Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : 1, 2, 3  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Jan 18, 2009 9:25 pm

SELINTAS TENTANG IDI
IDI adalah satu satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia, bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950, dan bertujuan untuk:
1. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.
2. Mengembangkan ilmu kesehatan serta IPTEK Kedokteran.
3. Membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Untuk mencapai tujuan IDI berusaha:
1. Membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan program program kesehatan.
2. Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.
3. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
4. Mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu.
5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta didalam atau di luar negeri.
7. Melaksanakan usaha usaha untuk kesejahteraan anggota.
8. Melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan sifat IDI.

Saat ini organisasi IDI telah berkembang dengan pesat, yang tampak pada makin luasnya upaya organisasi serta makin besarnya jumlah anggota. Peran dan kedudukan IDI dalam pengembangan kebijaksanaan nasional makin diakui, demikian pula kegiatan kegiatannya makin dirasakan manfaatnya baik oleh pemerintah, masyarakat umum maupun profesi kedokteran sendiri.

Sesuai dengan AD/ART IDI, saat ini IDI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:
1.Badan Legislatif’, adalah Muktamar dan Rapat Anggota
2.Badan Eksekutif ( PB IDI, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang )
3.Dewan Pertimbangan ( Ketua Dewan Pertimbangan , Ketua MKEK/Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ketua Majelis Dokter Spesialis/MDSp, Ketua Majelis Pembinaan & Pembelaan Anggota ( MP2A ) dan beberapa anggota )
4.Badan Badan Kelengkapan ( Perhimpunan Dokter Spesialis/PDSp sejumlah 23 PDSp dan Perhimpunan Dokter Seminat/ PDSm sejumlah 19 PDSm )
5.Badan Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh PB IDI untuk melaksanakan amanat muktamar.
Pada saat ini Badan Badan Khusus tersebut terdiri dari:
- Yayasan Penerbit IDI
- Yayasan Kesejahteraan Keluarga IDI
- Yayasan Gedung Gedung IDI
- Yayasan Pengabdian Profesi IDI
- Yayasan Informatika Medik IDI
- Yayasan Pengembangan IDI
- PT Sapta Prima Binajasa

Anggota terdiri dari:
1.Anggota biasa ( dokter umum dan spesialis, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah RI )
2.Anggota muda ( sarjana kedokteran, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah RI )
3.Anggota luar biasa ( dokter warga negara asing yang bekerja di Indonesia )
4.Anggota kehormatan ( yang telah berjasa dalam lapangan kesehatan dan kedokteran )

Hak Anggota
1.Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memilih serta dipilih sebagai pengurus.
2.Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas IDI dan atau pekerjaannya sebagai dokter
3.Tiap anggota berhak mendapat KTA ( Kartu Tanda Anggota )
4.Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus, a.l tentang peningkatan karier/pendidikan.
5.Tiap anggota berhak untuk memperoleh Rekomendasi IDI untuk kepentingan anggota.

Kewajiban Anggota
1.Berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia,
AD/ART, segala peraturan dan keputusan IDI.
2.Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, serta kewajiban lainnya.
3.Wajib mengikuti kegiatan organisasi secara aktif, meningkatkan pengetahuan, memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual, serta meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota IDI
4. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan IDI.

Nomor Pokok Anggota ( NPA ) hanya dikeluarkan oleh PB IDI, berlaku di seluruh Indonesia, seumur hidup, kecuali apabila diberhentikan sebagai anggota.
NPA tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban memiliki KTA yang dikeluarkan oleh Cabang dan hanya berlaku di wilayah Cabang.
KTA diterbitkan oleh PB IDI, penomoran KTA diberi:
- NPA
- No kode cabang
- No register cabang
- Tahun registrasi di cabang tersebut.

Setiap 3 tahun harus dilakukan her registrasi oleh cabang, termasuk pencatatan jika ada perubahan perubahan, misalnya tempat tinggal, gelar, spesialisasi, dll

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Thu Jun 03, 2010 5:48 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Fri Mar 12, 2010 9:03 pm

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN IKATAN DOKTER INDONESIA ( MKEK IDI )
MKEKIDI adalah salah satu badan kelengkapan IDI yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran. MKEKIDI adalah badan otonom anggota Dewan Pertimbangan yang sekurang kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota. Masa jabatannya sama dengan masa jabatan PB IDI, dibentuk pada tingkat Pusat dan tingkat Wilayah. Di tingkat Cabang harus dengan keputusan khusus PB IDI.

Kekuasaan, wewenang dan kewajiban:
1. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran.
2. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.
3. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pertimbangan, dalam hubungan dengan masalah etik kedokteran di Indonesia.
4. Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik Pemerintah maupun organisasi profesi lai dengan sepengetahuan Dewan Pertimbangan.
5. Bertanggung jawab kepada Muktamar / rapat Pembentukan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pertimbangan.

Tata cara pengelolaan:
1. Ketua MKEK dipilih dalam Muktamar / Rapat Pembentukan Pengurus Wilayah / Rapat Anggota Cabang.
2. Pengurus MKEK adalah anggota biasa.
3. MKEK segera menjalankan tugas tugasnya setelah selesainya Muktamar / Rapat Pembentukan Pengurus Wilayah / Rapat Anggota Cabang.
4. MKEK dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan.
5. MKEK mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang dibutuhkan yang ditentukan sendiri oleh MKEK atas saran dan sepengetahuan Dewan Pertimbangan.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Sun Mar 14, 2010 9:11 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Fri Mar 12, 2010 9:05 pm

MAJELIS PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA ( MP2A )
MP2A ialah badan kelengkapan IDI yang dibentuk untuk menjalankan tugas bimbingan dalam bidang hukum kesehatan dan pembelaan anggota dalam masalah yang timbul dalam melaksanakan profesi seperti dalam pelaksanaan praktik kedokteran di lingkungan kerjanya maupun dalam lingkungan organisasi dan pendidikan. Dibentuk pada tingkat Pusat dan Wilayah. MP2A sedapat mungkin mempunyai seorang atau beberapa orang anggota ahli hukum. MP2A adalah badan otonom yang di koordinasikan oleh Dewan Pertimbangan dan diwakili oleh Ketuanya dalam Dewan Pertimbangan.

Kekuasaan, wewenang dan kewajiban:
1. Melakukan pembinaan dalam kesadaran Hukum Kesehatan. Termasuk memperjuangkan agar Hukum Kesehatan masuk kedalam kurikulum FK.
2. Membela anggota dalam menjalankan profesinya, baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administratif atau organisatoris, baik diminta maupun tidak.
3. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar pendapat dan saran dari Badan Kelengkapan Organisasi IDI yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu.
4. MP2A bertanggung jawab pada Muktamar melalui Dewan Pertimbangan.

Materi pembinaan yang diberikan dalam penyuluhan Hukum Kesehatan adalah agar dokter dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan UU No 23 tahun 1992 dan peraturan kesehatan lainnya, khususnya yang menyangkut:
1. Otonomi pasien, penentuan nasib sendiri, Informed Consent.
2. Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran.
3. Euthanasia, transplantasi organ dan bayi tabung.
4. Keterangan medis.

MP2A hadir dalam semua sidang MKEK untuk menyampaikan pembelaan kecuali kalau ter-adu menolaknya atau kalau ter-adu bukan anggota IDI.
MP2A tidak dapat membela anggota IDI dalam sidang pengadilan negeri, tetapi hanya dapat memberikan konsultasi hukum kepada tergugat dan dapat mengajukan nama pengacara yang memahami Hukum Kesehatan dan dunia kedokteran.

Tata cara pengelolaan:
1. Ketua MP2A dipilih oleh Muktamar.
2. Yang dapat dipilih sebagai anggota MP2A adalah anggota biasa IDI.
3. MP2A dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam kepengurusannya.
4. MP2A terdiri dari sekurang kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan sekurang kurangnya seorang anggota.
5. MP2A segera menjalankan tugas tugasnya setelah selesai Muktamar.
6. Masa jabatan MP2A sama dengan masa jabatan PB.
7. MP2A dapat mengadakan pertemuan dengan pihak pihak lain yang dianggap perlu.
8. Hal hal lain yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Sun Mar 14, 2010 9:30 pm; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Fri Mar 12, 2010 9:06 pm

PENGURUS BESAR IDI ( PB IDI )
PB IDI adalah Badan Eksekutif tertinggi IDI.
Masa jabatan PB IDI adalah 3 tahun, dan seorang anggota IDI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum maksimal 2x masa kepengurusan.
Ketua Terpilih dalam suatu Muktamar, duduk sebagai Wakil Ketua Umum dalam periode setelah Muktamar tersebut.
Dalam periode berikutnya baru ia dikukuhkan menjadi Ketua Umum.
Apabila Ketua Terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya, maka jabatan Ketua Terpilih dikosongkan dan Muktamar berikutnya memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.

PB IDI sekurang kurangnya terdiri dari:
1. Seorang Ketua Umum.
2. Seorang Wakil Ketua Umum.
3. Seorang Sekretaris Jenderal.
4. Seorang Bendahara Umum.
5. Beberapa orang Ketua Departemen.
6. Perlu dibantu seorang Sekretaris Eksekutif dan staf yang diperlukan.

Kekuasaan dan wewenang:
1. Melaksanakan isi AD / ART dan semua keputusan yang telah ditetapkan Muktamar.
2. Mengumumkan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan Muktamar, dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada Muktamar berikutnya.
3. Membina hubungan yang baik dengan semua aparat yang ada, Pemerintah maupun swasta, di dalam ataupun diluar negeri, khususnya dengan aparat yang berhubungan dengan dunia kedokteran dan kesehatan.
4. Bertanggung jawab terhadap Muktamar.

Tata cara pengelolaan:
1. Ketua Umum yang dikukuhkan oleh Muktamar, yang dalam periode kepengurusan yang bersangkutan berkedudukan sebagai WakilKetua Umum, mengumumkan susunan kepengurusannya di depan Muktamar yang sedang diadakan.
2. PB menjalankan tugasnya segera setelah dilakukan serah terima dengan PB Demisioner.
3. Serah terima kepengurusan harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah selesai Muktamar.
4. Untuk menyelenggarakan kegiatannya PB harus mengadakan rapat rapat berupa Muker, Rapat Pleno Diperluas, Rapat Pleno Terbatas serta Rapat Pengurus Harian Tetap.
5. Ketentuan tentang Muker ( Musyawarah Kerja ) diatur dalam pasal tersendiri.
6. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh PB, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Badan Kelengkapan, Pengurus Badan Khusus, Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus IDI Cabang, dimana rapat tersebut diadakan sekurang kurangnya 2x dalam satu periode kepengurusan.
7. Rapat Pleno dihadiri oleh segenap anggota PB IDI, dan diadakan 1x dalam 3 bulan.
8. Rapat Pleno Terbatas dihadiri oleh segenap anggota PB IDI kecuali Ketua Departemen dan diadakan sekurang kurangnya sekali dalam sebulan.
9. Rapat Pengurus Harian dihadiri sekurang kurangnya oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan diadakan setiap kali diperlukan.
10. Hal hal yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Sun Mar 14, 2010 8:03 pm; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Fri Mar 12, 2010 9:09 pm

TATA LAKSANA TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI DI LINGKUNGAN KEDOKTERAN
Gelar dan Sebutan Profesi telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK No. 036 / U / 1993.
Untuk ketertiban penggunaan sebutan dan gelar tersebut bagi kalangan Dokter dan Dokter Spesialis, dipandang perlu diterapkan pembakuan penggunaannya.

Untuk itu PB IDI telah menerbitkan SK No. 293 / PB / A.4 /09 / 1997 tentang Penggunaan Gelar dan Sebutan Profesi di lingkungan profesi kedokteran di Indonesia, sebagai berikut:
GELAR
1. S.Ked adalah Sarjana Kedokteran lulusan Pendidikan Akademik Fakultas Kedokteran. Ditulis dibelakang nama, contoh: Polan S.Ked.

2. Dr adalah Dokter lulusan Pendidikan Profesi ( S1 ) Fakultas Kedokteran, Ditulis dibelakang nama, contoh: Polan S.Ked.Dr ( jika dinginkan S.Ked dapat ditiadakan ). Atau sebagai sebutan panggilan dapat ditulis didepan nama, contoh: Dr. Polan S.Ked.

3. Pendidikan Profesional
Dokter Spesialis I
3.1. Sp.MK adalah Spesialis Mikrobiologi Klinik...................Gelar ditulis dibelakang nama, contoh: Dr. Polan S.Ked.Sp.MK atau Polan S.Ked.Dr.Sp.MK.
3.2. Sp.RM adalah Spesialis Rehabilitasi Medik.
3.3. Sp.A adalah Spesialis Ilmu Kesehatan Anak.
3.4. Sp.PD adalah Spesialis Penyakit Dalam.
3.5. Sp.BP adalah Spesialis Bedah Plastik.
3.6. Sp.OG adalah Spesialis Obstetri Ginekologi.
3.7. Sp.S adalah Spesialis Saraf.
3.8. Sp.KK adalah Spesialis Kulit dan Kelamin.
3.9. Sp.B adalah Spesialis Bedah.
3.10. Sp.Rad adalah Spesialis Radiologi.
3.11. Sp.JP adalah Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.
3.12. Sp.U adalah Spesiais Bedah Urolugi.
3.13. Sp.An adalah Spesialis Anestesiologi.
3.14. Sp.BS adalah Spesialis Bedah Saraf.
3.15. Sp.P adalah Spesialis Paru.
3.16. Sp.THT adalah Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorok.
3.17. Sp.PA adalah Spesialis Patologi Anatomi.
3.18. Sp.PK adalah Spesialis Patologi Klinik.
3.19. Sp.F adalah Spesialis Forensik.
3.20. Sp.J adalah Spesialis Jiwa.
3.21. Sp.BO adalah Spesialis Bedah Orthopaedi.
3.22. Sp.M adalah Spesialis Mata.
3.23. Sp.KO adalah Spesialis Kedokteran Olahraga.
3.24. Sp.FK adalah Spesialis Farmakologi Klinik.
3.25. Sp.KP adalah Spesialis Kedokteran Penerbangan.

Dokter Spesialis II
K adalah Konsultan, ditulis dibelakang nama setelah sebutan Profesional Dokter Spesialis I berupa singkatan K dalam kurung.
Contoh: Polan S.Ked.Dr.Sp.MK. (K) atau Dr. Polan S.Ked.Sp.MK.(K).

4. Penyesuaian oleh IDI
a. PBK adalah Pakar Biologi Kedokteran................Ditulis dibelakang nama berupa singkatan, contoh: Polan S.Ked.Dr.PBK
b. PFK adalah Pakar Fisika Kedokteran .................Hanya berlaku bagi mereka yang telah ditetapkan berdasarkan SK No 250/PB/A4/09/90 tgl 13 Sept 1990
c. PAK adalah Pakar Anatomi Kedokteran...............bagi pendidik di FK sebelum adanya pendidikan Pasca Sarjana ( Magister ).
d. PHK adalah Pakar Histologi Kedokteran.
e, PFK adalah Pakar Faal Kedokteran.
f. PKK adalah Pakar Kimia Kedokteran.
g. PFarK adalah Pakar Farmakologi Kedokteran.
h. PBKK adalah Pakar Bio Kimia Kedokteran.
i. PGK adalah Pakar Gizi.Kedokteran.
j. PPK adalah Pakar Parasitologi Kedokteran.
k. PMK adalah Pakar Mikrobiologi Kedokteran.
l. PPPAK adalah Pakar Patologi Anantomi Kedokteran.
m.PKM adalah Pakar Kesehatan Masyarakat.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Tue Mar 16, 2010 5:38 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Mar 14, 2010 8:47 pm

MAJELIS DOKTER SPESIALIS ( MDSp )
Majelis Dokter Spesialis adalah badan otonom, anggota Dewan Pertimbangan, yang terdiri dari wakil wakil Pengurus Pusat PDSp yang tergabung dalam IDI.
Masa jabatan Majelis Dokter Spesialis sama dengan masa jabatan Pengurus Besar. MDSp sekurang kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan anggota.

Kekuasaan dan wewenang:
1. Melalui Dewan Pertimbangan membantu Pemerintah dalam pengawasan, bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan pendidikan dokter spesialis, serta peningkatan mutu dokter spesialis.
2. Melalui Dewan Pwetimbangan memberikan saran dan usul, diminta atau tidak diminta kepada Pengurus IDI dalam hubungannya dengan masalah pendidikan dokter spesialis dan pembinaan dokter spesialis.
3. Di tingkat pusat, memberikan pengakuan dan mendaftar keahlian seorang dokter spesialis sesuai dengan prosedur.
4. Merupakan forum penyelesaian setiap persoalan yang timbul antara perhimpunan dokter spesialis.
5. Bertanggung jawab kepada Muktamar melalui Dewan Pertimbangan.

Tata cara pengelolaan:
1. Ketua MDSp dipilih dalam Sidang MDSp dan dikukuhkan dalam Muktamar.
2. Pengurus MDSp adalah anggota biasa yang telah menjadi anggota IDI dan anggota PDSp.
3. MDSp menjalankan tugas tugasnya segera setelah dikukuhkan.
4. MDSp dapat melakukan kegiatan atas usul sendiri atau atas saran serta permintaan.
5. MDSp mengadakan pertemuan berkala sesama Pengurus ataupun dengan pihak pihak lain yang dibutuhkan sendiri oleh MDSp.
6. Hal hal lain yang belum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini, diatur dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Sumber: Buku Kompendium Tata Cara Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Mon Mar 15, 2010 12:11 pm; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Mar 14, 2010 8:54 pm

DEWAN PERTIMBANGAN
Adalah dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah Etik, Hukum, Keahlian dan Profesi pada PB dan anggota. Dewan Pertimbangan bersifat otonom.
Dewan Pertimbangan mengkoordinasikan MKEK, MP2A dan MDSp. Dewan Pertimbangan dibentuk pada tingkat Pusat dan Wilayah.

Kekuasaan dan wewenang:
1. Memberi pertimbangan, nasehat dan bimbingan, diminta atau tidak diminta kepada Pengurus dan anggota.
2. Membina pengembangan profesi kedokteran dalam arti yang seluas luasnya.

Tata cara pengelolaan:
1. Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Muktamar pada tingkat Pusat dan oleh rapat pembentukan Wilayah pada tingkat Wilayah.
2.Tata cara pengelolaan Dewan Pertimbangan diatur dalam ketentuan sendiri.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Mar 14, 2010 8:55 pm

MUKTAMAR
Muktamar merupakan Badan Legislatif tertinggi IDI dan merupakan musyawarah utusan Cabang Cabang IDI.
Muktamar diadakan sekali dalam 3 tahun.

Kekuasaan dan wewenang:
1. Menetapkan AD / ART, pedoman pedoman pokok serta garis garis haluan dan program IDI.
2. Menilai pertanggung jawaban PB IDI dan Dewan Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan oleh Muktamar sebelumnya.
3. Memilih Ketua PB terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua MKEK, Ketua MP2A dan mengukuhkan Ketua MDSp.
4. Apabila Ketua Terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum, maka Muktamar juga memilih Ketua Umum yang baru.
5, Mengukuhkan Badan Badan Kelengkapan IDI yang baru.

Muktamar diselenggarakan oleh PB bersama Panitia Pelaksana Muktamar yang dibentuk oleh PB. Panitia ini bertanggung jawab atas segi tehnis penyelenggaraan Muktamar. Panitia Pengarah mengarahkan materi pembahasan dalam sidang sidang Muktamar gan diajukan kepada Muktamar untuk pengesahannya. Muktamar dihadiri oleh utusan Cabang, PB, Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat PDSp, Pengurus Pusat PDSm, Pengurus Wilayah, Peninjau, Undangan PB IDI. Peninjau adalah peserta diluar peserta yang memiliki mandat gan jumlahnya ditetapkan oleh Panitia. Utusan Cabang harus membawa mandat dan jumlahnya maksimal 3 orang. Mandat juga diperlukan untuk peserta dari PB, PDSp. PDSm dan Pengurus Wilayah.
Untuk ketertiban Muktamar, disusun Tata Tertib Muktamar yang disahkan oleh Muktamar. Acara Muktamar mencakup acara organisasi dan acara ilmiah.

Muktamar sah apabila lebih dari setengah jumlah Cabang mengirimkan utusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum. Bila persyaratan tersebut tudak dipenuhi maka Muktamar diundur paling lama dalam 1x24 jam setelah itu, Muktamar dianggap sah dengan utusan Cabang yang hadir.
Muktamar dipimpin oleh seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris Muktamar yang dipilih oleh peserta dalam sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu. Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan tata tertib Muktamar, Acara Muktamar dan sidang pemilihan Pimpinan Muktamar, dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Muktamar. Diluar sidang organisasi, Muktamar dapat menyelenggarakan sidang sidang ilmiah.

Utusan Cabang dengan mandat resmi mrmpunyai hak bicara dan hak suara. Utusan PB, PDSp, PDSm, PW dengan mandat resmi mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Peninjau mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. Pemilihan Ketua Terpilih dilakukan secara bebas dan rahasia oleh peserta yang mempunyai hak suara.

Keputusan Muktamar dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, sidang sidang organisasi menghasilkan:
a. Keputusan tentang pencapaian kuorum.
b. Keputusan tentang tata tertib dan Acara Muktamar.
c. Keputusan tentang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Muktamar.
d. Ketetapan tentang hasil hasil Komisi.
e. Ketetapan tentang pengesahan Pertanggung jawaban PB.
f. Ketetapan tentang pengukuhan Ketua Umum PB.
g. Ketetapan tentang Ketua Terpilih / Wakil Ketua Umum PB.
h. Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua MKEK, Ketua MP2A dan pengukuhan Ketua MDSp.
i. Berita Acara Serah Terima Ketua Umum PB IDI.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Mon Mar 15, 2010 11:48 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Mar 14, 2010 8:58 pm

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ( PDSp )
PDSp adalah organisasi yang menghimpun dokter anggota IDI lulusan program pendidikan dokter strata dua dengan keahlian yang sama.
Prorgram pendidikan dokter strata dua adalah program pendidikan dalam salah satu percabangan ilmu kedokteran yang telah memiliki kurikulum pendidikan, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan khusus serta mendapatkan pengakuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pembentukan PDSp hanya dilakukan jika telah memiliki calon anggota, yakni lulusan program pendidikan dokter strata dua sekurang kurangnya sebanyak 15 orang. Pembentukan tersebut dilaksanakan melalui musyawarah calon anggota. AD / ART harus berlandaskan AD / ART IDI.
Hal hal yang menyangkut status, kekuasaan dan wewenang serta tata cara pengelolaan PDSp adalah seperti yang tercantum dalam ART IDI pasal 17.

PDSp adalah Badan Kelengkapan IDI dalam menjalankan tugas IDI dalam mempertahankan kemampuan profesional dokter spesialis dan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan ilmiah IDI. Masa jabatan Ketua PDSp sama dengan masa jabatan PB IDI.
Keta Pengurus Pusat PDSp adalah anggota pleno PB IDI.
Untuk Wilayah yang ada PDSp, diusulkan agar perwakilan PDSp diikutsertakan dalam kepengurusan IDI Wilayah.
Cabang PDSp hanya dibenarkan di tingkat Propinsi. Untuk Daerah Tingkat II yang jumlah spesialisnya banyak, dan memenuhi syarat untuk pembentukan cabang, maka diperbolehkan untuk membentuk PDSp, yang pengaturannya diserahkan kepada Pengurus Pusat PDSp yang bersangkutan.

Kekuasaan dan wewenang:
1. Masing masing PDSp melakukan kegiatan profesional dan fungsi ilmiah IDI sesuai dengan keahliannya masing masing.
2. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta kepada PB dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan profesional dan fungsi ilmiah IDI.
3. Memberikan pernyataan persetujuan kepada dokter spesialis yang akan menjadi anggota IDI.

Tata cara pengelolaan:
1. Susunan Pengurus Pusat PDSp dikukuhkan oleh PB IDI.
2. Pengukuhan PDSp yang baru dilakukan oleh Muktamar atas usul MDSp melalui Dewan Pertimbangan.
3. Permohonan pengukuhan tersebut telah diajukan oleh Pengurus Pusat PDSp kepada PB IDI sebelum Muktamar.
4. AD / ART maing masing PDSp harus berlandaskan AD / ART IDI.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI


Last edited by gitahafas on Mon Mar 15, 2010 6:32 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia   Sun Mar 14, 2010 8:58 pm

PERHIMPUNAN DOKTER SEMINAT ( PDSm )
PDSm merupakan himpunan dari dokter dokter anggota IDI dengan minat yang sama untuk lapangan ilmu krdokteran tertentu, bersifat mutidisipliner dan tidak berpredikat ahli. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran di Indonesia, maka jumlah dan jenis PDSm akan berkembang pula, yang demi kesatuan derap dan langkahnya perlu mendapatkan pengaturan dalam hal pembentukan dan pengakuannya melalui Surat Keputusan PB IDI.

Tujuan pembentukan PDSm adalah untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan tentang bidang ilmu kedokteran tersebut demi kemajuan ilmu kedokteran dan peningkatan pelayanan kesehatan. PDSm tidak dibentuk untuk hal hal yang diluar dari pendalaman dan pengembangan ilmu yang diamati.
Pembentukan PDSm hanya dilakukan jika:
1. Lapangan ilmu kedokteran tertentu yang ingin ditangani memang menyangkut bidang yang multidisipliner dalam ilmu kedokteran.
2. Didukung oleh sekurang kurangnya 3 bidang percabangan ilmu kedokteran yang telah dikenal dan atau oleh sekurang kurangnya 50 orang anggota IDI sebagai calon anggota.

Pembentukan PDSm dilakukan melalui musyawarah para calon anggota yang dihadiri oleh wakil PB IDI.
Pedoman pembentukan dan ketentuan ketentuan pokok organisasi adalah AD / ART IDI, sedangkan tata laksana organisasi disusun dalam suatu ART.
Hasil musyawarah yang telah dilaksanakan disampaikan kepada PB IDI untuk dimintakan pengukuhannya.

PDSm adalah salah satu dari Badan Kelengkapan IDI. Dikoordinasikan oleh Ketua Umum atau Ketua Departemen Organisasi.
Untuk Wilayah yang ada PDSm diusulkan agar perwakilan PDSm diikutsertakan dalam kepengurusan IDI Wilayah.
Cabang PDSm hanya dibenarkan di tingkat Propinsi.

Kekuasaan dan wewenang:
1. PDSm melakukan kegiatan dan fungsi ilmiah IDI sesuai dengan minat masing masing dalam ilmu kedokteran.
2. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta kepada PB dalam hubungannya dengan kegiatan fungsi ilmiah IDI.

Tata cara pengelolaan:
1. Susunan Pengurus PDSm ditentukan oleh masing masing PDSm melalui tingkat nasionalnya.
2, Pengukuhan PDSm oleh Muktamar.
3, Permohonan pengukuhan tersebut telah diajukan okeh Pengurus Pusat PDSm kepada PB sebelum Muktamar.
4. AD PDSm harus berlandaskan AD IDI. Hal hal khusus yang berlaku untuk masing masing PDSm diatur dalam ART PDSm sepanjang tidak bertentangan dengan ART IDI.
5. Hal hal yang velum tercantum dalam tata cara pengelolaan ini, diatur dalam tata cara tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan ini.

Sumber: Buku Kompendium Tata Laksana Organisasi IDI
Back to top Go down
 
Selintas Tentang Ikatan Dokter Indonesia
View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 3Go to page : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Dalil aqli dan naqli tentang HARAMnya babi
» (khusus Muslim dan Muslimah) "Dimana sebenarnya kekurangan/kelemahan Umat Islam?"
» penjelasan tentang miqat haji
» apa tanggapan Muslimin tentang FPI?
» nubuat tentang nabi isa di akhir zaman menurut Qur'an dan hadits

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: KESEHATAN dan ILMU KEDOKTERAN :: PERATURAN dan PERIJINAN-
Jump to: