Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Wed Oct 06, 2010 12:10 pm

ASING DIIZINKAN KUASAI 100% PABRIK OBAT
Tuesday, 05 October 2010 Seputar Indonesia
CIKARANG (SINDO) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan kemudahan investasi bagi investor asing dalam masalah kesehatan. Salah satunya melalui pemberian kepemilikan saham secara penuh atas pabrik obat. Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, bagian yang akan direvisi dari peraturan Menkes (permenkes) tentang registrasi obat tersebut di antaranya terkait prosedur kepemilikan saham. Semula, ketentuan investasi mengharuskan asing menggandeng investor lokal dengan komposisi 75% asing dan 25% investor lokal.

Peraturan itu, kata Endang, tampaknya kurang diminati investor asing sehingga Kemenkes berencana mengizinkan sepenuhnya (100%) saham pabrik obat dimiliki pemodal asing asalkan memenuhi syarat- syarat tertentu. “Ketentuannya nanti akan kita bahas lebih lengkap dalam permenkes yang baru,” ujar alumnus Universitas Harvard, Amerika Serikat,itu kemarin.

Menurut Endang, salah satu upaya pemerintah untuk menarik investor asing adalah dengan memberikan kesempatan kepada pemodal asing untuk memiliki seluruh saham pabrik obat yang dibangun di Indonesia.”Ini belum diterapkan, masih sedang kami diskusikan. Tapi jika memungkinkan akan kami usulkan dalam permenkes baru nanti,”tegasnya. Dia berharap, kepemilikan investasi itu didukung dengan komitmen kuat dari investor,yakni dengan memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur oleh pemerintah.

Ketentuan yang diminta antara lain membangun industri obat dari hulu hingga hilir di Indonesia.”Sejauh ini proses hilir banyak dikerjakan di luar negeri,”ujarnya. Jika proses industri dikerjakan di luar negeri,lanjut Endang,Indonesia tidak banyak menerima manfaatnya. Akan berbeda jika aspek hulu dan hilir proses industrinya dibangun di Tanah Air.Dia memastikan Indonesia akan terbantu dalam mengurangi pengangguran. ”Biaya distribusi murah karena tidak jauh dan akhirnya obat juga bisa dijual dengan harga terjangkau,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Anthony Charles Sunarjo menilai rencana pemerintah mengubah kebijakan Investasi bagi investor asing yang semula formulasinya 75%:25% menjadi penuh (100%) sebagai kebijakan “pocopoco”. Sebelum era Reformasi, kata dia, kebijakan 100% pernah diterapkan yang lantas berubah menjadi kebijakan 75%:25%.

“Dan sekarang mau diganti lagi jadi 100%. Jadi ketentuannya maju- mundur seperti tari poco-poco,” ujarnya lewat sambungan telepon. Menurut dia, perubahan kebijakan tersebut memang bisa menjadi daya tarik masuknya investor asing di bidang industri farmasi.Namun, berdasarkan pengalaman tidak akan terlalu signifikan.
Pasalnya, kata Anthony, bagi investor asing,soal komposisi dan kepemilikan saham bukanlah masalah utama. “Ada faktor lain yang lebih penting untuk diperhatikan seperti kepastian hukum, jaminan keamanan, proses perizinan, ketenagakerjaan, dan masalah infrastruktur,” tandasnya. (inda s)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Sun Oct 10, 2010 1:41 pm

MENKES: PABRIK OBAT DIBOLEHKAN MILIKI RUMAH SAKIT
Republika - Rabu, 6 Oktober
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI--Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengemukakan bahwa pabrik obat tidak dilarang atau diperbolehkan memiliki rumah sakit selama tidak ada monopoli penggunaan merek obat tertentu. "Sepanjang ia tidak mewajibkan rumah sakit itu untuk menggunakan obat dari satu merek tertentu, saya kira tidak apa-apa ia menanamkan modal ke rumah sakit," katanya seusai meresmikan berdirinya pabrik pengemasan obat AstraZeneca di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/10).

Ia mengatakan bahwa para dokter juga tidak diperbolehkan untuk meresepkan obat dari satu merek tertentu dalam perawatan pasien. "Dokter dalam memilih obat harus melihat kepentingan pasien, khasiat dan keamanan obat, tidak tergantung merek atau siapa yang produksi," kata Menkes. Sementara pabrik obat juga dilarang keras untuk memonopoli sebuah rumah sakit tertentu untuk mengeluarkan obat keluarannya, katanya. "Tapi tidak mungkin juga ya, satu pabrik tidak mungkin mengeluarkan obat untuk seluruh penyakit," tambahnya. Selain itu, kata dia, pabrik obat juga dilarang melakukan promosi berlebihan di rumah sakit yang dapat mempengaruhi pasien atau dokter. "Tentang promosi tentu saja ada aturannya, yang sifatnya kartel tidak dibenarkan," kata Menkes.

Sebelumnya Menkes meresmikan berdirinya pabrik pengemasan obat AstraZeneca di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan mengemas jutaan tablet obat ke dalam botol untuk didistribusikan ke Australia, Taiwan, Malaysia dan Thailand. Untuk tahap selanjutnya, AstraZeneca juga akan melayani pasar dalam negeri dan negara-negara Asia lainnya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Wed Nov 24, 2010 4:23 pm

KODE ETIK TAK EFEKTIF ATASI KOLUSI INDUSTRI FARMASI
Rabu, 24 November 2010 | 09:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak perusahaan farmasi dan Health Care Professional (HCP) harus berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Pemasaran Produk Farmasi. Dengan begitu, kolusi di dunia farmasi bisa diminimalisir. "Kami memandang kedua belah pihak harus mengedepankan kepentingan dan kesehatan pasien sebagai prioritas utama," ungkap Ketua Sub Komite Marketing Practices IPMG (International Pharmaceutical Manufacturers Group), Gilbert Julien, di Jakarta, Selasa ( 23/11/2010 ). Kolusi, lanjut dia, bisa dihindari kalau pelaksanaan pemasaran produk farmasi dilakukan sesuai aturan, diawasi serta disiplin diri yang terjaga. "Pemberian penalti yang tegas bagi pelanggar Kode Etik," pungkas Gilbert.

Saat berbicara dalam Sanofi Aventis Media Forum, Gilbert mengatakan, implementasi Kode Etik Praktik Pemasaran diragukan mampu mengurangi kolusi dalam industri farmasi di Indonesia. Sebab, kolusi tidak hanya terjadi di industri farmasi, tapi di hampir semua bidang. Ia mengungkapkan, sesama anggota IPMG melakukan saling kontrol sehingga kecil kemungkinan terjadi pelanggaran kode etik pemasaran.

Bentuk sanksinya sendiri, kata Gilbert, tak ada yang berupa denda. "Kita tidak berikan sanksi ekonomi, melainkan sanksi sosial. Caranya, dengan pemberitaan di media massa bahwa perusahaan itu telah melanggar kode etik," ujarnya. Gilbert berharap Kode Etik yang berlaku di seluruh dunia itu dapat membantu sistem kontrol dunia farmasi. Fungsi kontrol ini, meliputi penggunaan produk dan tingkah laku Health Care Professional (HCP) dan perusahaan farmasi itu sendiri.

Dalam situs resminya ipmg-online.com, IPMG merupakan wadah perusahaan farmasi global riset di Indonesia yang sudah lama jadi mitra kerja pemerintah dalam menciptakan sistem layanan kesehatan yang lebih baik. Jumlah anggota IPMG, kata Gilbert, saat ini berjumlah 27 perusahaan internasional berbasis riset atau 10 persen dari sekitar 300 perusahaan farmasi yang ada di Indonesia.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Thu Jun 28, 2012 4:11 pm

PEMASARAN OBAT HARUS BERETIKA
Kamis, 28 Juni 2012 | 08:56 WIB
Jakarta, Kompas - Pemasaran obat harus beretika. Ini untuk mengatasi perilaku tidak etis, seperti praktik suap dan gratifikasi, yang mengancam kualitas pelayanan kesehatan dan reputasi industri farmasi di Indonesia. Asosiasi perusahaan farmasi asing di Indonesia, International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), merevisi kode etik yang dikeluarkan tahun 2003 untuk meningkatkan komitmen terhadap pemasaran yang beretika. Revisi ini tak hanya mengatur kegiatan promosi, tetapi juga terkait interaksi dengan praktisi kesehatan dan lembaga medis. ”Antara lain mengatur kegiatan praktisi kesehatan ke luar negeri, uang pengganti perjalanan, dan honor dokter sebagai pembicara pada simposium ilmiah. Selain itu, diatur juga pemberian hadiah dan cendera mata yang bersifat promosi, biaya sebagai responden riset, dan sumbangan perusahaan,” kata Ketua IPMG Luthfi Mardiansyah, Rabu (27/6), di Jakarta. Sebagai contoh, honor dokter sebagai pembicara di simposium ilmiah ditetapkan Rp 6 juta. Dalam satu hari, seorang dokter dibatasi menjadi pembicara maksimal di dua acara. Honor untuk pembicara asing ditetapkan 1.500 euro (sekitar Rp 17 juta). Direktur Eksekutif IPMG Parulian Simanjuntak menambahkan, berdasarkan data Bank Dunia, sedikitnya 1 triliun dollar AS uang yang beredar di dunia digunakan untuk praktik penyuapan. Hal ini memengaruhi independensi dokter dalam menentukan obat untuk pasien. Pelanggaran etika di Indonesia dijumpai dalam bentuk antara lain pemberian diskon obat di luar harga wajar, pemberian tiket gratis kepada dokter untuk berlibur ke luar negeri, pemberian komisi, pengobatan gratis, dan sumbangan kepada rumah sakit. Tujuannya, untuk memenangi persaingan di bisnis farmasi.

Kode etik global
Ketua Subkomite Praktik Pemasaran IPMG Allen Doumit mengatakan, untuk mewujudkan pemasaran obat yang beretika, Indonesia bisa mengacu kepada AS dan Eropa. Di sana telah dikeluarkan kode etik tingkat global yang mengikat perusahaan multinasional di mana pun mereka beroperasi. ”Di Amerika, misalnya, November 2011, pengadilan memerintahkan sebuah perusahaan farmasi asal Inggris membayar denda 3 miliar dollar AS atas kasus pemasaran obat off-label (penggunaan untuk indikasi di luar persetujuan FDA), pemalsuan harga, membayar dokter untuk meresepkan dan menyembunyikan data penting obat diabetes,” katanya. Menanggapi masalah lemahnya penegakan etika pemasaran obat, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Prof Agus Purwadianto mengatakan, Indonesia perlu membuat kode etik global. Kode etik yang ada saat ini bersifat parsial. Dokter punya kode etik sendiri, demikian pula perusahaan farmasi dan apoteker. ”Ketika terjadi pelanggaran, penanganan tak bisa tuntas karena kode etik yang ada tak mampu menjangkau semua pihak,” kata Agus. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua mengatakan, pelanggaran yang masuk dalam kategori suap dan gratifikasi bisa diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (NIK)
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Wed Jul 04, 2012 6:13 pm

KETAHUAN SUAP DOKTER, PERUSAHAAN FARMASI DIDENDA Rp 28 TRILIUN
Rabu, 04/07/2012 16:55 WIB Putro Agus Harnowo - detikHealth
Jakarta, GlaxoSmithKline (GSK), perusahaan farmasi internasional dituntut membayar denda sebesar USD 3 miliar atau sekitar Rp 28 triliun karena menyuap dokter. Aksi penyuapan ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan obat antidepresan Paxil dan Wellbutrin serta obat asma Advair. Selain itu, GSK juga tidak melaporkan masalah keamanan terkait dengan obat diabetes Avandia. Keputusan ini ditetapkan oleh pengadilan distrik Boston pada hari Kamis (26/6/2012) lalu. Perusahaan ini mendorong tenaga penjualan di AS untuk menjual 3 jenis obat tersebut ke dokter dan memberikan suap pada dokter yang bersedia menuliskan resep. Para dokter diberi upah USD 2.500 atau sekitar Rp 23,3 juta jika mau hadir sebagai pembicara dan memberikan presentasi mengenai 3 obat tersebut. Selain itu, para dokter bisa menikmati diving, golf, memancing dan kegiatan lainnya yang kesemuanya diatur oleh perusahaan. GSK juga membayar agar artikel obatnya bisa muncul dalam jurnal medis. Perusahaan membayar dokter-dokter 'independen' yang disewa oleh perusahaan untuk mempromosikan obat bagi perawatan pasien. GSK pernah menyelenggarakan 8 acara mewah selama 3 hari pada tahun 2000 dan 2001 di hotel di Puerto Rico, Hawaii dan Palm Springs, California, untuk mempromosikan obatnya ke dokter agar disetujui penggunaannya. Kesemua biaya perjalanan dan menginap ditanggung perusahaan.

"Tenaga penjualan menyuap dokter untuk meresepkan produk GSK menggunakan setiap bentuk hiburan mahal, mulai dari liburan di Hawaii, membayar jutaan dolar agar dokter mau menjadi pembicara dalam tur, hingga tiket konser pertunjukan Madonna," kata Jaksa Carmin Ortiz seperti dilansir The Guardian, Rabu (4/7/2012). Jaksa mengatakan bahwa perusahaan membayar uang sejumlah USD 275.000 atau sekitar Rp 2,57 miliar kepada Dr Drew Pinsky yang menjadi pemandu acara radio populer agar mau mempromosikan Wellbutrin dalam acaranya. GSK mengklaim obatnya bisa mengatasi berat badan, disfungsi seksual, ADHD dan bulimia. Pinsky kemudian mengatakan kepada pendengarnya bahwa Wellbutrin bisa membuat wanita mengalami orgasme 60 kali dalam semalam. Sebuah perusahaan public relation yang disewa oleh GSK melakukan penelitian terhadap 25 orang yang menggunakan obat Wellbutrin selama 8 minggu. Hasilnya menggembar-gemborkan kemampuan obat ini lebih ampuh dibanding Viagra. Bahkan obat ini disebut-sebut dapat membantu berhenti merokok dan menurunkan berat badan.

Salah satu dokter yang didanai oleh GSK, Dr James Pradko, dibayar hampir USD 1,5 juta atau sekitar Rp 14 miliar selama 3 tahun untuk berbicara mengenai obat keluaran GSK. Ia juga mengeluarkan DVD yang didanai oleh perusahaan, namun diklaim dibuat secara independen. Sekitar USD 600.000 atau Rp 5,6 miliar dalam setahun dialokasikan oleh bagian penjualan untuk membiayai hiburan, termasuk pelajaran golf biasa, balap Nascar, perjalanan memancing, baseball dan tiket basket. Hasil investigasi mengungkap bahwa bagian penjualan menamakan operasi ini dengan operasi 'Hustle'. Obat antidepresan Paxil sebenarnya hanya disetujui untuk orang dewasa, namun dipromosikan oleh perusahaan bahwa penggunaannya aman untuk anak-anak dan remaja meskipun uji coba menunjukkan khasiatnya tidak efektif. Akibatnya, anak-anak dan remaja ini mengalami efek samping berupa peningkatan risiko bunuh diri.

Obat asma yang diproduksi GSK bernama Advair juga dituding ikut dipromosikan. Perusahaan mendorong dokter agar meresepkan obat ini untuk semua kasus asma. Padahal, obat ini hanya disetujui untuk mengobati kasus yang parah, ada obat lain yang lebih cocok untuk mengobati asma ringan. Selain itu, ketika ada seorang dokter yang didanai GSK menolak mencabut artikelnya mengenai masalah keamanan Wellbutrin, GSK segera menyetop aliran dananya. "Saat ini merupakan zaman yang berbeda bagi perusahaan kami dan hal itu tidak dapat diabaikan. Atas nama GlaxoSmithKline, saya ingin menyatakan penyesalan kami dan menegaskan kembali bahwa kami telah belajar dari kesalahan yang kami buat," kata Andrew Witty, CEO GSK. Meskipun demikian, denda yang dibebankan kepada GSK masih jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan obat. Avandia kabarnya menghasilkan keuntungan sebesar USD 10.4 miliar atau sekitar Rp 97 triliun, Paxil meraup keuntungan USD 11.6 miliar atau sekitar Rp 108 triliun dan Wellbutrin mendapat USD 5,9 miliar atau sekitar Rp 55,1 triliun semenjak mulai dipromosikan.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Tue Jul 31, 2012 7:54 am

BOLEHKAH PENDIDIKAN DOKTER DISPONSORI OLEH PABRIK OBAT
Selasa, 01/02/2011 15:06 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Agar ilmunya tidak usang, para dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan lewat Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) yang tentu biayanya tidak murah. Di sisi lain, ada potensi konflik kepentingan ketika industri farmasi mensponsori PKB. Bagi dokter, PKB merupakan salah satu syarat untuk memperbaharui izin praktik melalui registrasi ulang setiap 5 tahun. Syarat itu bertujuan agar ilmu yang dimiliki oleh para dokter tidak usang, karena ilmu pengetahuan khususnya di bidang medis selalu berkembang. Sementara itu bagi industri farmasi, PKB merupakan kesempatan untuk menyosialisasikan hasil-hasil penelitian terbaru yang dilakukannya kepada para dokter. Pengetahuan ini diharapkan membantu para dokter untuk bisa memilihkan obat yang paling tepat untuk pasien. Bentuk dukungan lain dari industri untuk meningkatkan pengetahuan para dokter adalah lewat detailing produk atau edukasi secara langsung ke tempat-tempat praktik melalui detailer obat. Tugas detailer adalah memberi informasi mendetail tentang suatu produk ethical atau obat yang hanya bisa ditebus dengan resep dokter. Konflik kepentingan muncul ketika bentuk-bentuk dukungan ini membuat para dokter kehilangan kebebasan profesi karena merasa berhutang budi. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh industri kadang membuat dokter mau tidak mau akan tergoda untuk meresepkan obat buatan industri yang mensponsorinya.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Prof Dr Agus Purwadianto, SpF, SH, MSi, DFM dalam diskusi Pendidikan Dokter Berkesinambungan dan Kebijakan Pajak Terkait di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (1/2/2011) mengatakan potensi penyimpangan bisa terjadi di pihak dokter maupun industri. "Dalam konteks kolusi, industri menjadi pihak yang menggoda. Tapi kenyataannya ada juga oknum dokter yang menjadi 'pemaksa' untuk digoda," Prof Dr Agus dalam diskusi yang digelar oleh International Phramaceuticals Manufacturer Group (IPMG) tersebut. Prof Agus menegaskan, dokter sebagai profesi yang luhur tidak oleh menjadi pedagang yang terlibat secara langsung dalam promosi produk obat ethical. Dokter dilarang keras menerima fasilitas dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas penulisan resep.

Sementara itu IPMG selaku perhimpunan pabrik-pabrik obat telah memiliki kode etik yang mengatur pemberian fasilitas bagi dokter, baik dalam rangka PKB maupun sebagai pembicara dalam seminar. Ketua IPMG, Dr H Luthfi Mardiansyah mengatakan industri boleh menjadi sponsor bagi dokter asal mematuhi kode etik. "PKB diperlukan untuk kepentingan dokter dalam rangka meningkatkan kualitas pengobatan pasien. Karena itu perusahaan farmasi dan dokter harus mematuhi kode etik dan mengutamakan kesembuhan pasien," ungkap Dr Luthfi. Salah satu penekanan dalam kode etik tersebut adalah bahwa segala bentuk dukungan tidak boleh didasarkan pada kewajiban bagi dokter untuk mempromosikan, merekomendasikan atau meresepkan resep suatu produk obat. Karena itu, ada larangan bagi industri untuk memberi imbalan bagi dokter atas penulisan resep. Pelanggaran atas kode etik ini akan diproses oleh sub komite Marketing Practices IPMG dan diselesaikan secara internal di organisasi tersebut. Sementara bagi dokter yang terlibat, kasusnya akan ditangani oleh MKEK
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Tue Jul 31, 2012 7:58 am

ADA 'KONSPIRASI' DOKTER DENGAN PERUSAHAAN FARMASI
Rabu, 20 Oktober 2010 | 09:26 WIB
SINGAPURA, KOMPAS.com - Hasil riset menunjukkan, para dokter cenderung memberi resep obat buatan perusahaan farmasi yang mempromosikan produknya ke dokter bersangkutan. Alhasil, pasien harus membayar lebih biaya obat tersebut dan seringkali tidak memeroleh pengobatan yang tepat . Fakta tersebut adalah hasil penelitian yang digagas Geoffrey Spurling dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia. Hasil analisis terhadap 58 studi di sejumlah negara itu juga mengungkapkan bahwa informasi dari perusahaan farmasi mempengaruhi para dokter dalam menetapkan resep kepada pasiennya. "Anda tak bisa mengatakan bahwa informasi dari perusahaan-perusahaan farmasi itu membantu peresepan obat para dokter seperti diklaim perusahaan-perusahaan farmasi itu," kata Spurling. Klaim para dokter bahwa mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh informasi perusahaan farmasi saat memutuskan resep obat pasiennya juga tidak terbukti daalam hasil studi itu. "Anda patut mengatakan bahwa setidaknya pada saat tertentu, para dokter itu terpengaruh," ujar Spurling seperti dikutip Reuters. Beberapa peneliti yang terlibat dalam riset Spurling ini merupakan anggota "Healthy Skepticism", organisasi riset, pendidikan, bantuan hukum nirlaba internasional yang dibentuk untuk membantu mengurangi bahaya informasi kesehatan yang menyesatkan bagi publik. Laporan penelitian itu menyebutkan bahwa para dokter yang menerima penjelasan maupun informasi dari perusahaan farmasi lebih mungkin memberi resep obat produksi perusahaan farmasi bersangkutan kepada pasiennya. Hasil 38 studi yang dilakukan juga menunjukkan adanya kecenderungan keterkaitan langsung antara informasi perusahaan farmasi itu dan peresepan obat. Namun hasil 13 studi lainnya tidak menunjukkan adanya keterkaitan itu, kata Suprling dan anggota tim riset pimpinannya dalam laporan penelitian yang dipublikasi jurnal "Public Library of Science PLoS Medicine" tersebut. Tidak satu pun hasil studi itu mendapati para dokter menjadi kurang sering memberi resep obat karena bahan promosi maupun informasi perusahaan farmasi.

Menanggapi hasil riset yang dilakukan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis, Estonia, Turki dan Australia, Dr.Sid Wolfe dari kelompok advokasi, Public Citizen, mengatakan bahwa industri farmasi tidak mengeluarkan dananya berikut staf penjualan obat kalau tingkat keberhasilannya nol. "Mayoritas dokter mendapatkan informasi tentang obat-obatan dari industri farmasi ini," katanya. Para staf penjualan obat perusahaan farmasi ini bahkan sering membawakan makan siang ke kantor seorang dokter praktik maupun mengundang mereka ke acara-acara olah raga dan hiburan lainnya saat mereka memberikan penjelasan. Menurut Spurling, hasil studi di Inggris terhadap lebih dari seribu orang dokter umum mendapati bahwa mereka yang lebih sering bertemu staf pemasaran obat cenderung lebih sering memberi resep-resep obat mahal. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasien mendapatikan obat-obatan yang tepat bagi penyakitnya. Mengutip hasil-hasil studi yang ada, Spurling mengatakan, mutu resep obat yang diberikan para dokter kepada pasiennya itu berada di bawah standar pedoman maupun rekomendasi para ahli. Sebagai contoh, pedoman resmi di Amerika meminta para dokter menggunakan obat-obatan generik yang terlama dan termurah bagi para penderita tekanan darah tinggi dan diabetes sebelum beralih ke obat-obat paten yang lebih baru dan biasanya masuk kategori resep obat-obat berbahaya.

Temuan empiris ini mendorong para peneliti mengusulkan adanya pengaturan terhadap besaran dana yang boleh dialokasikan industri farmasi untuk kepentingan promosi produk mereka. Pada 2004 saja, perusahaan-perusahaan obat Amerika menghabiskan dana sebesar 57,5 miliar dolar AS untuk kegiatan promosi. "Kita perlu regulasi yang lebih atas promosi obat. Kita tidak mendapati adanya manfaat apapun," katanya. Selain itu, para dokter juga perlu mendapat informasi tentang obat dari sumber yang beragam seperti universitas dan organisasi-organisasi kredibel lainnya, katanya. "Seorang dokter yang lain tentu mengikuti informasi terkini soal obat dari kebiasaan membaca literatur dan jurnal-jurnal ilmiah," kata Wolfe. Kalau para dokter tak punya waktu memperoleh informasi obat dari kebiasaan membaca melainkan bergantung pada penjelasan staf penjualan perusahaan farmasi, mereka berarti bukanlah dokter yang baik, katanya. Berkaitan dengan masalah ini, ProPublica, pendukung jurnalisme investigatif, dan sejumlah organisasi lainnya di AS membeberkan fakta bahwa tujuh perusahaan farmasi di negara adidaya itu membayar ribuan dollar AS kepada sedikitnya 17 ribu orang dokter untuk berbicara dengan sejawatnya tentang produk-produk obat perusahaan farmasi yang bermitra dengannya.
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia   Tue Jul 31, 2012 8:00 am

MENKES AKAN KELUARKAN ATURAN PERESEPAN OBAT KERAS OLEH DOKTER
Kamis, 21/04/2011 15:16 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Agar dokter-dokter tidak berlebihan meresepkan obat keras dari perusahaan farmasi ke pasiennya, Menteri Kesehatan akan mengeluarkan aturan tentang promosi obat oleh dokter. Sudah bukan rahasia lagi kalau perusahaan farmasi kadang memberikan imbalan pada dokter jika meresepkan obat yang diproduksinya. Nah, menurut Menkes dr Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DrPH saat ini banyak kasus jika dokter meresepkan salah satu obat dari perusahaan farmasi tertentu maka nanti si dokter akan diberikan imbalan. Dengan keluarnya Permenkes tersebut, nantinya hal ini tidak boleh dilakukan.

"Misalkan dokter meresepkan obat nanti dikasih kulkas, nanti itu tidak boleh," kata Menkes disela-sela acara Pencanangan Kegiatan Riset Operasional Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) di Gedung Kemenkes, Kamis (21/4/2011). Menkes menuturkan promosi berlebihan disini termasuk memberikan imbalan pada dokter jika ia meresepkan obat tertentu. "Promosi terhadap obat keras termasuk antibiotik tidak boleh dilakukan secara berlebihan," ujar Menkes. "Tapi kalau mensponsori pertemuan ilmiah atau mensponsori acara yang dilakukan oleh suatu ikatan maka itu boleh dilakukan," lanjut Menkes.

Sedangkan pemberian dana pada kegiatan seminar, riset atau penelitian dan sponsor untuk dokter yang kerap dilakukan oleh industri farmasi masih tetap diperbolehkan, tetapi pengaturannya akan diperketat. Hal ini untuk mencegah terjadinya peresepan obat yang tidak rasional atau tidak sesuai dengan indikasi sehingga nantinya bisa merugikan pasien, dan jika obat yang diresepkan adalah antibiotik bisa memicu terjadinya resistensi kuman. Dalam hal ini yang termasuk kategori obat keras adalah obat yang hanya bisa dibeli di apotek dengan menggunakan resep dokter. Serta pada kemasan obat biasanya diberi lambang K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Selain itu rumah sakit juga tidak boleh melakukan promosi atau beriklan secara berlebihan, tapi harus berdasarkan fakta yang ada di rumah sakit tersebut misalnya de
Back to top Go down
 
Kode Etik Pemasaran Usaha Farmasi Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 2 of 2Go to page : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» ISIS di Indonesia
» Gereja SETAN di Indonesia
» BLUE LAVA FROM INDONESIAN VOLCANO!!!!! PICTURES
» Xov Xwm tuaj ntawm Is Ntos Nes Xias teb tuaj ( Indonesia )
» JEHOVAH WITNESSES...SAKSI YEHUWA

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: