Image
 
HomeHome  PortalPortal  CalendarCalendar  FAQFAQ  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  
Share | 
 

 Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter

Go down 
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Next
AuthorMessage
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri May 21, 2010 5:25 pm

DOKTER DIHARAPKAN PERKUAT ILMU TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT
Rabu, 03/08/2011 15:54 WIB Vera Farah Bararah - detikHealth
Jakarta, Penyakit yang diderita oleh seseorang bisa datang dari mana saja termasuk lingkungan. Untuk itu diharapkan ilmu mengenai kesehatan masyarakat bisa terus diperkuat dalam kurikulum kedokteran. "Peran serta dokter dalam membantu meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat sangat besar," ujar Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, DrPH, MPH dalam acara pelantikan Pengurus Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI) di Gedung kemenkes, Jakarta, Rabu (3/8/2011). Menkes menuturkan pembekalan ilmu kesehatan mayarakat di dalam lingkungan kedokteran perlu diperkuat agar dokter bisa berperan maksimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat. Menkes pun menyadarai untuk menuju Indonesia yang sehat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan didayagunakan secara merata di tingkat nasional, meskipun tidak mudah untuk mewujudkan hal itu. Karenanya salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu dari para dokter, maka ilmu mengenai kesehatan masyarakat atau ilmu kedokteran pencegahan perlu diperkuat. "Di masa mendatang masalah-masalah kesehatan masyarakat akan terus berkembang," ungkap Menkes. Selain itu saat ini ada pula anggapan di masyarakat bahwa dokter-dokter di pelayanan kesehatan primer atau dokter umum memiliki mutu yang kurang. "Salah satu concern dari PDK3MI ini yaitu melatih para dokter di masyarakat supaya mutunya menjadi lebih baik atau bagus, serta jangan memisahkan antara kuratif dengan preventif dan promotif," ujar dr Siti Pariani , MS, MSc, PhD selaku Ketua Bidang 1 Bidang Pendidikan. PDK3MI sendiri berdiri tanggal 29 September 2000 yang merupakan suatu respons atas berkembangnya ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran komunitas, serta untuk mewadahi dokter yang tidak hanya tertarik untuk praktek sendiri tapi juga concern dengan kesehatan masyarakat."Diharapkan PDK3MI bisa berperan dalam pembangunan kesehatan nasional untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan core competency sebagai seorang dokter," ujar Menkes.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 9:26 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri May 21, 2010 6:31 pm

DOKTER DILATIH GUNAKAN OBAT TRADISIONAL
Asep Candra | Senin, 31 Oktober 2011 | 11:05 WIB
SOLO, KOMPAS.com — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kesehatan mengembangkan pelatihan penggunaan obat tradisional di kalangan dokter. "Dokter yang ingin meresepkan obat herbal harus mengikuti pelatihan selama 120 jam. Untuk tahap awal 50 jam. Dokter yang lulus pelatihan ini boleh menggunakan jamu sebagai obat," kata Ketua IDI Prijo Sidipratomo ketika ditemui di Konferensi Obat Tradisional ke-3 ASEAN di Solo, Senin (31/10/2011). Para dokter juga disebut Prijo harus terdaftar di Dewan Kedokteran untuk memastikan mereka terlindungi secara hukum dan juga memastikan bahwa masyarakat juga terlindungi. "Kalau dokter ingin gunakan obat tradisional, dokter harus diadvokasi terlebih dahulu. Kita sudah menyusun materi training dengan Balitbang," ujarnya. Untuk saat ini, penggunaan obat tradisional menurut Prijo masih dalam tahap pengobatan komplementer (pelengkap), belum sebagai pengobatan utama. "Selain membuat orang menjadi sehat, kita (dokter) juga menjaga seseorang sehat tetap sehat. Itu yang dapat didorong dengan jamu," katanya. Penelitian lebih lanjut menurutnya dapat digunakan untuk mendorong obat tradisional menggantikan obat modern, setelah keampuhan dan kualitasnya dapat dipastikan melalui standardisasi. Kehadiran obat tradisional seperti jamu, diakui Prijo, tidak dapat diabaikan karena telah ada sejak ratusan tahun yang lalu di masyarakat. "Mayoritas masyarakat juga telah menggunakan jamu. Sekitar 95 persen di antaranya menggunakan jamu sebagai pencegahan," katanya. Sementara itu, Konferensi Pengobatan Tradisional ASEAN ke-3 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, sejak 31 Oktober-2 November itu membahas mengenai integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem pengobatan dengan memperhatikan keampuhan, ketersediaan, dan kualitas dari obat tradisional.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 9:28 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon May 24, 2010 12:59 pm

PELAYANAN KESEHATAN BISA GUNAKAN JAMU BERSTANDAR
Merry Wahyuningsih - detikHealth - Sabtu, 22/05/2010 17:07 WIB
Jamu merupakan obat turun temurun yang telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan berdasarkan pengalaman yang berlaku di masyarakat. Tapi untuk pelayanan kesehatan seperti di puskesmas dan rumah sakit, jamu yang digunakan harus telah distandarisasi. Menurut UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, obat tradisional adalah bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Dan menurut Kontanas 2007, jamu adalah obat tradisional dalam bentuk rajangan maupun serbuk, yang siap digunakan dengan cara diseduh. "Orang Indonesia banyak yang mengonsumsi jamu dari jaman dulu, dari mbok-mbok jamu gendong maupun jamu rebusan," ujar Prof Dr Sumali Wiryowidagdo, Apt, dari Pusat Studi Obat Bahan Alam FMIPA UI, dalam acara seminar bertajuk 'Prospek Pengembangan Jamu Menuju Masyarakat Indonesia Sehat yang Mandiri: Harapan dan Tantangannya' di FKUI, Jakarta, Sabtu (22/5/2010). Tapi menurut Prof Sumali, untuk pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit atau puskesmas, jamu atau obat herbal yang digunakan harus yang telah mengalami standarisasi jamu. Obat-obatan dari bahan alam itu dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Jamu
Adalah obat asli Indonesia yang ramuan, cara pembuatan, cara penggunaan, pembuktian khasiat dan keamanannya berdasarkan pengetahuan tradisional. Pembuktian khasiat jamu hanya berdasarkan pengalaman atau data empiris bukan uji ilmiah dan uji klinis.

2. Herbal terstandar
Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji praklinis (pengujian terhadap hewan percobaan) tapi belum uji klinis atau pada manusia meski bahan bakunya telah distandarisasi.

3. Fitofarmaka
Adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinis dan klinis, dimana bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Produk fitofarmaka dapat disetarakan dengan obat moderen dan sudah dapat diresepkan oleh dokter.

Seorang dokter hanya boleh meresepkan obat herbal fitofarmaka, yang telah teruji klinis dan telah diujikan terhadap manusia. Namun tidak sembarang dokter boleh memberikan resep obat herbal. Dokter tersebut harus tersertifikasi organisasi profesi. Standarisasi jamu dimaksudkan untuk menjamin kualitas, keamanan dan kemanjuran yang teruji secara pra klinis dan klinis, sehingga dapat diterima di dunia medis secara rasional. Standarisasi jamu meliputi:

- Adanya pendampingan terhadap para petani tanaman obat
- Adanya pendampingan teknologi budidaya
- Standarisasi tanah, jenis tanaman, cara tanam, dan cara panen
- Uji secara praklinis (terhadap hewan percobaan) dan klinis (terhadap manusia)

Dengan standarisasi diharapkan dapat mendorong perkembangan industri jamu atau obat tradisional dalam negeri, diutamakan penggunaan produk industri dalam negeri yang berkualitas dan terjamin ketersediaannya dalam jangka panjang, serta dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan jumlah dan jenis obat tradisional yang memenuhi persyaratan efikasi dan keamanan, sehingga lebih banyak pilihan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, maka kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus diintensifkan. Prof Sumali merekomendasikan hal tentang jamu atau obat tradisional berstandar, yaitu:

- Di setiap Rumah Sakit Umum disediakan klinik obat tradisional yang berstandar
- Puskesmas menyediakan obat herbal terstandar, disamping memelihara tumbuhan obat dalam kebun kecil
- Dokter puskesmas dibekali pengetahuan dasar obat tradisional
- Penelitian obat bahan alam di Program Strata 2 Biomedik dan Penelitian untuk Disertasi Doktor di Fakultas Kedokteran lebih diintensifkan


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 9:32 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon May 24, 2010 6:44 pm

DOKTER UMUM DIDORONG TAHU OBAT HERBAL
Minggu, 16 Mei 2010 | 17:41 WIB
Padang, Kompas - Ikatan Dokter Indonesia bersama Kementerian Kesehatan tengah menyusun kurikulum untuk diaplikasikan dalam pendidikan dan pelatihan pengenalan obat-obatan herbal bagi dokter umum di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI Slamet Budiarto mengatakan, penyusunan kurikulum sudah dilakukan selama enam bulan. ”Kurikulum akan diterapkan pada pelatihan bagi para dokter yang sudah berpraktik, terutama dokter umum,” kata Slamet seusai berbicara dalam Seminar Perkembangan Herbal dan Penggunaannya dalam Bidang Kesehatan yang diselenggarakan IDI Kota Padang dan produsen jamu Sido Muncul di Kota Padang, Sabtu (15/5). Slamet mengatakan, kurikulum tentang obat-obatan herbal diharapkan bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada obat impor. Di sisi lain, dilakukan upaya penelitian guna mendapatkan sandaran ilmiah bagi tanaman herbal untuk bisa digunakan dalam pengobatan medis.

Menurut Slamet, selama ini obat-obatan herbal baru digunakan pada tingkat promotif, belum sampai pada tingkat kuratif (pengobatan). Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, Prof dr Edi Dharmana menambahkan, hambatan terbesar untuk memproduksi dan mengenalkan obat herbal ialah relatif minimnya anggaran penelitian. Penelitian penting untuk uji klinis obat herbal sebelum menjadi fitofarmaka. ”Kita harapkan para dokter mau menggunakan obat herbal. Masalahnya, belum semua obat (herbal) diteliti kandungan aktifnya. Jadi, tidak ada bukti klinis sehingga dokter ragu,” kata Edi yang juga peneliti obat herbal dan ahli imunologi itu.

Edi menyatakan, saat ini di Indonesia baru ada lima obat herbal Indonesia yang lulus uji klinis untuk jadi fitofarmaka, yaitu Stimuno (peningkat kekebalan tubuh), Tensigard Agromed (obat darah tinggi), X-Gra (peningkat gairah seksual laki-laki), Rheumaneer (pengurang rasa nyeri), dan Nodiar (antidiare). Namun, setelah lolos uji klinis, obat herbal dari bahan-bahan alami tadi harganya relatif mahal dan cenderung sama dengan obat-obatan impor. Contohnya Tensigard Agromed yang terbuat dari seledri (Apium graviolens L) dan tanaman kumis kucing (Orthosiphon stamineus Bent). Menanggapi hal tersebut, Slamet mengatakan, yang terpenting memanfaatkan dan menggunakan dulu obat herbal dari keanekaragaman hayati Indonesia. (INK)


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 9:33 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon May 31, 2010 9:53 am

2014, PENGOBATAN TRADISIONAL ADA DI 100 RUMAH SAKIT
Bramirus Mikail | Asep Candra | Rabu, 16 November 2011 | 15:10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Brazil yang memiliki beragam sumber daya hayati dengan 30.000 ribu jenis tanaman dan sebanyak 9.600 jenis di antaranya terbukti memiliki khasiat sebagai obat. Tetapi sayangnya, pemanfaatan tanaman obat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 100 rumah sakit pemerintah dapat memberi pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer. Demikian disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kementerian Kesehatan, Abidinsyah Siregar saat seminar "Indonesia Cinta Sehat, Saatnya Jamu Berkontribusi" di Gedung Kementerian Kesehatan, Rabu, (16/11/2011). Rencana tersebut menurut Abidin senapas dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mempertegas bahwa upaya pelayanan kesehatan meliputi 17 jeni pelayanan, di mana pada urutan kedua adalah pelayanan kesehatan tradisional.

"Pada tahun 2014, kami mengharapkan 50 persen kabupaten kota di Indonesia di mana didalamnya terdapat 2-3 Puskesmas dapat menyajikan pelayanan kesehatan tradisional. Disamping itu 100 rumah sakit pemerintah yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia diharapkan mampu pula memberikan pelayanan tradisional sebagai alternatif maupun sebagai komplementer," katanya. Abidin mengatakan, minat masyarakat Indonesia terhadap penggunaan obat-obatan tradisional atau jamu cukup tinggi. Hal itu tercermin dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 yang menunjukkan, sebesar 50 persen penduduk Indonesia pernah mengonsumsi jamu, dan 96,6 persen di antaranya mengatakan jamu berkhasiat untuk meningkatkan kesehatan.

Untuk tahun 2011 ini, lanjut Abidin, baru ada 36 rumah sakit yang telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer. Dan baru 20 persen (100 Kabupaten/Kota) yang melaksanakan program pelayanan kesehatan tradisional. "Sudah ada klinik medik yang menangani khusus untuk pengobatan tradisional dan komplementer. Misalnya di RS. Dharmais, mereka sudah menggunakan herbal dan akupuntur. Tapi ingat, obat herbal bukan untuk mengobati, tapi mempercepat proses penyembuhan dan lebih ke preventif dan promotif. Yang mengobati tetap obat-obatan konvensional karena sudah diteliti," jelasnya. Abidin mengaku sudah menjamin keamanan penggunaan obat tradisional di rumah sakit karena sudah distandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan efektivitas, serta keamanannya. Disinggung tanaman obat apa yang menjadi unggulan Indonesia, Abidin mengatakan, "30 ribu jenis tanamaman herbal yang terdapat di Indonesia mempunyai kelebihan masing-masing. Kita belum menetapkan tanaman apa yang menjadi keunggulan. Tapi dengan proses, suatu ketika kita bisa tahu mana yang betul-betul menjadi unggulan," tandasnya.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 10:12 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 18, 2010 9:34 am

PENGOBATAN TRADISIONAL MASUK KURIKULUM KEDOKTERAN
Bramirus Mikail | Asep Candra | Rabu, 16 November 2011 | 15:49 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kompetensi pengobatan obat herbal di Indonesia perlu terus di tingkatkan. Salah satunya dengan memasukan ilmu pengetahuan kesehatan herbal ke dalam kurikulum pendidikan ilmu kedokteran. Rencananya, sebanyak 72 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia siap untuk mengadopsinya. Demikian disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Kementerian Kesehatan Abidinsyah Siregar usai acara seminar "Indonesia Cinta Sehat, Saatnya Jamu Berkontribusi" di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta Rabu, (16/11/2011) Rencana tersebut menurut Abidin merupakan usulan dari Wakil Menteri Kesehatan yang baru Prof. dr. Ali Gufron Mukti, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). "Beliau membaca, karena ini adalah amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang di dalamnya juga menyoroti pelayanan kesehatan tradisional, maka otomatis pengetahuan dan keilmuan ini harus mengalir ke dalam dunia pendidikan," ucapnya. Kapan pastinya program tersebut akan terlaksana, Abidin mengaku belum dapat memastikannya. Namun Ia berharap pengembangan ini bisa memberikan nilai tambah bagi calon dokter dalam mengatasi berbagai jenis penyakit dan punya lebih banyak pilihan dalam memberikan obat kepada pasien. "Ketika dia menjadi dokter, dia sudah punya pilihan dalam mengobati pasien, mau menggunakan obat-obatan konvensional atau herbal. Karena tidak semua penyakit harus dikasih obat. Apalagi, hariga obat makin kesini harganya makin mahal dan terus naik, karena impornya sekarang sudah di atas 95 persen. Otomatis pengobatan herbal bisa menjadi pilihan," jelasnya. Ia menambahkan, beberapa fakultas kedokteran seperti Universitas Airlangga, Diponegoro, Universitas Indonesia, Hassanudin, Universitas Sumatera Utara (USU), dan Gajahmada, sudah menaikan jumlah SKS terkait mata kuliah pengobatan herbal. "Meskipun baru 2 (dua) SKS, paling tidak akan membuat calon dokter mengerti. Jangan sampai ada kesan dokter tidak mengerti. Dokter Indonesia harus memiliki pengetahuan yang lebih berkembang, seimbang antara pengetahuan barat dan timur," tukasnya. Di beberapa negara, lanjut Abidin, seperti China, Korea, Amerika, Jerman dan Australia, sudah membagi ilmu kedokteran mereka ke dalam dua cabang kelompok, yaitu ada yang khusus untuk pengobatan tradisional dan pula yang khusus ilmu kedokteran modern. "Kalau kita sekarang baru mau mulai. Karena Undang-undangnya sendiri juga baru ada tahun 2009. Kita berharap Pak wakil menteri kesehatan selaku Ketua Umum AIPKI mengundang para dekan-dekan kedokteran se-Indonesia untuk mulai memikirkan hal ini, supaya dokter Indonesia tidak canggung lagi menggunakan kekayaan budaya, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan," tandasnya.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 10:10 am; edited 5 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Sun Jun 20, 2010 9:51 am

PENGOBATAN DOKTER INDONESIA HARUS DIDASARKAN BUKTI ILMIAH
Selasa, 19/04/2011 12:16 WIB AN Uyung Pramudiarja - detikHealth
Jakarta, Sebagai profesi yang memiliki otonomi, dokter bebas menentukan sendiri jenis terapi maupun obat yang akan diberikan pada pasien. Meski begitu, setiap pilihan harus didasarkan pada bukti ilmiah sesuai konsep evidence based medicine. Untuk menyeragamkan pengetahuan para dokter tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, seluruh fakultas kedokteran dan rumah sakit se-Indonesia membentuk sebuah jaringan riset ilmiah. Jaringan ini dinamakanIndonesian Clinical Epidemology and Evidence Based Medicine(ICE-EBM) Network. "Muaranya nanti adalah setiap dokter mengetahui manajemen diagnosis yang benar," ungkap Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes), Dr Trihono, MSc dalam peresmian yang dilakukan di Gedung Kementerian Kesehatan, Selasa (19/4/2011). Manajemen diagnosis yang benar yang dimaksud Trihono adalah berdasarkan bukti ilmiah paling mutakhir, bukan keputusan subyektif masing-masing dokter. Otonomi yang dimiliki oleh setiap dokter memungkinkan adanya perbedaan manajemen diagnosis dan terapi antara dokter yang satu dengan yang lain.

Trihono mengakui, perbedaan standar pengobatan sangat mungkin terjadi mengingat kualitas dokter di Indonesia sangat beragam. Dari sekian banyak rumah sakit dan fakultas kedokteran di Indonesia, tidak semuanya memiliki akses yang baik untuk memutakhirkan pengetahuan para dokternya. Sementara itu, Vice President ICE-EBM Network Prof Iwan Dwiprahasto mengatakan setiap dokter perlu mengetahui perkembangan terkini di bidang kedokteran. Hingga kini, masih ada dokter menerapkan teori-teori yang benar di masa lalu namun sudah tidak relevan pada masa kini. "Pengetahuan terus berkembang. Dulu dokter tahunya kalau demam dikompres air dingin, sekarang justru dengan air hangat. Juga soal diagnosis, dulu untuk mendiagnosis typus dokter cukup memakai metode WIDAL tapi sekarang sudah tidak sesuai," ungkap Prof Iwan. Dengan terbentuknya ICE-EBM Network yang rencananya hari ini akan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Prof Iwan berharap pertemuan-pertemuan maupun riset ilmiah di seluruh fakultas kedokteran dan rumah sakit bisa lebih terkoordinir. Dengan demikian, pengetahuan para dokter bisa lebih diseragamkan.


Last edited by gitahafas on Mon Jul 30, 2012 9:31 am; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Mon Jun 21, 2010 5:06 am

MENCARI BENTUK IDEAL RS PENDIDIKAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi April 2006 (Vol.5 No.9) Farmacia
Puluhan tahun dijadikan tempat belajar ribuan dokter, ternyata kondisi rumah sakit pendidikan di Indonesia menyimpan sejumlah persoalan. Bila tak segera dijinakkan, takutnya menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Sepanjang bulan Februari hingga Maret lalu, banyak rumah sakit di Tanah Air yang "ditinggalkan" direkturnya. Usut punya usut, para petinggi rumah sakit ini diketahui mengadakan pertemuan "gerilya" di beberapa kota. Dimulai dari Banjarmasin, Medan, hingga Cisarua. Agenda apakah yang tengah mereka susun?

Ternyata, persoalan gawat yang tengah mereka pecahkan masih belum bergeser jauh dari dunia bernama rumah sakit. Lantas apa urgensinya, mengingat rumah sakit di Indonesia dari dulu memang masih menyimpan banyak persoalan? Benar, tetapi yang menjadi sorotan kali ini adalah mengenai Rumah Sakit Pendidikan (RSP). Perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia saat ini bisa dikatakan maju dengan pesat dalam upaya mengantisipasi globalisasi. Sayangnya, bentuk ideal rumah sakit pendidikan yang merupakan tulang punggung pendidikan dokter umum (S1), dokter spesialis (SpI), dan dokter spesialis konsultan (SpII), belum bisa tercapai. Banyak persoalan melilit rumah sakit pendidikan dan perlu segera dibenahi. Salah satunya pengembangan kuantitas dan kualitas SDM-nya.

"Tidak jarang terdapat benturan-benturan kebijaksanaan dan kepentingan akibat beragamnya status kepegawaian di antara dokter pendidik, pembimbing, dan penguji," jelas Dr. Satya Budhy SpA(K), Ketua Komite Medik RSU Dr. Saiful Anwar, Malang. Hal itu dibenarkan Dr. Sutoto Mkes, Ketua Ikatan Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (IRSPI). Saat ini tenaga pendidik (dosen) yang berperan aktif dalam proses pendidikan berasal dari Depdiknas, dalam hal ini Fakultas Kedokteran, dan dari Departemen Kesehatan (rumah sakit). Ada perbedaan perlakukan terhadap dua "jenis" dosen ini terutama dalam hal usia pensiun dan jenjang akademik. Dosen yang berasal dari Diknas pensiun di usia 65 dan bisa mencapai jenjang profesor. Sedangkan yang berasal dari Depkes sudah harus pensiun di usia 60 tahun dan tidak bisa mencapai jenjang profesor.

Perbedaan perlakuan ini dikhawatirkan akan menciptakan situasi krisis tenaga dosen karena sejak beberapa tahun lalu ada kebijakan zero growth dari pemerintah dalam pengangkatan pegawai, termasuk tenaga dokter, dokter gigi, dan apoteker. Menurut Satya, saat ini hampir semua rumah sakit pendidikan mengalami situasi krisis tenaga pendidik karena sebagian besar dosen baik dari Diknas maupun Depkes akan memasuki usia pensiun. "Salah satu solusi dalam waktu singkat adalah kemungkinan penundaan batas usia pensiun bagi para dosen dari Depkes (non Diknas) dari 60 menjadi 65 tahun," ujar Satya. Krisis dosen akan berefek pada krisis dokter yang dihasilkan. Krisis dokter akan berimbas pada segi pelayanan.
Kirim Dosen

Persoalan SDM hanya salah satu dari setumpuk masalah lain yang dihadapi rumah sakit pendidikan. Seperti namanya, rumah sakit pendidikan sedikitnya memiliki empat fungsi, yakni sebagai pusat layanan kesehatan rujukan, sekaligus menjadi tempat pendidikan, penelitian, dan sebagai tempat penapisan teknologi kedokteran. Maka tak heran, rumah sakit pendidikan seharusnya memang lebih unggul dibandingkan rumah sakit lain non pendidikan. Gambaran ini akan terpenuhi bila kita melihat sosok rumah sakit gede seperti RSCM, RS Dr Soteomo, RS Dr. Sardjito, atau RS Harapan Kita yang tak hanya besar, namun dipenuhi pakar kedokteran dari berbagai spesialis dan sub spesialis. Dan tak diragukan lagi telah ribuan dokter berkualitas lahir dari rumah sakit-rumah sakit ini.

Namun penelitian terhadap rumah sakit pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan, tahun 2003, sedikit memberikan gambaran yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan terhadap 20 Fakultas Kedokteran Negeri dan 19 Fakultas Kedokteran Swasta. Respon ratenya hampir 100 persen, hanya satu FK swasta yang tidak menjawab yakni FK Universitas Pelita Harapan yang saat itu baru berumur satu tahun, jadi relatif masih baru.

Hasil penelitian, seperti disampaikan Ditjen Yan Medik Dr. Farid W. Husein, menunjukkan ada beberapa masalah di rumah sakit pendidikan yang potensial menimbulkan masalah hukum. Antara lain, jumlah ko-as yang terlalu banyak di satu rumah sakit pendidikan sementara rasio dosen dan mahasiswa belum ada pola yang baku. Selain itu sebagian besar FK tidak menempatkan dosen khusus di rumah sakit pendidikan. FK lebih mengandalkan dokter di rumah sakit stempat untuk menjadi tenaga pengajar.

Kasus ini sudah dialami oleh "pendatang baru" rumah sakit pendidikan, yakni Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS). Sejak diresmikan oleh Menkes sebagai rumah sakit pendidikan pada 15 Februari 2006, hingga kini kegiatan "belajar mengajar" di rumah sakit flu burung ini belum maksimal. Konon, sebagian besar tenaga dokter di RSPI-SS yang memang dari sononya tidak dipersiapkan menjadi tenaga pengajar, mengalami kebingungan ketika tiba-tiba harus mengajar.

Apakah ada kewajiban FK mengirim dosen khusus di rumah sakit pendidikan? Menurut Farid, hubungan kerjasama antara FK dengan rumah sakit pendidikan diatur dengan Memorandum of Understanding (MoU). "Tidak ada model lain di luar MoU," tegas Farid. Jadi tentang pengiriman dosen oleh FK ke rumah sakit pendidikan tentunya diatur dalam MoU yang dibuat. Namun menurut Sutoto, FK memang tidak berkewajiban mengirim dosen ke rumah sakit pendidikan. "Jadi yang ngajar ya dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit. Selama ini sebagian besar pengajar justru dari rumah sakit," ujar Direktur RS Kanker Dharmais ini.

Sejak awal, tambah mantan Direktur RS Fatmawati ini, sebuah rumah sakit yang didesain menjadi rumah sakit pendidikan, maka otomatis dokter-dokter yang ada di rumah sakit tersebut harus siap mengajar. RSPI-SS sendiri, menurut direkturnya Dr Santoso Suroso SpA(K), sudah menadatangani MoU dengan FKUI. "Namun hingga kini pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya," ujar Santoso tanpa bermaksud menyudutkan FKUI. Ia maklum, sebagai rumah sakit pendidikan yang masih baru, wajar jika proses belajar mengajar belum sempurna.
Masih Kurang

Apa kriteria rumah sakit bisa menjadi rumah sakit pendidikan? Depkes sudah mengeluarkan kriteria atau syarat rumah sakit pendidikan utama. Salah satu syarat menjadi RS pendidikan utama adalah telah terakreditasi pada 12 pelayanan plus. Kalaupun syarat menjadi RS Pendidikan Utama tidak terpenuhi maka bisa menjadi RS pendidikan jejaring/ afiliasi yakni rumah sakit yang sebagian divisinya (SMF) melaksanakan dan atau digunakan untuk proses pembelajaran tanaga medis. Untuk kriteria ini syaratnya lebih ringan, yakni terakreditasi minimal 5 standar pelayanan.

Persyaratan yang berat tersebut nampaknya membuat banyak rumah sakit yang seharusnya belum layak menjadi rumah sakit pendidikan, akhirnya dipaksa mendidik calon-calon dokter. Dan rumah sakit pendidikan "ilegal" ini, jumlahnya jauh melebihi rumah sakit pendidikan yang resmi. Saat ini, menurut Sutoto, tak kurang 100 rumah sakit di seluruh Indonesia dijadikan tempat belajar. Namun yang masuk anggota IRSPI, yakni yang sudah terakreditasi dan memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit pendidikan hanya 31 rumah sakit. Berarti "rumah sakit pendidikan" di luar IRSPI jumlahnya mencapai hampir 70 rumah sakit.

Adanya rumah sakit yang sebenarnya belum layak dijadikan rumah sakit pendidikan tapi dijadikan tempat belajar calon dokter, diakui Sutoto, mencerminkan kekurangan jumlah rumah sakit pendidikan. "Sekarang memang belum ada teguran atau sanksi, dan itu bukan tanggungjawab IRSPI. Tapi kita ingin berkontribusi agar mereka mau memenuhi syarat dan mendapat sertifikasi. Nanti kalau sudah mendapat sertifikat bisa menjadi anggota IRSPI. Kita sedang menawarkan kepada mereka," ujar Sutoto. Sebab, tambahnya, bila peraturan tentang perumahsakitan dan Peraturan Pemerintah tentang rumah sakit pendidikan sudah disahkan, semua harus sudah tertata. "Sekarang PP-nya memang belum ada, jadi peraturannya masih mana suka," kata Sutoto lagi.

Nampaknya demam standarisasi pun menjangkiti rumah sakit pendidikan. "Mau tidak mau sekarang kita harus berani memulai. Kita terus melakukan perbaikan karena ini tuntutan internasional. Saya kira kalau tidak ada tuntutan internasional kita juga tidak bergerak. Ini kan supaya kita diakui standarnya sama dengan standar internasional. Kita ingin seperti negara-negara maju," harap Sutoto. (ana)


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 9:57 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Thu Jun 24, 2010 9:20 am

UBAH KURIKULUM TAMBAH INVESTASI
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat menelan investasi awal yang tinggi. Dibutuhkan kreativitas dalam mencari sumber dana. Keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi tentang paradigma baru pendidikan kedokteran di Indonesia, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi yang tertuang dalam SK No. 138/D/T/2004 membuat penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia ‘sibuk’ mempersiapkan implementasi kurikulum yang lebih menekankan kompetensi dalam menghasilkan output di bidang ahli medis.

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dilaksanakan dengan menggunakan metode SPICES, yaitu Student Centre, Problem Based Learning, Integrated, Community Based, Early Clinical Exposure, dan Structured. Dengan kurikulum ini, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif belajar, mempelajari ilmu kedokteran berbasiskan problem kesehatan yang ada, dan metode yang terintegrasi antara satu mata kuliah dan mata kuliah lain, yang pada kurikulum sebelumnya dilakukan secara terpisah. Mahasiswa juga diprioritaskan mempelajari penyakit-penyakit yang ada di masyarakat secara lebih dalam dan secara dini dikenalkan dengan suasana klinik. Para calon ahli medis diharapkan dapat lebih berkomunikasi dengan pasien dan mengembangkan empati.

Implementasi KBK membawa berbagai konsekuensi, yang salah satunya adalah soal biaya. “Dengan sistem KBK, akan lebih dibutuhkan banyak ruangan untuk kegiatan diskusi kelompok,” ujar Dr. Satya Juwana, Sp.KJ (K) dekan FK Atmajaya. Akan dibuat kelompok-kelompok diskusi yang terdiri dari 8 hingga 10 orang mahasiswa tiap kelomoknya. Universitas Atmajaya, yang mulai menerapkan KBK tahun ajaran 2006 ini, telah merenovasi sebagian bangunan lama untuk memenuhi kebutuhan ruangan. Namun untuk selanjutnya, Atmajaya berencana untuk membangun gedung baru. “Biaya yang dibutuhkan diperkirakan lebih dari 13 milyar,” ujar Satya.

Lulusan kedokteran yang diharapkan memiliki keterampilan medik tertentu, menuntut kebutuhan adanya laboratorium skill untuk melatih mahasiswa menerapkan ilmunya. Misalnya, untuk mengambil darah pasien atau memasang infus, maka diperlukan manekin atau boneka untuk simulasi. Selain itu, laboratorium komputer akan lebih dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar mahasiswa. “Kami juga mengadakan pelatihan bagi para dosen dan staf pengajar dalam implementasi KBK ini,” ujar Satya. Staf pengajar akan lebih berperan sebagai fasilitator dalam memandu mahasiswa yang mencari ilmu secara lebih aktif.

Satya mengungkapkan untuk mempersiapkan KBK, lembaganya telah mengeluarkan investasi lebih dari Rp 5 milyar. Ia mengelak jika dikatakan bahwa pihaknya menarik dana lebih dari mahasiswa terkait dengan persiapan investasi sistem ini. Kenaikan dana sumbangan pendidikan yang dibebankan pada mahsiswa baru, menurutnya, hanya menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Dr. Menaldi Rasmin Sp.P (K) FCCP, dekan FKUI mengakui berbagai persiapan untuk pelaksanaan KBK membutuhkan biaya besar. Persiapan dan pendanaan, menurutnya satu kendala bagi penyelenggara pendidikan kedokteran dalam menjalankan KBK. Modul dan materi ajar mengalami perubahan, dan hal tersebut bukanlah pekerjaan mudah. “Kini materi ajar harus lebih siap, demikian juga dengan materi pendukung,” ujar Menaldi. Dengan sistem yang menekankan kemampuan daya jelajah mahasiswa untuk mencari literatur ilmu kedokteran lewat internet, textbook, dan jurnal membuat FKUI menyadari pentingnya perpustakaan dan laboratorium komputer. “Perpustakaan kami buka selama 24 jam,” ujar Menaldi.

Untuk tahap awal persiapan KBK, FKUI telah menggelontorkan dana tak kurang dari 5 milyar. “Biaya tersebut kami usahakan ditekan hanya di bawah 10 milyar,” ujar Menaldi. FKUI pernah mencoba melakukan kurikulum berbasis kompetensi tahun 1995, namun menghentikannnya karena belum siap. “Kegagalan tersebut karena tahapan sosialisasi yang kurang,” ujar Menaldi. Untuk kali ini, persiapan secara intensif dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2005 hanya untuk sosialisasi . Tahap sosialisasi telah dilaksanakan pada kelompok mahasiswa, staf pengajar di Departemen, para Kodik S-1, forum Rapat Pimpinan Lengkap, Dewan Guru Besar FKUI dan di hadapan Senat Akademik FKUI.

Dengan terlaksananya kurikulum ini, tugas dosen dan staf pengajar, menurut Menaldi, akan menjadi lebih berat. “Ilmu kedokteran adalah ilmu yang memiliki kecepatan sangat tinggi. Staf pengajar setiap harinya menghadapi ratusan mahasiswa yang menambah ilmunya dengan kecepatan masing-masing yang berbeda-beda,” ujarnya. “Dosen tidak lagi tahu segalanya, tapi dia harus menjaga agar proses belajar mengajar tidak keluar dari topik yang sedang dipelajari.” Pengajar juga akan menjalani dua macam kriteria evalusi, yaitu oleh penanggung jawab akademik dan evalusi oleh mahasiswa. “Mampukah dosen membuat suasana belajar yang atraktif?” ujar Menaldi.

Mahasiswa juga bukan lagi dinilai hanya berdasar angka ujian dan praktikum, tetapi juga dilihat dari proses belajar yang dilakukan. Pada tahun-tahun awal mahasiswa kedokteran akan dituntut untuk memiliki ilmu biomedik yang kuat, tapi telah memiliki ilmu klinik. Tahun-tahun selanjutnya, mahasiswa diharapkan akan menguasai ilmu-ilmu klinik, dan biomedik menjadi dasar dari pemikirannya.

Lulusan Kedokteran yang distandarkan
Dr. Titi Savitri P., MA, M,Med.Ed, PhD, Ketua Sub Pokja Pendidikan Dokter Divisi Standar Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengatakan dengan KBK, output lulusan kedokteran Indonesia akan memiliki standar. “Output lulusan kedokteran kini akan memiliki standar yang dirumuskan secara nasional. Pada akhirnya lulusan fakultas kedokteran dari universitas manapun di Indonesia, outputnya akan setara atau terstandar,” katanya. KBK, sangat berbeda dengan KIPDI 2, yang menekankan pada aspek kognitif. “Sekarang skill yang harus dimiliki dokter akan lebih dirinci. Ada daftar keterampilan yang harus dikuasai, daftar penyakit, dan daftar masalah. Semua sudah dirancang sejak awal,” ujar Titi.

Lebih lanjut Titi yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Kedokteran FK Universitas Gadjah Mada mengatakan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dimulai dengan memformulasikan apa yang disebut kompetensi dan merumuskan bagaimana lulusan kedokteran yang akan dihasilkan. Dalam kurikulum nasional, dijabarkan 7 kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan kedokteran yaitu keterampilan komunikasi efektif, keterampilan klinik dasar, keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam praktek kedokteran keluarga, keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga maupun masyarakat, keterampilan dalam memanfaatkan dan menilai secara kritis teknologi informasi, mawas diri dan pengembangan diri dengan belajar sepanjang hayat, dan kompeten dalam etika, moral, dan profesionalisme dalam praktik.

Lulusan kedokteran diharapkan memiliki kompetensi pendukung yang ditentukan oleh fakultas masing-masing. FKUI misalnya, diharapkan mencapai kompetensi pendukung dalam bidang riset, pengelolaan kegawat-daruratan kedokteran dan kesehatan, dan manajemen pelayanan kesehatan. Sedangkan FK Atmajaya menekankan pada bidang enterpreneurship, paliative care, dan pengobatan adiksi.

Titi mengakui bahwa fasilitas dapat menjadi hambatan dalam penerapan KBK. “Tapi tidak perlu kecil hati dengan keterbatasan,” ujar Titi. Cara-cara tertentu bisa dilakukan, misalnya untuk praktek pemasangan infus, jika manekin belum terjangkau, bisa praktek antar mahasiswa. Cara lain, melakukan inovasi dengan mengembangkan alat-alat kedokteran biological engineering yang terjangkau tetapi mampu memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. “Atau, kita bisa pesan sebuah produk dari luar negeri, lalu kita coba buat sendiri,” ujar Titi. Sharing resources antar fakultas kedokteran juga dapat dimungkinkan untuk menjadi alternatif.

Dengan investasi awal yang bisa menelan biaya tinggi, fakultas kedokteran, ujar Titi, diharapkan lebih kreatif dalam mencari dana yang bisa bersumber dari luar negeri, hibah, donor, ataupun kerjasama dengan industri.


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 1:08 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
gitahafas
Moderator
Moderator
avatar

Number of posts : 23047
Age : 59
Location : Jakarta
Registration date : 2008-09-30

PostSubject: Re: Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter   Fri Jun 25, 2010 8:16 pm

BIAYA KEDOKTERAN: SEBUAH TANTANGAN
RACIKAN KHUSUS - Edisi September 2006 (Vol.6 No.2) Farmacia
Survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester Biaya fakultas kedokteran yang cukup tinggi tidak ditampik oleh institusi yang berwenang dan penyelenggara pendidikan. Mendidik bibit-bibit bangsa untuk menguasai ilmu medis, perlu biaya yang tidak sedikit, apalagi untuk memenuhi pendidikan yang memenuhi standar. Akibatnya biaya pendidikan yang tinggi pun tidak terelakkan.

“Pendidikan kedokteran memang mahal,” kata Dr. Satya Juwana, SpKJ (K) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya. “Ilmu kedokteran berbeda dengan ilmu non eksakta yang yang tidak memerlukan bahan-bahan untuk praktik. Fakultas kedokteran bahkan memerlukan tambahan fasilitas seperti rumah sakit.” Dr. Menaldi Rasmin Sp.P(K) FCCP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan kedokteran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Menyelenggarakan pendidikan kedokteran memang butuh biaya tinggi,” ujar dokter spesialis paru ini. “Dari survey yang dilakukan pada tahun 2002 didapatkan bahwa student unit cost pendidikan strata dokter adalah sebesar Rp 15,5 juta per mahasiswa untuk satu semester.”

Menaldi mengatakan, biaya sebesar itu tidak semua ditanggung mahasiswa. Sebagai perbandingan, setiap semesternya mahasiswa FKUI dikenakan biaya Rp 1,5 juta rupiah untuk membiayai pendidikan mereka. Dalam situs UI, Menaldi menyatakan FKUI secara ekonomi mengalami deficit anggaran sebesar Rp 22,8 milyar pertahun. Biaya operasional yang tinggi tidak tertutupi oleh pemasukan yang ada.

Ia menampik jika dikatakan dibukanya jalur khusus di FKUI seperti Program Pengembangan Dokter Daerah (PPDD) yang mematok biaya sebesar Rp 250 juta dimaksudkan sebagai subsidi silang untuk mahasiswa program regular. Dalam perhitungannya, jika satu tahun unit cost adalah sebesar Rp 31 juta, maka unit cost mahasiswa dalam waktu lima tahun adalah sebesar Rp 155 juta. Padahal mahasiswa PPDD hanya berjumlah 40 orang, dibandingkan dengan mahasiswa program reguler yang berjumlah 150 orang. “Apakah dana yang dibayarkan oleh mahasiwa PPDD dapat meng-cover kebutuhan dana mahasiswa program reguler?” ujarnya.

Menurut Menaldi, pihak direktorat pendidikan tinggi pernah menanyakan kemungkinan apakah FKUI akan menaikkan biaya pokok pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa tiap semesternya. Namun hingga saat ini, FKUI belum berencana menaikkan biaya semester dari mahasiswanya. “Jika SPP dinaikkan, menjadi persoalan berat, karena ditakutkan mahasiswa akan berorientasi pada materi. Itu menjadi pegangan kami. Kami berpedoman, biaya pendidikan kedokteran harus ada pada biaya dasar,” kata Menaldi.

Pada akhirnya, penyelenggara pendidikan harus mencari cara lain agar biaya pendidikan dapat dikontrol. Yang dapat dilakukan misalnya melakukan efisiensi di segala bidang dan penggunaan dana secara transparan dan accountable. “Kami juga menerapkan daily balance sheet sebagai kendali keuangan institusi,” ujar Menaldi. Rekening yang digunakan sekarang terkontrol dalam Rekening FKUI yang di muara akan terbagi untuk slot-slot yang ditentukan.Semua pengeluaran hanya akan terjadi bila masuk dalam Rencana Kegiatan-Anggaran Tahunan yang telah disahkan. Selain itu pendidikan spesialis berperan dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan strata dokter, dan yang tidak ketinggalan adalah subsidi dari pengajar misalnya dalam bentuk buku-buku teks terbitan baru.

“FKUI juga tidak menutup kemungkinan diberinya keringanan biaya untuk maksimal 20 orang mahasiswa tidak mampu,” tambah Menaldi. Ia mengatakan, mempertahankan mutu lulusan kedokteran dengan budget yang tersedia merupakan sebuah tantangan bagi penyelenggara pendidikan. Ke depannya, FKUI akan mengembangkan kerjasama dalam bentuk riset dengan industri untuk mendapatkan dana ataupun program Pendidikan Dokter Berkelanjutan bekerjasama dengan institusi di luar negeri untuk pengembangan mutu pendidikan.

Pada akhirnya, Menaldi berharap mahasiswa FKUI dapat memetik ilmu sebanyak-banyaknya dan lulusan fakultas kedokteran tetap berorientasi pada kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. “Manfaatkanlah semua fasilitas, baik pengajar, sarana, dan prasarana agar ketika lulus menjadi seorang dokter yang tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Pendidikan yang tidak tertanggungkan
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Dr. dr. H. M. Syamsulhadi, Sp.KJ juga mengakui bahwa biaya pendidikan saat ini lebih tinggi dibandingkan puluhan tahun lalu. Ia membandingkan ketika dirinya masih menuntut ilmu medis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada sekitar tahun 1964, ia hanya dikenakan uang masuk Rp 200. “Ketika itu pendidikan sebagian besar masih ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Syamsulhadi memaklumi jika kini pemerintah tidak mampu menanggung kebutuhan pendidikan seluruh rakyatnya. “Jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan untuk pendidikan makin tidak tertanggungkan oleh pemerintah,” ujar pria berpembawaan tenang ini. Meski UUD 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan nasional adalah sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun kenyataannya hal itu masih sulit dipenuhi. Pidato Presiden 16 Agustus lalu menyatakan, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2007 adalah sebesar Rp 51,3 triliun. Jumlah itu, belum mencapai 20 persen dari alokasi anggaran pemerintah yang sebesar Rp 746.5 triliun.

Saat ini, UNS yang menerima 200 mahasiswa fakultas kedokteran setiap tahunnya, menetapkan biaya setiap semesternya adalah Rp 500 ribu dan uang SPP ketika masuk FK sebesar Rp 1,5 juta. Menurut Syamsulhadi, jumlah tersebut masih bisa dipenuhi oleh orang tua mahasiswa yang merupakan pegawai negeri golongan rendah. Tinggal pihak universitas mencari cara agar biaya pendidikan dapat ditekan. Ia mencontohkan, misalnya, untuk keperluan praktik, 1 cadaver jika idealnya digunakan oleh 6 mahasiswa, maka bisa digunakan untuk 20 mahasiswa. “Alokasi biaya tertinggi memang untuk kegiatan praktikum,” ujarnya.

UNS juga menerima 41 orang mahasiswa yang memenuhi kriteria akademik tertentu lewat jalur khusus dengan biaya yang lebih tinggi ketika memasuki fakultas kedokteran yaitu sebesar Rp 100 juta. “Ini sedikit berperan dalam penggunaan sistem subsidi silang,” kata Ketua Perhimpunan Kedokteran Jiwa seluruh Indonesia ini. Bagi mereka yang berasal dari golongan ekonomi tidak mampu, masih memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu medis. “Bagi mereka yang tidak mampu, dapat mengikuti ujian dengan menggunakan dana yang disebut Biaya Mengikuti Ujian dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Jika diterima masuk UNS, dapat meminta untuk dibebaskan dana pendidikan selama semester 1 dan 2 yang selanjutnya dapat meminta beasiswa ke pihak lain,” ujar Syamsulhadi.

Biaya kuliah kedokteran di Indonesia, menurut Syamsul, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya kuliah di luar negeri. Dr. Carl Bianco, MD dalam situs Howstuffworks mengungkapkan rata-rata biaya pendidikan pada tahun pertama di fakultas kedokteran di Universitas di Amerika yang disokong pemerintah berkisar antara Rp 83 juta hingga Rp 200 juta. Syamsulhadi mengatakan, tidak menampik jika ada dokter yang lebih yang lebih berorientasi pada materi akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan. “Semua dikembalikan pada hati nurani yang bersangkutan,” ujarnya.


Last edited by gitahafas on Tue Dec 07, 2010 1:11 pm; edited 4 times in total
Back to top Go down
 
Pentingnya Kesan Pertama Seorang Dokter
Back to top 
Page 3 of 24Go to page : Previous  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 24  Next
 Similar topics
-
» Inikah Tulisan Dari Seorang Katolik ?!?!?!

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Iluni-FK'83 :: OASE :: SERBA-SERBI-
Jump to: