Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Konsil Kedokteran Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu Jul 22, 2010 10:05 am

”KONSIL" DAERAH SEBAGAI LOCAL GENIUS
DR.Dr.Agus Purwadianto, SpF,SH,MSi,DFM
ETIKOLEGAL - Edisi Juni 2007 (Vol.6 No.11) Farmacia
Penulis adalah doktor filsafat, sarjana hukum dan magister sosio-kriminologi. Ia adalah Ketua MKEK Pusat, WHO member dari Global Advisory on Vaccine Safety Committee, ketua BP2A IDI Wilayah DKI Jakarta serta Sekretaris MKEK Pusat dan Ketua Bidang Hukum & HAM PB IDI dan mantan Sekjen Jaringan Bioetika & Humaniora Kesehatan Nasional, serta konsultan medikolegal beberapa RS di Jakarta.

Dalam triwulan terakhir, UU Praktik Kedokteran (UU Pradok) mengalami kulminasi pemberitaan. Paling tidak ada 3 titik utama. Pertama, adalah batas masa pemberlakuan mutlak UU ini, yakni 29 April 2007 dengan segala konsekuensinya yang serba baru bagi kalangan praktisi kedokteran. Suatu konsekuensi yang melibatkan pelbagai lembaga pemangku kepentingannya, dengan motor utama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Kedua, transisi memperjelas ijin dan pelaksanaan praktek kedokteran yang dibuat oleh pemerintah melalui penyempurnaan Permenkes 1419/2005 menjadi Permenkes 512/2007 sementara memperoleh ”tantangan legal” dengan diajukannya Judicial Review oleh sekelompok praktisi dokter. Ketiga, beberapa Pemerintah Daerah meneruskan sekaligus mengukuhkan tradisi pemberlakuan retribusi bagi praktik kedokteran yang tengah dibenahi. Ketiga persoalan pokok kulminasi ini saling menimbulkan divergensi persoalan yang sejak semula telah kompleks, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. Kalau tidak, akan menimbulkan kebhinekaan penafsiran yang pasti menuai permasalahan etikolegal kelak.

KDI dan KKI terpusat?
Dari kulminasi pertama, menyuratkan perintah hukum bahwa para dokter baru yang dihasilkan oleh FK yang ’belum terakreditasi’ KKI dan para dokter (lama) yang habis keberlakuan SIPnya, harus diuji terlebih dahulu kompetensinya. Nampaknya sederhana. Namun dampak legalnya besar. Para kolegium yang semula ’kurang penting’ harus membuat proses ujian yang diakhiri dengan pembuatan sertifikat kompetensi. Suatu surat keterangan einmalig (sekali dan final) yang bila prosesnya tidak transparan dan akuntabel, akan menjadi obyek awal gugatan TUN (tata usaha negara) oleh dokter terkait terhadap pengurus kolegium yang juga dokter. Yang rawan adalah Kolegium Dokter (umum) Indonesia (KDI) yang selama ini masih terpusat, dan belum jelas memiliki kepanjangan tangan di propinsi atau kabupaten/kota tempat sebaran dokter (umum) berada. Mau memakai asas dekonsentrasi (dengan membentuk semacam kantor wilayah setempat?) atau desentralisasi penuh? Mau memanfaatkan IDI (atau PDGI) yang de fakto paling dekat secara historis dengan kolegium yang masih belum memiliki infra-struktur perkantoran memadai? Atau nebeng di dinas kesehatan (bagian dari Adinkes/asosiasi dinas kesehatan) atau rumah sakit (bagian dari IRSPI/Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia atau bagian pendidikan PERSI/Persatuan RS Se Indonesia, ARSADA/Asosiasi RS Daerah se Indonesia, ARSSI/Asosiasi RS Swasta Seluruh Indonesia) setempat yang relatif lebih memadai perkantorannya? Siapa penguji dan materi yang diujinya (harus menengok ke Dekan atau Ketua Program Studi Kedokteran setempat, bagian dari AIPKI/Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia)? Hal ini mengisyaratkan adanya suatu kerjasama lintas kelembagaan yang layak dimotori dan dipimpin oleh KKI yang masih terpusat. KKI dianggap sebagai ”coordinating superbody” yang dianggap ”amat berkuasa” di sisi hulu praktek profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

Kebajikan tingkat propinsi
Dari kulminasi kedua, Permenkes 512/2007 yang ditandatangani Menkes Siti Fadilah Supari tanggal 20 April 2007 juga belum dapat secara rinci —dalam sekali tepuk— mengatur ’hal-hal implikatif mediko-etikolegal’ begitu beragamnya pola praktik kedokteran di negara yang luas dan plural ini. Namun ”katup” keberatan adanya pembatasan 3 tempat praktek yang tengah diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat ini —suatu konsekuensi logis dari proses Judicial Review bidang kedokteran yang pertama dalam sejarah republik ini— dicoba diatasi dengan kombinasi pelbagai pasal dalam permenkes terbaru tersebut. Khususnya pasal 10 yang dalam ranah hukum administrasi negara –permenkes tersebut sudah amat bijak.
Sindroma ”3 Tempat Praktek” tersebut harus diatasi oleh Surat Tugas yang implikasinya membuat Dinas Kesehatan Propinsi memiliki peran baru ”atas nama Menkes” untuk mengatasinya. Juga rumusan pasal 11 yang berimplikasi ”SIP terusan” dalam konteks jejaring pendidikan dan jejaring pelayanan. Hal ini secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan interaksi dinamis legal administratif antara KKI yang terpusat dengan Dinas Kesehatan propinsi. Rumusan ”spesialis tertentu” amat interpretatif, namun justru disitulah kebajikan para petinggi pemangku kepentingan setempat dinilai.
Rantai koordinasi di tingkat kabupaten/kota dalam uji kompetensi, secara ”sama menu” akan dialami oleh petinggi kedokteran/kesehatan tingkat propinsi dalam pengeluaran surat tugas atau ”SIP terusan” tersebut. Kebajikan koordinatif inilah yang masih harus diuji kenyataannya di masa depan dalam mengarungi samudra praktek kedokteran.

Memanfaatkan bisnis saat gawat darurat
Dari kulminasi ketiga, pantas dikritisi ’ekses’ desentralisasi yang melanda di seluruh negeri. Kita sama-sama tahu bahwa kesehatan telah merupakan urusan yang dialihkan ke daerah. Namun di sisi lain, banyak Perda-perda bermasalah. Dalam konteks perijinan dokter ini paling tidak ada satu masalah pokok yakni retribusi dalam rangka perolehan PAD (pendapatan asli daerah). Selain itu, ikutannya adalah pola pengurusan ijin yang satu atap. Dokter disamakan dengan pedagang, pabrik dan panti pijat, yang semuanya adalah komersial atau bukan profesi. Pemda, melalui kebijakan retribusi, dengan demikian menempatkan dokter selaku usaha komersial, bukan upaya sosial. Dalam konteks kebijakan publik, konsekuensi hal ini adalah pemda demikian harus berani dan mampu menyediakan seluruh pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakatnya, melalui penyediaan tenaga dokter yang cukup memadai gaji dan imbalannya agar rakyat tidak dikorbankan. Segala hal-hal teknis kedokteran dan pelayanan praktiknya harus dicakup oleh pemda. Padahal hal ini adalah tidak mungkin, karena menyalahi hakekat profesi (apalagi profesi luhur) dengan asas subsidiaritasnya. Asas dimana urusan kecil-kecil dan mampu selayaknya diurus oleh unit yang lebih kecil. Pada galibnya, tak ada negara se-adidaya-apapun yang sanggup mengurusi hajat hidup vital masyarakat dan perorangan selain minta tolong ke profesi.

Dinas kesehatan di bawah Pemda yang penarik retribusi praktek dokter tak akan sanggup menertibkan disiplin dokter, salah satu ’ruh” UU Pradok, karena pada gilirannya publik setempat akan berteriak terhadap mahalnya pelayanan kesehatan. Pada saat seseorang menderita, dokter akan bersikap hitung-hitungan. Suatu penerapan ”bottom-line ethics” yang biasa dilakukan profesi ketika permasalahan keluhurannya menjadi surut ke belakang. Dengan demikian, kebijakan retribusi merupakan lahan subur bagi terciptanya potensi malpraktek dokter, sesuatu yang sesungguhnya ingin diredam melalui UU Pradok ini. Kebijakan retribusi secara moral harus dikecam sebagai menempatkan hubungan dokter-pasien hanya dalam tataran elektif saja, menafikan tata letak ketika dalam keadaan gawat darurat. Pada posisi gawat darurat, retribusi memicu dokter berbisnis daripada menolong dengan upaya terbaik. Padahal Permenkes 512/2007 telah mencoba menegaskan kembali ”roh dasar” praktik kedokteran sebagai sesuatu hubungan kepercayaan, yang selama ini agak ”sulit ditafsirkan” dari batang tubuh UU Pradok.

Motor penggerak
Menarik benang merah dari ketiga kulminasi ini, jelas diperlukan suatu kebajikan pemimpin lokal. Suatu local genius, yang mampu menjadi pengarah bagi terciptanya suatu pelayanan publik bidang kesehatan/kedokteran yang ideal. Itulah tujuan normatif preskriptif dari UU Pradok. Tetapi melihat dari kekurang-siapan koordinatif dan pemicu retribusi praktik kedokteran di sana-sini, memunculkan pertanyaan besar? Mampukah para pemimpin dokter di daerah muncul, sehingga di tengah ancaman dan kelemahan tersebut justru berbalik menjadi kekuatan dan potensi menjadikannya motor demokratisasi di negara tercinta ini? Transisi demokrasi sangat wajar muncul melalui jalur pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan demik kepentingan terbesar umat dan rakyat. Karenanya, ”konsil daerah” yang berupa local genius merupakan suatu keniscayaan.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Wed May 04, 2011 7:07 pm

KKI UCAPKAN SUMPAH DEPAN SBY
Rabu, 02/09/2009 14:15 WIB Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan sumpah pengurus Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertempat di Istana Negara. KKI ini akan bertugas selama 5 tahun mendatang. Acara pembacaan sumpah ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/9/2009) tepat pukul 14.00 WIB. Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pembentukan konsil ini untuk memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis. KKI adalah badan independen, yang menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang bertanggung jawab kepada presiden. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Bertindak sebagai Ketua KKI periode 2009-2014 adalah Hardi Yusa dan wakil ketua Emmyr Moeis.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 3:06 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Fri May 20, 2011 6:54 pm

SYARAT SEHAT UNTUK MENJAMIN KELAIKAN PRAKTIK DOKTER
31-Jul-2012 http://inamc.or.id/?open=detHome&id=256Ind
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah regulator praktik kedokteran di Indonesia yang tanggung jawab utamanya adalah menjamin bahwa, setiap dokter yang namanya tercatat (teregisrasi) di dalam database KKI adalah dokter laik untuk praktik dan melayani masyarakat. Untuk menjalankan fungsi di atas, KKI menerbitkan regulasi-regulasi yang berisikan berbagai prosedur/standar guna menjamin bahwa dokter laik untuk menjalankan praktik. Prosedur atau standar tersebut, paling tidak harus meliputi tiga hal, yaitu: prosedur mendisiplinkan dokter/dokter gigi yang melakukan serious professional misconduct; standar yang ditujukan untuk membina dokter/dokter gigi agar menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan performance yang diharapkan, serta prosedur yang menjamin kelaikan dokter/dokter gigi untuk praktik berdasarkan kondisi kesehatan dirinya yang optimal dan tidak membahayakan pasiennya.

Khusus untuk prosedur yang menjamin seorang dokter/dokter gigi laik dari sisi kesehatan, haruslah dirancang dan ditujukan untuk :
1) Melindungi masyarakat dari dokter/dokter gigi yang memiliki gangguan kesehatan yang serius dan dapat membahayakan pasiennya;
2) Membina dokter/dokter gigi praktik yang tidak laik dari sisi kesehatan, menghentikan praktiknya atau membantu dokter/dokter gigi tersebut agar tetap praktik dalam batas-batas tertentu sesuai kelaikannya dari sisi kesehatan guna menjamin keselamatan pasien.

Aspek Etik dan Hukum Saat ini dalam Penentuan Syarat Sehat Dokter yang Akan Menjalankan Praktik Kedokteran
Di dalam pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia (2002), secara jelas dinyatakan bahwa : “…Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik...” Dari sisi hukum positif, kewajiban dokter/dokter gigi untuk memelihara kesehatannya kemudian menjadi syarat yang harus dipenuhi apabila dokter/dokter gigi tersebut akan mengurus Surat Tanda Registrasi. Hal ini dapat disimak pada Pasal 29 ayat 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK) yang menyebutkan bahwa “…untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi harus memenuhi persyaratan atau memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental…”

Sebagai tindak lanjut dari Hukum Positif di atas, dan sejalan dengan perintah UUPK tersebut, kemudian KKI menerbitkan Keputusan KKI No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental bagi Dokter dan Dokter Gigi. Di dalam pedoman ini digambarkan tentang Prosedur Mendapat Surat Keterangan Sehat (SKS), yang meliputi :
1. Pemohon atau dokter yang akan mengurus STR wajib mengisi daftar isian yang menggambarkan kondisi kesehatan dirinya (“self assessment”).
2. Kemudian, pemohon membawa daftar isian yang telah diisi dan menandatanganinya di atas materai untuk disampaikan kepada Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (Dr dengan SIP).
3. Dr dengan SIP meneliti kelengkapan dan keabsahan daftar isian. Diharapkan Dr dengan SIP mendalami dan memeriksa lebih lanjut.
4. Namun demikian, berdasarkan pernyataan di atas materai tersebut, pada umumnya Dr dengan SIP dapat menerbitkan SKS apabila Pemohon tidak menyebutkan adanya disabilitas untuk melakukan praktek kedokteran.
5. Apabila pernyataan Pemohon menyebutkan adanya disabilitas atau bila Dr dengan SIP meragukan keadaan tidak adanya disabilitas dari pemohon, maka Dr dengan SIP tersebut wajib merujuk pada Majelis Pemeriksa Kesehatan (MPK) di RS terdekat.
6. MPK mengirimkan kembali hasil pemeriksaan kepada Dr dengan SIP untuk kemudian menerbitkan atau tidak menerbitkan SKS yang diperlukan sebagai syarat untuk registrasi.

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam keputusan di atas lebih ditujukan pada saat seorang dokter akan mengurus penerbitan STR-nya. Hal yang belum diatur adalah, apabila di dalam perjalanannya ternyata dokter/dokter gigi yang sudah memiliki STR tersebut kemudian mengalami gangguan kesehatan yang membahayakan pasiennya. Selain belum mengatur prosedur untuk memastikan dokter/dokter gigi yang mengalami gangguan kesehatan selama periode setelah mendapatkan STR, prosedur mendapatkan surat keterangan kesehatan yang ada saat ini juga dikritik karena disinyalir tidak mengikuti Penyelenggaraan Praktik kedokteran yang Baik. Paling tidak, hal ini dianggap tidak sesuai dengan Kodeki (2002), yang menyebutkan bahwa “…Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi…” (pasal 2); dan “…Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya…” (pasal 7). Penjelasan Pasal 7 Kodeki, juga menyebutkan bahwa: “…Surat keterangan medis adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu tentang kesehatan…” dan “…Surat harus dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang secara teknis medis relevan…”

Di dalam UUPK No.29 Tahun 2004 juga dinyatakan bahwa : 1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi (Pasal 44); 2) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medik (Pasal 46); dan 3) dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien (Pasal 51). Sehingga apabila penerbitan SKS saat ini dikaitkan dengan pasal-pasal dimaksud, maka prosedur terbitnya SKS sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KKI Nomor 26 Tahun 2006 dianggap tidak sesuai dengan semangat pasal 44, 46 dan 51 dari UUPK.

Apabila Keputusan KKI Nomor 26 Tahun 2006 disandingkan dengan Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran, khususnya BAB III, penjelasan butir 6 yang menyatakan bahwa: “…Dokter atau dokter gigi wajib melakukan penatalaksanaan pasien dengan teliti, tepat, hati-hati, etis dan penuh kepedulian dalam hal-hal sbb: anamnesis, pemeriksaan fisik dan mental, bilamana perlu pemeriksaan penunjang diagnostik…”; maka dapat dikatakan Dr dengan SIP yang menerbitkan SKS hanya berdasarkan keterangan pemohon sangat rawan untuk melanggar pedoman pelanggaran disiplin. Dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Sehat sebagaimana Keputusan KKI Nomor 26 Tahun 2006 yang dikeluarkan atas keterangan pemohon (self assessment) oleh Dr dengan SIP dianggap tidak sesuai dengan kaidah etika, hukum dan disiplin. Apalagi Surat Keterangan Sehat ini berlaku hanya 6 bulan. Kesemua hal ini dianggap tidak konsisten dengan: 1) Kodeki 2002 Pasal 2 dan 7; 2) UUPK Pasal 44, 46, 51; 3) Kep KKI No.18/2006 BAB IV; dan 4) Kep KKI No.17/2006 BAB III, butir 6. Kondisi ini juga mengandung kelemahan, karena: 1) SKS diberikan oleh dokter secara perorangan, bukan dalam bentuk tim Assesing Physician yang dianggap lebih objektif (terhindar al: dari rasa sungkan); 2) disabilitas tidak nampak (dikarenakan over looked); 3) Belum ada mekanisme untuk memeriksa lebih lanjut apabila selama STR berlaku, dokter yang sudah memiliki STR tersebut ternyata mendapat gangguan kesehatan.

Mekanisme Pemeriksaan Dokter/Dokter Gigi ber-STR yang Memiliki Gangguan Kesehatan
Pengertian atas laik tidaknya seorang dokter/dokter gigi praktik dari sisi kesehatan, harus ditempatkan pada pengertian bahwa KKI tidak boleh menempatkan pasien pada posisi beriko pada saat berobat ke dokter tersebut. Saat ini, beberapa kondisi dilaporkan (tidak formal) yang terjadi di Indonesia terkait dengan masalah kelaikan dokter dari sisi kesehatan adalah, adanya dokter praktik dengan kondisi: tremor berat atau agak berat, gangguan berat penglihatan yang serius, buta warna, disabilitas paska stroke, gangguan pendengaran berat, penggunaan Napza atau alcohol, menderita HIV/AIDS, schizophrenia, dll.

Kondisi di atas, dalam konteks prosedur yang menjamin kelaikan dokter untuk praktik berdasarkan kondisi kesehatannya, seharusnya dapat terdeteksi dan direspon dengan cepat. Kenyataannya belum ada sistem untuk mendeteksi hal tersebut. Seharusnya KKI tidak boleh memiliki toleransi manakala mndapatkan laporan terkait dengan kondisi di atas karena akan sangat membahayakan keselamatan pasien. Sistem yang seharusnya diciptakan, bukan hanya menjamin dokter tersebut sehat pada saat akan meregistrasi dirinya, namun juga harus menjamin bahwa akses informasi dari semua pihak dan penangangan atas dokter yang menjalani gangguan kesehatan setelah diregistrasi, juga dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Untuk yang terakhir ini, sekali lagi pengaturan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada menghentikan praktik, membatasi praktik, mendukung penyehatan dokter tersebut sampai dapat praktik kembali. Akses informasi terkait dengan dokter yang sudah teregistrasi dan menjalani praktik namun kondisi kesehatannya membahayakan pasien harus dapat diterima melalui saluran yang proper, khususnya oleh “a person acting in a public capacity” yang harus diregulasi khusus oleh Kementerian Kesehatan dan KKI, yaitu, al: ketua komite medik di rumah sakit, direktur rumah sakit.

Screening
General Medical Council (GMC) di Inggris, dapat dijadikan contoh dalam hal menindak-lanjuti informasi yang dikembangkan melalui “a person acting in a public capacity”. GMC menerima semua informasi yang terkait dengan laporan kondisi kesehatan dokter yang menderita gangguan kesehatan (dokter yang terlapor) melalui salah satu anggota GMC yang khusus ditunjuk untuk itu. Anggota GMC dimaksud diposisikan sebagai screener for health. Screener akan memutuskan setiap info yang masuk apakah cukup bukti atau tidak, terkait dengan permasalahan gangguan kesehatan serius yang dialami dokter ber-STR yang dapat membahayakan jiwa pasiennya. Screener kemudian melakukan upaya-upaya sesuai standar prosedur pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan GMC. Salah satunya, jika memungkinkan, screener secara proaktif meminta dokter yang praktik di area dokter yang terlapor untuk melakukan supervisi serta memberikan nasihat untuk dokter yang bersangkutan dalam kerangka melindungi pasien.

Secara lebih jauh screener mendalami informasi ini melalui sumber yang lebih layak dipercaya. Contohnya meminta informasi dari kolega dokter terlapor yang menyaksikan sendiri gangguan kesehatan dimaksud yang dapat membahayakan pasien pada saat dokter terlapor melakukan praktik kedokteran kepada pasieannya. Apabila informasi tersebut mengindikasikan bahwa dokter terlapor akan membahayakan pasiennya namun tidak ada bukti yang cukup untuk itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan khusus.

Examination
Apabila harus dilakukan pemeriksaan khusus, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang dokter yang setuju untuk diperiksa status kesehatannya. Dibutuhkan paling tidak dua orang dokter sebagai assessing physician. Assessing physician ini ditentukan oleh screener. Pengaturan lebih lanjut untuk proses pemeriksaan kesehatan dipersiapkan, dan assessing physician yang kemudian memeriksa dokter terlapor bekerja atas nama GMC dan melaporkan hasil pemeriksaannya ke GMC. Hasil laporan assessing physician dapat berupa, dokter terlapor : 1) secara umum fit untuk menjalankan praktik sesuai disiplin ilmunya tanpa batasan apapun dan tidak membutuhkan supervisi atas keadaan kesehatannya; 2) dalam batas-batas tertentu tidak fit untuk praktik menurut disiplin ilmunya; 3) sama sekali tidak fit. Dari hasil laporan assessing physician, screener mengambil tindakan berdasarkan rekomendasi yang ada. Apabila disimpulkan secara umum fit, maka kasus atas dokter terlapor dinyatakan: ditutup. Apabila disimpulkan tidak fit dalam batas-batas tertentu atau tidak fit sama sekali, dan rekomendasinya adalah dokter terlapor harus menjalani supervisi medik dan pengobatan serta membatasi praktiknya.

Supervisi Medik
Untuk kasus-kasus yang direkomendasikan assessing physician bahwa dokter terlapor harus menjalani supervisi medik dan pengobatan serta membatasi praktiknya, screener akan meminta dokter terlapor untuk secara sukarela menjalankan rekomendasi tersebut. Apabila dokter terlapor bersedia untuk itu, medical supervisor akan men-set-up sistem monitoring yang diperlukan, dan memutuskannya lebih lanjut bersama screener. Berdasarkan sistem monitoring yang ditentukan tersebut, secara reguler GMC mendapatkan laporan dan progress dari perbaikan kondisi kesehatan dokter terlapor. Secara teknis, medical supervisor biasanya bersama seorang dokter konsultan bertanggung jawab dalam mensupervisi dokter terlapor selama praktik atau ikut melakukan praktik kedokteran bersama-sama dalam satu tim. Termasuk di dalam tim tersebut yang menemani dokter terlapor praktik adalah keberadaan treating doctor bagi dokter terlapor. Fakta yang dialami oleh GMC, sangat banyak dokter yang menjalani prosedur supervisi memakan waktu bertahun-tahun. Dalam periode tersebut, terdapat dua kondisi yang akan dialami dokter terlapor, yaitu : 1) mengalami kemajuan berarti dalam hal status kesehatannya, dan untuk itu dokter terlapor dapat menyelesaikan program supervisi; 2) tidak mengalami kemajuan sama sekali. Untuk hal yang kedua, mengingat tujuan program supervisi adalah memperbaiki kondisi kesehatan dokter terlapor yang keadaannya tidak memungkinkan lagi untuk terus diperpanjang periode supervisinya dan terbatasnya kemampuan dokter terlapor untuk praktik sesuai dengan bidang ilmunya maka dokter terlapor harus dikeluarkan dari prosedur yang sudah dijalani. Untuk itu, Health Committee harus memutuskan lebih lanjut keberadaan dokter terlapor tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Health Committee
Health committee atau komite kesehatan GMC berkerja pada dua kondisi. Pertama, apabila dokter terlapor dari awal, sama sekali tidak mau secara sukarela menjalani pemeriksaan kesehatan. Kedua, pada saat upaya program supervisi untuk memperbaiki kondisi kesehatan dokter terlapor sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus diperpanjang periode supervisinya karena perbaikan kondisi kesehatan dokter terlapor untuk praktik sesuai dengan bidang ilmunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan. Komite kesehatan GMC terdiri dari 9 (Sembilan) orang anggota GMC, terdiri dari : 7 (tujuh) orang dari unsur dokter dan 2 orang dari unsur wakil masyarakat. Komite kesehatan bekerja secara khusus dan melaksanakan proses quasi-judicial. Proses pemanggilan dokter terlapor dapat dilakukan langsung atau hanya berdasarkan laporan dan berkas yang ada. Pada umumnya, komite kesehatan jarang sekali memanggil dokter terlapor. Komite kesehatan lebih banyak bekerja dengan meneliti dokumen-dokumen yang masuk. Dalam rapat-rapatnya (hearing), komite kesehatan dibantu oleh legal assessor dan medical assessor. Legal assessor dihadirkan dalam rangka memberikan pandangan hukum atas keputusan yang akan diambil.

Ada dua katagori untuk medical assessor. Pertama adalah dokter ahli berkaitan dengan gangguan kesehatan dokter terlapor, yang perannya adalah, memberikan nasihat kepada komite kesehatan GMC tentang bukti-bukti tentang kondisi status kesehatan yang sudah terdokumentasi sebelumnya. Kedua, dokter yang berasal dari disiplin keilmuan yang sama dengan dokter terlapor, yang perannya adalah, memberikan nasihat tentang implikasi atas kondisi kesehatan dokter terlapor yang akan mempengaruhi kemampuan praktiknya di dalam bidang keilmuannya. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, komite kesehatan harus memutuskan apakah dokter terlapor memang memiliki ketidak-laikan yang berat (serius). Jika tidak ditemukan ketidak-laikan yang serius, maka kasus tersebut diputuskan dan dinyatakan bahwa dokter terlapor boleh praktik. Jika ditemukan ketidak-laikan yang serius, dilihat lebih lanjut apakah masih memungkinkan dokter tersebut untuk praktik di bidang ilmunya. Jika tidak memungkinkan maka dokter terlapor tidak boleh praktik. Jika masih memungkinkan, dokter terlapor harus mengikuti prosedur sukarela yang seharusnya dilakukan sejak awal. Dalam keadaan ini kemudian dokter terlapor diberikan “conditional registration”. “Conditional registration” ini berlaku paling lama dua tahun dengan kewajiban dokter terlapor dan supervisornya melaporkan secara periodik perkembangan kondisi kesehatan dokter terlapor.

Tinjauan Komparatif atas Pemeriksaan Kesehatan untuk Kepentingan Publik.
Sebagaimana prinsip untuk melindungi kepentingan publik, dokter/dokter gigi yang dalam menjalankan praktiknya diduga akan membahayakan pasiennya karena bermasalah dalam hal status kesehatan fisik dan mentalnya seharusnya diperiksa oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (assessing physicians) yang dibentuk KKI secara resmi dan khusus untuk. Anggota tim ini sebaiknya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya. Syarat minimal terpenuhinya sehat fisik dan mental ini secara khusus harus ditentukan oleh peer group-nya (perhimpunan profesi dan kolegiumnya). Penilaian kesehatan yang dilakukan untuk menilai status kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi adanya disabilitas yang dapat membahayakan keselamatan pasien harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Sebagaimana disebutkan di atas, sehat fisik dan mental setidaknya dokter dapat melakukan praktiknya secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya. Dengan demikian, sehat fisik dan mental untuk dokter dalam melaksanakan tugas dan kewajiban adalah kondisi bebas dari disabilitas tertentu. Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dokter. Beberapa kondisi disabilitas yang dapat dijadikan acuan oleh kolegium atau perhimpunan dalam menentukan ketidak-laikan dokter dari sisi kesehatan untuk menjalankan praktik kedokterannya adalah sebagai berikut :

Disabilitas dalam kesehatan jiwa :
Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
Mengidap neurosis berat;
Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal: penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);
Mengidap gangguan kepribadian

Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
Neurologi:
Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
Disabilitas koordinasi;
Gangguan memori : dementia;
Gangguan fungsi eksekutif;
Gangguan komunikasi verbal;

Sistem jantung dan pembuluh darah:
Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

Sistem pernafasan:
Gangguan pemafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
Menderita kanker paru primer

Bidang penglihatan:
Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;

Bidang Telinga Hidung Tenggorok (THT):
Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;

Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (activity daily living) secara mandiri;

Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penutup
Demikian Naskah Akademik dalam rangka pembaharuan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Sehat dan Pemantauan atas kondisi kesehatan dokter/dokter gigi yang sudah terregistrasi. Perlu kajian yang lebih mendalam lagi untuk memperkaya proses regulasi untuk menjamin kelaikan dokter/dokter gigi untuk praktik berdasarkan kondisi kesehatan dirinya yang optimal dan tidak membahayakan pasiennya, termasuk riset yang mendalam tentang kondisi nyata yang terjadi di lapangan pada saat ini.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 2:54 pm; edited 4 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Sat May 21, 2011 11:52 am

PASIEN DAN DOKTER KEDEPANKAN KONFLIK DAN KETIDAK PERCAYAAN
Republika - Sabtu, 23 Oktober
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Pelayanan kesehatan di Indonesia bagaikan fenomena "David versus Goliath" dengan pasien sebagai David dan dokter bagaikan Goliath."David lawan Goliath, fenomena si kecil melawan si besar, proletar lawan borjuis yang tidak pernah ada titik temunya," kata Prof Dr Herkutanto SH, LLM, guru besar tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu. Dalam fenomena itu, pasien dan dokter lebih mengedepankan konflik dan ketidakpercayaan. "Kebenaran suatu peristiwa sering kali diabaikan," kata saksi ahli kasus RS Internasional Omni versus Prita itu. Seharusnya, lanjut dia, pasien percaya bahwa dokter akan bekerja untuk kepentingan pasien, sedangkan dokter percaya bahwa pasien beritikad bekerja sama. Ia mengakui banyak masyarakat bersikap skeptis terhadap hubungan pasien dengan dokter seperti itu. "Hal inilah yang mengakibatkan lunturnya hubungan ideal antara pasien dan dokter," katanya dalam lokakarya Peran Kemitraan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien Bagi Media Massa itu. Untuk itu, saran dia, diperlukan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien untuk menghindari saling curiga. "Kalau pasien tidak bisa diajak berkomunikasi, bicaralah dengan keluarganya," katanya.

Herkutanto mengemukakan bahwa Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berprinsip memberikan perlindungan terhadap masyarakat. "Kalau ada yang melanggar prinsip-prinsip itu maka ada instansi sendiri yang menanganinya," kata Ketua Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan DKI Jakarta itu. Pada tingkat nasional, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki lembaga independen berupa Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "MKDKI ini merupakan instrumen perlindungan utama bagi masyarakat dari tenaga medis yang tidak profesional," kata Herkutanto. MKDKI hanya menangani pengaduan masyarakat terhadap praktik kedokteran yang dilakukan dokter pemegang Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan KKI. Setiap dokter yang menjalankan tindakan dan praktik kedokteran wajib memiliki STR dan surat izin praktik. Hingga saat ini KKI telah mengeluarkan sedikitnya 126 ribu STR. "Tidak semua sarjana lulusan Fakultas Kedokteran memiliki STR dan SIP. Bagi orang yang melakukan tindakan dan praktik kedokteran tanpa dilengkapi STR dan SIP bisa dikenai hukuman selama lima tahun penjara dan denda Rp300 juta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 29/2004," katanya.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 2:29 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu Nov 17, 2011 7:09 pm

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN
1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai.
3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.
s. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.
6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.
9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.

10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan Rekam Medik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan atau etika profesi.
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan etika profesi.
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya.
13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau ketrampilan atau teknologi yang belum diterima, atau diluar tata cara praktik kedokteran yang layak.
14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah.
15, Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam perundang undangan atau etika profesi.
17. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan atau etika profesi.
18. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.
19. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati.
20. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ( NAPZA ) yang tidak sesuai dengan perundang undangan dan etika profesi.
21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, ditempat praktik.
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.
23. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan.
24. Mengiklankan kemampuan /pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.
25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.
26. Berpraktik dengan menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.
27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.
28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

Sumber: Buku Pedoman Penegakan Disiplin Kedokteran


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 11:02 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Fri Nov 18, 2011 4:42 pm

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ( MKDKI )
Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia, dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, serta bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter gigi dan organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi. Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang seharusnya diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Sebagian dari aturan dan ketentuan tersebut terdapat dalam UU Praktik Kedokteran, dan sebagian lagi tersebar didalam Peraturan Pemerintah, Permenkes, Peraturan KKI, Pedoman Organisasi Profesi, KODEKI, Pedoman atau ketentuan lain.
Pelanggaran disiplin pada hakikatnya dibagi menjadi:
1. Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran.

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:
1. identitas pengadu;
2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan
3. alasan pengaduan.
Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
Keputusan dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin dapat berupa:
1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.


Sumber: Buku Himpunan Peraturan tentang MKDKI Tahun 2008


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 10:59 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Sat Nov 19, 2011 9:57 am

PROFIL MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, dibentuklah MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk :
1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi
2. Menetapkan sanksi disiplin

MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen

Tujuan penegakan disiplin adalah :
1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Menjaga mutu dokter / dokter gigi
3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran / kedokteran gigi

Anggota MKDKI terdiri dari dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum

Susunan anggota MKDKI periode 2006 - 2011 :
Merdias Almatsier, dr, SpS(K) (Ketua MKDKI)
Dr. Sabir Alwy, SH, MH (Wakil Ketua MKDKI)
Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM (Sekretaris MKDKI)
Suyaka Suganda, dr, SpOG
Prof. Budi Sampurna, dr, SpF, SH
Mgs. Johan T Saleh, dr, MSc
Edi Sumarwanto,drg, MM
Muryono Subyakto, drg, SH
Ahmad Husni, drg, MARS
Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH
Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

Sekretariat MKDKI
Jalan Hang Jebat III Blok. F3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telp. (021) 72800920, Fax. (021) 72800743
E-mail : mkdki@inamc.or.id


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 2:42 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 9:52 am

T A N Y A - JAWAB MKDKI
Apa yang dapat saya lakukan jika saya mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran?
Anda dapat mengadu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Siapa saja yang dapat mengadu ke MKDKI?
Setiap orang yang mengetahui secara langsung atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Termasuk dalam pengertian orang adalah korporasi (badan) yang dirugikan kepentingannya. MKDKI menerima pengaduan dari masyarakat termasuk LSM, Tenaga Kesehatan, Institusi seperti Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, dsb

Apakah MKDKI itu?
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga Negara yang berwenang untuk 1) menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter/dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi; dan 2) menetapkan sanksi bagi dokter/dokter gigi yang dinyatakan bersalah.
Dasar pembentukan dan kewenangan MKDKI adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Apa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin kedokteran?
Pelanggaran disiplin kedokteran adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi. Dokter/dokter gigi dianggap melanggar disiplin kedokteran bila :
1.
Melakukan praktik dengan tidak kompeten
2.
Tidak melakukan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik (dalam hal ini tidak mencapai standar-standar dalam praktik kedokteran)
3. Berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesinya

Apa saja yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/ kedokteran gigi?
Yang termasuk pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi antara lain ketidakjujuran dalam berpraktik, berpraktik dengan ketidakmampuan fisik dan mental, membuat laporan medis yang tidak benar, memberikan "jaminan kesembuhan" kepada pasien, menolak menangani pasien tanpa alasan yang layak, memberikan tindakan medis tanpa persetujuan pasien/keluarga, melakukan pelecehan seksual, menelantarkan pasien pada saat membutuhkan penanganan segera, mengistruksikan atau melakukan pemeriksaan tambahan/pengobatan yang berlebihan, bekerja tidak sesuai standar asuhan medis, dsb
Bagaimana cara mengadukan dokter/dokter gigi ke MKDKI?
1.
Buatlah pengaduan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dapat didownload di www.inamc.or.id (Format Pengaduan) atau Anda dapat memperoleh formulir tersebut dengan menghubungi petugas kami di (021) 72800920
2.
Bila Anda tidak dapat membuat pengaduan secara tertulis, Anda dapat mendatangi kantor MKDKI, dimana petugas kami akan membantu Anda membuat pengaduan secara tertulis
3.
Jika menemukan kesulitan dalam mengisi form tersebut, Anda dapat menanyakannya kepada petugas kami
4.
Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua MKDKI, Jl. Hang Jebat III Blok. F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
5.
Pengaduan tersebut harus dibubuhi tandatangan Pengadu/Pelapor diatas meterai yang cukup

Informasi apa yang harus dimuat dalam pengaduan tersebut?
Dalam formulir pengaduan yang kami sediakan, terdapat beberapa informasi yang harus diberikan, antara lain :
1. Identitas pengadu/pelapor;
2. Identitas pasien (jika pengadu bukan pasien);
3. Nama dan tempat praktik dokter/dokter gigi yang diadukan;
4. Waktu tindakan dilakukan;
5. Alasan pengaduan dan kronologis;
6. Pernyataan tentang kebenaran pengaduan, dsb

Jika pengadu/pelapor tidak mencantumkan identitasnya dalam formulir pengaduan, dapatkah MKDKI menangani pengaduan tersebut?
MKDKI membutuhkan identitas pengadu/pelapor untuk mendapatkan informasi yang cukup, untuk melakukan investigasi, dan untuk melakukan pemeriksaan oleh Majelis. Tanpa identitas yang jelas dari pengadu/pelapor akan menyulitkan kami dalam melaksanakan hal-hal tersebut

Apa yang terjadi setelah pengaduan diterima MKDKI?
Setelah semua kelengkapan data pengaduan diterima, Anda akan mendapatkan tanda terima pengaduan (berisi nomor register pengaduan). Setelah dilakukan verifikasi, pengaduan akan ditangani oleh Majelis Pemeriksa Awal ataupun Majelis Pemeriksa Disiplin. Alur proses penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin oleh MKDKI dapat dilihat pada www.inamc.or.id (Proses Penanganan Pengaduan di MKDKI)

Apa tujuan pemeriksaan awal oleh Majelis Pemeriksa Awal?
Pemeriksaan awal oleh Majelis Pemeriksa Awal (MPA) untuk menentukan kewenangan MKDKI terhadap pengaduan tersebut

Apa batasan kewenangan MKDKI terhadap suatu pengaduan?
Suatu pengaduan diputuskan menjadi kewenangan MKDKI apabila :
1. Dokter/dokter gigi yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang diadukan terjadi setelah tanggal 6 Oktober 2004 (setelah diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)
3. Terdapat hubungan profesional dokter-pasien dalam kejadian tersebut
4. Terdapat dugaan kuat adanya pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi

Jika keempat kriteria tersebut terpenuhi, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD)
Apakah saya bisa mendapatkan informasi tentang proses penanganan pengaduan saya di MKDKI?
Anda dapat mengetahui proses penanganan pengaduan Saudara melalui telepon kepada petugas MKDKI di nomor (021) 72800920

Dapatkah pengadu menghadiri setiap persidangan di MKDKI?
Pengadu hanya dapat menghadiri :
1. Sidang tertutup dengan agenda mendengarkan keterangan pengadu sebagai saksi (jika diminta oleh Majelis)
2. Sidang terbuka dengan agenda pembacaan keputusan

Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Persidangan oleh MKDKI mengutamakan prinsip menjaga rahasia kedokteran
2. Penegakan disiplin oleh MKDKI pada hakikatnya dilakukan dalam rangka membina dan meningkatkan kinerja dokter dan dokter gigi

Sanksi apa yang diberikan kepada dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin kedokteran/ kedokteran gigi?
Sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa:
1. Pemberian peringatan tertulis
2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP); dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi

Apakah MKDKI dapat menangani permintaan ganti rugi/kompensasi yang diajukan terhadap dokter teradu?
1.
MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin oleh dokter/dokter gigi
2.
MKDKI berwenang menetapkan sanksi disiplin kepada dokter/dokter gigi yang dinyatakan melanggar disiplin kedokteran/kedokteran gigi
3.
MKDKI tidak menangani sengketa antara dokter dan pasien/keluarganya
4.
MKDKI tidak menangani permasalahan ganti rugi yang diajukan pasien/keluarganya

Bagaimana saya dapat mengetahui hasil keputusan MKDKI terhadap pengaduan saya?
Anda dapat mengetahui hasil keputusan MKDKI dengan menghadiri dan mendengarkan pembacaan keputusan yang dilaksanakan secara terbuka.
Keputusan MKDKI akan diserahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk pelaksanaan sanksi disiplin jika dokter/dokter gigi yang diadukan terbukti bersalah. Pengaduan dokter/dokter gigi kepada MKDKI ditujukan untuk meningkatkan kinerja dokter/dokter gigi yang bersangkutan.

Apakah terhadap Keputusan MKDKI dapat diajukan banding?
Keputusan MKDKI bersifat final dan mengikat dokter/dokter gigi yang diadukan, KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta instansi terkait. Dokter/dokter gigi yang diadukan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan MKDKI kepada Ketua MKDKI dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakan atau diterimanya keputusan tersebut dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya

Apakah pemeriksaan MKDKI berjalan secara objektif?
Majelis Pemeriksa Disiplin terdiri dari dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum yang bukan dokter/dokter gigi. Dengan hadirnya anggota majelis bukan dari profesi kedokteran/kedokteran gigi, diharapkan dapat mencapai objektifitas yang dapat dipertanggungjawabkan

Berapa lama MKDKI menangani pengaduan saya?
Lama penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi oleh MKDKI tidak dapat ditentukan, tergantung pada kompleksitas kasus dan banyaknya informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan oleh majelis

Apakah MKDKI dapat memberikan nasihat atau pendapat kepada pengadu atau dokter/dokter gigi teradu?
MKDKI dapat memberikan informasi tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku di MKDKI, proses dan bentuk sanksi disiplin yang dapat diputuskan oleh MKDKI, tetapi tidak dapat memberi nasihat tentang masalah hukum maupun masalah teknis medis. Untuk permasalahan hukum Anda dapat menghubungi penasihat hukum Anda


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 2:54 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 9:52 am

MKDKI TAK TERIMA ADUAN PELANGGARAN DOKTER
Bramirus Mikail | Lusia Kus Anna | Kamis, 30 Juni 2011 | 10:31 WIB
KOMPAS.com - Sejauh ini masih banyak masyarakat yang salah kaprah mengenai tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga yang menerima pengaduan terkait kasus pelanggaran yang dilakukan sejumlah dokter. Padahal, menurut Dr. Sabir Alwy, SH, wakil ketua MKDKI, tugas yang diemban MKDI sifatnya adalah sebatas administratif disiplin keilmuan kedokteran, dan bukan bersifat hukum. "Proses penegakkan hukum beda dengan penegakkan disiplin. Ini yang harus dimengerti," ujarnya saat press conference tentang Sistem Penanganan Pengaduan Pasien, belum lama ini. Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter di MKDKI, kata Alwy dimaksudkan agar dokter dapat bekerja disiplin sesuai dengan standar keilmuan dan nilai-nilai kedokteran. Jadi, untuk urusan yang berhubungan dengan hukum tidak ada di MKDKI. "Tolak ukur juga berbeda. Kalau di MKDKI adalah standar, sedangkan di hukum Undang-Undang. Penegakkan juga beda, kalau hukum lewat peradilan, sedangkan MKDKI melalui penegakkan disiplin. Jadi sangat-sangat berbeda," jelasnya.

Akan tetapi menurut Alwy, pada prinsipnya, semua yang dilakukan adalah dalam rangka melindungi masyarakat, agar nantinya dokter semakin disiplin dalam bekerja sesuai dengan standarnya. Lebih lanjut Alwy mengungkapkan, sesuai UU Praktik Kedokteran, sanksi disiplin dalam keputusan MKDKI dapat berupa, pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) dan kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Prof. Ali Baziad, Sp.OG (K), Ketua MKDKI, mengungkapkan hal serupa, bahwa masyarakat sudah salah berpikir tentang MKDKI. Banyak masyarakat yang menganggap apabila seorang dokter sudah diadukan, maka dokter tersebut harus dihukum seberat-beratnya lewat jalur hukum. "Disini bukan hukum, tapi kami menegakan disiplin. Melanggar disiplin ada sanksi berdasarkan peraturan yang kami buat," pungkasnya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Mon Jul 30, 2012 9:54 am

PASIEN YANG MENGADU KE MKDKI JUMLAHNYA MAKIN BANYAK
Selasa, 28/06/2011 16:46 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Masyarakat yang mengadukan dokter ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jumlahnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perlindungan. "Sampai saat ini semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai MKDKI dan ingin mendapatkan perlindungan," ujar DR Sabir Alwy, SH, MH selaku wakil ketua MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dalam acara konferensi pers tentang sistem penanganan pengaduan pasien di gedung KKI, Jakarta, Selasa (28/6/2011). Berdasarkan data dari MKDKI didapatkan pada tahun 2006 ada 9 pengaduan, tahun 2007 ada 11 pengaduan, tahun 2008 ada 20 pengaduan, tahun 2009 ada 36 pengaduan, tahun 2010 ada 49 pengaduan dan tahun 2011 sampai bulan Mei ads 10 pengaduan. Total pengaduan yang ada sebanyak 135. "Setiap orang yang tahu atau merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran disiplin kedokteran bisa mengadu ke MKDKI," ujar DR Sabir. DR Sabir menuturkan untuk melakukan pengaduan bisa datang ke kantor MKDKI atau melalui surat pengaduan. Tahapan yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengisi surat pengaduan yang berisi identitas pengadu, hubungan dengan pasien, dokter yang diduga melakukan pelanggaran, identitas dari pasien, menjelaskan kronologis seperti tindakan apa yang dilakukan dan dimana tempatnya. "Kalau ada alat bukti yang bisa memperkuat pengaduan akan lebih baik, agar tidak bersifat fiktif," ujar DR Sabir.

2. MKDKI akan menindaklanjuti dan investigasi ke lokasi, misalnya dengan meminta rekam medis dan mengetahui SOP dari fasilitas kesehatan tersebut.

3. Diproses secara internal hingga nantinya ada keputusan dari MKDKI.

Sanksi yang bisa diberikan berupa teguran secara tertulis, rekomendasi pencabutan surat ijin praktek baik yang bersifat sementara (maksimal 1 tahun) atau tetap dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas. "Ada yang bilang sanksi tersebut terlalu ringan, padahal mendapat teguran saja buat dokter itu sudah berat karena menunjukkan bahwa ia sudah melanggar disiplin," ujar Prof Dr Med Ali Baziad, SpOG(K). Prof Ali menuturkan apalagi kalau sudah masuk wilayah hukum, buat dokter itu tidak mudah, jadi sanksi yang diberikan tidak bisa dibilang ringan.
Back to top Go down
 
Konsil Kedokteran Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» ISIS di Indonesia
» Gereja SETAN di Indonesia
» BLUE LAVA FROM INDONESIAN VOLCANO!!!!! PICTURES
» Xov Xwm tuaj ntawm Is Ntos Nes Xias teb tuaj ( Indonesia )
» JEHOVAH WITNESSES...SAKSI YEHUWA

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: