Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Konsil Kedokteran Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Fri Oct 19, 2012 6:25 am

RAKOR KKI SIAPKAN REGULASI MENJELANG KEBIJAKAN GLOBAL
Bandung, 16 Oktober 2012
Peraturan Konsil Kedokteran (Perkonsil), sejatinya dibuat sebagai regulasi dari hulu sampai ke hilir, yaitu dalam bidang pendidikan, registrasi, dan pembinaan praktik kedokteran sampai kepada perlindungan bagi profesi dokter/ dokter gigi. Namun, kondisi saat ini masih banyak yang harus dibenahi. Demikian disampaikan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P saat membuka Rapat Koordinasi KKI dengan Pemangku Kepentingan Wilayah Indonesia Barat, di Bandung (16/10). Rakorwil mengangkat tema Peningkatan Komunikasi dalam rangka menjaga Legalitas Praktik Kedokteran menuju Keselamatan Pasien. Menurut Prof. Menaldi, sejak tahun 2012, semua Perkonsil sudah keluar sebagai Lembaran Negara bersifat Hukum Positif. Dalam era yang amat dinamis ini, hanya kekompakan Profesi Kedokteran (dokter dan dokter gigi) yang memberikan warna tentang bagaimana Profesi Kedokteran sangat bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Perkonsil yang terbit. Ditambahkan, ada beberapa kondisi yang perlu dibenahi. Contonya, pada bidang pendidikan masih banyak terjadi pelanggaran Standar Pendidikan Profesi Dokter - Dokter Gigi Indonesia, seperti banyak jumlah mahasiswa kedokteran yang diterima, sementara jumlah dosen tidak bertmbah. Pada bidang registrasi, masih ada dokter - dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Padahal, STR merupakan jaminan negara atas etika, disiplin dan kompetensi seorang dokter - dokter gigi untuk melakukan praktik kedokteran. Pada bidang Pembinaan Praktik Kedokteran, masih ada pengabaian terhadap keputusan KKI atas pelanggaran disiplin kedokteran yang tidak menggambarkan sikap profesional dokter/dokter gigi.

"Harus disadari, kita sedang berhadapan dengan tahun 2014 saat sistem jaminan sosial nasional (SJSN) akan berlaku dan 2015 saat Asean Free Trade Area (AFTA) dimulai, semua dengan dampaknya terhadap dunia kedokteran. Oleh karenanya, perlu kesepahaman keluarga besar komunitas kedokteran dan penggunaan aturan-aturan yang bersifat universal tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal. Disinilah letak KKI sebagai rumah profesi," terang Prof. Menaldi. Menurut Sekretaris KKI yang juga Ketua Panitia Acara Rakorwil drg. Astrid, MH.MKes menyatakan, pertemuan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku sebagai upaya perlindungan pasien dan meningkatkan pelayanan medis, khususnya bagi pengambil keputusan dalam menyikapi berbagai masalah di daerah. Selain itu juga untuk mencapai kesepahaman dari para pemangku kepentingan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan dokter gigi. Rakorwil diikuti 200 peserta terdiri dari anggota organisasi profesi, kolegium dokter dan dokter gigi serta dokter spesialis, Dinas Kesehatan, RS dan FK/FKG di wilayah Indonesia bagian barat. Beberapa materi yang diangkat diantaranya UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dalam Sistem Hukum di Indonesia oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH; Kebijakan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kualitas produk pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi oleh Dekan FK Unpad Prof. Tri Hanggono; Kebijakan Kemenkes dalam rangka pembinaan dan pengawasan mutu praktik kedokteran dan dokter gigi oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan dr. Chairul Rajab Nasution.

RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: (021)52907416-9, faksimili: (021)52921669, Pusat Tanggap Respon Cepat (PTRC): <kode lokal> 500-567 dean 081281562620 (sms), atau e-mail kontak@depkes.go.id
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Fri Dec 07, 2012 2:36 pm

DOKTER: 90% ADUAN PASIEN BUKAN MALPRAKTEK
Vera Farah Bararah - detikHealth Jumat, 07/12/2012 07:55 WIB
Jakarta, Saat ini bisa dibilang semakin banyak orang yang mengadukan pelayanan kesehatan yang dibilang sebagai mal praktik. Tapi ternyata sekitar 90 persen dari aduan tersebut bukanlah mal praktik. "90 Persen aduan bukan mal praktik, hanya salah komunikasi. Jadi pasien tidak bisa meneruskannya ke pengadilan," ujar Dr dr Aru W Sudoyo, SpPD-KHOM, FINASIM, FACP selaku Ketua Umum PB PAPDI (Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia) dalam acara konferensi pers KOPAPDI XV di Bumbu Desa, Jakarta, dan ditulis pada Jumat (7/12/2012). Dr Aru menuturkan masyarakat beranggapan apapun yang membuatnya tidak puas disebut mal praktik, padahal hanya 10 persen saja dari aduan tersebut yang memang akibat kelalaian dan sudah diserahkan di MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia). "Saya pernah diminta menjadi saksi ahli, kebanyakan aduan karena pasien tidak dijelaskan oleh dokter mengenai kondisinya, dokternya jutek dan bikin pasien sakit hati. Tapi ada hikmahnya yaitu memperbaiki komunikasi menjadi lebih baik," ujar Dr Aru. Di dalam lingkungan dokter spesialis penyakit dalam sendiri pernah ditemukan beberapa kasus yang mana akhirnya dokter yang bersangkutan harus disekolahkan kembali (reschooling), biasanya selama 6 bulan dan surat izinnya dicabut. Hal ini dilakukan agar tetap bisa memberikan keamanan pada pasien (patient safety). Sementara itu dr Agastjya Wisjnu Wardhana, SpPD, FINASIM menuturkan kadang keinginan dan harapan dari pasien yang tidak tercapai dianggap sebagai suatu mal praktik sehingga dilaporkan sebagai aduan. "Kalau orang diobati apalagi sampai masuk ruang ICU maka ia berharap bisa sembuh, tapi kalau tidak berhasil sering dikatakan sebagai mal praktik," ujar dr Wisjnu. Dr Aru mengungkapkan dokter sebaiknya membuat pasien merasa dirinya dihargai, karena yang diobati bukan penyakitnya tapi pasien yang memiliki perasaan, bisa melihat dan mendengar. Untuk itu ada banyak hal yang harus dibenahi. "Kami harus memperbaiki, komunikasi yang lebih jelas dengan pasien, jelaskan efek sampingnya, selalu senyum dengan pasien, kami harus belajar karena ada ancaman dari aduan mal praktik ini," ujar Dr Aru.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Tue Apr 30, 2013 8:56 am

MENKES: PROFESIONALISME DOKTER PERLU DITINGKATKAN
Penulis : Rosmha Widiyani | Senin, 29 April 2013 | 19:11 WIB
KOMPAS.com - Walaupun kualitas dokter Indonesia tidak perlu diragukan, namun profesionalisme tenaga kesehatan ini perlu terus ditingkatkan. Dokter-dokter di Indonesia harus memiliki rasa percaya diri dan dapat menerapkan ilmunya di manapun dia ditempatkan. Demikian diungkapkan Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, pada acara Peringatan Sewindu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Jakarta, Senin (29/4/2013). Menkes mengakui, dari segi kualitas, dokter dimana pun sebenarnya tidak perlu diragukan. Sayangnya, karena enggan ditempatkan di berbagai wilayah, keterampilan seorang dokter menjadi kurang. Padahal, ilmu dan pengalaman akan membentuk keterampilan dokter menjadi lebih baik. "Dokter harus profesional. Rasa tidak percaya diri karena minimnya akses dan peralatan seharusnya tidak menjadi masalah," kata Menkes. Perlunya perbaikan profesionalitas dokter juga diakui Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Prof.Dr.Med.Ali Baziad, SpOG(K). "Ilmu bagus, namun profesionalitas dan attitude kurang," ujarnya. Hal ini, menurut Ali, disebabkan oleh kurangnya jam praktik saat masih menjadi dokter umum. Saat masih menjadi dokter umum, lanjut Ali, mereka dapat mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan pasien dan masyarakat di lingkungannya. Dengan komunikasi yang baik, dokter dapat melihat apa yang penting bagi masyarakatnya. Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk menyampaikan kabar kesehatan, tanpa membingungkan pasien. "Hal ini sulit dilakukan saat dokter sudah spesialis. Kebanyakan pasien sulit komunikasi," ujarnya. Kesulitan ini juga menyebabkan dokter sulit menggali keluhan pasien lebih dalam. Padahal, keluhan menjadi masukan penyembuhan bagi pasien. Akibatnya, dokter hanya menyembuhkan pasien berdasarkan diktat kuliah. "Sumbernya terbatas, sayang sekali," kata Ali.

Wajib internship
Internship menjadi keharusan bagi tiap mahasiswa yang telah lulus program studi ilmu kedokteran. Baik Ali maupun Nafsiah sepakat, program ini harus dilaksanakan. Program magang setahun dengan lokasi tersebar di seluruh Indonesia ini bisa meningkatkan ilmu dan pengalaman para sarjana kedokteran. "Kenapa tidak mau internship? Padahal program ini bisa mengasah calon dokter untuk tahu kebutuhan masyarakat sekitar," kata Nafsiah. Kebutuhan internship juga diperlukan untuk membangkitkan upaya preventif bagi warga. Nafsiah mengatakan, dengan duduk bareng dan tahu kebudayaan masyarakat, dokter tahu kebiasaan yang buruk atau tidak bagi kesehatan. Kebiasaan bagi bisa dikembangkan sebagai usaha pencegahan, baik penyakit infeksi maupun non infeksi. Pentingnya internship juga penting untuk mendukung kesuksesan program pemerintah, misalnya SJSN. Ali mengatakan, dokter yang pintar berkomunikasi menjadi jaminan baiknya pelayanan yang diberikan. "Dengan program yang dibuat dokter yang biasa melayani 30 meningkat jadi 100. Dengan jumlah pasien yang meningkat, tentu dokter harus pandai berkomunikasi," kata Ali.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Tue Apr 30, 2013 9:00 am

TENAGA KESEHATAN HARUS SIAP HADAPI AFTA
Penulis : Rosmha Widiyani | Senin, 29 April 2013 | 17:51 WIB
KOMPAS.com- Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi menyatakan, pelayanan di bidang kesehatan perlu terus berbenah menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada 2015. Beberapa permasalahan terkait sumber daya seperti distribusi tenaga kesehatan perlu segera dicarikan jalan keluar dalam mengantisipasi serbuan tenaga kesehatan asing. "Harus siap. Kita tak mungkin menutup atau membatasi pintu perdagangan. Sekarang kita harus punya solusi jitu supaya pasien dan dokter Indonesia tidak diambil negara lain," ujar Menkes pada acara Peringatan Sewindu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), di Jakarta Senin (26/4/2013). Indonesia, menurut Nafsiah, menjadi pasar potensial bagi serbuan tenaga kesehatan asing. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sektor yang tidak tergarap, misal minimnya tenaga kesehatan di lokasi terpencil, dan minimya dokter spesialis di bidang anak, bedah, dan gigi. Nafsiah mengatakan, perlunya adanya upaya untuk mencari win-win solution antar berbagai organisasi kedokteran. Solusi ini diharapkan bisa menyatukan berbagai spesialis dan profesi di bidang kesehatan. "Ke depannya tidak usah ada rebutan pasien atau tempat praktek. Jadikan rakyat sebagai fokus," ujar Nafsiah. Distribusi tenaga kesehatan, diakui Menkes, masih menjadi sandungan dalam kesiapan Indonesia menghadapi pasar AFTA. Padahal, menurut Nafsiah saat ini Indonesia memiliki 33 ribu dokter yang melayani 100 ribu penduduk. Jumlah dokter spesialis sekitar 25 ribu, sementara dokter umum 80 ribu. Jumlah produksi dokter per tahun mencapai 7 ribu, dari 72 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Sayangnya, distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Padahal, penempatan kerja sejatinya tidak lagi menjadi soal bagi dokter. "Menurut PP 38 thun 2007 gubernur berhak mengatur distribusi tenaga kesehatan. Namun hal ini tidak diketahui perangkat daerah," kata Nafsiah. Kondisi ini diperparah sebagian lulusan yang tidak percaya diri saat ditempatkan di lokasi terpencil. Padahal, menurut Nafsiah, lokasi yang minim tenaga kesehatan menjadi tempat potensial penyerbuan dokter asing. Bila ini terjadi, bukan tidak mungkin dokter Indonesia tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Perbaikan mutu lulusan dokter, lajut Menkes, juga menjadi salah satu jalan keluar. Ia berharap, walau kebanyakan fakultas kedokteran dimiliki oleh swasta namun bukan berarti meminimalkan kemandirian dan tanggung jawab. "Dokter harus siap ditempatkan dimana saja. Melalui penempatan akan banyak ilmu dan pengalaman," katanya. Menkes juga berharap, fakultas kedokteran bisa bersama melatih pada dokter umum yang tersebar di pelosok Indonesia. Dokter umum ini dilatih sehingga bisa mengoperasi terutama untuk tindak penyakit gawat. Hal ini penting bila tidak ditemukan dokter spesialis di daerah tersebut. "Melalui kerjasama ini saya berharap, tenaga kesehatan menjadi lebih fokus melayani rakyat," kata Nafsiah yang juga mengingatkan bahwa peningkatan profesionalitas akan berdampak positif pada mutu tenaga kesehatan di masa mendatang.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Tue Apr 30, 2013 9:03 am

MALAPRAKTIK BISA KARENA DOKTER MINIM PENGALAMAN
Penulis : Rosmha Widiyani | Selasa, 30 April 2013 | 08:51 WIB
KOMPAS.com - Salah satu faktor penyebab terjadinya kasus malapraktik di tanah air adalah kompetensi seorang dokter. Minimnya pengalaman dapat mempengaruhi kompetensi tenaga kesehatan profesional ini. Oleh sebab itulah, penting artinya bagi seorang dokter untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menghindari kasus malapraktik. Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), Prof.Dr.Med. Ali Baziad, SpOG(K) menyatakan, dengan jam terbang yang kurang, modal pengetahuan seorang dokter terkait proses penyembuhan rendah. Cara mereka berkomunikasi dengan pasien pun terbatas. Akibatnya, informasi mengenai penyakit tidak tersampaikan dengan baik. Risiko dari proses penyembuhan juga tidak sepenuhnya dipahami oleh pasien. Dari kasus malapraktik yang dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, kata dia, hanya sekitar 40 persen saja yang dikenai sanksi. "Sisanya tidak terbukti sebagai malapraktik," kata dia pada peringatan sewindu Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta, Senin (28/4/2013). Ali tak sepakat apabila kasus itu disebut sebagai malapraktik. Menurutnya, hal tersebut adalah risiko yang terjadi saat menjalani proses pengobatan. Faktor risiko ini bisa dihindari apabila dokter mampu mengkomunikasikan penyakit dan penyembuhannya kepada pasien. Tentunya dalam berkomunikasi, perlu didukung oleh pengetahuan dan pengalaman dokter bersangkutan. Oleh karena itu, kata Ali, penting artinya bagi seorang dokter mengikuti internship. Program magang setahun bagi lulusan sarjana kedokteran ini, akan meningkatkan pengalaman dan mutu dokter. "Para dokter dengan dibekali kemampuan kuliah, akan mengabdi di masyarakat. Mereka dapat belajar bagaimana profesionalisme dan sikap yang baik di masyarakat," kata Ali. Profesionalisme dan sikap yang baik akan menuntun dokter bisa mengabdi dengan baik dimanapun ditempatkan. Menurut Ali, dua hal ini tidak menjadikan keterbatasan akses, peralatan, atau percaya diri sebagai hambatan. "Profesionalitas, sikap, dan komunikasi menjadi poin penting dokter masa kini. Saya yakin mutu dokter Indonesia tidak menurut, namun memang perlu perbaikan," ujar Ali.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Tue May 28, 2013 2:17 pm

46% DOKTER TIDAK DISIPLIN DAN TIDAK PROFESIONAL
Selasa, 07 Mei 2013 | 20:53 WIBMI/Angga Yuniar/ipTERKAIT
Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 46% dokter di Indonesia bersalah dalam kasus disiplin kedokteran dan profesionalisme. Masalah paling banyak adalah terkait komunikasi yang tidak baik dari dokter kepada pasien. "Sebanyak 46% dari kasus yang diadukan itu, dokternya melakukan pelanggaran disiplin. Itu juga sudah dijatuhi hukuman." kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin seusai menemui Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Selasa (7/5). Menaldi mengakui proses pemeriksaan terhadap dokter memakan waktu cukup lama. Hal itu karena aspek yang diperiksa sangat detail. "Memang pemeriksaannya itu lama, karena sangat detail. Ini karena harga diri profesi juga," tambah Menaldi. Menaldi menerangkan, lembaga yang dipimpinnya itu memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat. Karena itu, terkait displin profesi kedokteran sangat menjadi perhatian. "Tugas konsil itu kan ada tiga, yakni melindungi masyarakat, melakukan pembinaan profesi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang gunakan jasa kedokteran atau dokter atau dokter gigi yang memberikan jasa kedokteran. Dua-duanya mesti mendapat kepastian dalam hukum supaya tenang," papar Menaldi. Menaldi menjelaskan, jika dokter tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat kemudian diperiksan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), akan ada dua sanksi. Sanksi tersebut yakni tertulis dan pembekuan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter. "Pembekuan itu bisa berlaku tetap atau sementara. Sampai kini yang tetap belum, tapi yang sementara sudah banyak." Ditegaskan Menaldi, yang menjadi perhatian KKI adalah profesionalisme dokter dan dokter gigi. Karena itu, laporan dari masyarakat akan sangat penting untuk ditindaklanjuti. Bagi masyarakat yang meragukan atau mendapat pelayanan tidak baik dari dokter, Menaldi mempersilakan lapor langsung ke MKDKI. Ia juga memersilakan jika ada dugaan pelanggaran atau malapraktik dari dokter bersangkutan. "Langsung melapor ke MKDI, majelis kehormatan. Kalau masyarakat merasa terlanggar haknya sebagai pasien, ke MKDI akan diperiksa, termasuk yang dugaan malapraktik ya" jelas Menaldi. Adapun, dari laporan yang diadukan ke MKDKI itu, lanjut Menaldi, lebih banyak karena kurang komunikatifnya dokter ketika melayani pasiennya. "Sebanyak 70% dari semua kasus itu komunikasi, kurang ngomong dokternya. Jadi pasiennya baru sadar sebenarnya dokternya jago, terampil, tapi kok susah ngomong, enggak mau jelasin dengan gamblang," terang Menaldi. KKI merupakan lembaga baru yang terbentuk dari UU nomer 2 tahun 2004. KKI berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Untuk anggaran, KKI belum ada anggaran mandiri dan masih mendapat pasokan dari Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan. KKI menjadi regulator resmi dari pemerintah terkait profesi kedokteran. (Fidel Ali Permana).
Back to top Go down
 
Konsil Kedokteran Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 4 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4
 Similar topics
-
» indonesia negara bodoh sebab..tdk menghukum anggota ISIS/= teroris
» ISIS di Indonesia
» Gereja SETAN di Indonesia
» BLUE LAVA FROM INDONESIAN VOLCANO!!!!! PICTURES
» Xov Xwm tuaj ntawm Is Ntos Nes Xias teb tuaj ( Indonesia )

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: