Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Numpang Lewat

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 26 ... 51  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Sun Feb 28, 2010 9:00 pm

BIAYA PASPOR
Minggu, 18 Juli 2010, 14:49 WIB
VIVAnews - Kementerin Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan biaya pengurusan paspor sebesar Rp 270 ribu. Tidak ada penambahan biaya apa pun saat pengurusan pasport di Kantor Imigrasi. “Hanya sebesar itu, tidak boleh dipersulit dan tidak ada biaya tambahan,” ujar Menkumham Patrialis Akbar saat berkunjung ke Padang. Disebutkannya biaya pembuatan paspor tersebut untuk menghindari praktik percaloan dan pemungutan biaya lebih. Menkumham juga meminta, agar pembuatan paspor dalam bentuk apa pun dipermudah pengurusannya. "Empat hari kerja sudah selesai setelah pengambilan foto," kata Patrialis. Waktu empat hari tersebut batas maksimal petugas Imigrasi meng-upload data pemilik paspor. Bahkan, Kanwil Depkumham Sumbar menyanggupi selama satu hari masa kerja jika kondisi warga yang mengurus tidak terlalu banyak. Patrialis menegaskan, pihaknya akan menindak petugas Imigrasi yang mempersulit masyarakat saat pengurusan paspor. “Segera laporkan petugas seperti itu.” Saat berkunjung ke Padang, Menkumham juga meresmikan Kanwil Depkumham Sumbar sebagai Law Centre dan 15 desa sadar hukum di Sumbar. Desa sadar hukum ini diharapkan mampu membantu kinerja pemerintah dalam proses penegakkan hukum

PERSIAPAN PELUNCURAN PASPOR ELEKTRONIK SUDAH 95%
Rabu, 5 Januari 2011 | 17:48
JAKARTA] Persiapan menuju uji coba peluncuran e-passport atau paspor elektronik sudah 95 persen. Rencananya, peluncuran akan dilaksanakan pada 26 Januari 2011 bersamaan dengan peringatan HUT Ditjen Imigrasi. "Persiapannya sudah 95 persen. Penerbitan masih bersifat terbatas. Untuk tahap awal dilakukan di tiga tempat yakni Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta dan Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat," kata Kepala bagian humas Ditjen Imigrasi Kemkumham MJ Baringbing di Jakarta, Rabu (5/1). Pada tahap uji coba tersebut, jumlah paspor elektronik yang akan diterbitkan sebanyak 10.000 paspor 48 halaman. Biaya pembuatan paspor elektronik 48 halaman sebesar Rp 655.000, sedangkan untuk paspor biasa 48 halaman Rp 255.000. Dituturkan, masyarakat masih diberikan pilihan untuk mengajukan paspor biasa atau elektronik. Itu dilakukan tergantung pada kebutuhannya. Seperti diketahui, paspor elektronik adalah pengembangan dari paspor konvensional karena di dalamnya tertanam chip yang berisi biodata pemilik. Itu adalah salah satu persyaratan dari International Civil Aviation Organization (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) bagi negara terakreditasi untuk menerbitkan secara menyeluruh paling lambat pada 2015. Namun, Baringbing menegaskan bahwa nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap uji coba penerapan paspor elektronik tersebut. [D-12]


Last edited by gitahafas on Tue Aug 16, 2011 9:38 am; edited 6 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Fri Mar 05, 2010 9:55 pm

1,8 JUTA WAJIB PAJAK TUNGGAK PAJAK
Direktorat Jenderal Pajak melaporkan ada 1,8 juta Wajib Pajak ( WP ) yang masih menunggak kewajiban pajak karena WP memilih bersengketa dengan DitJen Pajak karena tidak terima dengan tagihan pajak yang mereka terima, ungkap Direktur Jenderal Mochamad Tjiptardjo seusai menandatangani nota kesepakatan ( MOU ) antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pajak.

Sebagai penunggak, WP belum bisa dikenai tindak pidana pajak karena mereka masih berhak mengajukan keberatan atas tagihan pajak yang diterima DitJen Pajak.
Jika keputusan DitJen Pajak atas keberatan itu tidak memuaskan, WP masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Setelah proses di pengadilan tuntas, bahkan hingga Mahkamah Agung, maka baik DitJen Pajak maupun WP tinggal mengikuti keputusannya.
Jika DitJen Pajak dinyatakan menang di pengadilan pajak, maka WP wajib membayar tagihan yang dibebankan. Jika dalam proses penagihan ada perlawanan dari WP, maka DitJen Pajak akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Untuk itulah MOU ditanda tangani.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal PolRI Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyebutkan pihaknya telah menyiapkan ruang tahanan untuk tersangka tindak pidana pajak.

Sumber: Kompas Rabu, 24 Februari 2010


Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 4:08 pm; edited 5 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Sat Mar 06, 2010 6:29 am

DUG DUG DUG .....STETOSKOPPUN BERDEGUP
Senin, 19/07/2010 17:00 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Stetoskop identik dengan pemeriksaan detak jantung pasien oleh dokter. Tapi sebenarnya, stetoskop tidak hanya mendengar degup jantung, karena bisa digunakan juga untuk pemeriksaan lain. Stetoskop adalah alat medis yang digunakan untuk mendengarkan berbagai suara dari dalam tubuh. Jika didengarkan di jantung alat ciptaan Rene Theophile Hyacinthe Laennec pada tahun 1816 berbunyi seperti dug, dug, dug.

Tapi jauh sebelum muncul stetoskop, dokter akan menempelkan telinganya langsung ke dada pasien untuk mendengarkan detak jantung. Praktik ini sangat tidak nyaman bagi pasien dan dokter, terutama jika pasiennya adalah perempuan. Nah, dengan stetoskop dokter bisa mendengar jantung pasien lebih jelas. Karena alat medis ini akan mengumpulkan suara dari dalam tubuh dan mengirimnya ke telinga dokter yang mendengarkan.

Alat ini melibatkan dua bagian yaitu bel dan diafragma. Ketika bel ditempatkan pada kulit, maka bunyi dari gelombang tekanan akan bergema di dalam tabung dan menuju ke telinga. Telinga dokter akan menerjemahkan getaran tersebut sebagai suara. Namun gelombang yang ditangkap hanyalah yang berfrekuensi kecil.

Sementara diafragma mengambil suara yang berfrekuensi lebih tinggi. Diafragma memiliki piringan plastik keras di dalamnya dan ketika dokter meletakkan stetoskop pada jantung, paru-paru atau perut, suara di dalam tubuh akan menggetarkan piringan plastik tersebut dan gelombang tekanan akustik tercipta. Selanjutnya gelombang ini akan bergema di dalam tabung dan terdengar di telinga. Seperti dikutip dari Livestrong, Senin (19/7/2010) ada beberapa kegunaan dari pemakaian stetoskop ini, yaitu:

Untuk mendengarkan detak jantung
Berbagai bunyi jantung yang berbeda bisa terdengar jika stetoskop diletakkan pada dada. Suara-suara dari atrium dan bilik jantung yang saling berkontraksi, serta respons dari katup jantung bisa didengar. Selain itu detak jantung atau kerja katup jantung yang abnormal juga bisa didengar melalui stetoskop.

Mengetahui kerja dari paru-paru
Ketika stetoskop diletakkan pada dada atau bagian belakang tubuh, maka suara paru-paru juga akan terdengar. Saat pasien menarik napas dalam-dalam, kemungkinan dapat mendengar udara yang masuk saat paru-paru mengembang. Ketidaknormalan paru-paru juga bisa diketahui, seperti adanya cairan di dalam paru-paru atau bagian paru-paru yang terhambat sehingga terdengar suara mengi.

Mendengarkan suara usus
Saat stetoskop ditempatkan di perut, maka akan terdengar suara makanan dan cairan yang bergerak di dalam perut dan masuk ke dalam usus. Dalam keadaan normal, suara usus akan terdengar lemah setiap 5-10 detik. Tapi suara usus ini bisa lebih sering atau jarang frekuensinya, tergantung dari kondisi pasien.

Mengukur tekanan darah
Stetoskop dapat digunakan jika menggunakan alat ukur tekanan darah konvensional yang menggunakan air raksa. Untuk mengukur tekanan darah dengan stetoskop, manset diletakkan sekitar 1 inci (2,54 cm) di atas siku. Manset akan mengembang dan stetoskop yang digunakan berguna untuk mendengarkan denyut nadi. (ver/ir)


Last edited by gitahafas on Sat Jul 31, 2010 7:48 am; edited 4 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Wed Mar 10, 2010 11:57 am

ALIH FUNGSI BANGUNAN AKAN DI PIDANA
Pemprov DKI Jakarta tidak akan menoleransi alih fungsi bangunan. Rencananya, pemilik bangunan yang beralih fungsi akan dijerat secara pidana. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ( P2B ) DKI Jakarta Hari Sasongko mengatakan, selama ini penertiban terhadap bangunan yang beralih fungsi hanya disegel. Namun, dengan disahkannya UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah mempunyai kekuatan hukum untuk menyeret pemilik bangunan dan pengusaha yang nakal kedalam ranah hukum pidana.

"Bila bangunan sudah disegel, tetapi pengusaha atau pemilik bangunan tetap membuka usaha atau bangunan tersebut, maka kami bisa seret mereka untuk dipidanakan," ujar Hari Sasongko. Hari menjelaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menyusun Memorandum of Understanding ( MoU ) tentang kerjasama penyelidikan, penyidikan dan proses hukum pidana terhadap pelanggar UU No 26/2007. Rencananya pada bulan April 2010 penanda tanganan sudah bisa dilakukan.

Dalam UU No 26/2007 disebutkan bahwa setiap pelanggaran fungsi penggunaan bangunan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 1,5 miliar atau kurungan selama 3,5 tahun. Apabila mereka tidak mematuhi aturan itu, izin domisili terhadap bangunan akan dicabut.

Sumber: Seputar Indonesia Sabtu 27 Februari 2010


Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 4:07 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Thu Mar 11, 2010 11:55 am

BANGUN RUMAH DIKENAKAN PAJAK
Wajib pajak, baik perusahaan atau orang pribadi, yang membangun rumah atau bangunan dengan luas lebih dari 300 meter persegi, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Pemilik rumah atau bangunan tadi membayar PPN sendiri ke kantor pajak.
Demikian intisari Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dipublikasikan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu ( 10/3 ). Aturan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2010.

Sebelumnya, luas bangunan yang terkena beban PPN ini adalah minimal 200 meter persegi, kini diperluas menjadi minimal 300 meter persegi.
Tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan 10 persen pada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah 40 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan. Ini tidak termasuk harga perolehan tanah.

Beban PPN ini dikenakan tidak hanya untuk rumah baru, tetapi juga pengembangan rumah lama.
Pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan dan wajib disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sumber: Kompas Kamis 11 Maret 2010
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Thu Mar 11, 2010 12:20 pm

UU LALU LINTAS MULAI DI BERLAKUKAN
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang untuk semua kebijakan yang tertuang dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seperti diketahui, beberapa pasal yang ada di dalam UU No 22/2009 tersebut memang mendulang kontroversi karena berisi sanksi pidana.

Pasal 278
Pengemudi mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan P3K dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

Pasal 281
Pengemudi kendaraan tak memiliki SIM dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,-.

Pasal 283
Mengemudi kendaraan bermotor dengan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi dijalan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 750.000,-.

Pasal 284
Pengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,-.

Pasal 285 ayat 1
Orang yang mengemudikan sepeda motor dijalan yang tak memenuhi syarat tehnis dan laik jalan, meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, knalpot, kedalaman alur ban dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

Pasal 287 ayat 2
Pengemudi kendaraan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ( belok kiri langsung ) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000,-.

Pasal 289
Pengemudi kendaraan dan orang disampingnya yang tidak mengenakan sabuk pengaman dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

Pasal 291 ayat 1
Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm standard nasional Indonesia dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

Psal 291 ayat 2
Pengemudi motor yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-.

Pasal 293 ayat2
Pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 15 hari atau dikenakan denda maksimal Rp 100.000,-.

Pasal 296
Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar perlintasan kereta api ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta sudah ditutup atau isyarat lain dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp 750.000,-

Pasal 309
Orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1.500.000,-.

Sumber: Seputar Indonesia Kamis 11 Maret 2010


Last edited by gitahafas on Mon Mar 15, 2010 9:06 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Sun Mar 14, 2010 8:31 am

UU LALU LINTAS YANG BARU
JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Januari 2010 ini, UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 akan efektif berlaku, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992. Banyak peraturan baru yang harus dicermati jika tak mau disemprit ketika berkendara. Sebab, hingga saat ini tak sedikit yang tak mengetahui aturan-aturan baru yang diberlakukan UU ini. Sanksi pidana dan denda bagi para pelanggarnya pun tak main-main. Jika dibandingkan UU yang lama, UU Lalu Lintas yang baru menerapkan sanksi yang lebih berat. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih:

• Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
Jangan lagi kenakan helm batok. Gunakanlah helm SNI. Selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm jenis ini sudah menjadi kewajiban seperti diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (Cool. Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

• Pastikan Perlengkapan Berkendara Komplet
Bagi para pengendara roda empat atau lebih, coba pastikan kelengkapan berkendara Anda. UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. Bagaimana jika tak dipenuhi? Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278

• Tak Punya SIM? Denda Rp 1 Juta
Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, UU Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara. Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

• Konsentrasi dalam Berkendara
Pasal 283 UU Lalu Lintas mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000

• Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda
Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

• Lengkapi kaca spion dan lain-lain
- Pengemudi sepeda motor
Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (diatur Pasal 106 Ayat (3)). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

- Pengemudi roda empat/lebih
Bagi pengendara roda empat/lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca. Pasal 285 Ayat (2) mengatur, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan kurungan atau dendan paling banyak Rp 500.000.

• STNK, Jangan Lupa
Setiap bepergian, jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. Jika Anda alpa membawanya, sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 Ayat (1)).

• SIM Harus yang Sah Ya…
Pasal 288 Ayat (2) mengatur, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.

• Pengemudi atau Penumpang Tanpa Sabuk Pengaman, Sanksinya Sama
Ini harus jadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Jangan lupa mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan Anda. Selain untuk keselamatan, juga untuk menghindari sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 seperti diatur dalam Pasal 289.

• Nyalakan Lampu Utama pada Malam Hari
Saat berkendara pada malam hari, pastikan lampu utama kendaraan Anda menyala dengan sempurna. Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipindana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293).

• Wajib Nyalakan Lampu pada Siang Hari
Para pengendara motor yang berkendara pada siang hari diwajibkan menyalakan lampu utama. Sekarang, sudah bukan sosialisasi lagi. Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.

• Berbelok, Berbalik Arah, Jangan Lupa Lampu Isyarat!
Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000

• Jangan Sembarangan Pindah Jalur
Para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda Rp 250.000 (Pasal 295)

• Stop! Belok kiri tak boleh langsung
Ini salah satu peraturan baru dalam UU Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut “Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas”.

• Balapan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta!
Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

• Sesuaikan Jalur dengan Kecepatan
Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah
(1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri
(2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika
a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau
b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri
(3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan.
(4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bahi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.

Aturan-aturan baru yang diterapkan di UU Lalu Lintas yang baru ini harus menjadi perhatian bagi para pengendara. Selain demi keselamatan, tentunya juga untuk menghindari merogoh kocek cukup dalam karena ditilang. Sanksi denda yang dikenakan lumayan besar jika dibandingkan dengan UU yang lama. Selamat berkendara!



Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 4:15 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Mon Mar 15, 2010 1:34 pm

PELAKU TABRAK LARI DIDENDA Rp 75 JUTA
Pengendara kendaraan bermotor akan dikenai denda maksimal Rp 75 juta bila melakukan tabrak lari atau tidak bertanggung jawab dengan kecelakaan sesuai dengan Pasal 312 UU No 22/2009. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ari Subiyanto mengatakan, pada Pasal 312 ayat (1) UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Kemudian memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada polisi dan memberikan keterangan terkait dengan kecelakaan itu.

Sementara pada ayat (2) disebutkan pengendara yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan, diwajibkan segera melaporkan diri kekantor polisi.
"Dengan denda sebesar itu kami harapkan semua pengendara bisa mengerti bila mereka terlibat kecelakaan," ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Ari Subiyanto kemarin. Ari meminta peraturan tersebut tidak hanya dilihat dari besarnya denda, namun efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor agar lebih tertib berlalu lintas dan bertanggung jawab jika terlibat kecelakaan. "Ini agar memberikan efek jera agar bisa meminimalisasi pelaku tabrak lari," ujarnya.

Denda besar juga diberikan bagi pengendara hingga korban mengalami luka ringan dan menimbulkan kerusakan. Pelaku dapat dipenjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp 8 juta, seperti yang tertuang dalam Pasal 311 ayat (2). Untuk korban luka berat, pelaku diancam pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.
Sedangkan kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal dunia, pelaku diancam penjara 12 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.
" Kami harapkan pengemudi lebih waspada, seandainya memang terjadi kecelakaan maka bisa diselesaikan di Kepolisian," tandasnya.

Pemilik kendaraan bermotor juga dihimbau tidak menggunakan nomor polisi ( nopol ) yang dimodifikasi agar terlihat seperti kalimat dan mudah dibaca. Jika terbukti menggunakan nopol yang bukan dikeluarkan polisi, pemilik terancam denda Rp 500.000,-. Aturan ini tertuang dalam UU No 22/2009.
Polisi belum menindak kendaraan dengan nopol yang dimodifikasi, baru akan mensosialisasikan aturan tersebut.

Sumber: Seputar Indonesia Kamis 22 April 2010




Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 6:18 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Sun Apr 11, 2010 6:24 am

LAMPU REM MENYILAUKAN DENDA Rp 500.000,-
VIVAnews By Maryadie - Rabu, 28 April
VIVAnews - Banyak pengendara motor dan mobil yang menggunakan aksesoris kendaraan dengan lampu yang menyilaukan. Polisi akan menindak tegas pengendara motor yang menggunakan aksesoris ini. Biasanya pemilik kendaraan mengganti warna lampu rem belakang dari warna merah menjadi putih atau transparan. Lampu tranparan itu membuat silau dan membahayakan pengendara di belakangnya.
"Polisi menilang dengan denda maksimal Rp. 500 ribu," kata Ajun Komisari Polisi Mujiana, Perwira Siaga, Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Rabu, 28 April 2010.

Mujiana mengatakan, dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, disebutkan jika kendaraan bermotor dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan, yakni bumper tanduk dan lampu menyilaukan melanggar pasal 279 jo 58 dengan denda maksimal Rp 500 ribu.
Mujiana menjelaskan, TMC sering menerima keluhan dari masyarakat perihal pelanggaran tentang lampu motor menyilaukan pengendara di belakangnya.

Kata Mujiana, pabrikan telah mengatur peruntukan lampu sesuai fungsinya, yang mana lampu depan kendaraan terbuat dari mika berwarna bening sehingga memiliki pancaran cahaya yang memecah dan memudar sebagai fungsi pengelihatan jalan ke depan.
Sedangkan lampu belakang memang di design kaca mika berwarna merah dan pancarannya redup sebagai fungsi pertanda kondisi kendaraan melakukan pengereman.


Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 6:19 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Numpang Lewat   Mon Apr 12, 2010 12:45 pm

TARIF ERP DIUSULKAN Rp 20.000,-
Monday, 10 May 2010
JAKARTA(SI) – Tarif electronic road pricing(ERP) yang akan diterapkan di Ibu Kota diusulkan Rp20.000 per kendaraan.Tingginya tarif diharapkan dapat menekan jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Dirjen Angkutan Darat Kementerian Perhubungan, Elly Sinaga menyatakan, usulan tarif itu sengaja dibuat mahal agar masyarakat lebih memilih memanfaatkan angkutan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. ”Jika memang terpaksa menggunakan mobil pribadi, daripada pengendara harus membayar joki, lebih baik, uang itu masuk ke kas negara,” ujar Elly kepada wartawan, kemarin.

Elly menambahkan pada tahap awal pelaksanaannya, ERP berlaku untuk semua jenis kendaraan dengan jumlah penumpang beragam. Namun,ke depan hanya akan diberlakukan bagi kendaraan dengan jumlah penumpang kurang dari tiga orang.Tahap ini akan diterapkan setelah alat sensor khusus tentang jumlah penumpang telah terpasang. Rencananya ERP juga akan diterapkan untuk sepeda motor.

Meski demikian,menurut Elly, ketentuan ERP tersebut sulit diberlakukan dalam waktu dekat. Sebab, syarat utama pemberlakuan ERP adalah moda transportasi massal harus sudah memadai sehingga masyarakat terdorong menggunakan kendaraan umum secara sukarela. Saat ini kondisi moda transportasi publik di wilayah DKI masih jauh dari harapan.Keberadaan bus Transjakarta belum berfungsi secara maksimal.

Kereta rel listrik (KRL) yang menjadi bagian dari integrasi transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga belum memuaskan.KRL Jabodetabek hanya mampu mengangkut 400.000 penumpang. Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta baru akan menerapkan sistem ERP setelah Peraturan Pemerintah (PP) tentang hal itu selesai.PP tersebut merupakan penjabaran dari UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

”Kami akan terapkan jika ketentuan perundangannya sudah ada,” tandas Kepala Dishub DKI Jakarta,M Tauchid. Dia menjelaskan, UU No 22/ 2009 telah mengisyaratkan dan mengizinkan adanya retribusi pengganti sistem 3 in 1. Hal ini dilakukan untuk pengendalian kemacetan lalu lintas. Menurut Tauchid, selain menghindari adanya joki,sistem ERP berguna untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi.ERP ini telah diterapkan di beberapa kota besar di negara lain, salah satunya Singapura.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI, M Akbar berpendapat, tarif yang diterapkan harus tinggi. Hal itu untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. ”Kalau pungutan retribusinya kecil, orang tetap akan menggunakan kendaraan pribadinya. Untuk itu, saya sepakat jika retribusi dibuat besar,” ujarnya. Meski belum bisa memastikan berapa tarif yang akan dikenakan, Akbar berharap besarannya bisa membuat warga berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan demikian,mereka secara sukarela beralih ke moda transportasi massal. ”Hal yang jelas retribusi yang dikutip harus mampu membuat efek jera. Kalau tidak begitu, mana mungkin berhasil cara ini,”paparnya. Pungutan ERP tersebut nantinya akan dimasukkan dalam kategori retribusi jasa umum agar tidak dipersoalkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan retribusi jalan tidak terdapat dalam UU Pajak dan Retribusi Daerah. (ahmad baidowi)




Last edited by gitahafas on Sat Jul 10, 2010 6:28 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
 
Numpang Lewat
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 51Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 26 ... 51  Next
 Similar topics
-
» Menjawab Fitnah:Apakah Nabi Muhammad bersenggama dengan sepupunya (Umi Hani)?
» Seorang Dosen Guru Besar Tafsir al-quran masuk Kristen
» numpang tanya

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: OASE :: SERBA-SERBI-
Jump to: