Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter

View previous topic View next topic Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon Jun 21, 2010 5:06 am

MENCARI BENTUK IDEAL RS PENDIDIKAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia
Puluhan tahun dijadikan tempat belajar ribuan dokter, ternyata kondisi rumah sakit pendidikan di Indonesia menyimpan sejumlah persoalan. Bila tak segera dijinakkan, takutnya menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sepanjang bulan Februari hingga Maret lalu, banyak rumah sakit di Tanah Air yang "ditinggalkan" direkturnya. Usut punya usut, para petinggi rumah sakit ini diketahui mengadakan pertemuan "gerilya" di beberapa kota. Dimulai dari Banjarmasin, Medan, hingga Cisarua. Agenda apakah yang tengah mereka susun?

Ternyata, persoalan gawat yang tengah mereka pecahkan masih belum bergeser jauh dari dunia bernama rumah sakit. Lantas apa urgensinya, mengingat rumah sakit di Indonesia dari dulu memang masih menyimpan banyak persoalan? Benar, tetapi yang menjadi sorotan kali ini adalah mengenai Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini bisa dikatakan maju dengan pesat dalam upaya mengantisipasi globalisasi. Sayangnya, bentuk ideal rumah sakit pendidikan yang merupakan tulang punggung pendidikan dokter umum (S1), dokter spesialis (SpI), dan dokter spesialis konsultan (SpII), belum bisa tercapai. Banyak persoalan melilit rumah sakit pendidikan dan perlu segera dibenahi. Salah satunya pengembangan kuantitas dan kualitas SDM-nya.

"Tidak jarang terdapat benturan-benturan kebijaksanaan dan kepentingan akibat beragamnya status kepegawaian di antara dokter pendidik, pembimbing, dan penguji," jelas Dr. Satya Budhy SpA(K), Ketua Komite Medik RSU Dr. Saiful Anwar, Malang. Hal itu dibenarkan Dr. Sutoto Mkes, Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (IRSPI). Saat ini tenaga pendidik (dosen) yang berperan aktif dalam proses pendidikan berasal dari Depdiknas, dalam hal ini Fakultas Kedokteran, dan dari Departemen Kesehatan (rumah sakit). Ada perbedaan perlakukan terhadap dua "jenis" dosen ini terutama dalam hal usia pensiun dan jenjang akademik. Dosen yang berasal dari Diknas pensiun di usia 65 dan bisa mencapai jenjang profesor. Sedangkan yang berasal dari Depkes sudah harus pensiun di usia 60 tahun dan tidak bisa mencapai jenjang profesor.

Perbedaan perlakuan ini dikhawatirkan akan menciptakan situasi krisis tenaga dosen karena sejak beberapa tahun lalu ada kebijakan zero growth dari pemerintah dalam pengangkatan pegawai, termasuk tenaga dokter, dokter gigi, dan apoteker. Menurut Satya, saat ini hampir semua rumah sakit pendidikan mengalami situasi krisis tenaga pendidik karena sebagian besar dosen baik dari Diknas maupun Depkes akan memasuki usia pensiun. "Salah satu solusi dalam waktu singkat adalah kemungkinan penundaan batas usia pensiun bagi para dosen dari Depkes (non Diknas) dari 60 menjadi 65 tahun," ujar Satya. Krisis dosen akan berefek pada krisis dokter yang dihasilkan. Krisis dokter akan berimbas pada segi pelayanan.
Kirim Dosen

Persoalan SDM hanya salah satu dari setumpuk masalah lain yang dihadapi rumah sakit pendidikan. Seperti namanya, rumah sakit pendidikan sedikitnya memiliki empat fungsi, yakni sebagai pusat layanan kesehatan rujukan, sekaligus menjadi tempat pendidikan, penelitian, dan sebagai tempat penapisan teknologi kedokteran. Maka tak heran, rumah sakit pendidikan seharusnya memang lebih unggul dibandingkan rumah sakit lain non pendidikan. Gambaran ini akan terpenuhi bila kita melihat sosok rumah sakit gede seperti RSCM, RS Dr Soteomo, RS Dr. Sardjito, atau RS Harapan Kita yang tak hanya besar, namun dipenuhi pakar kedokteran dari berbagai spesialis dan sub spesialis. Dan tak diragukan lagi telah ribuan dokter berkualitas lahir dari rumah sakit-rumah sakit ini.

Namun penelitian terhadap rumah sakit pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan, tahun 2003, sedikit memberikan gambaran yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 Fakultas Kedokteran Negeri dan 19 Fakultas Kedokteran Swasta. Respon ratenya hampir 100 persen, hanya satu FK swasta yang tidak menjawab yakni FK Universitas Pelita Harapan yang saat itu baru berumur satu tahun, jadi relatif masih baru.

Hasil penelitian, seperti disampaikan Ditjen Yan Medik Dr. Farid W. Husein, menunjukkan ada beberapa masalah di rumah sakit pendidikan yang potensial menimbulkan masalah hukum. Antara lain, jumlah ko-as yang terlalu banyak di satu rumah sakit pendidikan sementara rasio dosen dan mahasiswa belum ada pola yang baku. Selain itu sebagian besar FK tidak menempatkan dosen khusus di rumah sakit pendidikan. FK lebih mengandalkan dokter di rumah sakit stempat untuk menjadi tenaga pengajar.

Kasus ini sudah dialami oleh "pendatang baru" rumah sakit pendidikan, yakni Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS). Sejak diresmikan oleh Menkes sebagai rumah sakit pendidikan pada 15 Februari 2006, hingga kini kegiatan "belajar mengajar" di rumah sakit flu burung ini belum maksimal. Konon, sebagian besar tenaga dokter di RSPI-SS yang memang dari sononya tidak dipersiapkan menjadi tenaga pengajar, mengalami kebingungan ketika tiba-tiba harus mengajar.

Apakah ada kewajiban FK mengirim dosen khusus di rumah sakit pendidikan? Menurut Farid, hubungan kerjasama antara FK dengan rumah sakit pendidikan diatur dengan Memorandum of Understanding (MoU). "Tidak ada model lain di luar MoU," tegas Farid. Jadi tentang pengiriman dosen oleh FK ke rumah sakit pendidikan tentunya diatur dalam MoU yang dibuat. Namun menurut Sutoto, FK memang tidak berkewajiban mengirim dosen ke rumah sakit pendidikan. "Jadi yang ngajar ya dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit. Selama ini sebagian besar pengajar justru dari rumah sakit," ujar Direktur RS Kanker Dharmais ini.

Sejak awal, tambah mantan Direktur RS Fatmawati ini, sebuah rumah sakit yang didesain menjadi rumah sakit pendidikan, maka otomatis dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut harus siap mengajar. RSPI-SS sendiri, menurut direkturnya Dr Santoso Suroso SpA(K), sudah menadatangani MoU dengan FKUI. "Namun hingga kini pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Santoso tanpa bermaksud menyudutkan FKUI. Ia maklum, sebagai rumah sakit pendidikan yang masih baru, wajar jika proses belajar mengajar belum sempurna.
Masih Kurang

Apa kriteria rumah sakit bisa menjadi rumah sakit pendidikan? Depkes sudah mengeluarkan kriteria atau syarat rumah sakit pendidikan utama. Salah satu syarat menjadi RS pendidikan utama adalah telah terakreditasi pada 12 pelayanan plus. Kalaupun syarat menjadi RS Pendidikan Utama tidak terpenuhi maka bisa menjadi RS pendidikan jejaring/ afiliasi yakni rumah sakit yang sebagian divisinya (SMF) melaksanakan dan atau digunakan untuk proses pembelajaran tanaga medis. Untuk kriteria ini syaratnya lebih ringan, yakni terakreditasi minimal 5 standar pelayanan.

Persyaratan yang berat tersebut nampaknya membuat banyak rumah sakit yang seharusnya belum layak menjadi rumah sakit pendidikan, akhirnya dipaksa mendidik calon-calon dokter. Dan rumah sakit pendidikan "ilegal" ini, jumlahnya jauh melebihi rumah sakit pendidikan yang resmi. Saat ini, menurut Sutoto, tak kurang 100 rumah sakit di seluruh Indonesia dijadikan tempat belajar. Namun yang masuk anggota IRSPI, yakni yang sudah terakreditasi dan memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit pendidikan hanya 31 rumah sakit. Berarti "rumah sakit pendidikan" di luar IRSPI jumlahnya mencapai hampir 70 rumah sakit.

Adanya rumah sakit yang sebenarnya belum layak dijadikan rumah sakit pendidikan tapi dijadikan tempat belajar calon dokter, diakui Sutoto, mencerminkan kekurangan jumlah rumah sakit pendidikan. "Sekarang memang belum ada teguran atau sanksi, dan itu bukan tanggungjawab IRSPI. Tapi kita ingin berkontribusi agar mereka mau memenuhi syarat dan mendapat sertifikasi. Nanti kalau sudah mendapat sertifikat bisa menjadi anggota IRSPI. Kita sedang menawarkan kepada mereka," ujar Sutoto. Sebab, tambahnya, bila peraturan tentang perumahsakitan dan Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit pendidikan sudah disahkan, semua harus sudah tertata. "Sekarang PP-nya memang belum ada, jadi peraturannya masih mana suka," kata Sutoto lagi.

Nampaknya demam standarisasi pun menjangkiti rumah sakit pendidikan. "Mau tidak mau sekarang kita harus berani memulai. Kita terus melakukan perbaikan karena ini tuntutan internasional. Saya kira kalau tidak ada tuntutan internasional kita juga tidak bergerak. Ini kan supaya kita diakui standarnya sama dengan standar internasional. Kita ingin seperti negara-negara maju," harap Sutoto. (ana)


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 9:57 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Thu Jun 24, 2010 9:20 am

UBAH KURIKULUM TAMBAH INVESTASI
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat menelan investasi awal yang tinggi. Dibutuhkan kreativitas dalam mencari sumber dana. Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi tentang paradigma baru pendidikan kedokteran di Indonesia, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang tertuang dalam SK No. 138/D/T/2004 membuat penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia ‘sibuk’ mempersiapkan implementasi kurikulum yang lebih menekankan kompetensi dalam menghasilkan output di bidang ahli medis.

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dilaksanakan dengan menggunakan metode SPICES, yaitu Student Centre, Problem Based Learning, Integrated, Community Based, Early Clinical Exposure, dan Structured. Dengan kurikulum ini, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif belajar, mempelajari ilmu kedokteran berbasiskan problem kesehatan yang ada, dan metode yang terintegrasi antara satu mata kuliah dan mata kuliah lain, yang pada kurikulum sebelumnya dilakukan secara terpisah. Mahasiswa juga diprioritaskan mempelajari penyakit-penyakit yang ada di masyarakat secara lebih dalam dan secara dini dikenalkan dengan suasana klinik. Para calon ahli medis diharapkan dapat lebih berkomunikasi dengan pasien dan mengembangkan empati.

Implementasi KBK membawa berbagai konsekuensi, yang salah satunya adalah soal biaya. “Dengan sistem KBK, akan lebih dibutuhkan banyak ruangan untuk kegiatan diskusi kelompok,” ujar Dr. Satya Juwana, Sp.KJ (K) dekan FK Atmajaya. Akan dibuat kelompok-kelompok diskusi yang terdiri dari 8 hingga 10 orang mahasiswa tiap kelomoknya. Universitas Atmajaya, yang mulai menerapkan KBK tahun ajaran 2006 ini, telah merenovasi sebagian bangunan lama untuk memenuhi kebutuhan ruangan. Namun untuk selanjutnya, Atmajaya berencana untuk membangun gedung baru. “Biaya yang dibutuhkan diperkirakan lebih dari 13 milyar,” ujar Satya.

Lulusan kedokteran yang diharapkan memiliki keterampilan medik tertentu, menuntut kebutuhan adanya laboratorium skill untuk melatih mahasiswa menerapkan ilmunya. Misalnya, untuk mengambil darah pasien atau memasang infus, maka diperlukan manekin atau boneka untuk simulasi. Selain itu, laboratorium komputer akan lebih dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar mahasiswa. “Kami juga mengadakan pelatihan bagi para dosen dan staf pengajar dalam implementasi KBK ini,” ujar Satya. Staf pengajar akan lebih berperan sebagai fasilitator dalam memandu mahasiswa yang mencari ilmu secara lebih aktif.

Satya mengungkapkan untuk mempersiapkan KBK, lembaganya telah mengeluarkan investasi lebih dari Rp 5 milyar. Ia mengelak jika dikatakan bahwa pihaknya menarik dana lebih dari mahasiswa terkait dengan persiapan investasi sistem ini. Kenaikan dana sumbangan pendidikan yang dibebankan pada mahsiswa baru, menurutnya, hanya menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dr. Menaldi Rasmin Sp.P (K) FCCP, dekan FKUI mengakui berbagai persiapan untuk pelaksanaan KBK membutuhkan biaya besar. Persiapan dan pendanaan, menurutnya satu kendala bagi penyelenggara pendidikan kedokteran dalam menjalankan KBK. Modul dan materi ajar mengalami perubahan, dan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah. “Kini materi ajar harus lebih siap, demikian juga dengan materi pendukung,” ujar Menaldi. Dengan sistem yang menekankan kemampuan daya jelajah mahasiswa untuk mencari literatur ilmu kedokteran lewat internet, textbook, dan jurnal membuat FKUI menyadari pentingnya perpustakaan dan laboratorium komputer. “Perpustakaan kami buka selama 24 jam,” ujar Menaldi.

Untuk tahap awal persiapan KBK, FKUI telah menggelontorkan dana tak kurang dari 5 milyar. “Biaya tersebut kami usahakan ditekan hanya di bawah 10 milyar,” ujar Menaldi. FKUI pernah mencoba melakukan kurikulum berbasis kompetensi tahun 1995, namun menghentikannnya karena belum siap. “Kegagalan tersebut karena tahapan sosialisasi yang kurang,” ujar Menaldi. Untuk kali ini, persiapan secara intensif dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2005 hanya untuk sosialisasi . Tahap sosialisasi telah dilaksanakan pada kelompok mahasiswa, staf pengajar di Departemen, para Kodik S-1, forum Rapat Pimpinan Lengkap, Dewan Guru Besar FKUI dan di hadapan Senat Akademik FKUI.

Dengan terlaksananya kurikulum ini, tugas dosen dan staf pengajar, menurut Menaldi, akan menjadi lebih berat. “Ilmu kedokteran adalah ilmu yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Staf pengajar setiap harinya menghadapi ratusan mahasiswa yang menambah ilmunya dengan kecepatan masing-masing yang berbeda-beda,” ujarnya. “Dosen tidak lagi tahu segalanya, tapi dia harus menjaga agar proses belajar mengajar tidak keluar dari topik yang sedang dipelajari.” Pengajar juga akan menjalani dua macam kriteria evalusi, yaitu oleh penanggung jawab akademik dan evalusi oleh mahasiswa. “Mampukah dosen membuat suasana belajar yang atraktif?” ujar Menaldi.

Mahasiswa juga bukan lagi dinilai hanya berdasar angka ujian dan praktikum, tetapi juga dilihat dari proses belajar yang dilakukan. Pada tahun-tahun awal mahasiswa kedokteran akan dituntut untuk memiliki ilmu biomedik yang kuat, tapi telah memiliki ilmu klinik. Tahun-tahun selanjutnya, mahasiswa diharapkan akan menguasai ilmu-ilmu klinik, dan biomedik menjadi dasar dari pemikirannya.

Lulusan Kedokteran yang distandarkan
Dr. Titi Savitri P., MA, M,Med.Ed, PhD, Ketua Sub Pokja Pendidikan Dokter Divisi Standar Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengatakan dengan KBK, output lulusan kedokteran Indonesia akan memiliki standar. “Output lulusan kedokteran kini akan memiliki standar yang dirumuskan secara nasional. Pada akhirnya lulusan fakultas kedokteran dari universitas manapun di Indonesia, outputnya akan setara atau terstandar,” katanya. KBK, sangat berbeda dengan KIPDI 2, yang menekankan pada aspek kognitif. “Sekarang skill yang harus dimiliki dokter akan lebih dirinci. Ada daftar keterampilan yang harus dikuasai, daftar penyakit, dan daftar masalah. Semua sudah dirancang sejak awal,” ujar Titi.

Lebih lanjut Titi yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran FK Universitas Gadjah Mada mengatakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dimulai dengan memformulasikan apa yang disebut kompetensi dan merumuskan bagaimana lulusan kedokteran yang akan dihasilkan. Dalam kurikulum nasional, dijabarkan 7 kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan kedokteran yaitu keterampilan komunikasi efektif, keterampilan klinik dasar, keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga, keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga maupun masyarakat, keterampilan dalam memanfaatkan dan menilai secara kritis teknologi informasi, mawas diri dan pengembangan diri dengan belajar sepanjang hayat, dan kompeten dalam etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik.

Lulusan kedokteran diharapkan memiliki kompetensi pendukung yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. FKUI misalnya, diharapkan mencapai kompetensi pendukung dalam bidang riset, pengelolaan kegawat-daruratan kedokteran dan kesehatan, dan manajemen pelayanan kesehatan. Sedangkan FK Atmajaya menekankan pada bidang enterpreneurship, paliative care, dan pengobatan adiksi.

Titi mengakui bahwa fasilitas dapat menjadi hambatan dalam penerapan KBK. “Tapi tidak perlu kecil hati dengan keterbatasan,” ujar Titi. Cara-cara tertentu bisa dilakukan, misalnya untuk praktek pemasangan infus, jika manekin belum terjangkau, bisa praktek antar mahasiswa. Cara lain, melakukan inovasi dengan mengembangkan alat-alat kedokteran biological engineering yang terjangkau tetapi mampu memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. “Atau, kita bisa pesan sebuah produk dari luar negeri, lalu kita coba buat sendiri,” ujar Titi. Sharing resources antar fakultas kedokteran juga dapat dimungkinkan untuk menjadi alternatif.

Dengan investasi awal yang bisa menelan biaya tinggi, fakultas kedokteran, ujar Titi, diharapkan lebih kreatif dalam mencari dana yang bisa bersumber dari luar negeri, hibah, donor, ataupun kerjasama dengan industri.


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 1:08 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 25, 2010 8:16 pm

BIAYA KEDOKTERAN: SEBUAH TANTANGAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester Biaya fakultas kedokteran yang cukup tinggi tidak ditampik oleh institusi yang berwenang dan penyelenggara pendidikan. Mendidik bibit-bibit bangsa untuk menguasai ilmu medis, perlu biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk memenuhi pendidikan yang memenuhi standar. Akibatnya biaya pendidikan yang tinggi pun tidak terelakkan.

“Pendidikan kedokteran memang mahal,” kata Dr. Satya Juwana, SpKJ (K) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. “Ilmu kedokteran berbeda dengan ilmu non eksakta yang yang tidak memerlukan bahan-bahan untuk praktik. Fakultas kedokteran bahkan memerlukan tambahan fasilitas seperti rumah sakit.” Dr. Menaldi Rasmin Sp.P(K) FCCP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Menyelenggarakan pendidikan kedokteran memang butuh biaya tinggi,” ujar dokter spesialis paru ini. “Dari survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester.”

Menaldi mengatakan, biaya sebesar itu tidak semua ditanggung mahasiswa. Sebagai perbandingan, setiap semesternya mahasiswa FKUI dikenakan biaya Rp 1,5 juta rupiah untuk membiayai pendidikan mereka. Dalam situs UI, Menaldi menyatakan FKUI secara ekonomi mengalami deficit anggaran sebesar Rp 22,8 milyar pertahun. Biaya operasional yang tinggi tidak tertutupi oleh pemasukan yang ada.

Ia menampik jika dikatakan dibukanya jalur khusus di FKUI seperti Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) yang mematok biaya sebesar Rp 250 juta dimaksudkan sebagai subsidi silang untuk mahasiswa program regular. Dalam perhitungannya, jika satu tahun unit cost adalah sebesar Rp 31 juta, maka unit cost mahasiswa dalam waktu lima tahun adalah sebesar Rp 155 juta. Padahal mahasiswa PPDD hanya berjumlah 40 orang, dibandingkan dengan mahasiswa program reguler yang berjumlah 150 orang. “Apakah dana yang dibayarkan oleh mahasiwa PPDD dapat meng-cover kebutuhan dana mahasiswa program reguler?” ujarnya.

Menurut Menaldi, pihak direktorat pendidikan tinggi pernah menanyakan kemungkinan apakah FKUI akan menaikkan biaya pokok pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya. Namun hingga saat ini, FKUI belum berencana menaikkan biaya semester dari mahasiswanya. “Jika SPP dinaikkan, menjadi persoalan berat, karena ditakutkan mahasiswa akan berorientasi pada materi. Itu menjadi pegangan kami. Kami berpedoman, biaya pendidikan kedokteran harus ada pada biaya dasar,” kata Menaldi.

Pada akhirnya, penyelenggara pendidikan harus mencari cara lain agar biaya pendidikan dapat dikontrol. Yang dapat dilakukan misalnya melakukan efisiensi di segala bidang dan penggunaan dana secara transparan dan accountable. “Kami juga menerapkan daily balance sheet sebagai kendali keuangan institusi,” ujar Menaldi. Rekening yang digunakan sekarang terkontrol dalam Rekening FKUI yang di muara akan terbagi untuk slot-slot yang ditentukan.Semua pengeluaran hanya akan terjadi bila masuk dalam Rencana Kegiatan-Anggaran Tahunan yang telah disahkan. Selain itu pendidikan spesialis berperan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan strata dokter, dan yang tidak ketinggalan adalah subsidi dari pengajar misalnya dalam bentuk buku-buku teks terbitan baru.

“FKUI juga tidak menutup kemungkinan diberinya keringanan biaya untuk maksimal 20 orang mahasiswa tidak mampu,” tambah Menaldi. Ia mengatakan, mempertahankan mutu lulusan kedokteran dengan budget yang tersedia merupakan sebuah tantangan bagi penyelenggara pendidikan. Ke depannya, FKUI akan mengembangkan kerjasama dalam bentuk riset dengan industri untuk mendapatkan dana ataupun program Pendidikan Dokter Berkelanjutan bekerjasama dengan institusi di luar negeri untuk pengembangan mutu pendidikan.

Pada akhirnya, Menaldi berharap mahasiswa FKUI dapat memetik ilmu sebanyak-banyaknya dan lulusan fakultas kedokteran tetap berorientasi pada kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. “Manfaatkanlah semua fasilitas, baik pengajar, sarana, dan prasarana agar ketika lulus menjadi seorang dokter yang tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Pendidikan yang tidak tertanggungkan
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. dr. H. M. Syamsulhadi, Sp.KJ juga mengakui bahwa biaya pendidikan saat ini lebih tinggi dibandingkan puluhan tahun lalu. Ia membandingkan ketika dirinya masih menuntut ilmu medis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada sekitar tahun 1964, ia hanya dikenakan uang masuk Rp 200. “Ketika itu pendidikan sebagian besar masih ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Syamsulhadi memaklumi jika kini pemerintah tidak mampu menanggung kebutuhan pendidikan seluruh rakyatnya. “Jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan untuk pendidikan makin tidak tertanggungkan oleh pemerintah,” ujar pria berpembawaan tenang ini. Meski UUD 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan nasional adalah sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun kenyataannya hal itu masih sulit dipenuhi. Pidato Presiden 16 Agustus lalu menyatakan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 adalah sebesar Rp 51,3 triliun. Jumlah itu, belum mencapai 20 persen dari alokasi anggaran pemerintah yang sebesar Rp 746.5 triliun.

Saat ini, UNS yang menerima 200 mahasiswa fakultas kedokteran setiap tahunnya, menetapkan biaya setiap semesternya adalah Rp 500 ribu dan uang SPP ketika masuk FK sebesar Rp 1,5 juta. Menurut Syamsulhadi, jumlah tersebut masih bisa dipenuhi oleh orang tua mahasiswa yang merupakan pegawai negeri golongan rendah. Tinggal pihak universitas mencari cara agar biaya pendidikan dapat ditekan. Ia mencontohkan, misalnya, untuk keperluan praktik, 1 cadaver jika idealnya digunakan oleh 6 mahasiswa, maka bisa digunakan untuk 20 mahasiswa. “Alokasi biaya tertinggi memang untuk kegiatan praktikum,” ujarnya.

UNS juga menerima 41 orang mahasiswa yang memenuhi kriteria akademik tertentu lewat jalur khusus dengan biaya yang lebih tinggi ketika memasuki fakultas kedokteran yaitu sebesar Rp 100 juta. “Ini sedikit berperan dalam penggunaan sistem subsidi silang,” kata Ketua Perhimpunan Kedokteran Jiwa seluruh Indonesia ini. Bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi tidak mampu, masih memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu medis. “Bagi mereka yang tidak mampu, dapat mengikuti ujian dengan menggunakan dana yang disebut Biaya Mengikuti Ujian dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Jika diterima masuk UNS, dapat meminta untuk dibebaskan dana pendidikan selama semester 1 dan 2 yang selanjutnya dapat meminta beasiswa ke pihak lain,” ujar Syamsulhadi.

Biaya kuliah kedokteran di Indonesia, menurut Syamsul, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya kuliah di luar negeri. Dr. Carl Bianco, MD dalam situs Howstuffworks mengungkapkan rata-rata biaya pendidikan pada tahun pertama di fakultas kedokteran di Universitas di Amerika yang disokong pemerintah berkisar antara Rp 83 juta hingga Rp 200 juta. Syamsulhadi mengatakan, tidak menampik jika ada dokter yang lebih yang lebih berorientasi pada materi akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan. “Semua dikembalikan pada hati nurani yang bersangkutan,” ujarnya.


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 1:11 pm; edited 4 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 25, 2010 9:32 pm

WOW, MASUK KEDOKTERAN UNAIR Rp 800 JUTA!
Rabu, 21 Juli 2010 | 15:36 WIB
SURABAYA, KOMPAS.com — Biaya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Umum atau PMDK Umum atau non-prestasi tenyata benar-benar selangit. Di perguruan tinggi negeri sekelas Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, biaya masuk ke fakultas tertentu, seperti Fakultas Kedokteran Umum, bisa mencapai Rp 800 juta. Biaya sebesar itu disebut secara resmi sebagai sumbangan partisipasi pembangunan pendidikan (SP3). Padahal, biaya tersebut baru sebagai uang masuk.

Untuk biaya kuliah per semester, mahasiswa jalur PMDK non-prestasi ini masih harus membayar lagi. Dalam pengumuman resmi di situs unair.ac.id, disebutkan bahwa minimal SP3 Fakultas Kedokteran Umum Unair adalah Rp 150 juta. Angka tersebut bisa meningkat sampai Rp 800 juta seperti yang disebut di atas karena SP3 ini diterapkan secara dinamis dengan mengikuti minat dan tren pendaftar.

PMDK Umum adalah salah satu program Unair untuk menjaring mahasiswa baru melalui seleksi yang diadakan sendiri. Program ini sudah dilakukan beberapa tahun belakangan setelah program ekstensi dihapus. Menurut informasi, Universitas Airlangga (Unair) menyediakan dua gelombang untuk penerimaan mahasiswa lewat PMDK Umum. Gelombang pertama jalur ini sudah berlalu, yaitu pendaftaran hingga tes dilakukan pada 26 April sampai 1 Mei lalu. Ini berarti mendahului waktu seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan setelah PMDK Prestasi.

Sementara itu, gelombang kedua akan dilangsungkan pada 26–31 Juli mendatang. Gelombang pertama sudah terpenuhi 30 persen dari jumlah pagu kursi yang disediakan di Fakultas Kedokteran Umum. Setiap gelombang menyediakan sekitar 90 kursi. Namun, meski dikenai biaya supermahal, Unair masih mensyaratkan tes untuk peserta PMDK Umum. Hanya, di program ini siapa pun—tentu yang punya uang banyak—boleh mendaftar dan mereka tidak dibatasi prestasi akademik.

Ini berbeda dengan jalur PMDK Prestasi yang mensyaratkan bahwa pendaftarnya harus menempati ranking lima besar di sekolahnya (SMA). Di PMDK Umum, bahkan lulusan SMA tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2008, 2009, dan 2010, bisa mendaftar. “Pada PMDK Umum yang sudah berlangsung sebelumnya, dana SP3 telah menembus Rp 500 juta atau setengah miliar," kata sebuah sumber di Unair, Selasa (20/7/2010).

Sumber yang bisa dipercaya itu menjelaskan, biaya masuk program PMDK Umum untuk studi kedokteran memang tergolong tinggi. Ia pun menganggap wajar kedinamisan biaya masuk PTN yang sudah menjadi badan hukum milik negara (BHMN) ini. “Biaya masuk PMDK Umum untuk program studi kedokteran memang tergolong tinggi, tapi kami tetap selektif. Tahun lalu ada yang mampu membayar Rp 800 juta. Tapi kami tolak karena siswanya tidak layak masuk kedokteran. Kasihan siswanya sendiri nanti jika dipaksakan,” kata sumber itu kepada Surya.

Biaya bervariasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran biaya masuk di masing-masing fakultas untuk program PMDK Umum ini bervariasi. Kedokteran Umum adalah yang termahal, diikuti Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi. Untuk Kedokteran Gigi, SP3 minimal Rp 75 juta dan Farmasi Rp 25 juta. Adapun untuk jurusan sosial, yang mahal adalah Jurusan Akuntansi dengan biaya minimal Rp 22,5 juta. Sumbangan tersebut belum termasuk uang kuliah tiap semester. Berdasarkan sebuah keterangan, jalur PMDK Umum ini akan dikenai biaya kuliah antara Rp 3,5 juta dan Rp 6 juta per semester. Salah seorang calon mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima di Unair lewat PMDK Umum mengaku mencabutnya lantaran diterima melalui jalur SNMPTN.

Hilal Mursyidi, siswa asal Gresik itu, semula dinyatakan diterima di Jurusan Farmasi Unair melalui PMDK Umum gelombang pertama. Meski begitu, dia masih mencoba mengikuti tes SNMPTN dan ternyata diterima di jurusan yang sama. Padahal, Hilal sudah membayar Rp 31 juta sebagaimana syarat minimal masuk Jurusan Farmasi.

“Karena saya pikir mahal, saya memilih ikut SNMPTN juga. Tetapi uang yang sudah dibayar tidak kembali sepenuhnya. Hanya bisa diambil kembali Rp 18,5 juta. Tetapi tak masalah karena masuk lewat jalur SNMPTN hanya dikenai biaya kuliah Rp 1,2 juta per semester. Digabung dengan biaya lainnya, total biaya masuk cuma sekitar Rp 2,2 juta,” kata Hilal didampingi ayahnya di kampus Unair, kemarin. (surya)


Last edited by gitahafas on Wed Dec 08, 2010 6:15 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 25, 2010 9:34 pm

SPP KEDOKTERAN JALUR SPMPRM Rp 25 JUTA!
Rabu, 23 Juni 2010 | 09:43 WIB
MEDAN, KOMPAS.com - Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Reguler Mandiri (SPMPRM) Tahun 2010 Universitas Sumatera Utara yang dibuka sejak Senin (21/6/2010) telah menjaring 205 calon mahasiswa. Pembelian formulir pendaftaran ditutup 29 Juni 2010, sementara pengembalian formulir paling lambat 30 Juni. Penanggung Jawab Informasi Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Reguler Mandiri (SPMPRM) USU Bisru Hafi menjelaskan, tes tertulis SPMPRM akan digelar pada 1 Juli 2010. ”Sementara pengumumannya kami paparkan pada 21 Juli nanti,” ujarnya di Medan, Selasa (22/6/2010).
Ketua Panitia SPMPRM USU Prof Sumono menjelaskan, syarat mengikuti SPMPRM sama dengan persyaratan masuk perguruan tinggi negeri pada umumnya. Peserta lulusan 2008 dan 2009 membawa ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) asli beserta fotokopinya yang telah dilegalisasi.

Lulusan 2010 yang belum menerima ijazah dapat menunjukkan surat tanda ikut ujian nasional (UN) asli yang dikeluarkan kepala sekolah dan sudah dibubuhi pasfoto beserta fotokopinya yang telah dilegalisasi. Adapun warga negara asing, lanjutnya, harus mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Berbeda dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang dibagi tiga kelompok, SPMPRM hanya dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Peserta diperbolehkan memilih maksimal dua program studi.

Kelompok IPA, antara lain, terdiri dari Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, Psikologi, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia, Arsitektur, Matematika, Kimia, Farmasi, dan Fisika. Adapun kelompok IPS, antara lain, terdiri dari Ilmu Hukum, Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Antropologi Sosial, Sosiologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Politik.

Bisru menjelaskan, jalur SPMPRM dikhususkan bagi mahasiswa dari keluarga kaya. Biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang dikenakan berlipat ganda dibandingkan dengan mahasiswa yang masuk melalui jalur lain. Untuk Fakultas Kedokteran, misalnya, mahasiswa jalur SPMPRM harus membayar SPP Rp 25 juta per semester dan untuk Fakultas Hukum Rp 9 juta per semester. Padahal, mahasiswa yang masuk melalui jalur SNMPTN hanya membayar SPP Rp 1,5 juta atau Rp 2 juta per tahun. Meskipun biayanya mahal, USU hanya mengalokasikan 300 kursi bagi mahasiswa yang masuk melalui SPMPRM. Angka itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kuota jalur SNMPTN yang mencapai 1.060 mahasiswa.

USU juga membuka seleksi penerimaan mahasiswa jalur kemitraan, yakni proses penerimaan mahasiswa yang dilandasi kerja sama USU dengan pemerintah kota/kabupaten atau perusahaan di Sumatera Utara. Syaratnya, peserta melampirkan surat dari pemerintah kabupaten/kota atau perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan USU. (MHF)


Last edited by gitahafas on Wed Dec 08, 2010 6:17 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 25, 2010 9:36 pm

KENAPA DOKTER INDONESIA KURANG TERKENAL DI DUNIA INTERNASIONAL?
Jumat, 27/04/2012 14:33 WIB Putro Agus Harnowo - detikHealth
Jakarta, Produktivitas dan semangat meneliti seorang dokter bisa dilihat dari banyaknya artikel yang dimuat di jurnal, terutama jurnal internasional. Jurnal merupakan media tempat para peneliti membeberkan hasil penelitiannya agar dapat menambah wawasan peneliti lain. Semakin terkenal jurnal yang memuat penelitian, maka semakin besar pula nama penelitinya. Dimuat di jurnal internasional adalah tolok ukur sederhana untuk melihat kemampuan penelitian seseorang. Jika melihat kenyataan di Indonesia, maka orang akan mudah menyimpulkan bahwa penelitian di Indonesia jauh tertinggal. Di negara-negara maju, artikel penelitian dalam jurnal internasional banyak yang tersedia secara online dan dengan mudah diakses banyak orang. Sebagai perbandingan, jumlah penelitian dari National University of Singapore (NUS) yang dimuat jurnal internasional ada sebanyak 41.227 judul. Sedangkan jumlah penelitian internasional dari Universitas Indonesia (UI) yang dimuat jurnal internasional hanya 1.124 judul. Angka ini merupakan yang terbesar di Indonesia, disusul oleh ITB sebanyak 1.100 judul, UGM 690 judul dan IPB 512 judul. "Sebenarnya jumlah penelitian kedokteran yang dilakukan di Indonesia cukup banyak. Setiap universitas juga memiliki jurnal penelitian masing-masing. Tapi kebanyakan peneliti di Indonesia nampaknya kurang memiliki budaya tulis yang kuat. Mereka sudah cukup puas jika menemukan hasil yang memuaskan namun tidak berupaya menghimpunnya dalam bentuk artikel untuk dimuat di jurnal," kata dr Ponco Buwono, SpU, PhD, manager riset Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dalam acara Pagelaran Penelitian Terbaik FKUI 2012 di auditorium FKUI Jakarta, Jumat (27/4/2012).

Menurut dr Ponco, penelitian yang dilakukan mahasiswa kedokteran maupun dokter di Indonesia cukup bagus dan aplikatif, sebab menyinggung permasalahan kesehatan lokal yang sering dihadapi di Indonesia. Namun diakui, inisiatif dokter untuk mempublikasikan karyanya masih rendah dibandingkan negara-negara maju. Dr Ponco juga menuturkan, jurnal-jurnal internasional sering meremehkan peneliti-peneliti dari negara berkembang. Jurnal internasional biasanya baru mau memuat artikel yang menyertakan nama seorang peneliti internasional sebagai salah satu penelitinya. Akibatnya, untuk dapat dimuat jurnal internasional, para peneliti di Indonesia banyak yang menggandeng peneliti internasional tersebut. "Penelitian dari kampus kita yang bagus terkadang kurang dipercaya oleh dunia internasional. Penyebabnya karena tidak ada nama profesor terkenal yang disertakan dalam penelitian," kata dr Ponco. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memupuk budaya meneliti dan menulis mulai dari kampus. Untuk itu, FKUI menyelenggarakan Pagelaran Penelitian Terbaik FKUI 2012. Dalam acara ini, FKUI memberikan penghargaan kepada peneliti yang hasil penelitiannya banyak dimuat di jurnal, baik nasional maupun internasional. Tujuannya agar para peneliti muda dan peneliti lain di FKUI dapat mengetahui seperti apakah penelitian yang baik.

Dalam acara ini, FKUI memberikan penganugerahan peneliti terbaik kepada 5 orang peneliti, yaitu:
1. DR Dra Taniawati Supali dari departemen parasitologi
2. Drs Dwi Ari Pujianto dari departemen biologi
3. dr Siti Setiati dari departemen penyakit dalam
4. dr Murdani Abdullah dari departemen penyakit dalam
5. dr Chaidil Muhtar dari departemen bedah


Last edited by gitahafas on Sun Jul 29, 2012 3:16 pm; edited 5 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Sat Jun 26, 2010 8:38 pm

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Pasal 27
Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 28
1. Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedoktcran gigi.

2. Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Sumber: UU RI No 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 10:17 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon Jul 05, 2010 8:52 am

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
Pasal 26 UU Praktik Kedokteran
1. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Standar pendidikan profesi kedokteran dan standar pendidikan profesi kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan
b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

4. Kolegium kedokteran atau kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.

Sumber: UU RI No 29 th 2004 tentang Praktik Kedokteran


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 10:14 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon Jul 05, 2010 9:52 am

PENDIDIKAN DOKTER DI INDONESIA
Kompetensi dokter dicapai melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang disusun berdasarkan standar kompetensi.
Secara garis besar dapat dikatakan ada 2 jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang dokter, yakni Kompetensi Integratif dan Kompetensi Klinik.

KOMPETENSI INTEGRATIF.
Adalah disiplin ilmu yang perlu dikuasai oleh setiap dokter agar dapat menerapkan pengetahuannya sebaik mungkin untuk memecahkan masalah pasien.
Kompetensi Integratif ada 3 jenis:
A. Kompetensi Integratif yang berisi nilai luhur, nilai nilai fundamental, yang diperlukan oleh setiap dokter, yaitu kemampuan untuk memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien yang disertai dengan profesionalisme tinggi dan pertimbangan etika.

B. Kompetensi Integratif kedua adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh dokter sebagai seorang profesional, yaitu antara lain kemampuan untuk selalu belajar terus menerus, memahami epidemiologi klinik, cara berpikir kritis dan kemampuan manajerial yang berkualitas.

C. Kompetensi Integratif ketiga, diperlukan oleh seorang dokter dalam praktek sehari hari. Domain disini termasuk misalnya fisioterapi, ilmu kesehatan lingkungan serta manajemen informasi.

KOMPETENSI KLINIK
Adalah kompetensi mengenai pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai topik kedokteran, yang harus didapatkan mahasiswa kedokteran selama pendidikannya, misalnya ilmu bedah, ilmu kesehatan anak, kebidanan, THT, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu penyakit kulit kelamin, mata, kardiologi, dll. Setiap topik mencakup gejala klinik yang sering dijumpai, tes dan prosedur diagnostik yang penting serta penyakit penyakit khusus yang harus dikuasai seorang dokter.

KOMPETENSI KOMUNIKASI
Kompetensi seorang dokter, dengan demikian tidak hanya melibatkan kemampuan untuk menegakkan diagnosis dan menetapkan prosedur pengobatan yang tepat guna dan berhasil guna. Dokter juga harus kompeten menyampaikan rencana pemeriksaan dan pengobatan serta menjelaskan hasil hasilnya kepada pasien ataupun keluarganya. Komunikasi yang baik bukanlah sekedar telah menyampaikan informasi, namun juga sampai pasien atau keluarga yang diajak bicara, memahami betul penjelasan yang disampaikan dokter.

Kompetensi kompetensi dokter tersebut dicapai melalui pembelajaran, melalui kurikulum yang disusun berdasarkan standar kompetensi.
Untuk diketahui, yang menyusun standar kompetensi dokter adalah Kolegium Perhimpunan terkait, kemudian disahkan oleh KKI ( Konsil Kedokteran Indonesia ). Pelaksanaan pendidikan dokter ada di Fakultas Kedokteran, tentu bersama sama dengan Rumah Sakit pendidikan.

Sumber:Farmacia vol VIII No 12 Juli 2009


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 10:08 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Thu Jul 22, 2010 11:50 am

DOKTER INDONESIA EGOIS?
Asep Candra | Kamis, 21 Juli 2011 | 15:49 WIB oleh : Dr.Andri,SpKJ *
Dalam berbagai tulisan tentang buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia, para penulis atau komentator hampir selalu bicara tentang buruknya pelayanan dokter yang dikatakan kurang komunikatif, mau menang sendiri dan bersikap materialistis. Hampir tidak pernah ada yang membahas atau menyalahkan pihak perawat, administrasi rumah sakit, pihak laboratorium atau sarana pendukung kesehatan lain. Saya mendengar salah satu cerita dari pasien saya yang berobat ke Malaysia. Negeri jiran yang saat ini sedang menggalakkan wisata medisnya ini merupakan salah satu tujuan baru berobat ke luar negeri. Bisa dimaklumi karena selain murah, pasien mengatakan juga pelayanan di sana lebih baik. Pasien saya ini mengatakan, ketika dia datang mengantar orang tuanya berobat ke sana, pelayanan bahkan sudah dimulai dari penjemputan di bandara. Jadi, tiba langsung masuk ambulan dan sampai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit pun pasien langsung dibawa ke ruang perawatan dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim termasuk pemeriksaan penunjang seperti laboratorium. Keluarga pasien pun diajak ke tempat ruang tunggu yang nyaman dengan ketersediaan berbagai macam minuman dan makanan kecil. Belum lagi ada petugas RS yang memberikan petunjuk tentang mencari tempat inap di sekitar RS sehingga mempermudah pasien dan keluarga. Dikatakan pasien saya, pelayanannya cepat dan tidak menunggu-nunggu, pasien tidak dibawa ke sana ke mari untuk pemeriksaan tapi cukup tenang saja di dalam kamar kecuali mungkin untuk pemeriksaan radiologi seperti CT-Scan/MRI yang tidak bisa di tempat. Pelayanan lainnya juga ramah, dari dokter sampai office boy (OB) semua bersikap bersahabat. Satu yang paling menarik perhatian pasien adalah tim dokter yang bekerja. Saat menerangkan kepada pasien dan keluarga, tim dokter datang bersama-sama. Semua dokter yang terlibat dalam penanganan pasien dilibatkan dalam diskusi. Satu orang dokter menjadi juru bicara yang dikenal pasien sebagai ketua tim. Hal ini membuat pasien dan keluarga menjadi nyaman dengan penjelasan yang jelas dan tidak berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Liaison Team memang suatu keharusan
Satu hal yang memang paling sulit dilakukan di Indonesia adalah kerjasama antar dokter. Sebagai psikiater yang mendalami subspesialisasi Consultation-Liaison Psychiatry, salah satu tugas saya adalah bekerjasama dalam tim-tim medis yang memerlukan bantuan psikiater. Kasus-kasus medis umum yang melibatkan gangguan kejiwaan dan perilaku banyak sekali terdapat di dalam RS dan seringkali tidak terdiagnosis. Di sinilah kepentingan saya bekerja. Karena hal ini, saya sering terlibat bekerja sama dengan beberapa orang dokter spesialis sekaligus. Namun memang kenyataannya tidak mudah bekerja dalam tim-tim di RS ini. Saya sering melihat masing-masing dokter masih menampilkan egonya masing-masing. Pasien masih dilihat dalam batasan ilmu yang terkotak-kotak. Ada kesan dokter mengobati penyakitnya saja bukan mengobati pasien secara keseluruhan. Untuk kasus-kasus yang kompleks, hal ini tentunya tidak menguntungkan buat pasien. Kerjasama tim sangat diperlukan, namun sayangnya tidak terjadi dalam praktek sehari-hari. Yang lebih banyak terjadi adalah konsultasi biasa yang seringkali hanya sebatas saran di kertas lembar konsultasi bukan pembicaraan lintas spesialis yang bertujuan mencari jalan keluar terbaik bagi pasien.

Hambatan kolaborasi
Salah satu hal yang paling sering dipertanyakan baik di RS pemerintah maupun RS swasta tentang pelayanan terintegrasi adalah tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang dianut kita adalah pay per service artinya seorang pasien membayar sesuai dengan pelayanan yang diterima. Penanganan pasien dengan kebutuhan lintas dokter spesialis dalam RS akan menyebabkan biaya pelayanan meningkat karena terjadinya konsultasi yang banyak ke banyak dokter. Inilah yang terjadi jika sistem yang digunakan seperti ini. Seyogyanya, penanganan kasus secara terintegrasi membuat pasien mendapatkan perawatan lebih baik dan akhirnya membuat pasien berkurang masa rawatnya karena lebih cepat menjadi baik kondisinya. Keterlambatan diagnosis adalah yang paling sering dialami pada kasus-kasus penyakit yang kompleks. Penundaan kerjasama dengan bidang lain selain disebabkan faktor bertambahnya biaya kesehatan juga karena keengganan dokter untuk bekerja sama. Inilah yang perlu dicari jalan keluarnya dalam sistem kesehatan di Indonesia. Bagaimana pola sistem pelayanan kesehatan terintegrasi bisa difasilitasi dengan sistem pembayaran kesehatan yang baik. Sehingga, baik dokter maupun pasien merasa diuntungkan dengan sistem ini. Jika memang dengan sistem yang baik pun si dokter belum mau bekerja sama, maka jawaban judul artikel saya di atas adalah Ya.
Salam Sehat Jiwa!


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 10:49 am; edited 6 times in total
Back to top Go down
 
Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter
View previous topic View next topic Back to top 
Page 4 of 24Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Next
 Similar topics
-
» Kenapa saya (seorang Kristen) suka topik mualaf
» pentingnya sikap tawadhu (rendah hati)
» Kapan puasa pertama kali dimulai..?
» benarkah Nabi Adam as manusia pertama dibumi ini???
» "SUNDA" ... ADALAH "AGAMA" PERTAMA DIDUNIA..!!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: OASE :: SERBA-SERBI-
Jump to: