Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Euthanasia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Sun Mar 28, 2010 5:32 am

BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS
SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN
TUBUH MANUSIA
PP No. 18 Tahun 1981, LN. 1981-23

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390) jo. Undangundang Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
6. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346.

BAB I. KETENTUAN UMUM
Pas. 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menadi sebab kematian dan untuk penilaian basil usaha pemulihan kesehatan;
b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran;
c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut;
d. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu;
e. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik;
f. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan;
g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pemafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti;
h. Ahli urai adalah dokter atau sarjana kedokteran yang diakui telah memperoleh keahlian ilmu urai;
i. Museum anatomis dan patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran;
j. Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.

BAB II. BEDAH MAYAT KLINIS
Pasal 2.
Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:
a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
b. Tanpa persetujuan penderita atau keluar-ganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya;
c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 3.
Bedah mayat klinis hanya ditakukan di ruangan dalam rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.

Pasal 4.
Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB III. BEDAH MAYAT ANATOMIS
Pasal 5.
untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan c.

Pasal 6.
Bedab mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran.

Pasal 7.
Bedah mayat anatomis dilakukan oteh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.

Pasal 8.
Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB IV. MUSEUM ANATOMIS DAN PATOLOGI
Pasal 9.
Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit, dan pengembangan ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB V. TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA.
Pasal 10.
(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.
(2) Tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11.
(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
(2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Pasal 12.
Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi.

Pasal 13.
Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14, dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan 2 (dua) orang saksi.

BAB VI. PENGAMBILAN ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA KORBAN KECELAKAAN
Pasal 14.
Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

BAB VII. DONOR
Pasal 15.
(1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tobuh manusia diberikan oteh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
(2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.

Pasal 16.
Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

BAB VIII. PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 17.
Dilarang memperjual berkan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18.
Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Pasal 19.
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian iliniah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB IX. KETENTUAN PIDANA
Pasal 20.
(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.

BAB X. KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1981.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Sun Mar 28, 2010 5:53 am

UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Pasal 64
(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65
(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66
Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

Pasal 67
(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Sun Mar 28, 2010 5:59 am

Bagian Kedelapan Belas UU NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Bedah Mayat

Pasal 117
Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Pasal 118
(1) Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya identifikasi.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119
(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit.
(2) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau menyimpulkan penyebab kematian.
(3) Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien.
(4) Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan persetujuan.

Pasal 120
(1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
(2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
(3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 121
(1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya.
(2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122
(1) Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123
(1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
(2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 124
Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika
profesi.

Pasal 125
Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Tue Mar 30, 2010 1:34 pm

KONSEP TENTANG MATI
Dahulu, bila jantung dan paru sudah tidak bekerja lagi, orang sudah dinyatakan mati dan tidak diperlukan pertolongan lagi. Kini keadaan sudah berubah, dengan adanya alat alat resusitasi, berbagai alat atau mesin penopang hidup dan kemajuan dalam perawatan intensif, jantung yang sudah berhenti dapat dipacu untuk bekerja kembali.
Bila demikian, apa yang disebut mati? Untuk melihat permasalahan lebih baik, Kartono Mohammad mengemukakan ( dikutip dari Veacth, Our Last Quest for Responsibility, Yale University Press, New Haven and London 1989 ) sebagai berikut:
1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir.
2. Mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh.
3.Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen.
4. Hilangnya kemampuan manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

Konsep ini sudah tidak lagi melihat apakah organ organ lain masih berfungsi atau tidak, tetapi apakah otaknya masih mampu atau tidak menjalankan fungsi pengendalian, baik secara jasmani maupun sosial. Dalam konsep ini kepentingan transplantasi tidak menjadi pertimbangan utama lagi, tetapi juga tidak dilupakan. Pengembangan kriteria mati yang baru bagi dunia kedokteran, secara moral, bukan hanya demi kepentingan transplantasi saja, tetapi juga untuk memastikan kapan alat alat bantu resusitasi boleh dihentikan. Konsep yang paling dekat dengan konsep tentang mati saat ini adalah konsep no 4, karena pusat penggerak berbagai fungsi dalam tubuh manusia itu secara anatomis diketahui terletak di batang otak. Bila batang otak sudah mati, dapat diyakini manusia itu telah mati secara fisik dan sosial.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, di Indonesia seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau karena kekurang hati hatiannya. ( Pasal 338, Pasal 340, Pasal 341, Pasal 343, Pasal 344, Pasal 345 dan Pasal 349 KUHP ).
Masalah euthanasia merupakan masalah pelik yang harus dihadapi, karena menyangkut aspek medis, moral, agama, sosio-budaya, dll. Juga jika yang digunakan pasal pasal tersebut, maka petugas kesehatan sangat rawan posisi hukumnya.

Sumber: Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional, Ns. Ta'adi, S.Kep, M.HKes.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Fri May 21, 2010 6:17 pm

Jumat, 21/05/2010 15:48 WIB
DOKTER HARUS HORMATI KEINGINAN PASIEN YANG INGIN CEPAT MATI
Vera Farah Bararah - detikHealth
London, Pasien yang memiliki penyakit kronis atau sudah stadium lanjut terkadang menginginkan kematian dengan cara menolak melakukan perawatan. Kini dokter di Inggris bisa disalahkan jika tidak menghormati keinginan pasien tersebut. Pengumuman baru ini diumumkan sebuah dewan yang menaungi masalah profesi dokter di Inggris, General Medical Council (GMC). GMC mengumumkan dokter harus membolehkan pasien yang sudah stadium lanjut untuk menolak makan dan minum jika pasien tidak menginginkan perawatan yang bisa memperpanjang hidupnya, serta harus mematuhi 'living will' yang telah pasien tentukan sebelumnya bahwa pasien tidak ingin dihidupkan kembali.

Selain itu dokter juga harus mengikuti keinginan pasien dengan melakukan komunikasi melalui teman atau kerabatnya yang telah ditetapkan dalam kuasa hukum.
Namun aturan baru itu menuai berbagai tanggapan. Dokter yang pro-kehidupan menyatakan ketidaknyamanan dengan peraturan tersebut dan menyarankan bahwa hal tersebut sudah melampaui batas terlalu jauh. Kondisi ini merupakan respons terhadap undang-undang baru seperti Mental Capacity Act 2005 yang memberikan status legal untuk 'living will'. Tahun lalu kasus Kerrie Wooltorton (26 tahun) memicu kontroversi setelah ia menggunakan kondisi 'living will' untuk menyuruh dokter agar tidak menyelamatkan hidupnya setelah ia meracuni diri sendiri. Dokter tidak boleh mmebiarkan pandangan dirinya sendiri dan agamanya mengganggu pedoman ini, meskipun dokter bisa menarik diri dari perawatan pasien. Tapi dokter harus mencari pendapat medis kedua sebelum menganjurkan penarikan diri dari minum dan nutrisi.

"Anggapan ini biasanya akan meminta seseorang untuk mengambil semua langkah yang wajar agar bisa memperpanjang hidup pasien. Namun tidak ada kewajiban mutlak untuk memperpanjang hidup terlepas dari konsekuensi dan pandangan pasien, jika mereka tahu atau bisa mencari tahu," ungkap GMC, seperti dikutip dari Telegraph, Jumat (21/5/2010). Dokter diminta untuk membuat keputusan mengenai perawatan pasiennya dengan melihat kepentingan terbaik pasien. Dan terkadang keinginan pasien sebelumnya bisa menjadi faktor penentu perawatan seperti apa yang diinginkan oleh pasien. Dr Peter Saunders dari Christian Medical Fellowship mengatakan banyak pasien yang menjelang akhir hidupnya tidak bisa mengucapkan dengan jelas perubahan dalam keinginannya. Karena itu dokter harus waspada terhadap bahayanya jika suatu aturan terburu-buru disusun dan informasi mengenai penyakit belum sempurna sehingga mempengaruhi keputusan si dokter.

Sementara itu Dominica Roberts, ketua Pro-Life Alliance mengungkapkan setiap orang memiliki hak untuk menolak melakukan pengobatan. Tapi kebutuhan akan makan dan minum untuk memperpanjang hidup bukanlah pengobatan tapi suatu bentuk kepedulian. Sedangkan menurut Dr Tony Calland dari British Medical Association yang terlibat dalam pengembangan panduan tersebut menuturkan pedoman yang diajukan GMC adalah jelas. Aturan ini mengenai perlunya bekerja sama dengan pasien untuk memastikan bahwa pasien diperlukan secara adil, bermartabat dan tanpa prasangka.
"Sekitar 80 persen orang yang meninggal setiap tahunnya berusia 65 tahun ke atas, tetapi orang tua ini seringkali mengalami perawatan yang tidak mempedulikan keinginannya hingga akhir kehidupannya," ujar Michelle Mitchell dari Age UK.
(ver/ir)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Sat Jun 26, 2010 5:15 am

EUTHANASIA
link_forensik_ku.webs.com/hukumkesehatan.htm -
Budi Sampurna
Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Faultas Kedokteran Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No 6 Jakarta Pusat
Telp: 3106976, Fax: 3144626

Pendahuluan
Kematian pada umumnya disepakati sebagai berhentinya kehidupan. Dalam sejarah terlihat bahwa keputusan hukum selalu mengikuti ilmu kedokteran dalam menentukan definisi kematian dan saat terjadinya kematian.

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomik serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, menyatakan bahwa meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti

Kematian sebenarnya bukanlah suatu titik waktu, melainkan merupakan suatu tahapan waktu, dimulai dari kematian klinis, kemudian kematian otak, kematian biologis dan akhirnya kematian seluler. Pada kematian klinis ditemukan berhentinya fungsi kardiovaskuler dan pernafasan, yang kemudian akan diikuti oleh kematian otak, kecuali apabila dilakukan resusitasi dan berhasil. Otak tidak dapat hidup lagi dalam waktu 6 sampai 10 menit tanpa oksigen. Kematian otak juga bertahap, biasanya dimulai pada korteks serebri, kemudian disusul oleh serebelum (otak kecil) dan diakhiri dengan kematian batang otak. Apabila terjadi kematian korteks serebri tanpa kematian pusat sirkulasi dan pernafasan, maka terjadilah keadaan ketidaksadaran yang permanen, tetapi kardiovaskuler dan pernafasan masih tetap berfungsi (persistent vegetative state).

Setelah semua bagian otak berhenti bekerja maka terjadilah kematian biologis, suatu kematian yang permanen. Selanjutnya dimulailah kematian seluler, yang berbeda-beda waktunya bagi masing-masing jenis jaringan. Fakta tentang perbedaan waktu terjadinya kematian seluler ini dimanfaatkan oleh ilmuwan di bidang transplantasi. [1]

Berkaitan dengan proses kematian, aspek etik dan hukum dari sikap dan tindakan dokter terhadap pasien-pasien dengan kondisi tertentu menjadi bahan perdebatan. Masalah utamanya adalah pertanyaan “kapankah seseorang dapat dinyatakan mati, apa kriterianya dan bagaimana prosedur penentuannya”. Ketika pasien belum dapat dinyatakan mati, dokter melakukan tindakan secara aktif menghentikan kehidupannya, maka ia dapat dinyatakan sebagai melakukan pembunuhan. Sebaliknya apabila pasien sudah dapat dinyatakan mati, tetapi dokter masih melakukan tindakan terapetik maka ia dapat dinyatakan melanggar profesi karena melakukan tindakan medik pada mayat.

Pengakuan atas hak otonomi pasien sedemikian kuat, sehingga tidak hanya hak hidup, hak atas informasi dan hak memperoleh layanan yang layak saja yang dituntut, melainkan juga hak untuk mati secara bermartabat.

Kedokteran berpegang teguh kepada 4 kaidah dasar moral (moral principles), yaitu otonomi, beneficence, nonmaleficence dan justice. Otonomi berarti setiap tindakan medis haruslah memperoleh persetujuan dari pasien (atau keluarganya terdekat, dalam hal ia tidak dapat memberikan persetujuannya), beneficence berarti setiap tindakan medis harus ditujukan untuk kebaikan pasien, nonmaleficence berarti setiap tindakan medis harus tidak boleh memperburuk keadaan pasien, dan justice berarti bahwa sikap atau tindakan medis harus bersifat adil – terutama dilihat dari segi distributive-justice.

Moral dilemma masih mungkin terjadi apabila prinsip moral otonomi dihadapkan dengan prinsip moral lainnya atau apabila prinsip beneficence dihadapkan dengan nonmaleficence, misalnya apabila keinginan pasien (otonomi) ternyata bertentangan dengan prinsip beneficence atau nonmaleficence, dan apabila sesuatu tindakan mengandung beneficence dan nonmaleficence secara bersamaan seperti pada rule of double effect.

Euthanasia
Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu eu dan thanatos, atau berarti kematian yang baik (atau enak, menyenangkan).
Terdapat 4 kemungkinan euthanasia, yaitu sukarela-aktif, sukarela-pasif, tidak sukarela aktif, dan tidak sukarela pasif. Sukarela (voluntary) berarti si pasien ybs secara bebas telah memberikan persetujuannya atau atas permintaannya, sedangkan tidak sukarela (involuntary) berarti tidak secara bebas memberikan persetujuan atau tidak dapat memberikan persetujuan tetapi diduga telah menginginkan kematiannya. Aktif berarti melakukan tindakan positif untuk mengakibatkan kematian (killing), sedangkan pasif berarti tidak ada perbuatan yang menuju kematian – dan kematian terjadi karena penyakitnya sendiri. Ke-empat jenis euthanasia tersebut tetap meliputi tindakan perawatan nyang memberi kenyamanan (comfort care) dan pengelolaan rasa nyeri (pain control).

Di dalam pengertian aktif dan pasif euthanasia perlu sekali dibahas tentang tindakan yang biasa (ordinary, proportionate) dan tindakan luarbiasa (extraordinary, disproportionate). Menghentikan semua tindakan medis yang extraordinary tanpa menghentikan tindakan yang ordinary masih dianggap sebagai tindakan yang pasif.

Tindakan yang ordinary adalah semua tindakan medis, bedah atau obat-obatan yang menawarkan harapan “perbaikan keadaan” yang wajar, yang dapat diperoleh atau dilakukan tanpa biaya berlebihan, kesakitan/susah payah atau ketidaknyamanan yang lain.

Sedangkan tindakan yang extraordinary adalah semua tindakan medis, bedah atau obat-obatan yang tidak dapat diperoleh /dilakukan tanpa biaya berlebih, susah payah atau ketidaknyamanan, atau yang apabila dilakukan tidak menawarkan harapan “perbaikan keadaan” yang wajar.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pada isu “rule of double effect (RDE)”, yaitu apabila suatu tindakan untuk memberikan kenyamanan berdasarkan prinsip beneficence ternyata sekaligus memiliki risiko terjadinya perburukan nyata sehingga berlawanan dengan prinsip nonmaleficence. Misalnya pemberian morfin untuk mengendalikan rasa nyeri hebat yang terjadi pda pasien penderita cancer stadium akhir yang juga berrisiko akan memberikan juga efek depresan, yang dapat menekan pusat nafas pasien.

Dalam keadaan RDE biasanya dikenal 4 elemen yang harus terpenuhi, yaitu:
1. Sifat tindakan haruslah baik, atau setidaknya netral.
2. Niat tindakan adalah untuk tujuan baik. Dampak buruk boleh saja telah dapat dibayangkan (foreseen, tolerated, permitted), tetapi harus bukan diniatkan / ditujukan untuk dampak buruk tsb.
3. Dampak buruk haruslah bukan cara untuk mencapai tujuan baik.
4. Dampak baik harus melebihi dampak buruk. [1]

[1] Beauchamp TL and Childress JF (1994). Principles of biomedical ethics (4th ed). New York: Oxford University Press.

Physician-assisted suicide
Istilah physician-assisted suicide tidak memenuhi ke-4 jenis euthanasia di atas, meskipun juga terdapat unsur aktif dan volunternya. Dalam hal ini, dokter hanya memberikan cara, nasehat dan jaminan bahwa bunuh diri akan berhasil. Dokter dapat memberikan resep obat, tapi tidak memberikan (administering) obat itu sendiri – pasien sendiri yang menggunakan obat tersebut.

Physician-assisted suicide dianggap sebagai tindak pidana di 33 negara bagian di AS, dan pada umumnya negara-negara di dunia.

Belanda
Di Belanda, euthanasia dan physician-assisted suicide tetap sebagai tindak pidana, namun dokter diperbolehkan melakukan euthanasia dan physician-assisted suicide pada kasus-kasus tertentu (1993), yaitu:

1. Volunter; permintaan harus dilakukan oleh pasien sendiri dengan free-will tanpa tekanan orang lain.
2. Pasien harus telah diberitahu dan memahami keadaannya dan mampu mempertimbangkan alternatif.
3. Pasien harus berada dalam “lasting longing for death”, sehingga permintaan pada saat pasien depresi tidak dapat dipertimbangkan.
4. Penderitaan yang diderita pasien haruslah tak tertahankan (perpetual, unbearable) dan tidak ada harapan (terminal illness).
5. Dokter harus telah berkonsultasi dengan minimal satu dokter lain yang berpengalaman.
6. Terdokumentasi dan dilaporkan kepada coroner.

Pandangan etik dan medikolegal
Etik kedokteran umumnya membolehkan euthanasia pasif dalam arti bahwa pasien dibiarkan menjalani kematian-alami-nya (letting dia naturally) tanpa memberikan tindakan yang extraordinary atau menghentikan tindakan yang extraordinary yang memperpanjang kehidupan, dengan tetap memberikan tindakan / perawatan untuk mengendalikan nyeri dan memberikan kenyamanan pasien.

Tindakan yang memperpanjang kehidupan (life-sustaining treatments) sendiri diartikan sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk memperpanjang kehidupan tanpa mengubah keadaan medis latarnya. [1]

The World Medical Association dalam statementnya pada tahun 1997 menyatakan bahwa euthanasia aktif adalah tindakan tidak etis, tetapi tidak melarang dokter menghormati permintaan pasien yang menginginkan menjalani proses kematian yang alami pada saat ia menghadapi sakitnya yang berada pada fase terminal. [2]

IDI pernah membuat fatwa dengan nomor 231/PB/.4/07 pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa pada pasien yang belum meninggal, namun tindakan terapetik atau paliatif tidak ada gunanya lagi, sehingga bertentangan dengan ilmu kedokteran, maka tindakan-tindakan tersebut dapat dihentikan. Penghentian ini sebaiknya dikonsultasikan dengan minimal satu dokter lain.

Dalam resolusi no 5 Pertemuan ke-3 Dewan Akademi Fikih (1407 H / 1986 M), [3] disebutkan bahwa kaidah hukum Islam “la dharar wa la dhirar” membenarkan pembiaran kematian secara alamiah. Walaupun petugas medis wajib menyediakan pelayanan medis sepanjang waktu, tetapi tindakan medis dapat dihentikan jika menurut pendapatnya tipis atau nihil harapan bagi pasien untuk sembuh. [4]

Dr. Abdulaziz Sachedina (University of Virginia, tanpa tahun) juga mengatakan bahwa hokum Islam tidak melarang penghentian tindakan yang sia-sia dan disproporsional dengan persetujuan anggota keluarga terdekat dan dengan pertimbangan professional medis. [5]

Pengobatan itu hukumnya mustahab atau wajib apabila pasien dapat diharapkan sembuh. Sedangkan apabila tidak dapat diharapkan sembuh, apalagi setelah memperoleh pengobatan lama dan penyakitnya tetap tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatan menjadi tidak wajib. [6]

Kasus Terri Schiavo beberapa waktu yang lalu menimbulkan debat dari segi etik dan medikolegal, yaitu karena apabila artificial nutrition and hydration itu dianggap bersifat “extraordinary” sehingga penghentiannya dianggap sebagai tindakan pasif, namun keinginan matinya disangsikan telah dinyatakan oleh si pasien sendiri – karena ia berada dalam persistent vegetative state – sedangkan keluarganya berbeda pendapat (suami berbeda dengan orang tua).

Keputusan untuk menghentikan suatu peralatan atau tindakan memperpanjang hidup yang telah diterapkan pada seseorang pasien memang tetap merupakan masalah, dibandingkan apabila peralatan atau tindakan tersebut belum pernah dilakukan pada pasien. [7] Pertimbangan yang ketat harus dilakukan, khususnya pada pengambilan keputusan penghentian artificial nutrition and hydration sebagaimana pada kasus Schiavo, oleh karena tindakan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu, apakah sebagai bagian dari “care” ataukah “cure”. Apabila merupakan bagian dari “cure” dan dianggap sebagai tindakan medis yang sia-sia maka dapat dihentikan, tetapi apabila dianggap sebagai bagian dari “care” maka oleh alasan apapun tidak etis bila dihentikan [8]

Sementara itu, euthanasia aktif umumnya tidak dapat diterima secara etik. Demikian pula pada umumnya hukum negara-negara di dunia tidak menyetujui tindakan euthanasia aktif karena dianggap sebagai pembunuhan, kecuali beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Swis dan satu negara bagian di AS.

Islam dengan nyata melarang dilakukannya penghentian kehidupan tanpa alasan yang benar, baik terhadap kehidupan orang lain maupun kehidupan diri sendiri, meskipun dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan pasien, sebagaimana diatur dalam Al Quran.

Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (alasan) yang benar (QS Al Isra, 17:33)

Janganlah membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS Al-Nisa, 4:29)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (QS Al-Baqarah, 2:286)

Kesimpulan
Pada umumnya tidak dapat dibenarkan dilakukannya tindakan euthanasia aktif.

Euthanasia pasif hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masak-masak tentang keadaan penyakit pasien (diagnosis, prognosis dan faktor-faktor lain yang terkait), keinginan pasien, sifat tindakan medis yang sedang dilakukan, dan pertimbangan etik-sosial-hukum.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Euthanasia   Tue Oct 12, 2010 5:23 am

SEPERTI APA PROSES SUNTIK MATI EUTHANASIA?
Senin, 11/10/2010 18:15 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Jakarta, Pada keadaan penyakit yang sudah sangat parah, pasien atau keluarga pasien mungkin saja meminta dokter untuk mengakhiri penderitaan pasien dengan euthanasia atau juga dikenal dengan suntik mati. Seperti apa proses euthanasia? Euthanasia adalah pengakhiran kehidupan seseorang yang sedang dalam keadaaan sangat sakit untuk membebaskannya dari penderitaan. Euthanasia diklaim tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Seseorang yang mengalami euthanasia biasanya memiliki kondisi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tapi ada kasus lain yang mana beberapa orang ingin hidupnya berakhir.

Dalam banyak kasus, hal itu dilakukan atas permintaan pasien sendiri, tetapi ada saat-saat ketika pasien mungkin terlalu sakit keputusan dibuat oleh saudara, tenaga medis atau dalam beberapa kasus oleh pengadilan. Euthanasia ini hanya terjadi di beberapa negara saja seperti Belanda, Swiss atau Amerika. Tapi lebih banyak negara yang melarang pelaksanaan euthanasia. Dilansir dari BBC, Senin (11/10/2010), euthanasia terbagi dalam berbagai bentuk, yang masing-masing membawa yang berbeda kebenaran dan kesalahan masing-masing, antara lain:

1. Eutanasia aktif dan pasif
Dalam euthanasia aktif, dokter atau tenaga langsung dan sengaja menyebabkan kematian pasien, misalnya dengan memberikan pasien obat secara overdosis, memberikan tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Euthanasia pasif terjadi ketika pasien meninggal karena para profesional medis tidak melakukan sesuatu yang diperlukan untuk menjaga pasien tetap hidup atau menghentikan melakukan sesuatu yang menjaga agar pasien tetap hidup.
Contoh euthanasia pasif antara lain mematikan mesin penunjang hidup, melepas sebuah tabung makan, tidak melakukan operasi memperpanjang hidup atau tidak memberikan obat memperpanjang hidup.

2. Euthanasia sukarela dan non-sukarela
Eutanasia sukarela terjadi atas permintaan dari pasien atau orang yang akan meninggal, misalnya dengan menolak perawatan medis, meminta perawatannya dihentikan atau mesin pendukung kehidupannya dimatikan atau menolak untuk makan. Sedangkan euthanasia non-sukarela terjadi ketika pasien sadar atau tidak, sehingga ada orang lain yang mengambil keputusan atas namanya. Euthanasia non-sukarela bisa terjadi pada kasus-kasus seperti pasien sedang koma, pasien terlalu muda (misalnya bayi), orang pikun, mengalami keterbelakangan mental yang sangat parah atau gangguan otak parah.

3. Euthanasia langsung
Euthanasia langsung berarti memberikan perlakuan (biasanya untuk mengurangi rasa sakit) yang memiliki efek samping mempercepat kematian pasien.

4. Bantuan bunuh diri
Hal ini biasanya mengacu pada kasus-kasus yang mana orang yang akan mati membutuhkan bantuan untuk membunuh dirinya sendiri dan meminta tenaga medis untuk melakukannya.
Back to top Go down
 
Euthanasia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Silver Birch and Euthanasia

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: