Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Konsil Kedokteran Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 9:55 am

MISKOMUNIKASI PICU PERSOALAN DOKTER DAN PASIEN
Bramirus Mikail | Lusia Kus Anna | Selasa, 28 Juni 2011 | 18:04 WIB
JAKARTA,KOMPAS.com - Sejak periode 2006 sampai bulan Mei 2011, jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terkait pelanggaran disiplin dokter mencapai 135 laporan. Rupanya, hampir semua kasus yang dilaporkan masyarakat disebabkan karena kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. "Dari 135 kasus, permasalahan yang diadukan sebanyak 80 persennya karena komunikasi yang tidak baik," ujar Prof. Dr. Med. Ali Baziad, SpOG (K), Ketua MKDKI, kepada wartawan, Senin, (28/6/2011). Masalah mengenai komunikasi, kata Ali bisa terjadi karena latar belakang pendidikan pasien yang berbeda satu sama lain. Sehingga perlu kiranya bagi seorang dokter hendaknya menyediakan waktu untuk mengetahui latar belakang pendidikan pasiennya. "Kalau pasiennya berpendidikan bagus tak masalah. Tapi kalau pasiennya tidak mengerti, dia (dokter) harus menyediakan waktu untuk menjelaskannya," imbuhnya. Ali menambahkan, satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah seorang dokter harus memberikan rujukan kepada pasien apabila memang perlu penanganan yang lebih serius oleh ahlinya.

Selama ini, kenyataan yang terjadi di lapangan, dokter masih malas dalam merujuk pasien. Selain itu, untuk menghindarkan terjadinya kesalapahaman antara dokter dan pasien, Ali sepenuhnya mendukung Undang-undang mengenai praktek kedokteran yang hanya membatasi praktek dokter di tiga tempat saja. "Dengan pembatasan itu, waktu kita dengan pasien akan lebih banyak. Pasien itu gampang, asal mau ngomong dan sediakan waktu, pasien sudah ngerti," pungkasnya. Dari 135 pengaduan yang diterima MKDKI, berdasarkan tempat kejadian sebanyak 73 pengaduan berasal dari DKI Jakarta dan selebihnya dari luar Jakarta. Sedangkan berdasarkan spesialisasi dokter, 50 mengadukan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter umum, 33 pengaduan dokter bedah, 24 pengaduan dokter kandungan, dan 28 pengaduan dugaan pelanggaran dokter spesialis lainnya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 9:56 am

DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN TERBANYAK AKIBAT KURANGNYA KOMUNIKASI DOKTER DAN PASIEN
Kurangnya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien menjadi penyebab banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin (masyarakat menyebutnya dugaan malpraktik) oleh dokter dan dokter gigi, kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada acara temu media di Kantor Kementerian Kesehatan tanggal 20 Mei 2011 yang juga dihadiri Ketua MKDI, Prof. Dr. Ali Baziad, Sp.OG. “Akibatnya meski dokter sudah menjalankan tugas sesuai standar pelayanan, standar profesi maupun standar operasional prosedur, namun ada kalanya pasien tetap merasa dirugikan karena hasil terapi tidak sesuai seperti yang diharapkan”, tambahnya. Hingga Maret 2011, MKDKI telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi. Dari angka tersebut, sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan, yang paling banyak adalah dokter umum (48 kasus), dokter ahli bedah (33 kasus), dokter ahli kandungan dan kebidanan (20 kasus), dokter ahli anak (11 kasus), dokter ahli penyakit dalam (10 kasus), dokter ahli paru (4 kasus), dokter ahli syaraf (4 kasus), dokter ahli anestesi (4 kasus), dokter ahli mata (3 kasus), dokter ahli jantung (3 kasus), dokter ahli radiologi (2 kasus), dan masing-masing 1 kasus oleh dokter ahli jiwa, ahli THT dan ahli kulit dan kelamin serta 10 dokter gigi.

Berdasarkan sumber pengaduan, kata Dr. Sabir Alwy, terbanyak disampaikan oleh masyarakat yaitu 119 kasus, disusul oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 4 kasus, tenaga kesehatan 2 kasus dan masing-masing 1 kasus pengaduan dari institusi pelayanan kesehatan dan pihak asuransi. Menurut Dr. Sabir Alwy, keterampilan dokter dalam menyampaikan informasi menjadi kunci dalam situasi semacam ini. Jika dokter tidak cakap berkomunikasi, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman yang berbuntut pada pengaduan oleh pasien baik ke MKDKI ataupun langsung ke aparat hukum. "Dalam satu kasus, bayi meninggal di ruang Neonatus Intensive Care Unit (NICU). Dokter hanya menyampaikan kepada pasien telah terjadi kekurangan oksigen, sehingga keluarga pasien tidak terima. Padahal maksud si dokter adalah ketidakmampuan paru-paru si bayi untuk menerima oksigen," ungkap Dr. Sabir Alwy, SH, MH. Seandainya yang terjadi adalah pasokan oksigen di ruang NICU habis, maka MKDKI bisa menilainya sebagai pelanggaran disiplin sehingga dokter yang bersangkutan bisa dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) sampai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan ulang atau reschooling. Namun karena yang terjadi hanya kurang komunikasi, MKDKI hanya akan memberikan teguran dan pembinaan. Dr. Sabir menambahkan, 80 persen pengaduan yang diterima MKDKI berawal dari kondisi gagalnya komunikasi ini. Tak heran dari 42 pengaduan yang sudah selesai ditangani MKDKI, hanya sekitar 50 persen yang diputuskan sebagai pelanggaran disiplin oleh dokter atau dokter gigi.

Sebaliknya menurut Dr. Sabir, kadang-kadang pasien tidak mempermasalahkan hasil terapi yang tidak memuaskan ketika dokternya pandai berkomunikasi meski ada kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin. Hanya saja karena pasien tidak melapor, angkanya tidak pernah terpantau oleh MKDKI. Sesuai tugas yang diatur Undang-undang, MKDKI hanya menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang diajukan. MKDKI sifatnya pasif, jadi kalau tidak ada laporan dari masyarakat maka MKDI tidak dapat menerapkan sanksi. “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Namun pada pelaksanaannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, ujar Dr. Sabir Alwy.

Sanksi
Terhadap dokter yang terbukti melanggar disiplin, MKDKI bisa menjatuhkan sanksi disiplin sesuai derajat kesalahannya. Mulai yang paling ringan berupa teguran, kewajiban untuk menempuh pendidikan ulang hingga pencabutan izin secara permanen. Namun diakui oleh Dr. Sabir, hingga saat ini MKDKI belum pernah sekalipun menjatuhkan sanksi pencabutan izin secara permanen. Menurutnya, fungsi MKDKI adalah untuk pembinaan sehingga sanksi terberat hanya diberikan jika dokter yang melanggar dinilai sudah tidak mungkin dibina. Dari sisi pembinaan, Dr. Sabir menilai MKDKI cukup berhasil menjalankan fungsinya. Terbukti dari sekian kasus yang diputuskan bersalah dan mendapatkan sanksi, belum pernah ada pelanggaran berulang atau dilakukan oleh dokter yang sama untuk kedua kalinya. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada dan tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Dr. Sabir Alwy, SH, MH menambahkan kesalahan berdasarkan aturan hukum ada dua yaitu pelanggaran dan kesengajaan. Namun MKDKI hanya menangani pelanggaran yang berkaitan dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur praktik kedokteran.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau alamat e-mail :puskom.publik@yahoo.co.id; puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id;
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 10:34 am

9 DOKTER DIJATUHI SANKSI
Senin, 25 Oktober 2010 | 03:04 WIB
SURABAYA, KOMPAS - Sepanjang 2006 sampai Oktober 2010, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menerima 122 pengaduan masyarakat. Namun, baru sembilan dokter yang diberi sanksi berdasarkan tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut, antara lain, berupa peringatan tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan/pendidikan (re-schooling), dan rekomendasi pencabutan sementara surat tanda registrasi (STR). Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dr Merdias Almatsier, SpS(K), Jumat (22/10) malam di Surabaya, menyebutkan, sejak didirikan pada 2006, sudah mulai banyak pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter ataupun dokter gigi. ”Namun, MKDKI hanya menangani kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,” tutur Merdias dalam lokakarya ”Peran Pedoman Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien bagi Media Massa”. Pelanggaran etika, menurut Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dr Moh Toyibi, SpJP, diproses Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG). Adapun pelanggaran terhadap aturan hukum akan ditangani aparat penegak hukum.

Pada 2006 dan 2007, masing-masing terdapat sembilan dan 11 pengaduan. Pada 2008 sebanyak 20 pengaduan, sedangkan tahun berikutnya 36 pengaduan. Pada 2010, sampai Oktober, sudah diterima 46 pengaduan. Berdasarkan catatan MKDKI, dokter spesialis bedah paling banyak diadukan dan di urutan selanjutnya dokter spesialis obstetri ginekologi, anak, mata, penyakit dalam, dokter gigi, jantung, forensik, dan dokter umum. Kebanyakan pengaduan terkait hubungan dokter-pasien, bukan terkait penerapan disiplin kedokteran. Karena itu, ada sejumlah pengaduan yang tidak diproses MKDKI. Namun, Merdias tidak bisa merinci jumlahnya.

Pengaduan terkait pelanggaran disiplin yang sudah diproses dan diberi sanksi sebanyak sembilan kasus. Sebanyak empat kasus mendapatkan peringatan tertulis dan pencabutan sementara STR, sedangkan empat dokter lainnya diharuskan re-schooling dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan di bidang yang dianggap kurang kompetensinya. Satu orang lainnya diberi sanksi hanya dengan peringatan tertulis. Selain itu, menurut Merdias, masih ada kasus yang masih diproses, terutama pengaduan yang masuk pada 2009-2010. Pencabutan sementara STR menyebabkan seorang dokter untuk sementara tidak dapat berpraktik. Sebab, STR melegalkan seorang dokter untuk melakukan tindakan kedokteran. STR ini pula yang menjadi syarat pengajuan surat izin praktik (SIP) ke dinas kesehatan kabupaten/kota. STR yang berlaku selama lima tahun ini diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Tanpa STR, dokter yang berpraktik dapat dikenai hukuman pidana denda Rp 100 juta. Direktur rumah sakit yang mempekerjakan dokter tanpa STR terancam kurungan maksimal 10 tahun dan denda Rp 300 juta. (INA)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 10:59 am

MKDKI: SUDAH 15 DOKTER DINYATAKAN BERSALAH
Rabu, 14/07/2010 15:45 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Dokter kadang melakukan kekeliruan dalam praktik kedokterannya. Sebagai pengawas para dokter, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tak mau tinggal diam. Setidaknya sudah ada 13-15 dokter yang dinyatakan bersalah karena sejumlah pelanggaran. Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dijelaskan bahwa peraturan pengawasan digunakan untuk melindungi masyarakat, meningkatkan mutu dokter praktik termasuk dokter gigi praktik serta adanya kepastian hukum. "Pada tahun 2010 hingga bulan Juli lalu sudah ada 17 pengaduan, sementara hingga tahun 2009 sudah ada 41 kasus yang diputuskan dan 13-15 dokter dinyatakan bersalah meskipun masih ada yang mengajukan keberatan," ujar dr Merdias Almatsier, SpS(K) selaku Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam acara Lokakarya Kemitraan Hubungan Dokter-Pasien bagi Media Massa di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu (14/7/2010). Namun dr Merdias tidak menyebut nama-nama dokter dan lokasi praktik. Lebih lanjut dr Merdias menuturkan untuk kasus yang terjadi pada tahun 2010 semuanya masih dalam proses meski ada beberapa yang sudah masuk ke dalam tahap investigasi. Menurutnya, proses yang dibutuhkan hingga keputusan kasus membutuhkan waktu yang panjang, beberapa kasus bisa selesai dalam waktu setahun tapi ada juga yang lebih dari setahun. "Sanksi yang diberikan bagi dokter yang dinyatakan bersalah ada yang diberikan pelatihan atau pendidikan hingga jangka waktu tertentu, tapi ada juga yang dicabut surat tanda registerasinya (STR) sementara. Selama ini STR dicabut untuk jangka waktu 3-4 bulan," ungkapnya.

Ada beberapa hal yang membuat pasien mengadu, yaitu:
1. Hasil pengobatan tidak sesuai dengan yang diharapkan pasien misalnya kondisi semakin memburuk, mengalami kecacatan atau kerusakan tubuh, rasa nyeri yang kronik serta mengalami koma.
2. Akibat komunikasi yang tidak adekwat (ketidakjelasan informasi yang diterima).
3. Ada dugaan dokter melakukan kesalahan atau kekeliruan.

Sebelum memutuskan suatu kasus harus dilakukan pembuktian dengan tujuan mencari tahu apakah memang ada perilaku profesi yang dilanggar, serta mencari bentuk remedial agar masyarakat dilindungi terhadap pelanggaran perilaku tersebut. "Karena harus dibedakan antara risiko serta kelalaian. Jika kondisi tersebut disebabkan oleh risiko dari suatu perawatan agar kondisi tidak semakin memburuk maka tidak layak mendapatkan ganti rugi. Namun kalau hal tersebut akibat kelalaian maka pasien bisa minta ganti rugi," ujar Prof Dr dr Herkutanto, SpF, SH, LLM selaku Ketua Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan DKI Jakarta. Kasus yang masuk biasanya dimulai dengan adanya pengaduan, lalu dilakukan investigasi dan masuk ke sidang majelis disiplin (MDTK) untuk diputuskan apakah bebas atau dikenakan sanksi. Selain itu juga dilakukan sidang mediasi untuk memutuskan apakah akan berdamai atau masuk ke Pengadilan Negeri. "Tidak ada dokter yang dengan sengaja melakukan kesalahan, karena hal tersebut mempertaruhkan nasib dan juga karirnya di bidang kedokteran," ujar Prof dr Menaldi rasmin, SpP(K), FCCP sebagai Ketua KKI (Konsil Kedokteran Indonesia).


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 3:02 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 11:00 am

MENKES SAKSIKAN IKRAR SUMPAH 11 ANGGOTA MKDKI
Hari ini (2/5) Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH menyaksikan ikrar sumpah 11 anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) masa bakti 2011 – 2016. Mereka adalah dr. Rullyanto Wihardja, MPH, DFM, SH, MH, Kes; Prof. dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG (K); dr. Dyah Silviaty, Sp. A, MH.Kes; DR. drg. Hargianti Dini Iswandari, MM; DR. drg. Grita Sudjana, MHA; drg. Bambang Kusnandir, Sp.Pros; Prof. dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D; drg. Sumarwanto, MM, MH.Kes; Prof. DR. Herkutanto, dr. Sp.F, SH, LL.M; DR. Sabir Alwi, SH, MH dan Akhiar Salmi, SH, MH. Dalam sambutannya Menkes menyatakan MKDKI memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Hal ini karena MKDKI berhadapan langsung dengan kepentingan publik; melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, serta bertugas menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat dari berbagai daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Menurut Menkes, MKDKI dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. ”Meskipun MKDKI merupakan bagian dari perangkat organisasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), namun MKDKI secara fungsional bersifat independen,” ujar Menkes. KKI berfungsi mengatur, mensahkan, menetapkan serta membina dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Khusus untuk penegakan disiplin kedokteran, dilaksanakan oleh MKDKI. Dengan adanya berbagai regulasi yang mengatur hak-hak pasien, masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan oleh dokter atau dokter gigi berhak mengadukan dokter atau dokter gigi tersebut ke MKDKI. Masyarakat dapat pula menggugat secara perdata maupun secara pidana ke lembaga peradilan, tambah Menkes.

Menkes berharap kepada anggota MKDKI yang baru mengangkat sumpah agar dapat menangani pengaduan masyarakat dengan cepat, efektif, dan efisien,serta memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Ketua KKI Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K), FCCP menyatakan dari tahun ke tahun, MKDKI semakin banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Ini menunjukkan, semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat atas layanan yang diterima dari dokter dan dokter gigi. “Ke depan, MKDKI akan dihadapkan dengan banyaknya kasus pengaduan pelanggaran disiplin di seluruh Indonesia,” tambahnya. Pembentukan MKDKI di tingkat provinsi dimungkinkan undang-undang, namun terkendala berbagai persoalan, salah satunya keterbatasan anggaran. Selama kepengurusan MKDKI periode 2006 – 2011 baru provinsi Jawa Tengah yang membentuk MKDKI, sementara di provinsi lain belum dapat terealisir.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, PTRC: 021-500567, atau e-mail: puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id; kontak@depkes.go.id.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 3:07 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 11:00 am

MKDKI: SURAT TANDA REGISTRASI dr BOYKE DICABUT 6 BULAN
Kamis, 17/11/2011 18:32 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) membenarkan pihaknya telah mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dr Boyke Dian Nugraha, SpOG selama 6 bulan mulai Kamis 17 November 2011. Dengan pencabutan STR tersebut, seharusnya dokter Boyke tidak bisa praktik selama 6 bulan. "Surat Izin Praktik (SIP) nya tidak dicabut, tapi STR (Surat Tanda Registrasi) yang dicabut selama 6 bulan karena ada masalah dalam hal pelanggaran disiplin kedokteran," ujar Prof Dr Ali Baziad, SpOG(K) selaku Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), saat dihubungi detikHealth, Kamis (17/11/2011). Namun Prof Ali mengaku tidak bisa menjelaskan lebih mendetail mengenai pelanggaran disiplin apa yang sudah dilakukan oleh dr Boyke, karena memang ada undang-undang yang mengatur kerahasiaan tersebut.

"Dalam hal ini bukan malpraktik, karena kami tidak mengenal istilah malpraktik, tapi yang ada adalah adanya pelanggaran disiplin kedokteran," ungkap Prof Ali yang ikut memimpin sidang dokter Boyke hari ini di kantor MDKDI di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kasus ini menurut Prof Ali sudah berlangsung lama dan sidang yang dilakukan sudah hampir setahun, karena harus mengkaji dan mendatangkan para ahli. Dalam kasus ini ada 2 dokter yang terlibat dan sudah dilakukan sidang terbuka. "Kami juga harus hati-hati dan tidak mau sembarangan memutuskan. Setelah itu kami memberikan rekomendasi dan nantinya KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) yang akan memutuskan," ujar Prof Ali.

Prof Ali menjelaskan ketika STR seorang dokter dicabut maka ia tidak boleh melakukan praktik. Karena si dokter harus menjalani pembinaan dan dibimbing oleh para ahli yang tergabung dalam tim pembinaan mengenai bagaimana seharusnya yang benar dan jangan mengulangi kesalahan lagi. "Kami tidak menghukum, tapi kami hanya memberikan sanksi karena tidak ada dokter yang mau melakukan dengan sengaja. Dan setiap tindakan itu pasti ada risikonya," ujar Prof Ali. Dugaan pelanggaran yang menimpa dr Boyke bermula dari pasien dokter Boyke yang kemudian dirujuk ke dokter lain untuk melakukan operasi pengangkatan kista."Dokter Boyke merujuk ke dokter lain, dan bukan dokter boyke yang kena malpraktik tapi dokter lain. Tapi saya kurang tahu nama dokter yang lain itu, yang jelas dokter Boyke masih praktik seperti biasa dan izinnya tidak dicabut," jelas Ame yang bekerja di Klinik Pasutri dr Boyke dan Rekan, ketika dihubungi detikHealth, Kamis (17/11/2011).
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 2:42 pm

dr. BOYKE BANTAH LAKUKAN MALPRAKTEK
Bramirus Mikail | Asep Candra | Jumat, 18 November 2011 | 10:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merekomendasikan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk membekukan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter Boyke Dian Nugraha selama 6 (enam) bulan. Keputusan tersebut ditetapkan dalam sidang MKDKI yang berlangsung Kamis (17/11/2011) kemarin di Jakarta. Seperti diungkapkan Kepala Bagian Hukum MKDKI Budi Irawan, MKDKI memutuskan memberikan sanksi administratif kepada dr Boyke berupa pembekuan izin untuk melakukan praktik selama 6 bulan ke depan. Dokter spesialis kandungan dan seksolog ini dinilai telah melakukan pelanggaran disiplin setelah mendapatkan pengaduan dari seseorang pasien asal Jambi yang merasa telah dirugikan. "Ini sudah menjadi keputusan final majelis, izin praktiknya di-suspend atau dibekukan selama enam bulan," ujarnya. Budi menambahkan, dalam sidang terungkap bahwa Dr Boyke tidak dapat menunjukkan surat izin praktik (SIP) yang merupakan salah satu syarat utama melakukan pelayanan kepada pasien. "Menurut temuan mejelis, dia tidak bisa membuktikan dalam sidang bahwa dia punya SIP. Sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran disebutkan, selain harus punya STR (surat tanda registrasi), dokter juga harus mempunyai SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota tempat dia berpraktik," imbuhnya. Sidang MKDKI Kamis kemrain juga menjatuhkan sanksi kepada seorang dokter yang merupakan rekan dr Boyke. Namun sanksi yang dijatuhkan lebih ringan yaitu empat bulan.

Bantah malpraktik
Sementara itu, dalam keterangan kepada para wartawan, Kamis malam, Boyke membantah kalau pembekuan izin oleh MKDKI karena dirinya melakukan malpraktik. "Tidak ada mal praktik. Ini hanya pelanggaran disiplin karena saya tidak melakukan perpanjangan ijin praktek," kata Boyke di tempat prakteknya di kawasan Tebet. Ia menuturkan, kasus ini bermula pada tahun 2008. Ketika itu, ia didatangi seorang pasien berinisial "S". Pasien ini datang jauh-jauh dari Jambi ke tempat prakteknya (Klinik Pasutri) dalam kondisi sakit. Si pasien kala itu meminta bantuan kepada Boyke untuk mengobati penyakit kista yang diidapnya. Melihat kondisi pasien yang sudah tidak berdaya, kata Boyke, akhirnya ia pun menyanggupi untuk memberikan bantuan. Boyke lalu merujuk si pasien ke Rumah Sakit Kanker Dharmais untuk menjalani operasi pengangkatan kista. Tapi si pasien menolak. Menurut Boyke, aasien hanya mau dioperasi jika ditemani dirinya. Akhirnya Boyke pun merujuk pasien ke Rumah Sakit Gandaria di Jakarta Selatan. "Saya merujuk ke sana soalnya ada adik ipar saya, jadi lumayan gampang dapat ijin masuk ke ruang operasi. Saya pun mendampingi ibu itu bersama tim dokter dari Rumah Sakit Gandaria," terangnya. Boyke menyatakan, saat itu dirinya hanya menemani si pasien dan tidak ikut melakukan tindakan. "Kesalahan saya waktu itu, saya ikut mendampingi. Jadi saya dituduhnya ikut operasi. Padahal, saya disana cuma temanin dan itu juga atas perminta pasien," ucapnya. Selepas menjalani operasi di RS Gandaria, beberapa hari kemudian pasien mengalami komplikasi dan kondisinya memburuk dan kembali menjalani operasi di RS. Pondok Indah. Mendengar kabar tersebut, Boyke menyempatkan diri bertemu si pasien, tetapi kali ini dia tidak ikut masuk ke ruang operasi. "Hasil operasinya pun berjalan lancar dan ia akhirnya sembuh," katanya.

Kasa tertinggal
Saat disinggung tentang adanya kasa yang tertinggal di dalam tubuh pasien, Boyke mengaku dirinya tidak tahu menahu. "Katanya ada kasa. Tapi saya tidak tahu kasa itu dari mana. Apakah dari operasi yang dulu-dulu. Ataukah dari operasi yang baru kita kan nggak tahu," jelasnya. Boyke mengatakan, perhitungan kasa sewaktu pasien melakukan operasi di RS. Gandaria sudah tepat. Sehingga tidak mungkin jika ada kasa yang tertinggal. Sebelum menjalani operasi di RS. Gandaria, pasien, kata Boyke sebelumnya juga pernah menjalani operasi di RS. Cikini. "Masa kita mau ninggalin kasa sih," keluhnya. Terkait ancaman sanksi disiplin berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh KKI, Boyke mengaku bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan pembelaan. "Saya biasa-biasa saja karena keputusan ini belum final dan masih harus ke IDI dan Kemenkes. Saya juga pasti menghadap ke IDI dan melakukan pembelaan. Saya bukannya tidak punya ijin praktik, saya sudah ngurus tapi belum keluar karena prosesnya lama," katanya. Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini juga mengeluhkan soal berbelitnya pengurusan SIP. Ia mengaku sudah mengurus surat ijin praktek sejak tahun 2007, tapi sampai sekarang belum bisa memerolehnya. "Jangankan ijin praktek, Sekarang STR saja banyak dokter yang nggak punya, karena persyaratannya yang ribet. Ditambah lagi kesibukan saya juga banyak," tandasnya.


IDI: PENGURUSAN IZIN PRAKTIK DOKTER TAK SULIT
Bramirus Mikail | Lusia Kus Anna | Sabtu, 19 November 2011 | 07:49 WIB
KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr.Prijo Sidipratomo, Sp.Rad (K) membantah proses pengurusan Surat Izin Praktik dokter di Indonesia lama dan berbelit-belit. Ia menanggapi pernyataan dr.Boyke Dian Nugraha, Sp.OG yang dikenai hukuman pelanggaran disiplin karena tidak dapat menunjukkan surat izin praktik (SIP) yang merupakan salah satu syarat utama untuk melakukan pelayanan kepada pasien di Indonesia. "Pengurusan SIP tidak berbelit. Kalau memang ada yang membuat pernyataan seperti itu ke media, tunjukkan bagian mana yang dipersulit," cetusnya ketika dihubungi Kompas.com. Seperti diberitakan sebelumnya, Boyke diputuskan bersalah dan dikenai sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau pembekuan izin praktik selama 6 bulan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Boyke juga mendapatkan pengaduan dari seorang pasien asal Jambi yang merasa dirugikan atas operasi kista yang dilakukan. Namun, Boyke berkilah bahwa ia hanya ikut mendampingi pasien ke ruang operasi. Menanggapi hal itu, Priyo mengatakan, jika Boyke mendapatkan jasa medik ketika menemani pasien di ruang operasi maka ia ikut bertanggung jawab. "Itu sama saja melakukan praktik," paparnya.

Komunikasi
Kasus yang menimpa dr.Boyke mungkin hanya salah satu contoh dari sekian banyak pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan tenaga kesehatan (dokter). Priyo mengatakan, kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi, jika saja dokter dan pasien bisa menjalin komunikasi yang baik. Pasien umumnya berharap dengan berobat ke dokter maka penyakitnya dapat disembuhkan. Padahal, ada kondisi-kondisi tertentu di mana penyakitnya bisa mengarah pada komplikasi. Inilah seharusnya yang dijelaskan oleh dokter. "Tidak semua penanganan kesehatan oleh dokter berakhir dengan cerita yang diharapkan. Misalnya ada orang sakit tipus dan sudah dikasih antibiotik. Mestinya sembuh, tapi bisa saja tiba-tiba si pasien mengalami alergi dari obat antibiotik. Itu sebetulnya bagian dari komplikasi dan bukan mal praktik. Ini yang harus dijelaskan dokter kepada pasien sebelumnya," jelasnya. Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan STR dan Surat Izin Praktik (SIP), menurut Priyo, sudah cukup menghukum oknum dokter yang melanggar disiplin sehingga tidak perlu ada peraturan tambahan. Penjatuhan hukuman tersebut secara tidak langsung tidak hanya berdampak bagi dokter yang bersangkutan, tetapi juga menjadi beban sosial. "Di mata masyarakat atau pasien hukuman itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Pasien berobat ke dokter atas dasar trust. Kalau misalnya sekarang oleh negara dokter pernah dijatuhi sanksi, pada suatu periode masyarakat tidak akan percaya lagi dan juga menjadi beban psikologis," tambahnya. Priyo mengatakan, jangan pernah menyamakan hukuman antara dokter dan koruptor. "Kalau koruptor keluar masuk penjara enteng-enteng saja. Tapi kalau buat dokter, kalau sampai dicabut izinnya, apalagi sampai disuruh sekolah lagi, itu sebuah pukulan berat," tambahnya.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 3:03 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 2:46 pm

BELAJAR DARI KASUS PRITA VS RS OMNI
15 JUNI 2009 http://dokter-medis.blogspot.com/
Walaupun tulisan ini agak terlambat, kasus Prita vs Rumah Sakit Omni masih sangat menarik untuk dibicarakan. Kasus yang mencuat akibat dari tulisan Ibu Prita di E-mail mengenai keluhan kepada dokter yang merawatnya masih terus muncul di media-media masa. Ibu prita yang bekerja sebagai kepala pelayanan di suatu bank swasta mengeluh ketidakjelasan diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Akibat dari penulisan Ibu prita tersebut berbuntut pada pengadilan. Pada saat pasien datang ke dokter atau rumah sakit tentu pasien itu mengharapkan kesembuhan dan ingin tahu apa sebenarnya yang diderita. Dokter yang memeriksa akan melakukan anamnesis atau wawancara dan pemeriksaan fisik atas diri pasien.Dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, bisa diketahui kurang lebih 75% dari penyakit dan dapat menarik suatu diagnosis kerja. Jika dokter yang memeriksa belum yakin dengan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang. Sebelum melakukan semua hal di atas dokter yang memeriksa meminta persetujuan dari pasien (informed consent), jika bersifat invasif maka persetujuan tersebut harus di tulis. Dalam melakukan semua hal diatas dokter harus berusaha menjelaskan informasi atau tindakan yang akan kepada pasien sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien kecuali pada keadaan gawat darurat atau keadaan khusus yang mana informasi itu merugikan kesehatan pasien. Dalam kasus prita ini, Ibu prita mengeluh panas dan diduga oleh dokter mengidap penyakit demam berdarah lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Setelah hasil laboratorium selesai, Ibu Prita ingin mengetahui penyakit apa yang dideritanya dan meminta isi rekam medis tetapi kemudian jawaban dokter membuat ibu prita kecewa dan menulis email tersebut.

Hal-hal yang mungkin dapat ditangkap pada kasus diatas adalah :

· Kurangnya komunikasi antara dokter dan pasiennya, hal in disebabkan karena :
dokter kurang memberikan penjelasan kepada pasien, mungkin dokter tersebut kelelahan karena pasiennya banyak atau dokter tersebut terburu-buru mengejar sesuatu bahasa yang digunakan dokter tidak dapat dipahami oleh pasien , dokter kesulitan menerjemahkan bahasa kedokteran ke bahasa yang diketahui dan dimengerti oleh pasien
Selama memegang (merawat) pasien dokter harus berusaha memberikan penjelasan yang bisa dimengerti oleh pasien dan mengendalikan emosi pasien yang labil. Dokter juga harus merasakan penderitaan pasien tapi tidak larut didalamnya (empati). Semua manusia berhak berusaha dan Tuhanlah yang menyembuhkan.

Dasar Hukum :

Asas pokok Etika Kedokteran yaitu

O t o n o m i
a. Hal ini membutuhkan orang – orang yang kompeten,dipengaruhi oleh kehendak dan keinginannya sendiri dan kemampuan ( kompetensi ). Memiliki pengertian pada tiap-tiap kasus yang dipersoalkan memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang secara otonomi atau mandiri telah diambil.

b. Melindungi mereka yang lemah, berarti kita dituntut untuk memberikan perlindungan dalam pemeliharaan, perwalian, pengasuhan kepada anak- anak, para remaja dan orang dewasa yang berada dalam kondisi lemah dan tidak mempunyai kemampuan otonom ( mandiri ).

Bersifat dan bersikap amal, berbudi baik
Dasar ini tercantum pada etik kedokteran yang sebenarnya bernada negatif;“ PRIMUM NON NOCERE “ ( = janganlah berbuat merugikan / salah ).Hendaknya kita bernada positif dengan berbuat baik dan apabila perlu kita mulai dengan kegiatan yang merupakan awal kesejahteraan para individu / masyarakat.

K e a d i l a n
Azas ini bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam transaksi dan perlakuan antar manusia, umpamanya mulai mengusahakan peningkatan keadilan terhadap si individu dan masyarakat yang mana mungkin terjadi resiko dan imbalan yang tidak wajar dan bahwa segolongan manusia janganlah dikorbankan untuk kepentingan golongan lain. ( kodeki, MKEK,2002,hal.47 )

Informed consent adalah suatu izin (consent) atau pernyataan setuju dari pasien atau keluarganya yang diberikan dengan bebas dan rasional atas dasar penjelasan oleh dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut dan sudah dimengerti olehnya

Peraturan :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan pada pasal 53 ayat 2 dan pada penjelasannya

2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tanggal 4 September 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien Isi rekam medis adalah milik pasien.

Peraturan

1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat 3

3. Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis

Hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi :

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

d. Menerima imbalan jasa.

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan stanadr profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kamampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasien, dalam menerima pelayanan para praktik kedokteran, mempunyai hak:

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

d. Menolak tindakan medis; dan

Mendapat isi rekam medis.

Peraturan :

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 50, 51, 52

2. Permenkes Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang rekam medis
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 2:54 pm

BEGINI CARA LAPORKAN DOKTER YANG MELANGGAR
Bramirus Mikail | Asep Candra | Kamis, 30 Juni 2011 | 06:47 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, setiap orang yang mengetahui, atau merasa dirugikan terkait tindakan seorang dokter, dapat memberikan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sebagai lembaga yang menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) mempunyai tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter yang diajukan. Menurut Wakil Ketua MKDI Sabir Alwy, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengaduan apabila ada tindakan pelanggaran disiplin oleh dokter. "Yang penting ada yang mengadu. Kami pasif, tidak mencari-cari kasus. Kalau enggak ada yang ngadu, ya sudah kami tidak melakukan apa-apa. Siapa saja boleh mengadu," ujar Alwy di Jakarta, Selasa, (28/6/2011). Dokter dianggap melanggar disiplin kedokteran apabila melakukan praktik dengan tidak kompeten, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal ini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran) dan berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya. "Apa dan bagaimana caranya? Bisa datang langsung ke MKDI. Kalau bisa tertulis, lebih bagus ditulis dalam bentuk surat pengaduan," ujarnya. Alwy menambahkan, dalam formulir pengaduan yang disediakan MKDKI, umumnya terdapat beberapa informasi yang harus dilengkapi pelapor, antara lain, identitas pengadu/pelapor, identitas pasien (jika pengadu bukan pasien), nama dan tempat praktik dokter/dokter gigi yang diadukan, waktu tindakan dilakukan, alasan pengaduan dan kronologis, serta pernyataan tentang kebenaran pengaduan. "Kalau ada barang bukti bisa disertakan untuk pendukung," tuturnya. Lebih lanjut Alwy mengungkapkan, sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa pemberian peringatan secara tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik (SIP) dan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Berikut ini adalah mekanisme atau cara pengaduan dokter ke MKDKI:
1. Buatlah pengaduan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dapat di-download di www.inamc.or.id (Format Pengaduan) atau Anda dapat memperoleh formulir tersebut dengan menghubungi petugas KDDKI di (021) 72800920.
2. Apabila Anda tidak dapat membuat pengaduan secara tertulis, Anda dapat mendatangi kantor MKDKI, petugas kami akan membantu Anda membuat pengaduan secara tertulis.
3. Jika menemukan kesulitan dalam mengisi formulir tersebut, Anda dapat menanyakannya kepada petugas.
4. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua MKDKI, Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120.
5. Pengaduan tersebut harus dibubuhi tanda tangan pengadu/pelapor di atas meterai yang cukup.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Tue Jul 31, 2012 2:32 pm

MINIM, SOSIALISASI PENGADUAN KASUS MALAPRAKTIK
Bramirus Mikail | Asep Candra | Sabtu, 21 Mei 2011 | 05:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) mengakui, sosialiasasi mengenai mekanisme pengaduan kasus malapraktik di Indonesia masih sangat minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana dan kemana mereka harus melapor ketika menjadi korban malapraktik. "Kadang-kadang masyarakat tidak tahu mau dibawa mana itu kasus," kata Wakil Ketua MKDKI Sabir Alwy dalam acara temu media bertema 'Mekanisme dan penanganan pengaduan dugaan malpraktik' di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat, (20/5/2011).

MKDKI, terang Alwy, adalah suatu lembaga yang mengawasi praktik kedokteran agar sesuai standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur. MKDKI juga mempunyai wewenang seperti menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran serta menetapkan sanksi terkait dugaan kasus malapraktik. Menurut Alwy, sosialisasi MKDKI kepada masyarakat selama ini masih kurang karena keterbatasan waktu, anggaran dan sumber daya manusia. "Karena kita tetap merupakan suatu lembaga yang bergantung keuangannya kepada negara. Inilah semua yang menyebabkan MKDKI belum maksimal. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Peran media juga bisa membantu MKDKI dalam proses sosialisasi terhadap masyarakat," bebernya.

Mengacu pada pasal 64 Undang-Undang Praktik Kedokteran, MKDKI mempunyai dua tugas utama. Pertama, menerima pengaduan, pemeriksaan dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. Kedua, menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. "Pintu-pintu ini sudah disediakan oleh negara. Silahkan disampaikan kepada masyarakat, kalau memang ada keluhan-keluhan. Dan nantinya terserah masyarakat maunya ke mana," pungkasnya.
Back to top Go down
 
Konsil Kedokteran Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 3 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Di Mata Indonesia, Palestina Lebih Penting daripada Papua
» Presiden & Wakil Presiden yang pantas untuk Indonesia
» indonesia negara bodoh sebab..tdk menghukum anggota ISIS/= teroris
» Cheerleader Palestina: maunya disamain Belanda jajah Indonesia, onggah disamain OPM
» ISIS di Indonesia

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: