apoteker.

Hal ini karena para perawat hanya dibatasi untuk memberikan obat bebas dan obat terbatas, sedangkan obat yang termasuk daftar G (Gevaarlijk/berbahaya), seperti antibiotika dan analgetika, tidak bisa diberikan perawat.

Padahal, kerap terjadi situasi darurat di daerah terpencil di mana tidak terdapat dokter dan proses rujukan pasien ke rumah sakit terkendala karena faktor geografis, biaya, jarak, dan ketersediaan sarana transportasi.

Sedangkan dalam situasi darurat tersebut, tenaga keperawatan bisa dituntut untuk memberikan obat-obat yang termasuk daftar G untuk menyelamatkan pasien.

"Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan SDM atau tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan," katanya.

Untuk itu, Misran menginginkan agar MK memutuskan sejumlah pasal UU Kesehatan yang diujimaterikan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan antara lain dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Isi dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 adalah, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Misran sendiri pernah divonis 3 bulan penjara oleh karena dalam Puskesmas Bantuannya yang dipimpinnya terdapat sejumlah obat daftar G. Padahal, kenyataan di lapangan adalah seluruh Puskesmas Bantuan di wilayah Kutai Kartanegara tidak memiliki tenaga dokter.
Back to top Go down
gitahafas



Number of posts : 912
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN   Thu Jun 17, 2010 6:18 am

MENKO KESRA:
RS Dilarang Tolak Pasien Miskin
Rabu, 16 Juni 2010 | 13:42 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono kembali mengingatkan kepada seluruh rumah sakit di Indonesia agar tidak menolak pasien miskin. "Rumah sakit tidak boleh menolak pasien miskin," kata Agung Laksono pada pembukaan Munas ke-4 Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), di Jakarta, Rabu (16/6/2010).

Menurut dia, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena mereka tidak memiliki uang muka. Bahkan, kata dia, dirinya mengharapkan adanya pelayanan kesehatan terbaik yang diberikan oleh rumah sakit kepada mereka yang tidak mampu. "Apalagi sekarang ini sudah ada jaminan kesehatan masyarakat dari pemerintah untuk warga miskin," katanya.

Karena itu, ia menyayangkan jika masih ada rumah sakit yang menolak pasien miskin dan minta instansi terkait untuk melakukan pengawasan. Ia juga mengharapkan seluruh rumah sakit bersama-sama dengan pemerintah untuk terus menjaga dan memperkuat kemandirian guna menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan berkualitas yang mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar kesejahteraan rakyat segera terwujud," katanya.
Back to top Go down
 
UU RI No. 36 tahun 2009, tentang KESEHATAN
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Amendments to the Revised IRR through GPPB Resolution No. 06-2009
» UPDATED[MediaFire]3 Idiots o 2009 o 550MB o X264 DVDRiP o English SubTitles o
» Shopping as explained by GPPB Resolution 09-2009
» GPPB Resolution No. 12-2009
» pre-audit per COA CIR 2009-002

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: