Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Informed Consent

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Fri May 07, 2010 1:33 pm

PERAN RUMAH SAKIT DALAM INFORMED CONSENT
Kini timbul pertanyaan, apakah peran rumah sakit dalam kaitan dengan Informed Consent?
Hal ini sangat penting dibicarakan karena formulir Informed Consent pada umumnya disediakan oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak mempunyai kewajiban legal untuk memastikan bahwa seorang pasien sudah memberikan Informed Consent sebelum melakukan tindakan pre-operatif pada suatu pembedahan. Pengadilan memastikan bahwa kewajiban terhadap memperolehnya Informed Consent tersebut terletak pada dokter bedahnya, bukan kewajiban rumah sakit. Kewajiban legal terhadap dokter tersebut tetap berlaku, walaupun ada kebijakan yang ditentukan oleh rumah sakit bahwa rumah sakit harus memeriksa suatu check list oleh perawat sebelum dilakukan tindakan bedah tersebut.

Sumber:
Buku Informed Consent J.Guwandi S.H
Buku Rahasia Medis J Guwandi S.H


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:33 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Sat May 15, 2010 12:13 pm

PERSEPSI SALAH MENGENAI MAL PRAKTEK
“Semua tindakan medis gagal pasti malpraktek, padahal bukan demikian,” ungkap DR. Dr. Herkutanto, SH, FACLM. Istilah malpraktek yang sering digunakan baik oleh masyarakat dan media massa ini ternyata tidak terdapat dalam UU Praktik Kedokteran. “Malpraktek merupakan istilah sosio medis,” tambah Dr. Herkutanto. Dalam Forum PAPDI (Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia) bertajuk “Persepsi Salah Mengenai Malpraktek, Apa itu Malpraktek?” pada hari Selasa, 03 Juli 2007 bertempat di Ruang Senat Akademis FKUI, Salemba, Dr. Herkutanto menjelaskan bahwa secara yuridis yang tertulis dalam UU Praktik Kedokteran No.29 tahun 2004 adalah kelalaian medis, bukan malpraktek. Kelalaian medis yang dimaksud adalah tidak sesuai atau melanggar standar prosedur tindakan medis yang berlaku. Frekuensi klaim malpraktek medis yang diajukan masyarakat pun kian banyak. Dalam kurun waktu tahun 1999 – 2004 saja tercatat sebanyak 126 gugatan. Pasien dan keluarga pasien korban dugaan malpraktek sering menggunakan media massa agar kasusnya didengar. Menurut Dr. Herkutanto, ini merupakan contoh persepsi yang salah dalam masyarakat bahwa dengan menganggap malpraktek adalah jargon hukum atau suatu delik sehingga seorang dokter dapat dimintai tanggung jawab hukum.

Kurang komunikasi berakibat dugaan malpraktek
Komunikasi sebagai kunci hubungan dokter pasien masih merupakan masalah yang sangat penting dalam menimbulkan malpraktek, ungkap dr. Khie Chen yang juga merupakan anggota PAPDI. Dr. Lie Khie Chen, SpPD, mengungkapkan bahwa hubungan dokter dengan pasien seharusnya berlandaskan kepercayaan. Dokter pun tidak sembarangan melakukan tindakan medis kepada pasien karena memerlukan persetujuan medis dari pasien dahulu. Di lapangan, sering terjadi ketidaksamaan persepsi antara masyarakat dengan dokter. Masyarakat menganggap bahwa sebagai pasien harus disembuhkan, jika tidak maka dianggap kelalaian. Tidak hanya itu, persepsi bahwa apa yang dilakukan dokter selalu benar juga salah. Masyarakat dalam hal ini pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan, minta pendapat dokter lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan rekam medis. Hak-hak pasien ini tercantum dalam pasal 52 UU Praktik Kedokteran No.29 tahun 2003. Namun, hasil pengobatan yang tidak sesuai dengan diharapkan bukan selalu malpraktek. “Memang bisa juga akibat kelalaian, selain itu bisa akibat dari komplikasi penyakit maupun efek samping pengobatan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya,” ungkap dr. Khie Chen.

Kelalaian medis ditindak tegas
Jika terbukti melakukan kelalaian medis seorang dokter bisa diberi peringatan, skors, ditunda sampai dicabut izin prakteknya. Dr. Herkutanto memberitahu bahwa pernah ada seorang dokter yang terbukti melakukan operasi di rumahnya dan menyebabkan pasien meninggal. Dokter tersebut pun diminta untuk pindah profesi.
Untuk proteksi pasien, dibentuk gerakan keselamatan pasien di rumah sakit didukung oleh organisasi profesi yang dimulai sejak 1 tahun lalu dan gerakan untuk meningkatkan profesionalisme dengan memperketat masalah disiplin. “Pemeliharaan profesionalisme ini pun sedang dilakukan dengan menjunjung keselamatan pasien,” ungkap Dr. Herkutanto. Dalam menghadapi kasus dugaan malpraktek, menurut Dr. Herkutanto perlu diteliti apakah ada kerugian. Kemudian perlu dicari tahu kerugian tersebut karena kelalaian atau merupakan risiko tindakan medis tanpa kelalaian. Jika karena kelalaian maka dapat meminta ganti rugi kepada dokter, sebaliknya jika bukan karena kelalaian maka pasien harus menerima.

Menghindari terjadinya malpraktek
“Untuk melindungi pasien, maka pasien harus diedukasi oleh Dinas Kesehatan di setiap propinsi,” jelas Dr. Herkutanto. Tidak hanya itu, di tiap-tiap rumah sakit harusnya ada customer relation yang menangani aduan dari pasien. Sebenarnya memperbaiki komunikasi antara dokter dengan pasien adalah salah satu cara yang efektif untuk menghindari malpraktek. Umumnya kendala komunikasi yang sering terjadi adalah keterbatasan waktu yang dimiliki dokter dalam menemui pasiennya, kalaupun ada komunikasi hanya berjalan satu arah. Kendala komunikasi dari pihak pasien biasanya keluarga pasien tidak siap untuk berkomunikasi dengan dokter dan keluarga yang bicara ke dokter berganti-ganti. Oleh sebab itu Dr. Khie Chen menyarankan agar pihak keluarga pasien sebaiknya mencatat pertanyaan dahulu sebelum bertemu dokter.

Sumber: Medicastore


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:34 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Mon May 24, 2010 7:14 pm

MALPRAKTIK, TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAU RUMAH SAKIT?
AN Uyung Pramudiarja - detikHealth Senin, 24/05/2010 16:58 WIB
Jakarta, Dugaan kasus malpraktik terus saja bermunculan. Pasien yang merasa dirugikan biasanya akan melakukan gugatan hukum untuk meminta pertanggungjawaban. Siapa yang harus bertanggungjawab, dokter atau rumah sakit? Ketika mengalami kerugian selama menjalani perawatan di rumah sakit, paling tidak pasien akan berhadapan dengan 2 pihak yakni dokter dan rumah sakit. Kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Dokter akan mampertanggungjawabkan tindakan medis yang dilakukan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Hal ini kadang tidak dipahami pasien, sehingga bingung dalam menentukan pihak mana yang harus dituntut. Secara pidana, dokter juga bisa digugat atas kelalaian yang dilakukan selama menjalankan profesi sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 361.

Ini berarti dokter akan mempertanggungjawabkan sendiri tindakan medis yang menyebabkan malpraktik. Hal ini dibenarkan oleh mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Kartono Mohammad. "Jika penyebabnya adalah tindakan dokter, maka dokter yang harus bertanggung jawab. Sedangkan jika disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan, maka itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Dan yang menentukan adalah pengadilan," tuturnya saat dihubungi detikHealth, Senin (24/5/2010). Jika secara pidana dokter akan menanggung sendiri akibat dari tindakannya, maka secara perdata tidak selalu demikian. Sebab Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenal perbuatan hukum tidak langsung, seperti tercantum dalam pasal 1367. Pasal tersebut mengatakan, seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Jika dokter bekerja untuk rumah sakit, maka seharusnya dokter tersebut berada di bawah pengawasan rumah sakit. Ini berarti rumah sakit juga punya tanggung jawab atas tindakan dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena itu, tidak salah jika tuntutan ganti rugi juga ditujukan kepada rumah sakit. Bahkan dalam beberapa kasus, pasien lebih punya kepentingan dengan gugatan perkara perdata dibandingkan pidana. Sebab sanksi pidana lebih ditujukan untuk memberi efek jera, sementara di ranah perdata pasien akan mendapat ganti rugi materi jika berhasil memenangkan perkara.

Sementara itu jika mengadu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), pasien diharuskan untuk mencantumkan tempat praktik dokter serta waktu tindakan itu dilakukan. Jika tindakan dilakukan di rumah sakit, maka nama rumah sakit harus dicantumkan. Hanya saja ini bukan berarti bahwa MKDKI punya wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap rumah sakit, sebab investigasi MKDKI hanya berlaku internal di kalangan profesi kedokteran. Bahkan keputusannya tidak selalu dipakai di pengadilan, hanya jika memang diperlukan saja. Bagaimanapun rumah sakit juga memiliki tanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Demikian pula dokter yang juga bukan profesi yang kebal hukum, sehingga pasien dapat mengadu apabila timbul kerugian akibat malpraktik. Namun untuk membuktikan malpraktik amatlah sulit, apalagi jika dokter sudah melakukan tindakan sesuai standar. Jalan damai yang akhirnya dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
(up/ir)


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:40 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Mon Jun 07, 2010 6:07 am

MENGENAL " INFORMED CONSENT "
irwandykapalawi.wordpress.com/.../mengenal-informed-consent/
“Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi “informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Menurut D. Veronika Komalawati, SH , “informed consent” dirumuskan sebagai “suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter
- Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan
- Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan “informed consent” karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan. Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Persetujuan Tertulis
Biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);

2. Persetujuan Lisan
Biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;

3. Persetujuan dengan isyarat
Dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

TUJUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT
Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan “informed consent”, bertujuan :

Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi atau “over utilization” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya;

Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya. Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
4. menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5. mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6. mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
7. sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

Pada prinsipnya iformed consent deberikan di setiap pengobatan oleh dokter. Akan tetapi, urgensi dari penerapan prinsip informed consent sangat terasa dalam kasus-kasus sebagai berikut :

1. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi
2. dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru yang sepenuhnya belum dpahami efek sampingnya.
3. dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.
4. dalam kasus-kasus penolakan pengobatan oleh klien
5. dalam kasus-kasus di mana di samping mengobati, dokter juga melakukan riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.

ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak. Dalam masalah “informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya;

Aspek Hukum Pidana, “informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.

Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:42 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Thu Jun 17, 2010 3:31 pm

MALPRAKTIK, " INI BUKAN URUSAN DEPARTEMEN KESEHATAN "
Jum'at, 27 Februari 2009, 21:26 WIB Edy Haryadi, Lutfi Dwi Puji Astuti
VIVAnews – KASUS malpraktik hingga kini terus terjadi. Yang terbaru, seorang anak tujuh tahun kulitnya penuh bintik merah, seperti mengalami luka bakar, setelah mendapat vaksin DPT di sekolah. Bagaimana tanggapan pemerintah atas maraknya kasus malpraktik, berikut wawancara dengan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Mengapa malpraktik masih saja terus terjadi?
Malpraktik itu bukan urusan Departemen Kesehatan. Tapi jadi tanggung jawab Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kalau menurut saya, jika ada kasus malpraktik harus segera ditindak, harus dilaporkan kepada yang berwenang. Sebenarnya saya sangat prihatin terhadap kasus malpraktik yang terjadi. Masalah ini harus segera diurus sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada pada Majelis Kehormatan. Sesuai undang-undang, kami tidak bisa menindak mereka yang melakukan malpraktik.

Malpraktik marak karena dokter dan rumah sakit terlalu memburu uang?
Saya rasa ini bukan karena dokter atau rumah sakitnya yang terlalu memburu uang. Tidak seperti itu. Saya punya data bagaimana pelayanan dokter dan rumah sakit sekarang lebih bagus dari pada tahun 2003. Tapi saya tidak hapal berapa persennya. Jika dibandingkan dengan saat itu, tahun 2007 perawatan rawat jalan lebih bagus tiga kali lipat.

Bukankah kasus malpraktik cenderung meningkat?
Ya karena memang media masih mengangkat malpraktik. Sehingga kesannya malpraktik masih marak. Kalau memang ada laporan malpraktik, laporan itu harus diteliti. Karena belum tentu orang tersebut malpraktik. Maka saya sarankan mereka yang merasa terkena malpraktik agar segera melapor ke Majelis Kehormatan.

Mengapa pemerintah terkesan lepas tangan?
Menurut saya, tidak. Malpraktik terjadi karena tidak ada Undang-Undang Perumahsakitan. Sejak kita merdeka, undang-undang itu tidak pernah ada. Maka sekarang kita mencoba mengusulkan ke DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Perumahsakitan. Dengan adanya Undang-Undang Perumahsakitan, kita harap akan mengurangi tindakan malpraktik. Mengenai apa materinya, saya belum bisa bicara sekarang.

Selain soal undang-undang, apa upaya Departemen Anda mengatasi malpraktik?
Tindakan kami adalah tindakan kuratif. Untuk mengatasi, rumah sakit harus memiliki standard operation prosedur (SOP). Dokter-dokter juga harus berpraktek sesuai Undang-undang Praktek Kedokteran. Dengan demikian tidak perlu terjadi tindakan malpraktik.

Berapa sebenarnya jumlah kasus malpraktik yang pernah terjadi?
Saya tidak punya data soal itu. Semua ada di Majelis Kehormatan. Masyarakat bisa mengadukan kasus malpraktik ke mereka. Majelis Kehormatan harus lebih banyak mensosialisasikan diri supaya masyarakat tahu kemana mereka harus mengadukan dugaan tindak malpraktik. Lembaga ini independen berdasarkan UU No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran. Mereka bertugas menerima, memeriksa, membuat keputusan dan memberikan sanksi atas pengaduan kasus dugaan malpraktik.

Apakah sudah ada laporan dari Majelis Kehormatan mengenai berbagai kasus malpraktik yang terjadi belakangan ini?
Saya sudah tanyakan ini pada mereka, tapi saya belum dapat laporan. Saya memang mendengar ada beberapa kasus malpraktik yang terjadi sekarang ini, tapi itu kan butuh cek dan ricek, butuh proses untuk menelitinya.

Mengapa pemerintah hanya mengeluarkan buku hijau standar pelayanan minimal?
Ya, karena standar itu memang harus ada. Kenapa tidak standar maksimal, karena di mana-mana, di seluruh dunia, yang diatur adalah memang standar minimal.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:43 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Sat Jun 26, 2010 12:36 pm

© 2006 forensik_A1_FKUI ( ILMAN, SIDIQ, ADE, ARIYO, ASUKA, WATEE, VINA, FAWFAW, ANDRA, ARI, ANDREE, GISEL, ANGKY, NISA, ANITA, ANNIE, MALO, ANJAR DAN MOON )
link_forensik_ku.webs.com/hukumkesehatan.htm -

INFORMED CONSENT
Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Kekecualian dapat dibuat apabila informasi yang diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien. Dokter harus menyadari bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat. Menurut American College of Physicians’ Ethics Manual, pasien harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent menurut hukum penganiayaan, kini hal ini dianggap sebagai kelalaian. Informasi yang diberikan harus lengkap, tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien. Setelah hubungan dokter pasien terbentuk, dokter memiliki kewajiban untuk memberitahukan pasien mengenai kondisinya; diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, risiko, alternatif, prognosis dan harapan. Dokter seharusnya tidak mengurangi materi informasi atau memaksa pasien untuk segera memberi keputusan. Informasi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Suatu informed consent harus meliputi :
1. Dokter harus menjelaskan pada pasien mengenai tindakan, terapi dan penyakitnya
2. Pasien harus diberitahu tentang hasil terapi yang diharapkan dan seberapa besar kemungkinan keberhasilannya
3. Pasien harus diberitahu mengenai beberapa alternatif yang ada dan akibat apabila penyakit tidak diobati
4. Pasien harus diberitahu mengenai risiko apabila menerima atau menolak terapi

Risiko yang harus disampaikan meliputi efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat atau tindakan pemeriksaan dan operasi yang dilakukan. Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada pengetahuan medis pasien saat itu. Jika memungkinkan, pasien juga diberitahu mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam pengobatan pasien. Di Florida dinyatakan bahwa setiap orang dewasa yang kompeten memiliki hak dasar menentukan tindakan medis atas dirinya termasuk pelaksanaan dan penghentian pengobatan yang bersifat memperpanjang nyawa. Beberapa pengadilan membolehkan dokter untuk tidak memberitahukan diagnosis pada beberapa keadaan. Dalam mempertimbangkan perlu tidaknya mengungkapkan diagnosis penyakit yang berat, faktor emosional pasien harus dipertimbangkan terutama kemungkinan bahwa pengungkapan tersebut dapat mengancam kemungkinan pulihnya pasien. Pasien memiliki hak atas informasi tentang kecurigaan dokter akan adanya penyakit tertentu walaupun hasil pemeriksaan yang telah dilakukan inkonklusif.

Tindakan Medis telah ditetapkan bahwa dalam keadaan tidak darurat, seorang dokter harus meminta persetujuan pasien terhadap terapi sebelum terapi diberikan. Terdapat dua teori tentang persetujuan pasien; teori tradisional berdasarkan hukum penganiayaan dan teori baru yang berdasarkan hukum kelalaian. Dalam beberapa wilayah hukum, kurangnya persetujuan medis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak walaupun tidak terjadinya suatu kelalaian. Hukum melindungi hak seseorang untuk mengambil keputusan menerima atau menolak terapi, terlepas dari bijaksana atau tidaknya keputusan tersebut. Prinsip dasar dalam hukum kita adalah setiap orang memiliki hak untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut tubuh mereka. Hubungan dokter pasien dikenal sebagai “fiduciary relationship” yang berarti hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Persetujuan tindakan medik adalah aspek yang melekat pada hubungan dokter pasien yang harus dimengerti dokter tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tapi juga sebagai bagian dari etika kedokteran. Pemberian persetujuan secara tertulis atau tidak tergantung dari keadaan saat itu. Dasar dari teori tradisional adalah hukum penganiayaan dan dinyatakan pada persidangan tahun 1905 oleh hakim Cardozo, “Setiap manusia dewasa dan sehat mental memiliki hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya dan ahli bedah yang melakukan operasi tanpa persetujuannya dianggap telah melakukan panganiayaan..”

Dalam hukum, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan disengaja untuk menyentuh atau menggunakan kekerasan terhadap orang lain tanpa persetujuannya. Setiap tindakan sekecil apapun tanpa persetujuan orang yang bersangkutan dapat dianggap penganiayaan. Tindakan medis tanpa persetujuan, walaupun tindakan itu baik untuk pasien, dapat dianggap penganiayaan. Persetujuan baik langsung dan tidak langsung meniadakan penganiayaan. Dengan adanya persetujuan, maka tidak ada penganiayaan. Tetapi persetujuan dianggap tidak sah secara hukum bila diberikan atas dasar paksaan atau penipuan. Persetujuan juga dianggap tidak sah bila tindakan yang disetujui adalah tindakan melawan hukum atau persetujuan diberikan oleh orang yang tidak punya kewenangan untuk memberikannya. Penganiayaan dapat terjadi walaupun tidak ada kontak badan, misalnya pemberian obat, pemeriksaan rontgen dan tindakan pengobatan lain tanpa kontak langsung. Penghinaan terhadap pribadi seseorang juga dapat dianggap penganiayaan walaupun tidak menyakiti secara fisik, seperti meludahi wajah seseorang, atau mengangkat topi yang sedang dipakai seseorang secara paksa.

Persetujuan tindakan secara langsung
Persetujuan tindakan diberikan pasien dalam bentuk lisan maupun tulisan. Persetujuan secara tertulis memiliki kekuatan lebih sebagai barang bukti di pengadilan.

Persetujuan tindakan secara tidak langsung
Persetujuan dapat diberikan secara tidak langsung. Pasien yang datang ke tempat praktek untuk menjalankan prosedur rutin menyatakan persetujuannya secara tidak langsung. Secara hukum persetujuan dinyatakan sah apabila pasien telah mengerti tujuan terapi dan risikonya, serta ia dapat menghentikan terapi kapan ia menghendakinya. Persetujuan tidak langsung berisiko tinggi terhadap dokter, dan selayaknya hanya dilakukan terhadap prosedur rutin. Untuk menghindari komplikasi legalitas, dokter harus melakukan pencatatan lengkap dalam rekam medis mengenai terapi yang diberikan dan penjelasan yang telah diberikan pada pasien mengenai terapi. Dalam persidangan sering ditemukan pernyataan tidak langsung yang menyetujui tindakan.

Sebagai contoh adalah saat seorang pasien yang menuntut dokter karena melakukan vaksinasi tanpa persetujuan dirinya. Pengadilan menemukan bahwa pasien tersebut dengan sukarela mengangkat lengan baju dan tangannya untuk divaksinasi. Walaupun tanpa pernyataan lisan atau tertulis, tindakan tersebut sudah dapat dianggap suatu persetujuan terhadap vaksinasi. Beberapa situasi medis dimana persetujuan tidak langsung biasa terjadi adalah pada kasus-kasus darurat, anak di bawah umur yang memerlukan perawatan darurat, orang yang tidak sehat secara mental, tidak tersedianya wali yang sah, pasien koma, korban keracunan yang belum mampu memberikan persetujuan saat itu, dan pasien yang tidak menandatangani persetujuan tapi tidak keberatan terhadap pengobatan. Secara umum, dokter melakukan penganiayaan bila ia bertindak melampaui ruang lingkup persetujuan yang diberikan pasien. Seorang ahli bedah yang bertindak melebihi yang telah disetujui pasien dapat dikatakan melakukan penganiayaan. Begitu pula apabila ia melakukan tindakan yang salah, yang tidak sesuai dengan persetujuan awal, maka ia juga dikatakan melakukan penganiayaan.

Sebagai contohnya adalah seorang spesialis THT yang menyarankan pasien untuk melakukan pengangkatan polip pada telinga kiri dan pasien menyetujuinya. Ternyata saat operasi ia menemukan bahwa penyakit pada telinga kanan lebih parah daripada telinga kiri dan memutuskan untuk melakukan ossiculectomy pada telinga kanan. Pasien menuntut dokter di pengadilan Minnesota. Pengadilan memutuskan bahwa izin untuk mengoperasi telinga kiri tidak dapat dipakai untuk mengoperasi telinga kanan. Pada sebagian besar yurisdiksi, dokter dinyatakan dapat memperluas prosedur yang dilakukan melebihi persetujuan dalam keadaan darurat. Pada banyak negara, ahli bedah dapat memperluas tindakan bila saat operasi ditemukan keadaan abnormal dan terapi diperlukan segera untuk keselamatan pasien. Bila pasien menyetujui dokter untuk melakukan tindakan pengobatan terhadap penyakit tertentu dan bukan atas prosedur tertentu, maka pengadilan akan membenarkan segala tindakan yang dilakukannya. Tindakan medis yang sifatnya tidak darurat terhadap anak dibawah umur (batas usia ditentukan oleh negara tempat tinggalnya) harus atas persetujuan orangtua atau walinya. Sebagai pengecualian yang membolehkan anak di bawah umur untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan orangtua adalah :

- Anak sudah menikah
- Sudah menjadi orangtua walaupun tidak menikah
- Pengecualian hukum pada : penyalahgunaan bahan kimia, penyakit kelamin, kontrasepsi, pemeriksaan fisik pada perkosaan, aborsi dan psikoterapi
- Kasus gawat darurat

Pada kasus gawat darurat yang mengancam nyawa, tidak dibutuhkan persetujuan orangtua. Pada kasus yang harus ditangani segera tapi tidak mengancam nyawa, tetap diperlukan persetujuan. Misalnya pada seorang ortopedist yang menangani patah tulang femur pada anak. Reduksi harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan neurovaskular permanen. Pada kasus ini yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkan pasien, lalu menghubungi orangtua. Langkah selanjutnya ortopedis tersebut harus melakukan pertimbangan medis rasional, dengan mengutamakan kepentingan pasien untuk memutuskan sampai berapa lama ia dapat menunggu persetujuan orangtua dengan ancaman risiko infeksi tulang dan kerusakan neurovaskular permanen pada pasien. Dalam hukum Amerika, tidak diperlukan persetujuan pasangan dalam melakukan tindakan medis, walaupun pasien dinyatakan inkompeten, kecuali pasangan ditunjuk oleh pengadilan sebagai pengambil keputusan atas diri pasien. Sebagai contoh adalah kasus Janney di Maryland. Ny. Janney menjalani operasi pengangkatan payudara kanan akibat kanker yang sebelumnya telah disetujui olehnya. Kemudian suaminya menuntut dokter karena melakukan operasi tanpa persetujuan dirinya. Pengadilan menyatakan bahwa Ny. Janney dibenarkan untuk memutuskan perawatan atas dirinya tanpa persetujuan suami. Kasus yang serupa juga terjadi pada pasangan Murray, dimana suami menuntut atas panhisterektomi yang dilakukan terhadap istrinya. Pengadilan memutuskan bahwa seorang istri secara hukum berhak untuk memiliki penghasilan terpisah, dan memutuskan tindakan yang terbaik untuk kesehatan serta kelangsungan hidupnya. Pada tahun 1976, Pengadilan tinggi Amerika mengeluarkan pernyataan mengenai hukum aborsi yaitu :

1. Sebelum melakukan aborsi pada 12 minggu pertama kehamilan, seorang wanita harus memberikan persetujuan secara tertulis bahwa ia telah memahami dan menyetujui tindakan dan menandatangani pernyataan secara sukarela tanpa paksaan.
2. Seorang wanita yang ingin melakukan aborsi harus mendapatkan persetujuan suami, kecuali dokter menyatakan bahwa aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.
3. Wanita yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun harus mendapat persetujuan secara tertulis dari orangtua atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya.

Pengadilan tinggi menyatakan bahwa pengguguran kandungan pada trimester pertama sepenuhnya menjadi pertimbangan dan wewenang dokter, negara tidak memiliki wewenang untuk melarangnya. Setelah trimester pertama dimana dianggap janin sudah viable, pengguguran kandungan dilarang kecuali terdapat indikasi kuat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di Pengadilan tinggi Danforth, dinyatakan bahwa pengguguran kandungan pada 12 minggu pertama kehamilan tidaklah membutuhkan persetujuan pasangan atau orangtua (bagi kehamilan pada anak di bawah umur), karena negara sendiripun tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. Dokter dapat bertindak atas persetujuan pasangan pada pasien yang dinyatakan tidak kompeten untuk mengambil keputusan. Persetujuan pasangan pada pasien yang kompeten tidak dapat digunakan untuk menggantikan persetujuan pasien sendiri. Persetujuan pasangan pada pasien kompeten tidak dibutuhkan walaupun terapi yang akan dilakukan dapat mempengaruhi pernikahan pasien. Tetapi disarankan untuk berdiskusi dengan pasien dan pasangan mengenai terapi yang dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi dan seksual pasien. Walaupun persetujuan suami terhadap inseminasi buatan yang dilakukan istri tidak dibutuhkan, tapi suami yang tidak menyetujui hal itu akan menolak merawat anak hasil inseminasi, bahkan dapat terjadi perceraian. Maka sebaiknya inseminasi dilakukan setelah disetujui kedua pihak.

Dalam hukum Amerika, tidak diperlukan persetujuan pasangan dalam melakukan tindakan medis, walaupun pasien dinyatakan inkompeten, kecuali pasangan ditunjuk oleh pengadilan sebagai pengambil keputusan atas diri pasien. Sebagai contoh adalah kasus Janney di Maryland. Ny. Janney menjalani operasi pengangkatan payudara kanan akibat kanker yang sebelumnya telah disetujui olehnya. Kemudian suaminya menuntut dokter karena melakukan operasi tanpa persetujuan dirinya. Pengadilan menyatakan bahwa Ny. Janney dibenarkan untuk memutuskan perawatan atas dirinya tanpa persetujuan suami. Kasus yang serupa juga terjadi pada pasangan Murray, dimana suami menuntut atas panhisterektomi yang dilakukan terhadap istrinya. Pengadilan memutuskan bahwa seorang istri secara hukum berhak untuk memiliki penghasilan terpisah, dan memutuskan tindakan yang terbaik untuk kesehatan serta kelangsungan hidupnya.

Pada tahun 1976, Pengadilan tinggi Amerika mengeluarkan pernyataan mengenai hukum aborsi yaitu :
1. Sebelum melakukan aborsi pada 12 minggu pertama kehamilan, seorang wanita harus memberikan persetujuan secara tertulis bahwa ia telah memahami dan menyetujui tindakan dan menandatangani pernyataan secara sukarela tanpa paksaan.
2. Seorang wanita yang ingin melakukan aborsi harus mendapatkan persetujuan suami, kecuali dokter menyatakan bahwa aborsi diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.
3. Wanita yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun harus mendapat persetujuan secara tertulis dari orangtua atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya.

Pengadilan tinggi menyatakan bahwa pengguguran kandungan pada trimester pertama sepenuhnya menjadi pertimbangan dan wewenang dokter, negara tidak memiliki wewenang untuk melarangnya. Setelah trimester pertama dimana dianggap janin sudah viable, pengguguran kandungan dilarang kecuali terdapat indikasi kuat untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di Pengadilan tinggi Danforth, dinyatakan bahwa pengguguran kandungan pada 12 minggu pertama kehamilan tidaklah membutuhkan persetujuan pasangan atau orangtua (bagi kehamilan pada anak di bawah umur), karena negara sendiripun tidak memiliki wewenang atas hal tersebut. Dokter dapat bertindak atas persetujuan pasangan pada pasien yang dinyatakan tidak kompeten untuk mengambil keputusan. Persetujuan pasangan pada pasien yang kompeten tidak dapat digunakan untuk menggantikan persetujuan pasien sendiri. Persetujuan pasangan pada pasien kompeten tidak dibutuhkan walaupun terapi yang akan dilakukan dapat mempengaruhi pernikahan pasien. Tetapi disarankan untuk berdiskusi dengan pasien dan pasangan mengenai terapi yang dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi dan seksual pasien. Walaupun persetujuan suami terhadap inseminasi buatan yang dilakukan istri tidak dibutuhkan, tapi suami yang tidak menyetujui hal itu akan menolak merawat anak hasil inseminasi, bahkan dapat terjadi perceraian. Maka sebaiknya inseminasi dilakukan setelah disetujui kedua pihak.

Hukum Amerika tidak mengakui adanya hak keluarga untuk mengambil keputusan atas diri pasien kecuali anggota keluarga tersebut telah ditunjuk sebagai wali yang bertanggung jawab oleh pengadilan atau merupakan wali bagi anak di bawah umur. Karen Quinlan, berusia 21 tahun, mengalami overdosis fenobarbital dan Librium dan mengalami koma. Ayahnya meminta agar perawatan dihentikan dan disetujui oleh pengadilan. Ada tiga sudut pandang legal dalam menilai hak seseorang untuk menentukan keputusan atas dirinya. Sudut pandang pertama berdasarkan hukum penganiayaan, bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kontak tanpa izin adalah suatu bentuk penghinaan. Sudut pandang kedua berdasarkan hukum modern informed consent, dimana dokter wajib memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pertimbangan pasien dalam mengambil keputusan terapi. Sudut pandang ketiga adalah berdasarkan hak atas privasi, keputusan untuk menjalankan terapi adalah hak privasi seseorang yang tidak boleh dilanggar.

Hasil Pemeriksaan
Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Misalnya perubahan keganasan pada hasil Pap smear. Apabila infomasi sudah diberikan, maka keputusan selanjutnya berada di tangan pasien.

Risiko
Risiko yang mungkin terjadi dalam terapi harus diungkapkan disertai upaya antisipasi yang dilakukan dokter untuk terjadinya hal tersebut. Reaksi alergi idiosinkratik dan kematian yang tak terduga akibat pengobatan selama ini jarang diungkapkan dokter. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kemungkinan tersebut juga harus diberitahu pada pasien. Jika seorang dokter mengetahui bahwa tindakan pengobatannya berisiko dan terdapat alternatif pengobatan lain yang lebih aman, ia harus memberitahukannya pada pasien. Jika seorang dokter tidak yakin pada kemampuannya untuk melakukan suatu prosedur terapi dan terdapat dokter lain yang dapat melakukannya, ia wajib memberitahukan pada pasien.

Alternatif
Dokter harus mengungkapkan beberapa alternatif dalam proses diagnosis dan terapi. Ia harus dapat menjelaskan prosedur, manfaat, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari beberapa pilihan tersebut. Sebagai contoh adalah terapi hipertiroidisme. Terdapat tiga pilihan terapi yaitu obat, iodium radioaktif, dan subtotal tiroidektomi. Dokter harus menjelaskan prosedur, keberhasilan dan kerugian serta komplikasi yang mungkin timbul.

Rujukan/ konsultasi
Dokter berkewajiban melakukan rujukan apabila ia menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki kurang untuk melaksanakan terapi pada pasien-pasien tertentu. Pengadilan menyatakan bahwa dokter harus merujuk saat ia merasa tidak mampu melaksanakan terapi karena keterbatasan kemampuannya dan ia mengetahui adanya dokter lain yang dapat menangani pasien tersebut lebih baik darinya.

Prognosis
Pasien berhak mengetahui semua prognosis, komplikasi, sekuele, ketidaknyamanan, biaya, kesulitan dan risiko dari setiap pilihan termasuk tidak mendapat pengobatan atau tidak mendapat tindakan apapun. Pasien juga berhak mengetahui apa yang diharapkan dari dan apa yang terjadi dengan mereka. Semua ini berdasarkan atas kejadian-kejadian beralasan yang dapat diduga oleh dokter. Kejadian yang jarang atau tidak biasa bukan merupakan bagian dari informed consent. Dua pendekatan diadaptasi oleh pengadilan dalam menggambarkan lapangan kewajiban pengungkapan seorang dokter - standar pengungkapan profesional, standar pengungkapan umum, atau standar pasien secara layak. Di bawah standar pengungkapan profesional, tugas dokter untuk membuka rahasia diatur oleh standar pelaku medis, dilakukan di dalam lingkungan yang sama atau serupa. Standar pengungkapan ini yang diatur seterusnya baik oleh undang-undang maupun hukum umum pada mayoritas peraturan Amerika Serikat menetapkan bahwa seorang dokter harus memberi informasi sesuai dengan pelayanan kedokteran terkini. Banyak pengadilan telah menegakkan standar pelaksana medis dalam komunitas yang sama atau serupa, di bawah lingkungan yang sama atau serupa. Jika seorang dokter bertugas untuk mengungkapkan suatu fakta dan jika begitu, fakta apa yang wajib diberitahukan bergantung pada yang biasa dilakukan pada komunitas setempat.

Standar pengungkapan umum atau standar pasien secara layak, yang ditetapkan seterusnya oleh undang-undang atau hukum umum dalam peraturan minoritas yang bermakna, membebankan tugas pada dokter untuk memberitahu setiap informasi yang akan bergantung pada proses pembuatan keputusan oleh pasien. Hal ini berbeda-beda sesuai kemampuan pasien untuk memahaminya. Bahkan dalam pengakuan medis ahli yang mendukung, seseorang dapat saja melanggar standar pengungkapan yang seharusnya dalam peraturan ini jika juri berkesimpulan bahwa informasi spesifik yang tidak diberitahukan akan berpengaruh bermakna terhadap keputusan pasien apakah akan menjalani terapi tertentu atau tidak. Standar umum membiarkan juri untuk memutuskan apakah dokter memberikan informasi yang cukup pada pasien untuk membuat pilihan terhadap tatalaksana, sedangkan standar profesional membiarkan dokter untuk menunjukkan apakah ia memberikan informasi yang cukup sesuai standar pelayanan medis dalam komunitas tersebut. Perkembangan terkini adalah pengadilan yang mengadaptasi bentuk standar umum.

Sekali telah ditegakkan, baik oleh standar profesional atau umum, bahwa pasien tidak menerima informasi yang biasanya dibutuhkan untuk membuat pilihan bijak mengenai apakah akan menolak atau menyetujui terapi, pengadilan akan memperhatikan materi dari informasi yang kurang tersebut; yaitu akankah seseorang menolak atau menyetujui jika berada dalam lingkungan yang sama atau serupa. Dengan kata lain, apakah kurangnya informasi menyebabkan kecacatan/kerugian yang memang sudah diduga atau akankah pasien tetap menyetujuinya dalam keadaan apapun. Tergantung dari peraturan yang terlibat, pengadilan telah menetapkan satu dari dua standar yaitu standar objektf (juri memutuskan apakah pasien dalam keadaan serupa akan menolak terapi) atau standar subyektif (juri memutuskan apakah pasien yang sebenarnya akan menolak terapi). Kebanyakan peraturan mengikuti standar objektif.

Siapa yang bertanggungjawab untuk mendapatkan informed consent pasien - pengadilan umumnya telah menempatkan tugas ini pada dokter yang didatangi pasien pada waktu ada pertanyaan. Pengadilan umumnya mengenali bahwa dokter, bukan perawat atau paramedis lainnya, berkemampuan untuk mendiskusikan tatalaksana dan penanganannya. Perawat atau paramedis lainnya mungkin hanya penambah atau pelengkap informasi spesifik dari dokter dengan informasi umum tergantung situasi pasien. Dokter, selain dari dokter pertama pasien, memiliki kewajiban yang independen untuk memberi informasi mengenai risiko, keuntungan, dan alternatif pilihan yang ditujukan padanya. Pengadilan sangat jelas dalam opini tertulisnya bahwa tanggung jawab untuk memperoleh informed consent dari pasien tetap dengan dokter dan tidak dapat didelegasikan. Dokter dapat mendelegasikan otoritasnya (wewenangnya) untuk memperoleh informed consent kepada dokter lain namun tidak dapat mendelegasikan tanggung-jawabnya untuk mendapatkan informed consent yang tepat.

Pertanyaan yang sering muncul, terutama dari dokter yang berpraktek di rumah sakit adalah ”Apakah rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa pasien menerima informasi yang cukup meskipun pengadilan telah menempatkan tugas primer kepada dokter?”

Dalam teori respondeat superior, manajer rumah sakit dapat ditahan dengan dokter pegawai rumah sakit yang lalai untuk memperoleh informed consent yang dapat menimbulkan kecacatan dan kegawatan pada pasien. Kebijakan rumah sakit harus mengatur mengenai bagaimana informed consent diperoleh. Perawat atau petugas rumah sakit lainnya harus menunda terapi yang sudah direncanakan dokter jika persetujuan yang sebelumnya sudah diberikan ditarik kembali oleh pasien, sehingga dokter dapat mengklarifikasi kembali keputusan pasien. Pengadilan cenderung untuk menjatuhkan kewajiban yang lebih ketat kepada rumah sakit untuk memastikan bahwa dokter memperoleh persetujuan/penolakan sebelum melakukan tindakan. Rumah sakit memiliki tugas untuk menjamin bahwa informed consent sudah didapat. Istilah untuk kelalaian rumah sakit tersebut yaitu ”fraudulent concealment”. Pasien yang akan menjalani operasi mendapat penjelasan dari seorang dokter bedah namun dioperasi oleh dokter lain dapat saja menuntut malpraktik dokter yang tidak mengoperasi karena kurangnya informed consent dan dapat menuntut dokter yang mengoperasi untuk kelanjutannya. Bentuk persetujuan tidaklah penting namun dapat membantu dalam persidangan bahwa persetujuan diperoleh. Persetujuan tersebut harus berdasarkan semua elemen dari informed consent yang benar yaitu pengetahuan, sukarela dan kompetensi. Beberapa rumah sakit dan dokter telah mengembangkan bentuk persetujuan yang merangkum semua informasi dan juga rekaman permanen, biasanya dalam rekam medis pasien. Format tersebut bervariasi sesuai dengan terapi dan tindakan yang akan diberikan. Saksi tidak dibutuhkan, namun saksi merupakan bukti bahwa telah dilakukan informed consent. Informed consent sebaiknya dibuat dengan dokumentasi naratif yang akurat oleh dokter yang bersangkutan. orang dewasa dianggap kompeten dan oleh karena itu harus mengetahui terapi yang direncanakan. Orang dewasa yang tidak kompeten karena penyakit fisik atau kejiwaan dan tidak mampu mengerti tentu saja tidak dapat memberikan informed consent yang sah. Sebagai akibatnya, persetujuan diperoleh dari orang lain yang memiliki otoritas atas nama pasien. Ketika pengadilan telah memutuskan bahwa pasien inkompeten, wali pasien yang ditunjuk pengadilan harus mengambil otoritas terhadap pasien.

Persetujuan pengganti ini menimbulkan beberapa masalah.
Otoritas seseorang terhadap persetujuan pengobatan bagi pasien inkompeten termasuk hak untuk menolak perawatan tersebut. Pengadilan telah membatasi hak penolakan ini untuk kasus dengan alasan yang tidak rasional. Pada kasus tersebut, pihak dokter atau rumah sakit dapat memperlakukan kasus sebagai keadaan gawat darurat dan memohon pada pengadilan untuk melakukan perawatan yang diperlukan. Jika tidak cukup waktu untuk memohon pada pengadilan, dokter dapat berkonsultasi dengan satu atau beberapa sejawatnya. Jika keluarga dekat pasien tidak setuju dengan perawatan yang direncanakan atau jika pasien, meskipun inkompeten, mengambil posisi berlawanan dengan keinginan keluarga, maka dokter perlu berhati-hati. Terdapat beberapa indikasi dimana pengadilan akan mempertimbangkan keinginan pasien, meskipun pasien tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang sah. Pada kebanyakan kasus, terapi sebaiknya segera dilakukan

(1) jika keluarga dekat setuju,
(2) jika memang secara medis perlu penatalaksanaan segera,
(3) jika tidak ada dilarang undang-undang.

Cara terbaik untuk menghindari risiko hukum dari persetujuan pengganti bagi pasien dewasa inkompeten adalah dengan membawa masalah ini ke pengadilan. Perijinan harus diberikan oleh pasien yang secara fisik dan psikis mampu memahami informasi yang diberikan oleh dokter selama komunikasi dan mampu membuat keputusan terkait dengan terapi yang akan diberikan. Pasien yang menolak diagnosis atau tatalaksana tidak menggambarkan kemampuan psikis yang kurang. Paksaan tidak boleh digunakan dalam usaha persuasif. Pasien seperti itu membutuhkan wali biasanya dari keluarga terdekat atau yang ditunjuk pengadilan untuk memberikan persetujuan pengganti. Jika tidak ada wali yang ditunjuk pengadilan, pihak ketiga dapat diberi kuasa untuk bertindak atas nama pokok-pokok kekuasaan tertulis dari pengacara. Jika tidak ada wali bagi pasien inkompeten yang sebelumnya telah ditunjuk oleh pengadilan, keputusan dokter untuk memperoleh informed consent diagnosis dan tatalaksana kasus bukan kegawatdaruratan dari keluarga atau dari pihak yang ditunjuk pengadilan tergantung kebijakan rumah sakit. Pada keadaan dimana terdapat perbedaan pendapat diantara anggota keluarga terhadap perawatan pasien atau keluarga yang tidak dekat secara emosional atau bertempat tinggal jauh, maka dianjurkan menggunakan laporan legal dan formal untuk menentukan siapa yang dapat memberikan perijinan bagi pasien inkompeten. Terdapat empat pengecualian yang dikenal secara umum terhadap tugas dokter untuk membuat pemberitahuan meskipun keempatnya tidak selalu ada.

Pertama, seorang dokter dapat saja dalam pandangan profesionalnya menyimpulkan bahwa pemberitahuan memiliki ancaman kerugian terhadap pasien yang memang dikontradiinkasikan dari sudut pandang medis. Hal ini dikenal sebagai ”keistimewaan terapetik” atau ”kebijaksanaan profesional”. Dokter dapat memilih untuk menggunakan kebijaksanaan profesional terapetik untuk menjaga fakta medis pasien atau walinya ketika dokter meyakini bahwa pemberitahuan akan membahayakan atau merugikan pasien. Tergantung situasinya, dokter boleh namun tidak perlu membuka informasi ini kepada keluarga dekat yang diketahui.

Kedua, pasien yang kompeten dapat meminta untuk tidak diberitahu. Pasien dapat melepaskan haknya untuk membuat informed consent.

Ketiga, dokter berhak untuk tidak menyarankan pasien mengenai masalah yang diketahui umum atau jika pasien memiliki pengetahuan aktual, terutama berdasarkan pengalaman di masa lampau.

Keempat, tidak ada keharusan untuk memberitahu pada kasus kegawatdaruratan dimana pasien tidak sadar atau tidak mampu memberikan persetujuan sah dan bahaya gagal pengobatan sangat nyata.

Umumnya, hukum melibatkan persetujuan pasien selama keadaan gawat darurat. Pengadilan biasanya menunda pada keadaan-keadaan yang membutuhkan penanganan segera untuk perlindungan nyawa atau kesehatan pasien karena tidak memungkinkan untuk memperoleh persetujuan baik dari pasiennya maupun orang lain yang memegang otoritas atas nama pasien. Pengadilan mengasumsikan bahwa seorang dewasa yang kompeten, sadar, dan tenang akan memberikan persetujuan untuk penanganan menyelamatkan nyawa. Penting untuk didokumentasikan keadaan yang terjadi saat gawat darurat. Pada keadaan tersebut, dokter harus mencatat hal-hal berikut ini :

1) penanganan untuk kepentingan pasien,
2) terdapat situasi gawat darurat,
3) keadaan tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan dari pasien atau dari orang lain yang memegang otoritas atas nama pasien.

Kenyataan bahwa tatalaksana yang diberikan mungkin memang disarankan secara medis atau mungkin akan berguna di waktu mendatang tidaklah cukup untuk melakukannya tanpa persetujuan. Jika dokter tidak yakin apakah kondisi pasien betul-betul membutuhkan tindakan segera tanpa persetujuan, maka dokter tersebut perlu melakukan konfirmasi dengan sejawatnya. Peraturan umum terkait persetujuan penanganan keadaan gawat darurat pada seorang anak sama saja dengan orang dewasa. Pengadilan biasanya menunda menyetujui dokter yang mengobati pasien anak “dewasa muda” (di atas 15 tahun) yang sudah dapat memberi persetujuan penanganan keadaan gawat darurat terhadap dirinya. Namun, tetap perlu diperhatikan untuk membuat informed consent dengan menghubungi orang tua pasien atau orang lain yang bertanggung jawab atas pasien tersebut.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:48 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Wed Jul 21, 2010 7:36 pm

BILA PASIEN MENYERANG, LANGKAH APA YANG MESTI DITEMPUH?
NEWS - 4 April 2008 Farmacia
Saat ini, hubungan antara dokter dengan pasien telah bergeser dari konsep paternalistik menjadi konsep bersifat penyedia jasa dan konsumen. Pasien sebagai konsumen bisa saja merasa tidak puas karena pelayanan yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab kenapa belakangan ini begitu maraknya tuntutan pasien terhadap dokter. Padahal bisa saja si dokter tidak menyalahi prosedur. Nah, bila hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan si dokter? Dr. Ari Fahrial Syam, SpPD dari Departemen llmu Penyakit FKUI/RSCM pada acara Chest and Critical Internal Medicine 2008 yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, 28-30 Maret 2008 mengatakan, seorang dokter seharusnya menyadari dari awal mengenai perubahan konsep yang teriadi saat ini, dimana pasien tidak saja menuntut keberhasilan medis tetapi kepuasan selama mendapatkan pelayanan medis. "Ketidakpuasan pasien atas pelayanan medis bisa menimbulkan konflik sendiri dan biasanya dokter tersebut merasa tidak membuat kesalahan. Dokter merasa telah berhasil mengatasi masalah medis pasien tetapi karena ada ketidakpuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan medis maka akan menimbulkan sengketa medis. Sengketa medis yang terjadi berupa tuntutan terhadap dokter oleh pasien atau keluarga yang mendapat pelayanan tersebut," ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut Ari mengatakan, apabila hal tersebut terjadi, tentu keadaan itu jadi tidak mudah bagi dokter bersangkutan. Karena jelas dokter akan merasa bahwa mereka telah memberikan upaya medis dengan baik dan jelas juga telah terjadi proses penyembuhan pada pasien tersebut. Tetapi pasien tetap merasa tidak puas dan menuntut dokter karena pasien atau keluarga pasien merasa bahwa pelayanan dokter kurang atau tidak professional. Upaya pertama yang harus dilakukan dokter jika pasien menuntut dokter karena pelayanan dokter yang dirasakan pasien tidak memuaskan adalah identifikasi permasalahan yang menjadi titik pangkal konflik tersebut. Komunikasi dokter pasien merupakan salah satu faktor yang menjadi sumber sengketa medis.

Saat ini memang komunikasi merupakan hal yang penting baik untuk kepentingan dokter maupun untuk kepentingan pasien. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara dokter dan pasien merupakan salah satu kunci keberhasilan dokter dalam memberikan upaya pelayanan medis. Ketidak berhasilan dokter mengatasi masalah medis jika dikomunikasikan dengan baik tidak akan menimbulkan konflik tetapi sebaliknya keberhasilan medis yang dicapai jika tidak dikomunikasikan dan pasien merasa tidak puas juga bisa menimbulkan konflik atau sengketa medis. Tahapan berikutnya setelah dokter yang mendapat tuntunan oleh pasiennya mengindentifikasikan sumber konflik, dokter yang bersangkutan membuat ringkasan atas sumber konflik tersebut. Ringkasan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pihak direksi rumah sakit tempat bekerja atau melalui Komite Medik rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja. Selanjutnya dokter tersebut juga melaporkan kepada organisasi profesi setempat dimana dokter tersebut bekerja. Jika dokter tersebut mernpunyei asuransi profesi tentunya juga melaporkan kepada pihak asuransi atas tuntunan pasien yang dilakukan terhadap dokter tersebut. Selama proses tuntunan tersebut sebaiknya juga dokter melakukan komunikasi dan berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi secara dialog agar tuntutan tersebut tidak sampai menjadi sengketa medis yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini pengacara.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:49 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Thu Jul 22, 2010 9:38 am

AWAS PRAKTIK KEDOKTERAN DEFENSIF
GERAI - Edisi Agustus 2007 (Vol.7 No.1) Farmacia
Maraknya pemberitaan malpraktik diberbagai media telah mengubah tatanan pelayanan kesehatan di negeri ini. Peru­bahan ini dimulai dengan di­berlakukannya Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) yang mengatur pelaksanaan praktik kedokteran. Yang dulunya, hak dan kewajiban pasien samar-samar, kini pasien pun mendapat haknya yang proporsional. Dokter pun terkontrol dari segi keahliaan dan praktiknya. Namun pemberlakuan UUPK ini, bagi sebagian dokter merasa "terdzolimi'. Be­be­rapa pasal yang terdapat didalamnya lang­sung menghujam pada delik kriminal dimana sebenarnya kesalahan itu bersifat administratif. Kondisi ini ramai-ramai di­manfaatkan oleh pengacara untuk me­la­yangkan gugatan atas tindakan dokter yang dianggap merugikan kliennya. Tak sedikit, para pengacara merasa lebih he­bat dari dokter sehingga menuding tindakan tersebut malpraktik. Derasnya gugatan ini membuat dokter dan pihak rumah sakit terpojok. Pihak rumah sakit sendiri sulit memberi penjelasan atas kasus yang terjadi mengingat penyakit pasien merupakan rahasia yang tidak dapat dijelaskan ke publik. Hal ini memberi kesan bagi media bahwa rumah sakit ataupun dokter seolah-olah menutupi kesalahannya.

Akhirnya, dokter juga manusia. Tidak ada orang yang ingin diperkarakan. Dokter pun lebih mengambil langkah-langkah aman dalam melakukan praktiknya "Dokter jadi takut berbuat sesuatu terhadap calon pasiennya. Atau melakukan pe­me­riksaan yang berlebihan agar dokter me­rasa aman terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko, dan bahkan akan bersikap sangat prosedural, bila tidak ada persetujuan dari pihak pasien yang sah, dokter tidak berani melakukan tindakan operasi padahal perlu diambil tindakan cepat untuk menangani pa­sien," kata Dr. M. Natsir Nugroho SpOG, M­kes, dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) pada Seminar Wartawan bertajuk "Aman, Nyaman dan Akrab Bersama Dokter, Me­rajut Ulang Kepercayaan Pasien" yang diselenggarakan di Fa­kultas Kedokteran Uni­versitas Indonesia (FK UI), awal Juli lalu. Jadinya, dokter ter­ke­san pilih-pilih pasien. Dokter melakukan praktik kedokteran defensife seperti ini untuk meng­­hindari risiko kemungkinan ancaman tuntutan malpraktek di kemudian harinya. Praktik kedokteran defensife ini lebih mementingkan rasa aman dari tanggungjawab hukum dibanding keselamatan pasien.

Dr. Natsir menjelaskan, praktik kedokteran defensif muncul akibat tingginya kekhawatiran dokter. Menurut survey yang dilakukan terhadap 300 dokter, 100 pera­wat, dan 100 tenaga administrasi kedokteran menunjukkan, lebih dari 76 persen dokter menyatakan tuntutan malpraktik mengganggu kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan berkualitas. Ber­kaitan dengan kekhawatiran terhadap ekses sistem tuntutan hukum yang ber­lebihan, 91 persen dokter merujuk pasien ke dokter lain, 79 persen dokter mengajukan lebih banyak pemeriksaan medis dibandingkan yang semestinya. Kemudian, 71 persen dokter merujuk pasien ke spesialis, 51 persen dokter merekomendasikan prosedur invasif, dan 41 persen dokter meresepkan obat lebih banyak daripada yang diperlukan sesuai pertimbangan medis. Kekhawatiran atas tuntutan hukum ini tidak hanya dirasakan oleh dokter saja melainkan juga para medis lain. Masih dari survei itu, sekitar 66 persen perawat dan 84 persen staf administrasi rumah sakit telah melakukan perawatan berlebihan karena khawatir adanya kemungkinan risiko yang dapat menyeretnya kemeja hijau. "Semua itu untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan," kata Sekjen Persi ini. Penelitian lain yang dilakukan terhadap dokter di UGD menunjukkan terjadi peningkatan secara bermakna angka rawat inap pasien suspect penyakit jantung iskemik akut risiko rendah dan pe­ningkatan penggunaan alat uji diagnostik, karena kekhawatiran yang tinggi terhadap tuntutan hukum. Dokter yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap tuntutan malpraktik akan lebih sedikit memulangkan pasien dibandingkan dengan dokter dengan tingkat kekhawatiran lebih rendah.

Studdert dkk (2005) menyampaikan bahwa di daerah yang tuntutan malpraktik tinggi, sekitar 93 persen dokter me­la­ku­kan praktik kedokteran defensif. Biasanya mereka melakukan ba­nyak pemeriksaan, prosedur diagonstik, dan merujuk kepada spesialis lain. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa 43 persen dokter mengajukan pemeriksaan imaging lebih sering dibanding se­mestinya. Selain itu, 42 persen dokter menyatakan enggan mengambil prosedur medis yang berisiko, serta menolak pasien be­ri­siko tinggi Tuntutan malpraktik yang berlebihan telah me­nimbulkan kegamangan professional medis. Ternyata praktik kedokteran defensif telah melambungkan biaya pengobatan. Dari penelitian di Amerika Serikat, tahun 2006, biaya yang ditimbulkan akibat praktik kedokteran defensif menghabiskan 10 persen dari total biaya kesehatan. Risiko lain dari praktik kedokteran defensif ini adalah bertambahnya ang­ga­ran pengeluaran rumah sakit karena mes­ti menggaji risk manager dan pengacara untuk mengantisipasi apabila terjadi tuntutan hukum. Para dokter pun harus diasuransikan untuk risiko-risiko selama bertugas." Biaya itu akan dibebankan pu­la kepada pengguna jasa, sehingga biaya pemeliharaan kesehatan menjadi membengkak. Masyarakat miskinsemakin sulit menjangkau pelayanan kesehatan," tegas Natsir. Di samping dapat meningkatkan biaya kesehatan, dokter pun lebih memilih ber­praktik di daerah-daerah yang kondusif. Di Pennsylvania, dimana tingkat tuntutan malpraktik berlebihan, membuat sepertiga dokter pendidikan spesialis obsgin bekerja di luar daerah tersebut. Suatu studi di Florida juga menunjukkan terda­pat kecenderungan penurunan peminatan spesialis obsgin berkaitan kekhawatiran tuntutan mlpraktik yang berlebihan. "Hal defensif semacam ini akan mempengaruhi ketersediaan tenaga dokter spesialis di suatu daerah."

Cegah Praktik Kedokteran Defensif
Hubungan dokter-pasien semestinya atas saling percaya, bukan kontrak bisnis. Dokter maupun pasien sama-sama profesional dan proporsional dalam me­mecahkan permasalahan kesehatan. Dokter harus selalu berlaku profesional dalam menjalankan profesinya, serta mengkomunikasikan secara proporsional segala aspek yang terkait dengan tindakan medis yang dilakukannya. Sementara pasien mesti memahami aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan medis sehingga mengerti manfaat dan risiko dari tindakan medis tersebut. Bila terjadi malpraktik, menurut Tini Hadad, hendaknya pasien mengadukan dugaan malpraktik kepada Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). "Jangan terburu-buru membawa ke pengadilan karena informasinya menjadi akan semakin terbuka dan terekspos secara luas," kata Tini yang juga anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurutnya, di forum MKDKI akan terlihat apakah seorang dokter yang diduga malpraktik sudah sesuai prosedur. Pada kesempatan itu juga akan bisa diungkap tingkat kompetensi dokter yang mela­ku­kan tindakan medis tersebut. Dengan begitu gugutan malpraktik malah akan mendukung profesionalitas praktik kedokteran, namun bila gugatan itu berlebihan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan dalam hubungan dokter-pasien sehingga akan memicu terjadinya praktik kedokteran defensif de­ngan segala implikasinya.


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:50 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Thu Jul 22, 2010 8:42 pm

PENTINGNYA INFORMED CONSENT
SIMPOSIA - Edisi Februari 2006 (Vol.5 No.7) Farmacia
Waktu yang sempit untuk melakukan pertolongan terkadang tidak memungkinkan dokter mengurus inform consent. Dan yang paling penting adalah dokumentasi hingga keadaan membaik. Undang-undang maupun petunjuk klinis kedokteran yang digunakan pada pediatrik, kini telah menempatkan anak sebagai individu yang utuh. Sebelumnya, hak-hak anak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit dan tindakan medis yang dialaminya kerap diabaikan. Selayaknya hal itu tidak terjadi, mengingat anak juga memiliki masa depan yang nanti akan dilaluinya secara mandiri. "Mereka (anak) juga mesti diberi jaminan seperti layaknya orang dewasa," kata Prof. Dr. Herlien H. Megawe Sp.AnKIC, ahli Pediatrik Anestesi RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada Farmacia di sela-sela acara 1st Indonesian Symposium of Pediatric Anesthesia and Critical care, 3 Desember lalu . Di Indonesia, Prof Herlin mengatakan, anak baru dianggap dewasa dan boleh mengambil keputusan bila berusia di atas 21 tahun. Sementara di Inggris, batas usia anak/remaja menuju dewasa adalah 16 tahun, atau selisih dua tahun dari ketentuan internasional, yakni 18 tahun. "Sebelum batas usia tersebut, jika anak sudah faham akan mungkin dia mempunyai hak untuk menerima ataupun menolak suatu inform consent. Namun bila anak memutuskan menolak sebuah inform consent maka keputusan si anak bisa saja dilanggar oleh orangtua dan hukum, jika tindakan medis yang akan dilakukan itu untuk kebaikan anaknya." Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental bagi pasien anak. Dalam tindakan medis, hak untuk hidup itu dapat berupa, antara lain, diagnosis dan terapi yang tepat, kehadiran dokter, dan menghindari pengobatan yang salah. Hal tersebut telah tercantum dalam Declaration Bill of Rights dimana pasien mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati, mendapat informasi mengenai diagnosis, treatment, dan prognosis. Bahkan pasien juga berhak menolak terapi yang akan diberikan oleh dokter.

Inform Consent di UGD
Pada keadaan darurat, kadang timbul masalah ketika dokter mengurus inform consent. Misalnya, kesulitan untuk menjelaskan semua komplikasi yang akan muncul karena terkesan akan "menakut-nakuti" pasien. Sehingga pasien sulit dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kadang meski sudah menjelaskan perihal inform consent, pasien masih merasa kurang jelas. Inilah yang akan ditemui pada pasien anak dan juga pada beberapa pasien dewasa lainnya. Padahal dalam kasus emergency, pasien atau keluarga sudah pasti harus memberikan jawaban dalam waktu yang singkat. Saat melakukan tindakan emergency, hubungan dokter dengan pasien sulit untuk tidak menghindari model paternalisik (instruksional). Tak jarang hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam hal inform consent. Sebaiknya, ada dua saksi yang bukan dari pihak keluarga pasien ketika melakukan tindakan, untuk mengantisipasi jika suatu saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya keluarga pasien menuntut dokter telah melakukan kesalahan medis.

Tindakan medis dapat terhambat jika orangtua pasien tidak ada ditempat. Sedapat mungkin orangtua pasien dihubungi orang, bisa lewat telepon. Jika tidak dapat mengontak orangtua, dokter tetap harus melakukan yang terbaik untuk pasien. Dalam kondisi ini, tindakan yang dilakukan tanpa sempat mengontak orang tua masih bisa dimaafkan dan jangan ditunda. Dan yang paling penting adalah dokumentasi hingga keadaan membaik. Waktu yang sempit untuk melakukan pertolongan memang tidak memungkinkan dokter mengurus inform consent. Orangtua bisa saja menolak tindakan yang ditawarkan oleh dokter. Untuk itu, perlu negosiasi dengan anggota keluarga anak tersebut. Orangtua kandung mempunyai prioritas ketika harus memilih yang terbaik untuk putra mereka. Jika terjadi perdebatan bahkan perselisihan, sedapat mungkin keputusan medis ditunda hingga tercapai solusi yang disetujui keluarga.

Bagaimana jika anak menolak dianestesi? Jangan dilakukan jika anak sudah bisa memutuskan. Mungkin dalam hal waktu, masih bisa dipercepat dengan premedikasi dan induksi cara baru yang cepat dan tingkat distres minimal serta dengan melibatkan orangtua saat induksi dilakukan. Jika hal ini tetap tidak bisa dilakukan, alternatif yang lain adalah dengan menunda jadwal operasi di hari itu juga atau menggantinya di hari lain ketika persetujuan dengan pasien sudah didapatkan. Inform consent sangat penting jika mau melakukan medical imaging. Ada kalanya fotografi/imaging tidak memerlukan inform consent untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan forensik, perlindungan anak, dan alasan medikolegal lainnya. Namun untuk pengajaran, misal di rumah sakit pendidikan yang kadang memerlukan rekaman audio-visual, inform consent adalah wajib. Sebagai bagian dari pencatatan medik yang rahasia, verbal consent dapat diterima. Atau bisa saja melalui diskusi dengan pasien anak yang sudah mampu/berkompeten.

Inform consent yang berbentuk tertulis adalah wajib dalam penelitian yang melibatkan pasien anak. Selain itu juga harus disetujui oleh lembaga Etik Penelitian Lokal. Inform consent yang spesifik sangat dibutuhkan untuk publikasi dalam jurnal, textbook, dan media elektronik. Pengambilannya sebaiknya dilakukan oleh staf medik yang sudah 'mumpuni' di rumah sakit tersebut. Pada pasien anak yang dirawat di Intensive Care (misal di Neonatal Intensive Care), dokter perlu mengembangkan komunikasi yang baik dengan pasien karena orangtua tidak diperbolehkan mendampingi pasien. Intervensi seringkali dilakukan oleh tim medis secara langsung, tanpa membicarakannya dengan orangtua pasien. Untuk itu, orangtua harus diberi informasi selengkap mungkin mengenai kondisi anak dan jenis pertolongan yang telah dilakukan. Saat terjadi hal yang darurat, jika orangtua pasien menolak, pertolongan penyelamatan harus tetap dilakukan. Karena pada prinsipnya tugas dokter adalah berusaha sedapat mungkin menyelamatkan jiwa penderita dan mempertimbangkan pula bahwa pasien memiliki hak untuk hidup. Pada umumnya dalam kedaruratan, prosedur invasif yang rutin dilakukan adalah inkubasi, pemasangan ventilator, monitoring intravaskular, nitrit oxide, dan pemberian surfaktan.

Tindakan medis lain dalam kedaruratan dan anestesi anak yang secara etik diterima misalnya membuat pasien nyaman. Komponen penting untuk mewujudkan nyaman adalah hangat, bersih, oral feeding dan nyeri yang reda. Dalam beberapa kasus, ada kalanya terjadi multiple deformitas. Pertolongan yang bisa dilakukan memiliki empat prognosis, yaitu penyembuhan total, hidup dengan cacat ringan, hidup dengan cacat berat atau meninggal. Cacat ringan tergantung dari fungsi serebral, status sosio-ekonomi dan sikap mental orang tua. Komplikasi dari multiple deformitas seringkali mengancam jiwa. Jika masih bisa diterapi usahakan terapinya bertahap dan mempertimbangkan faktor biaya. Cacat residual bisa dihilangkan seperti anus imperforata dan neural tube defect (jika masih bisa diterapi). Jika yang terjadi adalah cacat permanen, bantulah keluarga untuk menguasai keadaan dan menerima apa yang terjadi sesungguhnya.

Dalam kasus bayi kembar, jika monozigot yang sering muncul adalah kembar siam. Studi dilakukan terhadap USG tiga dimensional, MRI dan colour doppler. Identifikasi organ dan sirkulasi yang menyatu juga dipelajari. Terapi pada malignansi harus dengan pendekatan multimodal. Gold standart diagnosis adalah dengan CT atau MRI serta PA, biasanya menelan biaya tinggi. Kemoterapi seringkali bermanfaat tapi juga berbahaya (double effects). Jika sudah stadium lanjut, terapi yang digunakan dengan pendekatan paliatif, prinsipnya dengan menjadikan hidup pasien lebih bermakna dan mengurangi nyeri. Saat ini, pembedahan pediatri telah berkembang dengan fasilitas diagnostik yang lebih baik. Perawatan post operasi demikian baik dan ada banyak pilihan metode pembedahan. Ada laparoskopi, endoskopi, embolise, penggunaan laser, robot dan lain-lain. RSUD Dr. Soetomo sendiri telah menangani 23 kasus kembar siam sejak tahun 1975. Sepuluh diantaranya sempat dioperasi (separatable/ dapat dipisahkan) dan hidup, sedangkan 13 sisanya termasuk kelainan berat dan meninggal tanpa dioperasi (unseparatable).


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:51 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Informed Consent   Sat Jun 04, 2011 9:23 pm

INFORMED CONSENT, AGAR DOKTER DAN PASIEN TAHU SAMA TAHU
Senin, 30/05/2011 10:17 WIB dr M Helmi - detikHealth
Jakarta, Komunikasi yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan pengobatan pasien dengan dokter. Sang dokter harus menjelaskan tindakan medis apa yang akan dilakukan sehingga pasien bisa tahu risikonya. Itulah pentingnya Informed Consent atau Surat Persetujuan Tindakan Medik, agar dokter dan pasien tahu sama tahu. Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Medik adalah persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien atau keluarganya setelah mendapat informasi yang cukup dari dokter berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini penting karena semua tindakan medis harus dapat dipertanggung jawabkan, baik dari segi biaya, prosedur, sampai dengan komplikasi yang dapat terjadi. Adalah hak pasien untuk mengetahui semuanya. Rumah Sakit (RS) akan mengajukan formulir-formulir untuk ditandatangani sejak pasien masuk RS. Formulir akan makin bertambah seiring dengan bertambahnya tindakan medis yang akan dilakukan. Keluarga atau pasien sangat disarankan untuk menanyakan apa maksud dari tiap formulir-formulir yang harus ditanda tangani. Informed Consent merupakan salah satu bukti legal atas komunikasi tenaga medis dengan pasien atau wali. Bukti bahwa tenaga medis telah memberikan penjelasan dengan baik dan penandatanganan formulir tersebut berarti pasien telah memahami dan menyetujuinya. Secara umum, informed consent ada dua macam, yaitu yang dinyatakan secara lisan dan yang tertulis. Pernyataan lisan biasanya dilakukan untuk tindakan medis rutin, seperti pengambilan darah, pengukuran tekanan darah.

Hal-hal yang harus dapat dipahami sebelum penandatanganan informed consent antara lain adalah:
1. Garis besar seluk-beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan atau pengobatan yang akan diberikan atau diterapkan.
2. Risiko atau komplikasi yang akan dihadapi atau mungkin terjadi
3. Prospek atau prognosis keberhasilan ataupun kegagalan.
4. Alternatif metode perawatan atau pengobatan.
5. Hal-hal yang dapat terjadi bila pasien menolak untuk memberikan persetujuan.
6. Perkiraan biaya atas tindakan medis yang akan dilakukan

Dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindak medis tersebut. Namun bagaimanapun tenaga medis tidak mungkin untuk menjelaskan secara detil mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Diharapkan setelah pemberian penjelasan tindakan medis akan didapatkan suatu diskusi antara tenaga medis dan pasien. Tenaga medis berkewajiban untuk menjelaskan dengan baik sedangkan pasien berhak untuk bertanya dengan sampai didapatkan pemahaman bersama. Permasalahan yang sering timbul antara pasien dan tenaga medis pada umumnya adalah kurang jelasnya informasi yang didapatkan. Sangatlah penting untuk memahami tentang informasi yang diberikan tenaga medis. Dokter adalah orang yang berkewajiban untuk memberikan penjelasan tindakan medis, terutama untuk tindakan medis yang berisiko. Apabila dokter pertama berhalangan, dapat diwakilkan oleh dokter lain yang telah mengetahui dengan baik mengenai informasi yang layak diberikan kepada pasien.

Untuk kasus-kasus kegawatan terutama untuk pasien dengan penurunan kesadaran yang datang tanpa pengawalan wali, maka tindakan resuscitation (menyadarkan) atau pertolongan pertama dapat dilakukan dengan segera tanpa menunggu kedatangan wali dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Mengingat besarnya makna dari informed consent, maka perlu pula diperhatikan mengenai siapa yang berkewajiban untuk menandatangani formulir tersebut. Karena yang menandatangani berarti bertanggung jawab. Diharapkan persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat yang telah dewasa dan dianggap mampu menentukan keputusan. Adalah hak pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan. Apabila menolak, tenaga medis akan memberikan formulir lain yang berisi pernyataan penolakan tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan mengenai risiko yang akan terjadi.

M. Helmi MD ,MSc, Anesthesiologist
PhD Research Fellow


Last edited by gitahafas on Tue Jul 31, 2012 8:51 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
 
Informed Consent
View previous topic View next topic Back to top 
Page 3 of 5Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Similar topics
-
» Hashemi: I left for Qatar, with the consent of the government by the Civil Aviation Authority Wednesday, April 4 / April 2012 20:18
» Decision House confirms Iraq's consent to the introduction of the report of the Parliament bombing
» Shahristani: dispose of national wealth without the consent of the federal government Tjaozaaly sovereignty
» Unanimous Board Resolutions

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: