Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Numpang Lewat

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 28 ... 51  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Sat Jun 12, 2010 11:52 am

303 PUSKESMAS DAPAT DANA BOK Rp 100 JUTA
Rabu, 05/05/2010 14:17 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Sebanyak 303 Puskesmas di seluruh Indonesia akan menerima program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp 100 juta setahun. Dana ini untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas dalam kesehatan dasar bagi masyarakat. "Panduan mengenai dana BOK sudah ada dalam hal apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan dengan dana BOK, serta Puskesmas mana saja yang bisa dijadikan ujicoba dalam program ini," ujar Menkes dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam jumpa pers Rakerkesnas Tahun 2010 di Birawa Assembly, Komp Bidakara, Jakarta, Rabu (5/5/2010).

Program BOK adalah bantuan pembiayaan untuk operasional Puskesmas khususnya dalam mendukung upaya promotif dan preventif. BOK ini adalah satu langkah yang diambil untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan adalah melakukan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar. Menkes menambahkan selama ini komponen biaya operasional untuk Puskesmas belum secara optimal dianggarkan oleh pemerintah daerah. Selain meningkatkan kualitas dari Puskesmas, pusat pelayanan lain seperti RSUD, RS provinsi dan RS rujukan nasional juga harus diperkuat dan ditingkatkan. Ada 5 langkah yang harus dilalui agar program BOK ini bisa terlaksana, yaitu:

1. Melakukan revisi anggaran.
2. Menyusun SK mengenai alokasi dana melalui Permenkes.
3. Membuat rincian tugas dan hal apa saja yang harus dilakukan.
4. Melakukan MoU dengan PT POS.
5. Menunggu Perpres yang akan digunakan sebagai payung hukum.

"Dalam hal ini keempat langkah di atas sudah siap, hanya menunggu Perpres saja. Program ini rencananya akan dilaksanakan pertengahan Mei 2010 dengan menggunakan Permenkes yang sudah ada terlebih dahulu," ujar dr Budihardja, selaku Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. dr Budihardja menuturkan dari 8.737 Puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, sekitar 303 Puskesmas akan dijadikan ujicoba dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 juta setahun. Sedangkan sisa puskesmas lainnya tetap mendapatkan bantuan juga sebesar Rp 22 juta untuk puskesmas wilayah timur dan Rp 18 juta untuk puskesmas wilayah barat. "Nanti setiap bulannya Puskesmas tersebut harus mengadakan lokakarya mini mengenai apa saja yang sudah dilakukan, target apa saja yang sudah dan belum tercapai. Serta membuat laporan dan melakukan pemantauan," tambahnya.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 02, 2012 1:05 pm; edited 8 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Mon Jun 14, 2010 9:45 am

SEIMBANGKAN UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF
Selasa, 27 Juli 2010 | 09:27 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Program pemerintah yang selama ini terlalu fokus pada upaya mengobati (kuratif) ternyata berdampak buruk pada angka kesehatan masyarakat. Untuk itu, pemerintah diharapkan menggalakan program "Paradigma Sehat" yang berfokus pada kesetaraan antara upaya pencegahan penyakit (preventif) dan (penyembuhan) kuratif. "Kalau kita hanya berkutat pada paradigma kuratif, penyakit-penyakit menular dan berbahaya yang banyak berkembang saat ini tidak akan bisa kita cegah. Kita harus melompat dari pardigma lama ke pola pikir baru. Yaitu bagaimana melakukan upaya promosi, preventif, dan proteksi serta pembangunan yang berkualitas," ungkap Prof Does Sampoerno dr MPH , Ketua Kolegium Keilmuan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Senin (26/07/10) di Jakarta. Menurutnya, program kuratif kerap menyesatkan pemikiran masyarakat yang menganggap semua orang sakit dapat disembuhkan sehingga menjadi sehat. Sebaiknya, kata Prof Does, upaya preventif dan kuratif dilakukan bersama-sama karena sebelum sakit akan lebih mudah diobati dan biayanya lebih murah. "Namun masalahnya, sampai sekarang masalah penanganan masyarakat adalah paradigma sakit, yaitu menyembuhkan orang sakit. Jumlah orang sakit yang kita ketahui 10-15 persen, sementara 80 persennya sehat. Namun tak tahu cara menjaga kesehatan karena tak ada perhatian yang cukup dari pemerintah," katanya.

Prof Does bilang, seharusnya mereka yang sehat diberi peningkatan derajat kesehatan, yang sehat bisa menjadi lebih sehat dan tahu cara menghindari penyakit. "Upaya ini penting karena kalau mereka sakit maka produktivitas mereka akan hilang," imbuh Prof Does pada acara yang temu pers menjelang Kongres Nasional XI IAKMI. Hal ini penting karena mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2007 berada di peringkat 107 dari 117 negara, pada tahun 2009 menurun menjadi peringkat 111. Sementara target angka kematian ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 pada tahun 2015, pada tahun 2009 baru mencapai 228 per 100.000. Hal ini mencerminkan rendahnya IPM dan capaian MDGs yang merupakan indikator buramnya kondisi kesehatan Indonesia. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, Prof Does menawarkan solusi yaitu menyeimbangkan anggaran kesehatan preventif dan kuratif. Hingga saat ini, kata Prof Does, sekitar 85 persen anggaran kesehatan dialokasikan pada upaya penyembuhan. "Sementara dana yang dikeluarkan untuk mencegah penyakit sangat sedikit. Kalau ini dilakukan lebih efektif, jumlah orang sakit bisa berkurang," kata Prof Does.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 02, 2012 1:07 pm; edited 13 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Mon Jun 14, 2010 3:35 pm

INDONESIA TUAN RUMAH KONFERENSI MANAJEMEN SDM KESEHATAN
Vera Farah Bararah - detikHealth - Jumat, 21/05/2010 15:15 WIB
Jakarta, Tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk konferensi AAAH (Asia-Pasific Action Alliance on HUman Resources for Health) yang beranggotakan 15 negara. Rencananya konferensi ini akan dilangsungkan di Bali pada tanggal 4-6 Oktober mendatang. AAAH adalah suatu aliansi kemitraan di tingkat Asia Pasifik sebagai respons terhadap kebutuhan global dan aksi regional dalam rangka meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidang perencanaan dan manajemen kesehatan. Aliansi ini diikuti oleh 15 negara yaitu Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Nepal, Papua New Guinea, Filipina, Samoa, Sri Langka, Thailand dan Vietnam.

"Tujuan dari konferensi ini adalah menciptakan landasan bagi anggota di regional Asia Pasifik dan mitranya di tingkat global, untuk bekerja sama dalam pengembangan sistem SDM kesehatan baik jangka pendek atau jangka panjang serta untuk mempercepat pencapaian MDGs," ujar Dr H. Kemas M. Akib Aman, SpR, MARS selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Keseharan Kemenkes dalam acara pers konferensi di gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (21/5/2010). Dr Akib menuturkan untuk tahun ini Menteri Kesehatan telah menunjuk Badan PPSDM kesehatan dalam hal ini Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan sebagai country focal point.Tema yang diambil pada konferensi tahun ini adalah 'HRH Challenges for Achieving MDGs', dengan tujuan untuk mengatasi dan membahas berbagai tantangan di bidang SDM kesehatan dalam rangka mencapai target MDGs.

Dalam konferensi tersebut rencananya akan dibuka oleh Menteri Kesehatan yang dilanjutkan dengan diskusi sidang pleno maupun paralel serta membahas tindak lanjut dari AAAH. Selain itu juga akan dilakukan kunjungan ke beberapa sarana pelayanan kesehatan baik yang pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan tenaga kesehatan milik pemerntah dan swasta serta Dinas kabupaten terkait dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC). "Saat ini masih didiskusikan sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta mana saja yang akan dikunjungi dalam konferensi 3 hari ini," ungkap Dr Akib. Konferensi ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali dengan bertempat secara bergantian di negara anggota, sebelumnya konferensi ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2006, Beijing, China pada tahun 2007, Colombo/Kandy, Sri Langka pada tahun 2008 dan Hanoi, Vietnam pada tahun 2009. (ver/ir)


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:40 am; edited 6 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Mon Jun 14, 2010 4:04 pm

DKI HANYA BANGUN SATU RSUD TANPA KELAS
Selasa, 30 November 2010 | 00:09 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberlakukan konsep pelayanan kesehatan tanpa kelas di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ada. Jakarta ini penduduknya macam-macam, ada yang kaya dan miskin. Bayar pajaknya juga berbeda-beda nilainya. Harus ada keberpihakan kepada yang tidak punya, tapi bukan berarti itu menjadi suatu eksklusivisme. -- Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo Konsep ini hanya akan diterapkan pada RSUD baru di Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, konsep layanan kesehatan harus dilakuka secara proporsinal. Alasannya, ada keragaman strata ekonomi masyarakat ibu kota sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan kelompok tertentu. "Jakarta ini penduduknya stratanya macam-macam, ada yang kaya dan miskin. Bayar pajaknya juga berbeda-beda nilainya. Harus ada keberpihakan kepada yang tidak punya, tapi bukan berarti itu menjadi suatu eksklusivisme," kata Fauzi Bowo di Balaikota Jakarta, Senin (29/11/2010) malam. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menegaskan, kebijakan layanan kesehatan tanpa kelas hanya akan diterapkan di RSUD baru yang akan dibangun di Jakarta Selatan.

RSUD tersebut sepenuhnya akan melayani kesehatan warga tanpa menerapkan konsep kelas seperti pada RSUD yang sudah ada.
"Intinya tidak semua RSUD dijadikan RSUD tanpa kelas, akan diterapkan pada RSUD baru saja," kata Dien. Meski demikian, kata Dien, untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah, pihaknya akan segera menambah kapasitas kelas III di seluruh RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk itu akan ditambah sebanyak 300 tempat tidur untuk RSUD, sedangkan untuk Puskesmas akan ditambah sebanyak 70 tempat tidur. Dinas Kesehatan DKI mencatat, saat ini ketersediaan tempat tidur kelas III di enam RSUD di Jakarta mencapai 883 unit atau 63 persen dari seluruh tempat tidur. Adapun jumlah kamar mencapai 1.650 unit, terbagi menjadi empat golongan yaitu VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 02, 2012 1:06 pm; edited 12 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Wed Jun 16, 2010 9:50 am

POSYANDU DITINGGALKAN SETELAH BALITA DAPAT IMUNISASI LENGKAP
Senin, 13/12/2010 16:19 WIB Merry Wahyuningsih - detikHealth
Jakarta, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan garda depan untuk membantu memastikan tumbuh kembang anak di Indonesia. Sayangnya, sebagian ibu-ibu masih menganggap Posyandu hanya tempat untuk mendapatkan imunisasi, sehingga banyak yang meninggalkan Posyandu setelah imunisasi lengkap.
Saat ini ada sekitar 350.000 Posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan garda depan dalam melayani masyarakat, terutama anak-anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada periode Juni 2009 sampai Mei 2010 di 9 Provinsi dan 22 kota di seluruh Indonesia, 97 persen anak sudah dibawa ke Posyandu setiap bulan. Tetapi sebagian kegiatan rutin tersebut berhenti setelah anak berusia 2 tahun.

"Posyandu itu bukan hanya tempat untuk mendapatkan imunisasi, tetapi juga memonitoring pertumbuhan dan perkembangan anak hingga usia 5 tahun. Tapi kebanyakan ibu-ibu sudah drop out dari Posyandu setelah merasa imunisasi anaknya lengkap," ujar Prof Dr Ir Ali Khomsan, MS, dari Fakultas Ekologi Manusia Departemen Gizi Masyarakat IPB, disela-sela acara Konferensi Pers 'Ayo ke Posyandu Tumbuh, Aktif, Tanggap' di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (13/12/2010).
Menurut Prof Ali, ada banyak alasan ibu tak mau lagi membawa anaknya ke Posyandu, antara lain:

1. Merasa sudah tidak punya tanggungan untuk ke Posyandu karena merasa imunisasi sudah lengkap
2. Malas membangunkan anaknya
3. Ibu sibuk atau bekerja

"Padahal ke Posyandu bukan hanya untuk mendapatkan imunisasi, tetapi memonitor dan menimbang berat badan anak. Hal ini karena kebanyakan anak balita sering mengalami fase susah makan, sehingga berat badannya harus dikontrol terus jangan sampai si anak kekurangan gizi. Sebaiknya ibu tetap rutin ke Posyandu hingga anak usia 5 tahun, meskipun imunisasi anak sudah lengkap," lanjut Prof Ali.

Kegiatan penimbangan berat badan rutin sangat penting untuk mengamati pertumbuhan yang terjadi pada anak. Dengan penimbangan berat badan rutin juga dapat menemukan kasus-kasus gizi kurang dan mencegah busung lapar. Prof Ali menuturkan, usia 5 tahun merupakan periode kritis kedua pada anak. Bila pertumbuhan anak tidak dipantau hingga mengalami status gizi yang buruk, maka hal tersebut bisa berlanjut seiring pertumbuhan anak. Jadi, sebaiknya tetaplah rutin membawa balita Anda ke Posyandu hingga usia 5 tahun.


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:41 am; edited 6 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Wed Jun 16, 2010 3:38 pm

PENYAKIT MENULAR BARU TIMBULKAN KERUGIAN
Kamis, 27 Mei 2010 | 08:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyakit menular yang baru muncul (PMBM) atau emerging infectious diseases (EID) berpotensi menimbulkan wabah, kerugian ekonomi, dan kekacauan sosial yang hebat. Ancaman tersebut sekitar 70 persen berasal dari penyakit hewan, seperti SARS, dan flu burung. Hal ini diperberat karena bangsa Indonesia juga menghadapi penyakit menular bersumber binatang lainnya, seperti malaria, demam berdarah, filariasis, rabies, dan penyakit menular langsung, seperti diare, cacingan, dan kusta. Demikian terungkap dalam rilis yang disampaikan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan terkait kegiatan Rakernas Gerakan Peternak Sehat, Ternak Sehat, Rabu (26/5/2010). Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, ketika membuka rakernas yang diselenggarakan Himpunan Masyarakat Peternak Unggas Lokal Indonesia di Bogor, menyatakan, pengembangan desa siaga dengan kegiatan ”Peternak Sehat Ternak Sehat” merupakan model upaya strategis. Model itu merupakan terobosan kegiatan keterpaduan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan ternak di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*/INE)


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:42 am; edited 11 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Wed Jun 16, 2010 3:41 pm

TENAGA KESEHATAN BAKAL DI REGISTRASI
Senin, 13 Desember 2010 | 07:00 WIB
Jakarta, Kompas - Tenaga kesehatan dalam waktu dekat ini harus melalui proses sertifikasi dan registrasi sebelum bertugas. Registrasi akan dilakukan secara bertahap dan bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar. ”Saat ini sedang dipersiapkan sistem dan lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk registrasi,” ujar Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri Kementerian Kesehatan Meinarwati di Jakarta, pekan lalu.

Lembaga penjamin mutu tenaga kesehatan, yakni Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MTKI (tingkat pusat), pembentukannya sudah dalam tahap akhir. Anggota MTKI merupakan unsur Kementerian Kesehatan, perwakilan organisasi profesi, dan perwakilan unsur pendidikan. Adapun Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang melaksanakan uji kompetensi di daerah dalam proses registrasi terdiri dari dinas kesehatan dan perwakilan organisasi profesi.

Tidak bisa praktik
Meinarwati mengatakan, profesionalisme tenaga kesehatan melalui rangkaian proses regulasi. Setelah lulus pendidikan, tenaga kesehatan akan disertifikasi dengan melalui uji kompetensi. Setelah itu, mereka melalui proses registrasi guna mendapatkan surat tanda registrasi untuk kemudian mendapatkan lisensi praktik. Nantinya tenaga kesehatan yang tidak teregistrasi tidak dapat praktik.

Dia mengatakan, proses itu dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan masing-masing organisasi profesi tenaga kesehatan dan lembaga yang terlibat. Saat ini ada sekitar 30 jenis tenaga kesehatan. Untuk uji kompetensi akan disesuaikan dengan standar profesi masing-masing tenaga kesehatan. Sebanyak 14 tenaga kesehatan sudah mempunyai standar kompetensi.

Meinarwati mengatakan, saat ini kualitas tenaga kesehatan belum merata. Hal ini terkait dengan mutu lulusan setiap tenaga kesehatan yang beragam. Padahal, peran tenaga kesehatan sangat penting. Kesalahan dalam pelayanan dapat berdampak terhadap kematian atau kecacatan yang bersifat permanen. (INE)


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:43 am; edited 8 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Thu Jun 17, 2010 2:18 pm

24 INDIKATOR KESEHATAN DALAM IPKM
Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Human Development Index (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).
Untuk menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan disusunlah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Potensi Desa (Podes).

Ada 24 indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi. Indikator kesehatan tersebut adalah prevalensi balita gizi buruk dan kurang, prevalensi balita sangat pendek dan pendek, prevalensi balita sangat kurus dan kurus, prevalensi balita gemuk, prevalensi diare, prevalensi pnemonia, prevalensi hipertensi, prevalensi gangguan mental, prevalensi asma, prevalensi penyakit gigi dan mulut, prevalensi disabilitas, prevalensi cedera, prevalensi penyakit sendi, prevalensi ISPA, proporsi perilaku cuci tangan, proporsi merokok tiap hari, akses air bersih, akses sanitasi, cakupan persalinan oleh nakes, cakupan pemeriksaan neonatal-1, cakupan imunisasi lengkap, cakupan penimbangan balita, ratio Dokter/Puskesmas, dan ratio bidan/desa.

Demikian paparan Dr. dr. Trihono, M.Sc Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) saat temu media, Jum’at, 26 November 2010, di Jakarta. Hadir dalam kesempatan tersebut Prof. Purnawan Junadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI).

Selain menentukan peringkat pembangunan kesehatan kab/kota, IPKM dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) membuat program intervensi yang lebih tepat, bahan advokasi ke Pemda agar terpacu menaikkan peringkat kesehatannya, perumusan daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (DBKBK), dasar penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah, dan membantu Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KMPDT) dalam membangun kab/kota.

Berdasar hasil Riskesdas 2007, dari 440 kabupaten/kota diperoleh peringkat masing-masing kota dan kabupaten dengan tingkat kesehatan terbaik hingga terburuk. Hasil IPKM terlihat nilai terendah atau tingkat kesehatannya buruk adalah daerah Pegunungan Bintang, Papua (0,247059) dan tertinggi adalah Kota Magelang, Jateng (0,708959).

Kabupaten/kota mempunyai masalah kesehatan yang berbeda, bergantung kepada keadaan 24 indikator kesehatan yang masuk dalam IPKM. Seperti perbedaan IPKM antara Kab. Gianyar dan Manggarai, dimana peringkat IPKM Kab. Gianyar lebih baik dibanding Manggarai, namun perilaku cuci tangan lebih banyak di Kab. Manggarai dibanding Kab. Gianyar. Begitu pula kasus diare di Kab. Gianyar pun lebih banyak dibanding Kab. Manggarai.

Berdasar perhitungan rata-rata nilai, diperoleh batas bawah/normal IPKM yaitu 0,415987 dan daerah dengan nilai dibawah normal dikategorikan sebagai daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (DBKBK). Ada beberapa kabupaten yang berada di bawah normal atau termasuk DBKBK, tapi tidak ada satu kota pun dibawah normal.

Kesehatan berhubungan erat dengan kemiskinan. Secara keseluruhan IPKM juga berhubungan dengan proporsi penduduk miskin per kab/kota. Namun tidak semua kab/kota yang miskin berada pada peringkat kesehatan yang buruk, begitu pula sebaliknya. IPKM kota tidak berhubungan dengan kemiskinan dan tidak termasuk daerah tertinggal.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Pusat Tanggap dan Respon Cepat (PTRC): 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , info@depkes.go.id.


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:44 am; edited 4 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Thu Jun 17, 2010 6:21 pm

KEBUTUHAN TENAGA STRATEGIS DI DTPK TERPENUHI 2014
Kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) diharapkan terpenuhi pada tahun 2014. Harapan itu disampaikan Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH dalam keynote speech yang dibacakan Staf Ahli Menkes Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan Dr. Triono Sundoro pada “Pertemuan Nasional Lintas Program dan Lintas Sektor Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2010” yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Rabu 8 Desember 2010.

Tenaga kesehatan strategis yang dimaksud seperti dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, ahli gizi, ahli laboratorium kesehatan dan lain-lain. Selain itu di DTPK, juga sudah ada landasan hukum tentang pendidikan dan latihan (Diklat) tenaga kesehatan, landasan hukum tentang praktik tenaga kesehatan, serta berkembanganya standarisasi, sertifikasi kompetensi dan lisensi tenaga kesehatan, ujar Menkes.

Menurut Menkes, kebijakan Kemenkes dalam pembangunan kesehatan yaitu peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan melalui pemihakan kebijakan dan pengalokasian sumber daya yang lebih membantu kelompok miskin dan daerah tertinggal, pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi, serta dengan peningkatan advokasi dan capacity building daerah tertinggal.

Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan merupakan salah satu strategi pembangunan kesehatan dan juga menjadi salah satu dari 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan tahun 2010 – 2014, ujar Menkes. “Memperbaiki kualitas perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan merupakan salah satu tantangan pembangunan kesehatan”, ujar Menkes.

Isu strategis pengembangan Nakes adalah belum terpenuhinya kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan, perencanaan SDM belum didukung sistem informasi yang memadai, kualitas hasil diklat masih belum memadai, pendayagunaan dan pemerataan SDM terutama di DTPK dan daerah yang kurang diminati. Selama ini di daerah tersebut kebutuhan Nakes masih kurang, pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan masih belum dilaksanakan dengan baik, serta sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang masih terbatas, tutur Menkes.

Menurut UU No.36 Tahun 2009 Pengembangan Nakes dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melalui perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes. Pertemuan Nasional Lintas Program dan Lintas Sektor Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2010 dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Dr. Agung Laksono. Pertemuan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari pusat; Kemenkes, Dikti Kemendiknas, Bappenas, Kemendagri, maupun peserta daerah seperti; Kadinkes Prov., Kab./Kota, Direktur RSUD Prov. dan Kab/Kota, Kepala BKD Prov., dan lain-lain.

Tema pertemuan ini adalah “Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Guna mendukung Pencapaian MDG’s”, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergisme pengembangan tenaga kesehatan antara pusat dan daerah dalam upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan yang dilaksanakan secara multidisiplin, liintas sektor dan program untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Pertemuan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 8 – 10 Desember 2010 di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Denpasar. Menghadirkan pembicara diantaranya Kepala Badan PPSDM Kesehatan menyajikan Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia, Direktur Akademik Ditjen Dikti menyajikan Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan Perkembangan Proyek HPEQ, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas tentang Dukungan SDM Kesehatan dalam Mencapai Target MDGs di Indonesia, Kapusrengun SDM-Kes tentang Rencana Kebutuhan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Kapuspronakes LN menyajikan Pengorganisasian Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (MTKI dan MTKP) dan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Asing, serta beberapa pembicara yang lainnya.

Menko Kesra, Dr. Agung Laksono menyatakan, menghargai diselenggarakannya Pertemuan Nasional Lintas Program dan Lintas Sektor Pengembangan Tenaga Kesehatan dalam rangka mewujudkan pembangunan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu, memiliki kompetensi yang tinggi dan tersebar diseluruh tanah air. Pertemuan nasional untuk menjalankan tugas pembangunan kesehatan agar target MDG’s 2015 dapat tercapai, sehingga Indonesia bisa berhasil mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center : 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.idThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , info@depkes.go.id.


Last edited by gitahafas on Thu Jun 28, 2012 8:44 am; edited 7 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Fri Jun 18, 2010 5:33 am

PRESIDEN JANJIKAN KENAIKAN ANGGARAN
Sabtu, 22 Mei 2010 | 05:53 WIB
Jakarta, Kompas - Setelah menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjanjikan kenaikan anggaran kesehatan secara signifikan mulai 2011. ”Saya telah menggariskan, mulai tahun 2011 mendatang, setelah anggaran pendidikan kita naikkan 20 persen, maka porsi anggaran pembangunan kesehatan juga harus ditingkatkan signifikan dengan harapan, ini bisa menunjukkan bahwa memang sektor kesehatan menjadi prioritas,” kata Presiden. Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu ketika membuka Temu Ilmiah dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta, Jumat (21/5). Presiden pada kesempatan itu mendorong lembaga-lembaga kesehatan di Indonesia untuk bekerja sama seluas-luasnya dengan lembaga di negara-negara lain. Untuk kepentingan inovasi di bidang kesehatan dan kemanusiaan, Presiden menegaskan, aspek politik tidak perlu terlalu diperhitungkan. ”Kalau kerja sama itu nonpolitik, tidak usah berpikir-pikir politiknya. Kalau politik luar negeri masih ada yang mengurusi, antara lain SBY, tetapi kalau bidang sains, teknologi, bekerja samalah. Ini untuk kemanusiaan, tidak usah berpikir politiknya. Kalau ada yang ganjil, saya beritahu,” ujar Presiden.

Inovasi
Ditekankan oleh Presiden, inovasi bidang kesehatan amat diperlukan untuk menjawab kerumitan persoalan terkait kesehatan yang kerap bersifat lintas batas negara. Ketersediaan pangan, energi, air, hingga perubahan iklim dan peningkatan suhu yang diakibatkannya, semua berdampak pada kesehatan individual. Mobilitas manusia yang semakin tinggi juga memudahkan berkembangnya wabah penyakit menular. Selain itu, muncul pula kompleksitas dari kejahatan transnasional perdagangan narkotika dan obat terlarang. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih, dalam sambutannya pada Temu Ilmiah ini, juga menegaskan, dalam era globalisasi, kesehatan bukan hanya berkaitan dengan upaya menyembuhkan penyakit. Aspek kesehatan juga berkaitan erat dengan ketahanan bangsa dan pengembangannya juga merupakan investasi penting. Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk menjawab kerumitan persoalan global itu, inovasi teknologi, riset, dan pengembangan di dunia kedokteran Indonesia harus didorong secara optimal.

Mencegah
Di sisi lain, Presiden mengingatkan lembaga kesehatan di Indonesia juga perlu mengubah paradigma dari sekadar menyembuhkan orang sakit menjadi usaha mencegah agar orang tidak sakit. ”Kalau dunia kedokteran kita maknai sebagai upaya membikin orang sakit menjadi sehat, itu barangkali baru separuh dari kewajiban Saudara karena yang utama adalah menjaga yang sehat tetap sehat,” ujar Presiden. Terkait hal itu, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program yang dinilai masih relevan, antara lain berupa pengaktifan dan peremajaan berbagai lembaga kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat, pos pelayanan terpadu, dan pos keluarga berencana. (DAY)


Last edited by gitahafas on Mon Jul 02, 2012 9:53 am; edited 9 times in total
Back to top Go down
 
Numpang Lewat
View previous topic View next topic Back to top 
Page 6 of 51Go to page : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 28 ... 51  Next
 Similar topics
-
» Menjawab Fitnah:Apakah Nabi Muhammad bersenggama dengan sepupunya (Umi Hani)?
» Seorang Dosen Guru Besar Tafsir al-quran masuk Kristen
» numpang tanya

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: OASE :: SERBA-SERBI-
Jump to: