Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Konsil Kedokteran Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : 1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Konsil Kedokteran Indonesia   Fri Mar 12, 2010 9:01 am

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA ( KKI )
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatu undang undang. Untuk itu dibentuk Undang Undang tentang Praktik Kedokteran. Dalam Undang Undang ini diatur:
1. Azas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien.
2. Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri dari Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi, tugas dan kewenangan.
3. Registrasi dokter dan dokter gigi.
4. Penyusunan, penetapan dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
5. Penyelenggaraan praktik kedokteran.
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ( MKDKI )
7. Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran.
8. Pengaturan ketentuan pidana.

KKI merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan yang ada saat ini juga perlu di berdayakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi.

Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Dalam menjalankan fungsinya KKI bertugas:
1. Melakukan registrasi terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran.
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
3. Melakukan pembinaan bersama lembaga terkait lainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.


Dalam menjalankan tugas Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang :
1. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
2. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
3. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
4. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
5. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
6. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
7. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang Individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi;

KKI mengesahkan standar pendidikan profesi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang telah ditetapkan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi dan asosiasi rumah sakit pendidikan

Sumber: Buku Petunjuk Teknis Praktik Kedokteran Tahun 2005


Last edited by gitahafas on Thu Jun 03, 2010 5:47 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Sat Mar 13, 2010 6:39 am

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, APA ITU?
Senin, 2 November 2009 | 16:18 WIB
KOMPAS.com — Istilah Konsili Kedokteran Indonesia (KKI) mungkin belum terlalu akrab di telinga. Padahal, lembaga ini penting artinya dalam mengatur regulasi profesi kedokteran di Tanah Air. Badan ini pula yang secara tidak langsung memberi perlindungan pada masyarakat terkait kualitas pelayanan yang dilakukan para dokter dan dokter gigi. Nah, untuk memahami bagaimana peran KKI dalam dunia kesehatan Indonesia, berikut petikan wawancara Kompas.com dengan Ketua KKI Prof dr Menaldi Rasmin, SpP(K) FCCP beberapa waktu lalu.

Sebenarnya apakah Konsili Kedokteran Indonesia itu?
KKI sebetulnya merupakan badan regulator yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini, KKI tentu tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan para pengandilnya, pemangku kepentingannya, misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Asosiasi Rumah Sakit Kedokteran Gigi, Wakil Masyarakat, Kolegium Dokter, dan Kolegium Dokter Gigi juga termasuk di sana.

Siapa sajakah yang termasuk dalam KKI ini?
Pengurus KKI ini terdiri dari 17 orang yang merupakan representasi dari masing-masing lembaga. KKI sendiri merupakan badan independen yang bertanggung jawab langsung ke presiden dalam memberikan masukan ke negara mengenai hal-hal yang menyangkut regulasi profesi dokter dan dokter gigi.

Apa yang dimaksud dengan regulasi profesi?
Regulasi ini termasuk profil dokter Indonesia, cirinya, proses pendidikannya, proses registrasi, pengeluaran izin praktik, sistem pembinaan dokter, dan dokter gigi dalam karier serta perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan praktik dokter dan dokter gigi. Oleh sebab itu, KKI terdiri dari konsili kedokteran dan kedokteran gigi sehingga merupakan wadah regulator dalam masing-masing profesi baik dokter dan dokter gigi.

Apakah KKI berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai globalisasi dokter?
Ya, KKI berpengaruh dalam globalisasi doktek-dokter asing yang akan masuk ke Indonesia dengan melakukan penapisan terhadap dokter asing yang masuk apakah mereka cukup baik untuk menjadi dokter di negara kita. Tapi tidak sendirian, melainkan bersama Ikatan Dokter Indonesia dan Departemen Kesehatan sebagai segitiga medik.

Masalah kesehatan apa sajakah yang ditangani oleh KKI?
Masalah penting dunia kesehatan yang sedang dihadapi KKI mencakup banyak hal termasuk masalah pendidikan dokter dan dokter gigi, sampai masalah perlindungan terhadap mutu layanan praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang diperoleh masyarakat. Begitu luasnya masalah tersebut, mulai dari masalah pendidikan, faktor kedokteran, mutu dosen, kualifikasi lulusan, proses belajar mengajar, kurikulum, quality control kurikulum, benchmarking baru yang menyatakan ini sesuai, internship, registrasi, surat izin praktik, pendistribusian dokter, penjaminan keberlangsungan pengetahuan sepanjang hayat dokter dan dokter gigi tersebut, serta perlindungan masyarakat dari kecelakaan medik.

Apakah visi dan misi KKI ini?
KKI pun mempunyai visi dan misi yang sedang dijalankan, yaitu memberikan perlindungan masyarakat antara lain dengan memberikan peningkatan mutu dokter dan dokter gigi.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 10:57 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Sun Mar 14, 2010 5:58 am

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA ( KKI )
KKI merupakan sebuah badan regulasi yang bersifat otonom, yang mengawasi praktik kedokteran di Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberadaan KKI didasarkan pada UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mensyaratkan adanya KKI di Indonesia.

Tugas KKI:
- Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia.
- Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
- Melakukan pembinaan termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.
- Melayani aduan masyarakat terhadap tindak medis, yang dilayani oleh badan otonom didalam KKI yaitu MKDKI ( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ).
MKDKI juga berperan dalam memberikan sanksi, yaitu mencabut atau memberikan ulang surat tanda registrasi bagi dokter yang melanggar etika dan disiplin kedokteran.

Dalam hal standar pendidikan peran KKI dalam hal ini adalah melakukan pengetatan kompetensi dan pemberian surat tanda registrasi, selanjutnya meningkatkan mutu dan standar pendidikan kedokteran Indonesia dengan melakukan standarisasi pendidikan kedokteran di Indonesia. Pendidikan dokter di Indonesia saat ini sudah sama dengan di luar negeri yaitu 5 tahun pendidikan yang berbasis kompetensi dan 1 tahun internship. Internship dilakukan dengan magang di RS yang ditentukan Kemenkes. Di RS itulah seorang dokter wajib mengaplikasikan kemampuan secara komprehensif untuk dinilai kemampuannya. Sementara dokter di RS dipilih untuk menjadi pendamping.

Sumber: Dokter Kita Edisi 3 Tahun V Maret 2010


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 11:01 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Wed Apr 14, 2010 9:13 pm

SAATNYA KITA MENGGUGAT KKI?

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mewajibkan dokter yang baru lulus melaksanakan praktek selama satu tahun di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) melalui program internship (kepaniteraan klinik). Hal ini menjadi salah satu prasyarat bagi yang bersangkutan agar dapat memperoleh sertifikat kompetensi dokter (STR) yang dapat digunakan untuk berpraktek di wilayah Indonesia (Media Indonesia, 19 Pebruari 2010).

Ini berarti, lulusan Fakultas Kedokteran (FK) tak bisa lagi bergembira; gelar yang didapatkan dari almamater tak dapat langsung digunakan untuk berpraktek di pusat-pusat layanan kesehatan. Ada apa dengan sistem pendidikan kesehatan di negeri ini, mengapa seseorang yang berniat menolong sesama yang menderita harus melalui lagi proses panjang berliku dan melelahkan?

Jawabannya bisa dirunut sejak berlakunya UU No. 29 /2004 tentang Praktek Kedokteran yang mensyaratkan adanya uji kompetensi bagi semua dokter yang hendak berpraktek. Jika mereka lulus tes, akan diberikan secarik sertifikat yang anehnya, alih-alih dikeluarkan oleh FK atas rekomendasi organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) namun oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut di atas. Hal ini menjadi rancu, mengingat profesi dokter , sebagaimana profesi yang lain, adalah sebuah proses pendidikan panjang di di bawah pengarahan seorang profesional (dokter senior yang melayani dalam kapasitas pendidik dan dengan proses belajar yang bersamaan) dalam menerima pengetahuan dan teknik yang penting bagi peranan, nilai identitas dan tingkah laku yang cocok bagi peranan itu (Foster-Anderson, 1971).

Ini berarti proses uji kompetensi tersebut semestinya dilaksanakan dalam lingkup institusi pendidikan, bukan setelah dinyatakan lulus oleh FK yang bersangkutan. Pihak FK lah yang paling mengetahui kualitas dokter-dokter yang mereka luluskan setelah digodok dan ditempa dengan kurikulum yang mereka ajarkan. Ini juga lebih efektif karena para calon dokter diuji kompetensinya semasa perkuliahan yang berarti mereka tak akan disumpah menjadi anak cucu Hippocrates bila tak lulus. Bandingkan bila mereka harus mengikuti tes kompetensi yang diadakan KKI; selain membayar biaya tes ratusan ribu rupiah (yang berulang jika tidak lulus), juga terpaksa belajar kembali agar bisa menjawab ratusan soal tes tersebut. “Sistem kebut semalam” ini jelas pula tidak se-efiesien metode pembelajaran di FK yang bertahap dan menyeluruh hingga selesai.

Ironisnya, IDI dan FK sebagai pihak yang terpinggirkan oleh KKI , tidak mempersoalkan hal tersebut dan terkesan adem-ayem saja. IDI tidak mempersoalkan tubrukan kewenangan antara Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bentukan KKI dan lembaga kode etik bawahannya, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Padahal semestinya, yang berwenang menangani, memeriksa dan menjatuhkan sanksi bagi seorang tenaga profesional dokter adalah lembaga profesi yang terkait, dalam hal ini MKEK. Bila terdapat unsur pidana, MKEK dapat melimpahkannya kepada aparat yang berwenang guna penyelidikan lebih lanjut.

Institusi FK tak kalah mindernya menghadapi KKI ini. Padahal kredibilitasnya dipandang “remeh” dengan adanya tes kompetensi. Apalah artinya seorang dokter yang mendapatkan nilai A semasa menjalani kepaniteraan klinik (internship) jika tidak lulus uji kompetensi? Di mana sang profesor yang telah bersusah payah menguji dan memberikan nilai terbaik tersebut menaruh muka? Tamparan tersebut berlanjut dengan fakta soal-soal tes kompetensi tersebut justru dikumpulkan dari dosen-dosen senior FK di pusat-pusat pendidikan kedokteran yang tersebar di penjuru negeri.

Sudah saatnya kita mereduksi stigma “pendidikan kedokteran itu mahal” dengan cara mempersingkat mekanisme birokratif yang membelenggu selama ini. Yang utama adalah merevisi aturan yang memberi kewenangan lembaga pemberi sertifikat kompetensi. FK didorong agar dapat mengambil alih kewenangan tersebut dari KKI, dengan catatan proses tersebut dilakukan secara bertahap agar memberi waktu kepada kedua institusi tersebut mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. UU yang menjadi pangkal permasalahan ini perlu diuji materill (judicial review) secara komprehensif , mengingat KKI juga terkesan “mandul” dalam kasus-kasus dugaan malpraktek seperti Prita Mulyasari misalnya.

Uji kompetensi “internal” ini akan memberi posisi tawar yang lebih baik bagi institusi FK terhadap pihak-pihak kementerian terkait seperti Kemkes dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Mereka dapat memveto kebijakan-kebijakan superfisial yang bersifat crash program seperti di atas. Selain itu juga akan menekan pembiayaan yang tidak efisien dan efektif, guna mencetak dokter-dokter yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Reformasi ini juga selayaknya menyentuh pula institusi IDI sebagai satu-satunya organisasi dokter di Indonesia. Ketimbang menjadi “kontraktor” proyek-proyek kesehatan seperti tes kesehatan pilkada dan calon kepala daerah, semestinya ia bisa berbuat lebih dalam mengayomi 55 ribuan anggotanya yang tersebar di pelosok nusantara. Ketegasan dalam peresepan obat generik yang digalakkan pemerintah belakangan ini, misalnya, akan membuat ia akan dipandang hormat oleh negara dan masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan.

Ide reformasi ini akan sia-sia bila kita masih menggunakan paradigma kuratif yang lazim di kalangan korps baju putih ini. Selama kita masih memandang orang sakit sebagai sumber pemasukan bagi profesi ini, kondisi pembangunan kesehatan negeri ini takkan pernah beranjak mencapai strata utopis Indonesia Sehat 2010.

disadur dari KOMPASIANA
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu May 13, 2010 8:38 pm

SUSUNAN ANGGOTA KKI PERIODE 2009 - 2014

1. Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P (K) : Ketua
2. I Putu Suprapta, drg, M.Sc : Wakil Ketua I
3. Adriyati Rafly : Wakil Ketua II
4. Prof. Dr. Hardyanto Soebono, dr, Sp.KK : Ketua Konsil Kedokteran
5. Afi Savitri Sarsito, drg, Sp.PM : Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6. Muhammad Toyibi, dr, SP.JP : Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
7. Azrial Azwar, drg, Sp.BM : Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
8. Wawang Setiawan, dr, Sp.OG(K), MARS, M.H.Kes : Ketua Divisi Pendidikan Profesi Kedokteran
9. Dr. Bambang Trenggono, drg, MS : Ketua Divisi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi
10. Daryo Soemitro, dr, Sp.BS : Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
11. Dr. Laksmi Dwiati, drg, MM, MHA : Ketua Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
12. Sumaryono Rahardjo, SE, MBA : Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran
13. Ir. Atika Walujani Moedjiono, MPH : Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi
14. Dr. Yoga Yuniadi, dr, Sp.JP(K) : Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran
15. Sri Angky Soekanto, drg, Ph.D : Anggota Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Gigi
16. Dr. Fachmi Idris, dr, M.Kes : Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran
17. Dr. Tri Erri Astoeti, drg, M.Kes : Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran Gigi
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu May 13, 2010 8:57 pm

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan badan yang secara tidak langsung memberi perlindungan pada masyarakat terkait kualitas pelayanan yang dilakukan para dokter dan dokter gigi. Untuk memahami bagaimana peran KKI dalam dunia kesehatan Indonesia, berikut petikan wawancara dengan Ketua KKI Prof dr Menaldi Rasmin, SpP(K) FCCP beberapa waktu lalu.

Sebenarnya apakah Konsil Kedokteran Indonesia itu?
KKI sebetulnya merupakan badan regulator yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini, KKI tentu tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan para pengandilnya, pemangku kepentingannya, misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Asosiasi Rumah Sakit Kedokteran Gigi, Wakil Masyarakat, Kolegium Dokter, dan Kolegium Dokter Gigi juga termasuk di sana.

Siapa sajakah yang termasuk dalam KKI ini?
Pengurus KKI ini terdiri dari 17 orang yang merupakan representasi dari masing-masing lembaga. KKI sendiri merupakan badan independen yang bertanggung jawab langsung ke presiden dalam memberikan masukan ke negara mengenai hal-hal yang menyangkut regulasi profesi dokter dan dokter gigi.

Apa yang dimaksud dengan regulasi profesi?
Regulasi ini termasuk profil dokter Indonesia, cirinya, proses pendidikannya, proses registrasi, pengeluaran izin praktik, sistem pembinaan dokter, dan dokter gigi dalam karier serta perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan praktik dokter dan dokter gigi. Oleh sebab itu, KKI terdiri dari konsili kedokteran dan kedokteran gigi sehingga merupakan wadah regulator dalam masing-masing profesi baik dokter dan dokter gigi.

Apakah KKI berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai globalisasi dokter?
Ya, KKI berpengaruh dalam globalisasi doktek-dokter asing yang akan masuk ke Indonesia dengan melakukan penapisan terhadap dokter asing yang masuk apakah mereka cukup baik untuk menjadi dokter di negara kita. Tapi tidak sendirian, melainkan bersama Ikatan Dokter Indonesia dan Departemen Kesehatan sebagai segitiga medik.

Masalah kesehatan apa sajakah yang ditangani oleh KKI?
Masalah penting dunia kesehatan yang sedang dihadapi KKI mencakup banyak hal termasuk masalah pendidikan dokter dan dokter gigi, sampai masalah perlindungan terhadap mutu layanan praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang diperoleh masyarakat. Begitu luasnya masalah tersebut, mulai dari masalah pendidikan, faktor kedokteran, mutu dosen, kualifikasi lulusan, proses belajar mengajar, kurikulum, quality control kurikulum, benchmarking baru yang menyatakan ini sesuai, internship, registrasi, surat izin praktik, pendistribusian dokter, penjaminan keberlangsungan pengetahuan sepanjang hayat dokter dan dokter gigi tersebut, serta perlindungan masyarakat dari kecelakaan medik.

Apakah visi dan misi KKI ini?
KKI pun mempunyai visi dan misi yang sedang dijalankan, yaitu memberikan perlindungan masyarakat antara lain dengan memberikan peningkatan mutu dokter dan dokter gigi.

Dasar Pembentukan KKI :
Undang-undang Praktik Kedokteran Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 6
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi peraturan, pengesahan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Pasal 7
Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas: Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terakit sesuai dengan fungsi masing-masing. Standar pendidikan profesi dikter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Pasal 8
Dalam menjalankan tugas sebagai mana dimaksud Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang. Menyetujui dan menolak peermohonan registrasi dokter dan dokter gigi; Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; Mengesahkan standar kompetensi doktrer dan dokter gigi; Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaanetika profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Pasal 9
Ketentuan labih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Sumber : kompas.com dan Undang-undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 2:41 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu May 13, 2010 9:06 pm

KKI - KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) berdasarkan UU no. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, telah dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. KKI bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. KKI mempunyai tugas meregistrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

KKI mempunyai wewenang:
- menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi,
- menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi,
- mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi,
- melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi,
- mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi,
- melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi,
- melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Susunan organisasi Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas:
- Konsil Kedokteran
- Konsil Kedokteran Gigi.

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 divisi yaitu:
- divisi registrasi,
- divisi standar pendidikan profesi,
- divisi pembinaan.

Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 orang yang terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari :
- Organisasi Profesi Kedokteran 2 orang,
- Organisasi Profesi Kedokteran Gigi 2 orang,
- Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran 1 orang,
- Asosiasi Institusi Pendidikan Kedoktan Gigi 1 orang,
- Kolegium Kedokteran 1 orang,
- Kolegium Kedokteran Gigi 1 orang,
- Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 2 orang,
Tokoh Masyarakat 3 orang,
- Departemen Kesehatan 2 orang,
- Departemen Pendidikan Nasional 2 orang.

Keanggotaan KKI untuk pertama kali ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan (pasal 84 Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Informasi Pendaftaran memuat:
- Tata Cara Registrasi Dokter / Dokter Gigi,
- Tata Cara mendapat Persetujuan KKI bagi Peserta Program Pendidikan serta Persyaratannya pada Masa Peralihan.
- Data Sementara KKI memuat informasi daftar Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah selesai dan dikirimkan sesuai tanggal masing-masing.

Download Buku Pedoman memuat daftar arsip berformat pdf yang bebas diunduh, diantaranya :
buku manual persetujuan tindakan medis, rekam medis,
standar kompetensi dokter & dokter gigi,
standar pendidikan profesi dokter, dokter gigi & spesialis, penyelenggaraan praktik kedokteran, pedoman registrasi, hingga surat keterangan sehat.
Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi secara Online.

Salam MagaHaya!
sumber: wikipedia


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 2:53 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu May 13, 2010 9:10 pm

VISI MISI DAN STRATEGI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

VISI
Terwujudnya dokter dan dokter gigi profesional yang melindungi pasien

MISI
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui dokter dan dokter gigi yang profesional

TATA NILAI
Konsil Kedokteran Indonesia menjunjung tinggi nilai integritas,profesionalisme kemitraan dan respek pada kemanusiaan

STRATEGI UTAMA 1
Menerapkan sistem registrasi & monitoring dokter dan dokter gigi secara online diseluruh Indonesia.
Sasaran :
# Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran telah teregistrasi dan terjamin kompetensinya.
# Sistim monitoring dokter gigi berfungsi secara aktif dan online diseluruh indonesia.

STRATEGI UTAMA 2
Menegakkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran.
Sasaran :
# Setiap dokter dan dokter gigi menerapkan profesionalisme dalam praktik kedokteran.
# Setiap pasien memperoleh jaminan praktik kedokteran yang aman.

STRATEGI UTAMA 3
Memastikan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi.
Sasaran :
# Setiap institusi pendidikan dokter dan dokter gigi telah menerapkan standar nasional pendidikan.
# Setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan(Continuing Professional Development).
# Setiap perkembangan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia memenuhi rambu dan aturan yang jelas.

STRATEGI UTAMA 4
Meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.
Sasaran :
# Seluruh masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, memperoleh perlindungan hukum dalam praktik kedokteran.
# Setiap dokter dan dokter gigi memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan praktik kedokteran.
# Setiap organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah menjalankan perannya dalam melaksanakan UU Praktik Kedokteran.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Thu May 13, 2010 9:14 pm

PROFIL KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Konsil Kedokteran Indonesia Indonesia atau KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

KKI memiliki wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi. Mengesahkan standar kompetensi. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Konsil Kedokteran Indonesia   Wed Jul 14, 2010 8:03 pm

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA – CALON ANGGOTA – PENGUSULAN – TATA CARA
ABSTRAK : Biro Hukum DepKes
- Sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, perlu mengatur tata cara pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

- Dasar hukum dari Peraturan ini adalah :
UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 29 Tahun 2004; KEPPRES No. 35 Tahun 2008; PERMENKES No. 1575 Tahun 2005; PERMENKES No. 1295 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan :
Dalam ketentuan umum yang dimaksud dengan : Konsil Kedokteran Indonesia; Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran; Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi; Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan; Organisasi Profesi; Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia; Menteri. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing – masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri, kecuali unsur dari Departemen Kesehatan. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional diusulkan kepada Menteri sebanyak 4 (empat) orang yang masing – masing 2 (dua) orang berlatar belakang pendidikan profesi dokter dan 2 (dua) orang berlatar belakang profesi dokter gigi. Menteri mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan berakhir berdasarkan usulan dari masing – masing unsur. Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2008 – 2013 oleh masing – masing unsure kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah perpanjangan masa jabatan Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan 2005 – 2008.

CATATAN :
- Permenkes ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2008.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 3:01 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
 
Konsil Kedokteran Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 4Go to page : 1, 2, 3, 4  Next
 Similar topics
-
» Di Mata Indonesia, Palestina Lebih Penting daripada Papua
» Presiden & Wakil Presiden yang pantas untuk Indonesia
» indonesia negara bodoh sebab..tdk menghukum anggota ISIS/= teroris
» Cheerleader Palestina: maunya disamain Belanda jajah Indonesia, onggah disamain OPM
» ISIS di Indonesia

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: